Pertimbangan lainnya adalah bahwaekspor CPO menghasilkan nilai devisa cukup besar bagi Negara,Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/PMK.04/2008 ketentuan pembatalan PEB adalah mutlak, makaterhadap permasalahan eksportasi yang melampaui tanggal perkiraanekspor dan tidak dilakukan pembatalan serta tidak dilakukanpenghitungan Bea Keluar sesuai keadaan yang seharusnya tetapi ataseksportasi tersebut terlanjur dilayani oleh Pejabat Bea dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

sudah dapat mengantisiapasimasalah tersebut mengingat bea keluar sudah dikenal sejak peraturan yangmengatur bea keluar diberlakukan dan pelayanan ekspor yang merupakanbagian dari tugas Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:e PP Nomor: 55 Tahun 2008 mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelahtanggal II Agustus 2008,e Pasal 5 ayat (1) PMK213/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008,mulai berlaku tanggal I Januari 2009, Pembayaran penerimaan negaradalam rangka ekspor dilakukan wajib bayar di Bank Devisa

Revitalisasi dan normalisasi tersebut sangat diharapkanuntuk dapatberjalan sebagaimana mestinya, guna meningkatkan kesejahteraanbersama antara pekerja/ouruh dan pengusaha, sekaligus mengimplementasikanprogram pemerintah dalam meningkatkan devisa negara serta menarikperhatian/minat para investor untuk membantu pembangunan daerah (Vide BuktiP.2);Bahwa dalam rangka upaya pemulihan perusahaan dimaksud, revitalisasidan normalisasi telah berjalan dengan mengadakan perbaikanperbaikan dibidang hubungan industrial

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri kelas A Palembang kurang memperhatikan dan mempertimbangkandalildalil Penggugat atau Pemohon Kasasi, bahwa sejak Perusahaanmelakukan revitalisasi dan normalisasi kegiatan produksi Perusahaan untukdapat bekerja sebagaimana mestInya guna meningkatkan kesejahteraanbersama pekerja/ouruh dan Pengusaha sekaligus mengimplementasikanprogram pemerintah dalam meningkatkan devisa negara serta menarikperhatian/minat para Investor untuk

BankPembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0169/HT.01.01/2008tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan ;1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT BankPembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0203/HT.01.01/2006tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan PemberianKredit;1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT BankPembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0328/HT.01.01/2008tanggal 10 November 2008 tentang Struktur Organisasi dan JobManual Kantor Cabang Koordinator Non Devisa

BankPembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10Nopember 2008 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual KantorCabang Koordinator Non Devisa;32 (tiga puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 32 (tiga puluhdua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani Drs.Priyantono Djarot Nugroho dari BPBD Propinsi Jawa Tengah;23 (dua puluh tiga) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 23 (dua puluhtiga) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai isinya berasal dari DinasCipta Karta

BankPembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008tanggal 10 November 2008 tentang Struktur Organisasi dan JobManual Kantor Cabang Koordinator Non Devisa;32 (tiga puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 32 (tigapuluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatanganiDrs.

No. 144 PK/Pid.Sus/201516.17.18.19.20.21.22.23.24.Nopember 2008 tentang Struktur Organisasi dan Job Manual KantorCabang Koordinator Non Devisa;32 (tiga puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 32 (tiga puluhdua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani Drs.Priyantono Djarot Nugroho dari BPBD Prop.

Koba Tin dan CV Devisa, 1bundelDokumen Perjanjian Imbal Jasa (PlJ) PT. Koba Tin dan CV Mutiara BayuLestari, 1 bundelDokumen Perjanjian Imbal Jasa (PlJ) PT. Koba Tin dan CV OnkyMandiri, 1 bundelDokumen Perjanjian Imbal Jasa (PlJ) PT. Koba Tin dan CV Payung Jaya,1 bundelDokumen Perjanjian Imbal Jasa (PlJ) PT. Koba Tin dan CV GarudaWisnu Kencana, 1 bundelDokumen Perjanjian Imba! Jasa (PlJ) PT. Koba Tin dan CV Alam LestariJaya, 1 bundelDokumen Perjanjian Imbal Jasa (PlJ) PT.

Termohon Keberatan juga patut diduga dengandata informasi yang diperoleh tidak dapat mengontrolpenggunaannya dalam mengkampanyekan perkebunan kelapasawit sebagai penyebab deforestasi di berbagai Negara, meskipunperkebunan kelapa sawit saat ini menduduki posisi strategissebagai penyumbang devisa Negara nomor 1 di Indonesia.

boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang ;6) Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 17 UndangUndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatas,informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan tidak dapatdiberikan karena:(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi karena menyangkut kondisikeuangan, aset, pendapatan seseorang ;(2) Di atas HGU terdapat banyak komoditas perkebunan terutamasawit, yang pada tahun 2017, Indonesia mengekspor 31 juta tonkelapa sawit dan berhasil mendulang devisa

Dalam hal ini, usaha di bidang perkebunanHalaman 27 dari 83 Halaman Putusan Nomor : 225/G/KI/2019/PTUNJKT.mendatangkan devisa yang cukup besar bagi negara Indonesiasebagaimana uraian di atas ;13) Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Kepala BadanPertanahan RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan InformasiPublik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI, informasiyang dikecualikan meliputi :a.Surat Izin Perceraian;Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian;Surat Cerai;Pemberhentian dalam

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 17 UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatas, informasiyang diminta oleh Termohon Keberatan tidak dapat diberikan karena :1)2)Dapat mengungkap rahasia pribadi karena menyangkut kondisikeuangan, aset, pendapatan seseorang ;Diatas HGU terdapat banyak komoditas perkebunan terutamasawit, yang pada tahun 2017, Indonesia mengekspor 31 juta tonkelapa sawit dan berhasil mendulang devisa hampir US$ 23 milyar(Rp 317 triliun) atau 13%

Juliyan Devisa alias lyan melalui diteloon dan mengatakan bahwasabusabu sudah dibawanya, kemudian Terdakwa pergi rumah Sdr.lyan di Perumahan BTN KM 4 Penajam, setibanya Terdakwa dirumahSdr. lyan langsung diajak kekamar dan Sdr. lyan menunjukkannarkotika jenis sabusabu yang disimpan dalam kotak rokok sampoernadan dibungkus plastik bening, kKemudian sabu sabu tersebut ditimbangdengan menggunakan timbangan digital milik Sdr. lyan dengan berat 38gram.

Bahwaselanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. lyan(Juliyan Devisa) di Perumahan BIN KM 4 Penajam, ketika tibadirumahnya, Sdr. lyan mengajak masuk kekamarnya dan melihatkannarkotika jenis sabusabu yang disimpan dalam kotak rokok sampoernamild dan dibungkus plastik bening, selanjutnya narkotika jenis sabu sabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangan digital milikSdr. lyan dan beratnya 38 gram, saat bersama Sdr. lyan menimbangnarkotika jenis sabusabu tersebut Terdakwa di SMS Sadr.

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumahSdr. lyan (Juliyan Devisa) di Perumahan BTN KM 4 Penajam, ketikatiba dirumahnya, Sdr. lyan mengajak masuk kekamarnya danmelihatkan narkotika jenis sabusabu yang disimpan dalam kotak rokoksampoerna mild dan dibungkus plastik bening, selanjutnya narkotikajenis sabusabu tersebut ditimbang dengan menggunakan timbangandigital milik Sdr. lyan dan beratnya 38 gram, saat bersama Sdr. lyanmenimbang narkotika jenis sabusabu tersebut Terdakwa di SMS Sadr.Rizky

Mempengaruhi nama baik (kredibilitas)Penggugat selaku Bank Devisa Rp1.500.000.000,00;Jumlah Rp2.200.000.000,00;Terbilang (dua miliar dua ratus juta rupiah);.

aktivitasotomotif (engineering activities), untuk kegiatan bidang engineering,Grup Texmaco telah menggunakan komponen lokal (local component) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);Berperan aktif dalam menciptakan kemandirian usaha nasional dariketergantungan impor produk luar negeri dengan diproduksinyaperalatan alatalat berat, teksti, mesinmesin industri dan peralatankendaraankendaraan yang dapat digunakan juga oleh militer untukkepentingan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);Devisa

Nasional:Keberadaan Grup Texmaco dengan produk tersebut di atas, telahberperan dalam menunjang perolehan devisa nasional;4.

Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, terhitung sejak tahun 1967 GrupTexmaco telah menjadi nasabah Bank Negara Indonesia (BNI);Berdasarkan Strictly Confidential Report PT BNI, Tbk, bulan November1999, Grup Texmaco terpilin sebagai penerima Fasilitas Rediskonto PreShipment dengan pertimbangan sebagai berikut:1.Dalam pertemuan antara Bank Indonesia dengan perbankan tanggal 2Oktober 1997, dibahas tentang rencana pemerintah untuk memperkuatcadangan devisa negara dan membantu keuangan para nasabah,antara

Tergugat II berupa trade financing untuk pembelian bahan baku dan bahan pembantu melalui L/Cimpor maupun SKBDN, termasuk penyaluran seluruh penjualan lokal danekspor melalui escrow account Bank sebagai sumber pelunasansebagaimana ditentukan dalam nota kesepakatan;Akibatnya semua perusahaan Grup Texmaco tidak dapat beroperasi dantidak dapat berproduksi bahkan kondisi alatalat mesin produksi telahterbengkalai dan terjadi kerusakan, terjadi PHK besarbesaran, sektorinformal dan semua pembayaran pajak, devisa

Nomor 216 PK/Pdt/2016Pengambilalihan kredit (restrukturisasi) Texmaco Grup dari TermohonPeninjauan Kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali Il sangatmerugikan Pemohon Peninjauan Kembali;Texmaco Group berdiri sejak tahun 1963 dan telah memberikan keuntungansangat besar kepada pemerintah, knususnya untuk devisa negara, pajakpajak dan membuka lapangan kerja untuk usaha tekstil dan kimia kepadapenduduk setempat baik langsung maupun tidak langsung sebanyak175.000 pekerja.

Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2016memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecildan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara,menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas,nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestariansumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang.

Pelanggaran Posisi Devisa Netto (PDN) danBatas Maksimum Pemberian Kredit (BMPkK)kepada Pihak Tidak Terkait ; dan6.

Neto (PDN) keseluruhan telah melanggar ketentuanmaksimum 20% yaitu mencapai 546,49%untuk Posisi Devisa Neto(PDN) neraca dan 432,64% untuk Posisi Devisa Neto (PDN)keseluruhan.

Bidang 4 Pengelolaan Moneter,Devisa dan KPw., Terdakwa mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yaitubertanggungjawab dalam pengelolaan moneter dan nilai tukar rupiah sertacadangan devisa untuk mencapai kestabilan rupiah sebagaimana diamanatkanundangundang.Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut, terdakwa telahmelakukan rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalamjabatannya selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang 4 PengelolaanMoneter, Devisa dan KPw.

Neto (PDN) keseluruhan telah melanggarketentuan maksimum 20% yaitu mencapai 546,49% untukPosisi Devisa Neto (PDN) neraca dan 432,64% untuk PosisiDevisa Neto (PDN) keseluruhan.

BudiRochadi bahwa posisi Giro Wajib Minimum (GWM) PT Bank Century, Tbk.sudah merah, serta masih belum ada penyelesaian hasil Sistem Kliring Nasional(SKN) debet atau sebelum cut off warning, namun terdakwa denganmenyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku Deputi GubernurBidang 4 Pengelolaan Moneter, Devisa dan KPw. dan S.

Sehingga untuk menutupi adanya potensisaldo negatif pada PT Bank Century, Tbk. tersebut, terdakwa denganmenyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku DeputiGubernur Bidang 4 Pengelolaan Moneter, Devisa dan KPw. dan S.

No. 861 K/Pid.Sus/2015Non Perfoming Loan (NPL) dan SuratSurat Berharga(SSB) Valuta Asing (Valas) berkualitas rendah (tidakmemiliki rating dan berbunga rendah) yang dinilai macet.(2) Posisi Devisa Neto (PDN) keseluruhan telah melanggarketentuan maksimum 20% yaitu mencapai 546,49% untukPosisi Devisa Neto (PDN) neraca dan 432,64% untuk PosisiDevisa Neto (PDN) keseluruhan.

Bank Century, Tbk .mengirimkan surat kepada Terdakwa selaku Deputi Gubernur Bank IndonesiaBidang 4 Pengelolaan Moneter, Devisa dan KPw.

Neto (PDN) keseluruhan telah melanggar ketentuanmaksimum 20% yaitu mencapai 546,49% untuk Posisi Devisa Neto(PDN) neraca dan 432,64% untuk Posisi Devisa Neto (PDN)keseluruhan.

Bank Century, Tbk .mengirimkan surat kepada Terdakwaselaku Deputi Gubernur Bank IndonesiaBidang 4 Pengelolaan Moneter, Devisa dan KPw.

Bank Century, Tbk. tersebut, Terdakwa denganmenyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku DeputiGubernur Bidang 4 Pengelolaan Moneter, Devisa dan KPw. dan S.

Pertimbangan lainnya adalah bahwaekspor CPO menghasilkan nilai devisa cukup besar bagi Negara,Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/PMK.04/2008 ketentuan pembatalan PEB adalah mutlak, makaterhadap permasalahan eksportasi yang melampaui tanggal perkiraanekspor dan tidak dilakukan pembatalan serta tidak dilakukanpenghitungan Bea Keluar sesuai keadaan yang seharusnya tetapi ataseksportasi tersebut terlanjur dilayani oleh Pejabat Bea dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

sudah dapat mengantisiapasimasalah tersebut mengingat bea keluar sudah dikenal sejak peraturan yangmengatur bea keluar diberlakukan dan pelayanan ekspor yang merupakanbagian dari tugas Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:e PP Nomor: 55 Tahun 2008 mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelahtanggal 11 Agustus 2008,e Pasal 5 ayat (1) PMK213/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008,mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009, Pembayaran penerimaan negaradalam rangka ekspor dilakukan wajib bayar di Bank Devisa

management untuk menjadi Direktur Bidang Internasional, jadimembawahi Trisuli;Halaman 58 dari 115 Putusan Perkara Nomor 171/G/2019/PTUNJKTBahwa yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini berkaitan denganfasilitas yang diterima oleh Bank Aspac dari Pemerintah;Bahwa ditunjukan Bukti P1, tanggal 29 Mei 2019 saya sampai 13 Maret 1999dan saksi tidak pernah tahu Bukti P1;Bahwa Saudara Saksi menjelaskan diwaktu masuk Bank Aspac pada tahun1991, adalah dalam rangka persiapan Bank Aspac telah menjadi Bank Devisa

,saksi sebelum di Bank Aspac bekerja di bidang Devisa di bank lain, bidangsaya memang disitu dan kebetulan saya bekerja di Bank Pemerintah danhampir semua saya di cabang di luar negeri, saya dulu di cabang Tokyo,Singapur, kKemudian saya ditawari dari Bank di Eropa kerja di Australi tetapikarena isteri sudah mapan maka saya kembali;Bahwa Saksi tahu syarat suatu Bank bisa menjadi Bank Devisa, yang inti syaratBank Devisa itu minimum dua tahun terakhir harus sehat, kemudian haruspunya SDM, infrastrukturnya

, dan juga harus punya hubungan bankBahwa pada waktu tahun 1991 saudara saksi masuk menjadi Manager Trisury,waktu itu saya dari suatu lembaga yang sudah besar waktu itu dikenal sebagaiBank Kesejahteraan Keluarga Angkatan Perang, saya masuk bidang saya jadiwaktu itu dikembangkan dan memang sudah mendapat ijin devisa maka bankitu sehat dan bahkan sampai tahun 1997 masih sehat ;Bahwa, waktu Saksi masuk tahun 1991 yang menjadi Direktur Utama dari BankAspac Setiawan Haryono dan Wakil Direktur Hendrawan

didalamnya, tahun 1997 sayamasih menjabat sebagai Kepala Urusan;Bahwa, sesudah krisis timbul pada tahun 1997 Bank Aspac bisa bertahan,dibandingkan dengan Bank Aspac bankbank lain mengalami kesulitan yangsesudah krisisis itu muncul pada tahun 1997, kalau dari internal Aspac sendiriwaktu saya masih disana memang semua merasakan itu, jadi orang semua tahuada krisis dan waktu itu Aspac masih bisa berjalan, bertahan, dan Aspacmemang benerbener mengoptimalkan ijin devisanya karena banyak terjadi,dapat ijin devisa

habis rapat Alto Pak Hendrawan dateng ke saya, tolong bantuinbawa ke pinggir kapal ini sampai ke pelabuhan kalau ini tenggelan di tengahkorbannya menyakitkan dan lebih banyak, pada akhirnya saya terimaperkembangannya operasi bisa berjalan normal kembali, ukurannya bank ituberjalan normal lagi itu kita dapat kliring kembali, antar bank transaksi jalan,kalau dari angka ukurannya sampai tahun 1997 kita masih dibilang sehat, tahun1997 sudah 1,3 T dan dari 1,3 T itu 55% itu sumbangan dari transaksi devisa

Neto (PDN) keseluruhan telah melanggar ketentuanmaksimum 20% yaitu mencapai 546,49%untuk Posisi Devisa Neto(PDN) neraca dan 432,64% untuk Posisi Devisa Neto (PDN)keseluruhan.

Bidang 4 Pengelolaan Moneter,Devisa dan KPw., Terdakwa mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yaitubertanggungjawab dalam pengelolaan moneter dan nilai tukar rupiah sertacadangan devisa untuk mencapai kestabilan rupiah sebagaimana diamanatkanundangundang.Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut, terdakwa telahmelakukan rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalamjabatannya selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang 4 PengelolaanMoneter, Devisa dan KPw.

Neto (PDN) keseluruhan telah melanggarketentuan maksimum 20% yaitu mencapai 546,49% untukPosisi Devisa Neto (PDN) neraca dan 432,64% untuk PosisiDevisa Neto (PDN) keseluruhan.

BudiRochadi bahwa posisi Giro Wajib Minimum (GWM) PT Bank Century, Tbk.sudah merah, serta masih belum ada penyelesaian hasil Sistem Kliring Nasional(SKN) debet atau sebelum cut off warning, namun terdakwa denganmenyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku Deputi GubernurBidang 4 Pengelolaan Moneter, Devisa dan KPw. dan S.

Sehingga untuk menutupi adanya potensisaldo negatif pada PT Bank Century, Tbk. tersebut, terdakwa denganmenyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku DeputiGubernur Bidang 4 Pengelolaan Moneter, Devisa dan KPw. dan S.

Buku persediaan pembelian barang yang merinci nomor, tanggalPIB/faktur pajak, nomor PIB/faktur pajak, nama bank devisa/NPWPpenjual, nama barang, kuantum, keterangan;f. Buku persediaan penjualan barang yang merinci nomor, tanggalfaktur pajak, nomor seri faktur pajak, NPWP pembeli, nama barang,kuantum, keterangan;2. Berdasarkan bukubuku yang diberikan Pemohon Banding, Majelis tidakdapat mentrasir alur pembelian dan penjualan Pemohon Banding;3.

Pertimbangan lainnya adalah bahwaekspor CPO menghasilkan nilai devisa cukup besar bagi Negara,Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/PMK.04/2008 ketentuan pembatalan PEB adalah mutlak, makaterhadap permasalahan eksportasi yang melampaui tanggal perkiraanekspor dan tidak dilakukan pembatalan serta tidak dilakukanpenghitungan Bea Keluar sesuai keadaan yang seharusnya tetapi ataseksportasi tersebut terlanjur dilayani oleh Pejabat Bea dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

sudah dapat mengantisiapasimasalah tersebut mengingat bea keluar sudah dikenal sejak peraturan yangmengatur bea keluar diberlakukan dan pelayanan ekspor yang merupakanbagian dari tugas Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:e PP Nomor: 55 Tahun 2008 mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelahtanggal 11 Agustus 2008,e Pasal 5 ayat (1) PMK213/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008,mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009, Pembayaran penerimaan negaradalam rangka ekspor dilakukan wajib bayar di Bank Devisa

hukumnya, baik alasanpemaaft maupun alasa pembenar, karenanya terdakwa dapat dipertanggung jawabkan ataser duatannya dan oleh karena itu pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana di bahwa ini terlebih dahulu=s2n mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa:Halhal vang memberatkan:Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam memberantas IllegalLoging;Perbutan terdakwa mengurangi Devisa

Obyek sewa menghasilkan bahan baku kertas yang merupakan salah satukomoditi yang sangat potensial untuk menghasilkan devisa Negarakarenanya harus dipertahankan keberadaannya ;Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1389 K/Pdt/2008e.

Halhal tersebut diatas pada point 8 (delapan) akan sangatmerugikan Pemohon Pelawan dari segi usaha dan investasi selama ini jugaberdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha, kesempatan kerja paraTKI serta Perlindungan bagi para TKI tersebut yang sedang bekerja di LuarNegeri dan Pemasukan Devisa Negara bagi Pemerintah ;Bahwa Pemohon Pelawan adalah subjek Pihak yang mempunyai NiatBaik untuk mmenyelesaikan Hutang terbukti dengan adanya usulanusulanyang disampaikan kepada Termohon Terlawan tetapi