ASMUI, MH, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendsapatkansurat keterangandari Wakil Bupati Jember Nomor: X.867/231/313/2010 tanggal 09Juli 2010 telah sesuai dengan PP.10/1983 jo.PP.45/1990; Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri yang sah; Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yangpadapokoknya adalah, bahwa sejak tahun 2004 perkawinan antara Penggugat denganTergugat tersebut

Putusan No.2149/Pdt.G/2019/PA.Dpktergugat berstatus Duda sehingga karenanya perkawinan tersebut adalahsah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan UndangundangNo. 01 tahun 1974 Jo.PP No. 09 tahun 1975;2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentukrumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang MahaEsa;3.

Bahwa atas dasar UU No. 5/1960; UU No.21/1997 Jo.UU No.20/2000; PP No.48/1994 Jo.PP No. 79/1996; PP No. 24/1997; PP No. 13/2010; PMNA/KBPN No.3/1997; SE KBPN No.6001900 tanggal 31 Juli 2003, tidak ada alasan bagiTerlawan Ill untuk menolak permohonan Penerbitan SKPT sebagai persyaratanLelang, serta menjadi tugas dan kewajiban dari Terlawan Ill untuk menerbitkanSKPT.Makaterhadap sertipikat tersebut Bank Rakyat Indonesia melakukanlelang dan telah melakukan koordinasi dengan pihak kantor lelang dan PihakKantor

S1392/WKN.09/KNL.08/2016 Tanggal 18 Oktober2016 Daftar isian 307 : 18873/2016, sudah sesuai prosedurberdasarkan UUNo. 5/1960; UU No.21/1997 Jo.UU No.20/2000; PP No. 48/1994 Jo.PP No.79/1996; PP No. 24/1997; PP No. 13/2010; PMNA/KBPN No. 3/1997; SEKBPN No.6001900 tanggal 31 Juli 2003Berdasarkan dalildalil dan argumentasi di atas Terlawan Ill mohon denganhormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara iniberkenan memberikan putusan sebagai berikut:.

Yaitu berdasarkan UU No. 5/1960; UUNo.21/1997 Jo.UU No.20/2000; PP No. 48/1994 Jo.PP No. 79/1996; PP No.24/1997; PP No. 13/2010; PMNA/KBPN No. 3/1997; SE KBPN No.6001900tanggal 31 Juli 2003;3. Menghukum pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbuldalam perkara ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Terlawan juga telah mengajukanjawaban sebagai berikut:Putusan No.25/Pdt.PWL/2016,halaman24dari45I.DALAM EKSEPSIa.

Tunjangan anakanak di pindahkan ke dalam daftar gaji Termohon, tuntutanTermohon yaitu; surat keterangan dari Bendaharawan gaji di mana Pemohon bertugasuntuk melepas mengeluarkan tunjangan keluarga dari daftar gaji Pemohon.karenahadhonah pada Termohon.3 Biaya anakanak, Pada pokoknya Termohon tetap pada tuntutan dan jawabansemula.Sebelumnya Termohon mengharapkan kepada Bapak ketua majelis dan BapakBapakanggota majelis hakim, mengenai tuntutan Termohon hendaknya di sesuaikan denganPP No. 10 Tahun 1983 jo.PP

Yaitu;a Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkansebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak anaknya.kewajiban yang ditentukan oleh pasal 8 huruf a PP No.10 Tahun 1983 jo.PP No.45 Tahun 1990 inimerupakan perlindungan hukum terhadap hak bekas istri dan anakanak setelahterjadinya perceraian yang di kehendaki oleh PNS. Karena sudah banyak janjijanjiyang Pemohon ingkari.

Jumlah gaji yang harus di bagikan menurut pasal 8 huruf b PPNo.10 Tahun 1983 jo.PP No.45 Tahun 1990 ini adalah proposionalsehingga gaji PNSyang ada di bagi habis untuk dirmnya sendiri,istri atau anakanaknya.c Yang di maksud dengan gaji adalah penghasilan yang di terima oleh suami dantidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian. Yang diHal. 23 dari 41 Put.

, oleh karena itu maka buktitersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut serta perkara yang diajukanPenggugat adalah gugatan perceraian, dengan demikian maka perkara ini adalahmerupakan kompentensi absolute Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telahmendapatkan Surat Izin Perceraian dari atasan yang berwenang dan Majelis hakimmenyatakan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan PP nomor :10 tahun 1983 jo.PP

No. 326/PDT/2016/PT.DKI.Membuat dan memberlakukan Perjanjian Pembiayaan fiduciaNo.02CF212070324 tgl.23 Juli 2012 tidak sesuai denganeprintah UU No.42 th.1999 jo.PP No.86/2000 jo PermenkeuNo.230/PMK.010/2012 yaitu :e Perjanjian jaminan fiducia tidak diwujudkan dalam bentukatka Notaris;e Perjanjian pembiayaan konsumen tidak didaftarkan kekantor pendaftaran fiducia dalam jangka waktu 30 ( tigapuluh ) hari kalender;e Perjanjian pembiayaan konsumen tidak =memenuhipersyaratan berupa pengadaan barang untuk

PDT/2016/PT.DKI.Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusanyang menyatakan;1.Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untukseluruhnya ;Para Penggugat adalah pihak yang beritikat baik;Tergugat dan Tergugat adalah pihak yang tidak beritikat baik;Menetapkan Perjanjian Fiducia Nomor 02CF212070324 tertanggal23 Juli 2012 tidak sah dan oleh karena itu batal demi hukum dengansegala akibat hukumnya karena dibuat tidak sesuai perintah UUNo.42/1000 tentang jaminan fiduxi Jo.PP

PPNo. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS jo.PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, jo.SE Ka BAKN No. 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPNS, jo. SE Ka BAKN No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No.45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P7 yang merupakanSurat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Mengwill (dr.

I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.PP RI No.9 Thn 1975Putusan No. 255/ Pdt. G/2012/ PA MdnHalaman 3 dari 15 halamanjo.

telah pisah ranjang dan mejamakan sekiranya dari bulan September 2017 sampai dengan sekarang.Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat denganTergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi,sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagiadan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 UndangUndang No. 1 tahun 1974tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satusatunya jalanuntuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo.PP

Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhialasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU no.1 tahun 1974 jo.PP. no.9 tahun 1975 jo. KHI pasal 116 huruf f;8. Bahwa Penggugat sangup membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini dengan tunai;Oleh karena itu Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I AKendal berkenan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak sertamemberikan putusan sebagai berikut :Primer:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

bukti (P1 dan P2) tersebut, yangtelah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil Suatupembuktian, maka terbukti Pemohon dengan Termohon mempunyaihubungan hukum sebagai suami istri sah dan kini Pemohon masih tinggaldi Mataram,Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor : 0270/Pdt.G/2016/PA.Mtr.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 , dapat dinilai bahwaPemohon telah menjalankan aturan kedisplinan sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo.PP

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Hal.2 dari 13 hal. put.no.1424/Pdt.G/2021/PA.SrBahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Sragen, agar menjatuhkan putusan yang amarnyasebagai berikut:PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.

No.10 tahun 1983 Jo.PP.

perceraian ini pada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dalam waktu 60(enam puluh ) hari setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetapuntuk dicatatkan didalam Register yang diperuntukan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada dipihakyang kalah maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantumdalam amar putusan dibawah ini;Mengingat UndangUndang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.PP

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Hal,2 dari 13 hal. put.no.1357/Pdt.G/2021/PA.SrBahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Sragen, agar menjatuhkan putusan yangamarnya sebagai berikut:PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.

Kabupaten Paser,namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon I dan Pemohon IIbelum cukup batas minimal usia pernikahan;Menimbang, bahwa anak Pemohon I yang bernama DEDI ADIPRATAMA dan anak Pemohon II yang bernama AGUSTIANI SAPUTRItelah didengar keterangannya yang pada pokoknya menguatkan dalildalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telahmengajukan bukti surat berupa P.1 P.7, maka berdasarkanketentuan pasal 2 ayat 3 Undangundang RI Nomor 13 tahun 1985 jo.PP

membenarkan seluruh dalildalilpermohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan atas permohonoan ceraiPemohon ;Bahwa pada taha replik dan dupliknya Pemohon dan Termohon padadasarnya tetap pada permohonan dan jawabannya semula;Bahwa Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SDNAdiwarno) XXXX yang masih aktif, maka dengan adanya permohonan cerai dariPemohon, Termohon terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo.PP

perceraian ini pada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam waktu 60 (enampuluh ) hari setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untukdicatatkan didalam Register yang diperuntukan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada dipihakyang kalah maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantumdalam amar putusan dibawah ini;Mengingat UndangUndang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.PP

berupa SK Pensiun atas namaTergugat : Suwarisono maka terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2013 Tergugat telah pensiundengan gaji / pensiun sebesar Rp.2.149.200, ;Menimbang, bahwa uang pensiuan adalah sama dengan gaji, yang membedakan hanyakarena status kepegawaiannya telah berubah dari pegawai aktif menjadi pensiunan sehinggasurat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 2 Maret 1998 menurut hemat Majelisadalah tetap berlaku kepada Tergugat, hal ini sejalan dengan pasal 8 PP No. 10 tahun 1980 jo.PP

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Hal.2 dari 12 hal. put.no.1524/Pdt.G/2021/PA.SrBahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Sragen, agar menjatuhkan putusan yang amarnyasebagai berikut:PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.