Ditemukan 523 data
8 — 0
ASMUI, MH, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendsapatkansurat keterangandari Wakil Bupati Jember Nomor: X.867/231/313/2010 tanggal 09Juli 2010 telah sesuai dengan PP.10/1983 jo.PP.45/1990; Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri yang sah; Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yangpadapokoknya adalah, bahwa sejak tahun 2004 perkawinan antara Penggugat denganTergugat tersebut
31 — 21
No. 326/PDT/2016/PT.DKI.Membuat dan memberlakukan Perjanjian Pembiayaan fiduciaNo.02CF212070324 tgl.23 Juli 2012 tidak sesuai denganeprintah UU No.42 th.1999 jo.PP No.86/2000 jo PermenkeuNo.230/PMK.010/2012 yaitu :e Perjanjian jaminan fiducia tidak diwujudkan dalam bentukatka Notaris;e Perjanjian pembiayaan konsumen tidak didaftarkan kekantor pendaftaran fiducia dalam jangka waktu 30 ( tigapuluh ) hari kalender;e Perjanjian pembiayaan konsumen tidak =memenuhipersyaratan berupa pengadaan barang untuk
PDT/2016/PT.DKI.Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusanyang menyatakan;1.Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untukseluruhnya ;Para Penggugat adalah pihak yang beritikat baik;Tergugat dan Tergugat adalah pihak yang tidak beritikat baik;Menetapkan Perjanjian Fiducia Nomor 02CF212070324 tertanggal23 Juli 2012 tidak sah dan oleh karena itu batal demi hukum dengansegala akibat hukumnya karena dibuat tidak sesuai perintah UUNo.42/1000 tentang jaminan fiduxi Jo.PP
30 — 15
berupa SK Pensiun atas namaTergugat : Suwarisono maka terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2013 Tergugat telah pensiundengan gaji / pensiun sebesar Rp.2.149.200, ;Menimbang, bahwa uang pensiuan adalah sama dengan gaji, yang membedakan hanyakarena status kepegawaiannya telah berubah dari pegawai aktif menjadi pensiunan sehinggasurat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 2 Maret 1998 menurut hemat Majelisadalah tetap berlaku kepada Tergugat, hal ini sejalan dengan pasal 8 PP No. 10 tahun 1980 jo.PP
25 — 9
bukti (P1 dan P2) tersebut, yangtelah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil Suatupembuktian, maka terbukti Pemohon dengan Termohon mempunyaihubungan hukum sebagai suami istri sah dan kini Pemohon masih tinggaldi Mataram,Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor : 0270/Pdt.G/2016/PA.Mtr.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 , dapat dinilai bahwaPemohon telah menjalankan aturan kedisplinan sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo.PP
11 — 1
tersebut, makapermohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, dan untuk ituMajelis Hakim memandang perlu menetapkan memberi Dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuanyang bernama: (Calon Istri Anak Pemohon);Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan yangtelah diubah yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 jo.PP
6 — 0
, oleh karena itu maka buktitersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut serta perkara yang diajukanPenggugat adalah gugatan perceraian, dengan demikian maka perkara ini adalahmerupakan kompentensi absolute Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telahmendapatkan Surat Izin Perceraian dari atasan yang berwenang dan Majelis hakimmenyatakan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan PP nomor :10 tahun 1983 jo.PP
19 — 12
telah pisah ranjang dan mejamakan sekiranya dari bulan September 2017 sampai dengan sekarang.Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat denganTergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi,sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagiadan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 UndangUndang No. 1 tahun 1974tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satusatunya jalanuntuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo.PP
29 — 5
Akan tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya danTergugat tidak pernah hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatTergugat tidak memiliki itikad baik untuk mempertahankan hakhaknya danselanjutnya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan, adapun sanksi disiplinterhadap Tergugat sebagai anggota Polri yang timbul dari perceraian inimenjadi resiko dan tanggungan Tergugat sendiri sesuai PP 10 tahun 1983 jo.PP 45 tahun 1990 jo.
15 — 8
dilanjutkan;Menimbang, bahwa dengan mengedepankan asas hukum yangberbunyi, "lex specialis derogate lex generalis" Majelis Hakim menilai ketentuanPasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 hanya mengatur secaraumum tentang prosedur administrasi perceraian bagi seorang Pegawai NegeriSipil yaitu izin perceraian dari atasan, bukan aturan khusus tentang sah atautidaknya perceraian itu sendiri, dengan demikian PP Nomor 45 Tahun 1990 jo.PP
12 — 4
Nomor 10 Tahun 1983 Jo.PP.
54 — 18
terakhir denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya,maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksadan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohonagar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhumah NABIAHbinti KANDING;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalilpermohonannya, para Pemohon telah mengajukan buktibukti suratberupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 maka berdasarkanketentuan pasal 2 ayat 3 Undangundang RI Nomor 13 tahun 1985 jo.PP
13 — 2
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Hal.2 dari 12 hal. put.no.1524/Pdt.G/2021/PA.SrBahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Sragen, agar menjatuhkan putusan yang amarnyasebagai berikut:PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.
12 — 2
45 tahun 1990, Majelis Hakim telah memberikankesempatan secara maksimal (selama 6 bulan) kepada Pemohon untukmengurus dan memperoleh surat izin perceraian dari atasannya, akan tetapiPemohon tidak berhasil mendapatkan surat izin tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA No. 5 tahun 1984 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, MajelisHakim telah memberikan peringatan kepada yang bersangkutan denganmenunjuk ketentuanketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.PP
7 — 1
Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhialasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU no.1 tahun 1974 jo.PP. no.9 tahun 1975 jo. KHI pasal 116 huruf f;8. Bahwa Penggugat sangup membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini dengan tunai;Oleh karena itu Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I AKendal berkenan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak sertamemberikan putusan sebagai berikut :Primer:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.
8 — 3
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Hal.2 dari 13 hal. put.no.1424/Pdt.G/2021/PA.SrBahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Sragen, agar menjatuhkan putusan yang amarnyasebagai berikut:PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.
105 — 77
perceraian ini pada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam waktu 60 (enampuluh ) hari setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untukdicatatkan didalam Register yang diperuntukan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada dipihakyang kalah maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantumdalam amar putusan dibawah ini;Mengingat UndangUndang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.PP
4 — 2
No.10 tahun 1983 Jo.PP.
12 — 4
perceraian ini pada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dalam waktu 60(enam puluh ) hari setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetapuntuk dicatatkan didalam Register yang diperuntukan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berada dipihakyang kalah maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantumdalam amar putusan dibawah ini;Mengingat UndangUndang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.PP
7 — 0
membenarkan seluruh dalildalilpermohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan atas permohonoan ceraiPemohon ;Bahwa pada taha replik dan dupliknya Pemohon dan Termohon padadasarnya tetap pada permohonan dan jawabannya semula;Bahwa Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SDNAdiwarno) XXXX yang masih aktif, maka dengan adanya permohonan cerai dariPemohon, Termohon terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo.PP
12 — 7
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Hal,2 dari 13 hal. put.no.1357/Pdt.G/2021/PA.SrBahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Sragen, agar menjatuhkan putusan yangamarnya sebagai berikut:PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.