TENTANG DUGAAN ITIKAD BURUK BKPL1.13.Bahwa David Sinclair, salah satu petinggi Worldwide Machinery groupmengirimkan email kepada Turut Tergugat II pada tanggal 04 April 2011 yangberisi dokumen loan agreement antara Nine AM Lid, perusahaan yangtergabung dalam Worldwide Machinery group (yang juga merupakan afiliasidari Penggugat) dengan BKPL tanggal 23 April 2010, perjanjian jaminanfidusia atas benda nomor 33 tanggal 27 April 2010 dan dokumendokumenterkait lainnya untuk digunakan oleh Para Tergugat

, laludiiawab Terdakwa IWAN CHERMAWAN Handphonetersebut untuk para petinggi TVRI, kemudian Saksi H.MANDRA bertanya lagi berapa duit harga handphonenya,dijawab Terdakwa IWAN CHERMAWAN kurang lebih Rp.100 juta untuk 4 handphone, saat itu Saksi H. MANDRAtidak memegang uang sehingga disepakati uang untukpembelian handphone akan dipotong pada saat pembayaranditerima dari TVRI.Bahwa terjadi kesepakatan harga antara Saksi H. MANDRAdengan Terdakwa IWAN CHERMAWAN mengenainilaiharga film milik Saksi H.

BILLY SINDORO karena saksi diperbantukankepada BILLY SINDORO atas permintaan SAMUEL TAHIR;Bahwa membaniu dalam hal ini adalah saksi bertugas menemani BILLYSINDORO;Bahwa menemani dalam hal ini adalah seperti ajudan;Bahwa tugas saksi adalah mengatur penggunaan mobil dan mengatur tempatmakan apabila BILLY SINDORO mau makan dan mengatur orangorang yangakan bertemu dengan BILLY SINDORO;Bahwa saksi diperbantukan pada BILLY SINDORO pada tahun 2015;Bahwa pada saat saksi menjadi ajudan, BILLY SINDORO adalah petinggi

SITOHANG menyebut BILLY SINDOROsebagai petinggi Lippo; Bahwa saksi mengenal Sdr. BILLY SINDORO sebagai Owner RepresentativeGrup Lippo. saksi mengenal Sdr. BILLY SINDORO karena dikenalkan olehHENRY JASMEN P. SITOHANG pada bulan Agustus tahun 2017. Pada saatdikenalkan kepada saksi, Sdr.

BARTHOLOMEUS TOTO menyampaikankepada EDI DWI SOESIANTO agar berhatihati dalam berkomunikasi karenaterkait pertemuan petinggi PT. LIPPO CIKARANG dengan Bupati. EDI DWISOESIANTO kemudian menghubungi E YUSUF TAUFIQ untuk mengaturpertemuan. Pada pertemuan tersebut BILLY SINDORO menunjukkan gambargambar pembangunan MEIKARTA kepada NENENG HASANAH YASIN.Beberaoa hari kemudian, setelah pertemuan tersebut EDI DWI SOESIANTOmenyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) kepadaE.

PUTU SUDIARTANA adalah Wakil Bendahara PartaiDemokrat, lalu saat pertemuan tersebut lebih cenderung membicarakankeinginan saksi untuk menjadi Ketua DPD Partai Demokrat di Sumatera Barat,karena salah satu pendiri Partai Demokrat di Sumatera Barat adalah saksisendiri.Bahwa saksi mengatakan bahwa untuk menemui petinggipetinggi PartaiDemokrat sangat susah sekali, karena PUTU SUDIARTANA adalah WakilBendahara secara organisasi berarti adalah Pengurus Harian Partai Demokratberarti lebin dekat ke para petinggi

00:02:411968 Belum, iya udah waktu itu dia udah nelpon. 00:02:445188 Heeh. 00:02:471968 aa oli ngapain di ditahan tahan mana yang bisa 0002475188 Eh Pak Prapte dorong ajalah Pak Danar Pak. 00:02:531568 Heeh heeh heeh iya. 00:02:555188 lya kan biar bisa tolong segera dia nelpon petinggi ini.. 00:02:561968 Oke. 00:02:585188 (Gerak, 00:03:001968 l iva coke. 00:03:005188 lya makasih. 00:03:011968 Yo yo makasih. 00:03:01 PERCAKAPAN SELESAI Percakapan tersebut adalah percakapan saksi dengan Terdakwa, terhadapada

saksi I Nyoman Gede Sutamamemiliki pengharapan agar perlakuan yang dialaminya tersebut diliput danterekspose di Koran agar masyarakat tahu ada oknum di kantor DKPKab.Tabanan yang suka mempersulit pengurusan SK PNS;e Bahwa keesokan harinya tanggal 08 Desember 2014 setelah saksi I NyomanGede Sutama menceritakan pengalamannya kepada wartawan, langsungmuncul berita di Koran Radar Bali (Jawa Pos group) edisi tanggal 08Desember 2014 isinya menginformasikan tentang adanya pemerasan danpungli oleh oknum petinggi

kembali olehPak Gede Jagrem namun saksi tidak pernah mau lagi menghadap sebab PakJagrem bukanlah atasan saksi langsung, dan saya juga malas bertemu PakJagrem karena sudah tahu pasti akan meminta uang untuk biaya* Bahwa saksi dipersulit untuk mendapatkan SK PNS saksi;eBahwa kemudian muncul berita di Koran Radar Bali (Jawa Pos group) edisitanggal 08 Desember 2014 isinya menginformasikan tentang adanya pemerasanHal. 237 dari 307 halaman Putusan Nomor 34/Pid.SusTPK/2015/PN Dpsdan pungli oleh oknum petinggi

Selanjutnya Terdakwa, ELI MULYADIdan TUBAGUS LUAYSOFHANI mengambil amplop bagiannya masingmasing, sedangnyasisanya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) amplop oleh Terdakwadiserahkankepada EKA PUTRA SEPTIAWAN untuk dibagikankepada AnggotaBanggar lainnya;Pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 pukul 08:47:21 WIB TerdakwamenghubungiRICKY TAMPINONGKOLuntuk mengingatkan pemberiansejumlah uang kepada 6 (enam) orang Petinggi DPRD Provinsi Banten,agarrapat paripurna pengesahan APBD TA 2016 yang akan dilaksanakan

Selanjutnya Terdakwa, ELI MULYADI dan TUBAGUS LUAYSOFHANI mengambil amplop bagiannya masingmasing, sedangnyasisanya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) amplop oleh Terdakwadiserahkankepada EKA PUTRA SEPTIAWAN untuk dibagikankepada AnggotaBanggar lainnya;Pada hari Minggu Tanggal 29 November 2015 pukul 08:47:21 WIBTerdakwa menghubungiRICKY TAMPINONGKOLuntuk mengingatkanpemberian sejumlah uang kepada 6 (enam) orang Petinggi DPRD ProvinsiBanten,sehubungan rapat paripurna pengesahan APBD TA 2016 yang akandilaksanakan

Selanjutnya Terdakwa, ELI MULYADIdan TUBAGUS LUAYSOFHANI mengambil amplop bagiannya masingmasing, sedangnyasisanya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) amplop oleh Terdakwadiserahkankepada EKA PUTRA SEPTIAWAN untuk dibagikankepada AnggotaBanggar lainnya;Pada hari Minggu tanggal 29 November 2015 pukul 08:47:21 WIB TerdakwamenghubungiRICKY TAMPINONGKOLuntuk mengingatkan pemberiansejumlah uang kepada 6 (enam) orang Petinggi DPRD Provinsi Banten,agarrapat paripurna pengesahan APBD TA 2016 yang akan dilaksanakan

Selanjutnya Terdakwa, ELI MULYADI dan TUBAGUS LUAYSOFHANI mengambil amplop bagiannya masingmasing, sedangnyasisanya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) amplop oleh Terdakwadiserahkankepada EKA PUTRA SEPTIAWAN untuk dibagikankepada AnggotaBanggar lainnya;Pada hari Minggu Tanggal 29 November 2015 pukul 08:47:21 WIBTerdakwa menghubungiRICKY TAMPINONGKOLuntuk mengingatkanpemberian sejumlah uang kepada 6 (enam) orang Petinggi DPRD ProvinsiBanten,sehubungan rapat paripurna pengesahan APBD TA 2016 yang akandilaksanakan

Menteri Suswonokemudian menyetujui dan mengatakan nanti akan diatur waktu untukmendengarkan paparan dari Terdakwa.Bahwa saksi membenarkan pertemuan di Medan tanggal 11 Januari 2013yang dihadiri oleh saksi, Terdakwa, Menteri Suswono, Soewarso danAhmad Fathanah di kamar saksi di hotel Aryaduta Medan pada pagi hari.Dalam pertemuan tersebut Terdakwa memaparkan datadata dankelangkaan daging serta perlunya penambahan kuota impor.Bahwa saksi berangkat ke Medan bersama petinggi partai PKS pagi haritanggal

Ali) dan Kepala Dusun II (BapakSarifudin Sisik); Bahwa PT APSL tidak mempunyai izin untuk mengelola lahan tersebut,akibatnya beberapa petinggi PT APSL (Aria Fajar) menjalani hukumanpenjara karena mengelola kKawasan hutan produksi.

Ali) dan Kepala Dusun II (BapakSarifudin Sisik); Bahwa PT APSL tidak mempunyai izin untuk mengelola lahan tersebut,akibatnya beberapa petinggi PT APSL (Aria Fajar) menjalani hukumanHalaman 73 dari 159 Putusan Nomor 676/Pid.B/2019/PN Rhl4.penjara karena mengelola kawasan hutan produksi.

saksi Nyoman Gede Sutama memilikipengharapan agar perlakuan yang dialaminya tersebut diliput danterekspose di Koran agar masyarakat tahu ada oknum di Kantor DKPKabupaten Tabanan yang suka mempersulit pengurusan SK PNS;Bahwa keesokan harinya tanggal 08 Desember 2014 setelah saksi Nyoman Gede Sutama menceritakan pengalamannya kepadawartawan, langsung muncul berita di Koran Radar Bali (Jawa Posgroup) edisi tanggal 08 Desember 2014 isinya menginformasikantentang adanya pemerasan dan pungli oleh oknum petinggi

Kudus,KEPALA DESA /PETINGGI Desa TUNGGUL Kec.Nalumsari Kab. Jepara, BPN Kabupaten Kudus dan BPN Kab. Jepara , sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini.b. Bahwa oleh karena ternyata sebagian tanah tanah sebagaimanatersebut pada posita Nomer 3 dan 4 gugatan Para Penggugat telahdibuatkan Akte Jual Beli oleh PPAT , yaitu :1. Drs. MALCHAN Camat Dawe Kab. Kudus , membuat akte jualbeli yaitu :a. No. 0.46/Dw/Ca/X/1992 tanggal 101992 ( tanah posita Nomer 3huruf (A) angka 3, gugatan Para Penggugat ).b.

Kegiatan (PPTK) yang memiliki otoritas dalammengambil kebijakankebijakan yang merupakan langkah strategis dalamBidang Pengawasan, Pengendalian Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan,Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang untuk mencari barangyang berkualitas baik ;e Bahwa dalam pelaksanaan 9 (sembilan) paket pekerjaan pada DinasPengendalian Dampak Lingkungan, Pertambangan dan Energi KabupatenTulang Bawang Tahun Anggaran 2008 terdapat tekanan yang bersifat internal(yaitu tekanan yang berasal dari petinggi

Kudus sebesar Rp. 100.000.000, betulbetul digunakan untukkepentingan partai yaitu untuk pembuatan KTA, Kalender, Kartu Ucapan Lebaran, Halaqohatau pengajianpengajian, anjangsana ke beberapa petinggi partai, dan konsumsi untukrapatrapat kepentingan partai, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa Maesyarohyang membawa, mengelola dan membelanjakan uang dana banpol sebesar Rp.100.000.000, untuk kepentingan partai persatuan Pembangunan Kab.

berdasarkan LHP yang saksi terima jadi pekerjaan mulai tahun 2007sampai dengan audit terakhir tahun 2012 ;Tindak lanjutnya setelah menerima LHP ini saksi langsung bersuratkepada Mitra terkait dengan point ini ;Pihak manajemen Traya keberatan pengembalian dengan itu ;Saksi baru mengetahui hasil audit ini dilaporkan kepada pihak yangberwajio ketika pihak BPK melakukan konferensi Pers di DPRD KotaMakassar ;Saksi tidak ingat, setahu saksi laporan kasus pidana ini dilaporkan keKPK ketika salah satu petinggi

Kudus sebesar Rp. 100.000.000, betulbetul digunakan untukkepentingan partai yaitu untuk pembuatan KTA, Kalender, Kartu Ucapan Lebaran, Halaqohatau pengajianpengajian, anjangsana ke beberapa petinggi partai, dan konsumsi untukrapatrapat kepentingan partai, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa Maesyarohyang membawa, mengelola dan membelanjakan uang dana banpol sebesar Rp.100.000.000, untuk kepentingan partai persatuan Pembangunan Kab.

Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara dan Petinggi Partai Politik se harusnyamenjadi teladan kepada masyarakat untuk berperilaku jujur dalam melaporkan hartakekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sertamelaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya, akan tetapi Terdakwa melakukan halyang sebaliknya yang bertentangan dengan citacita mewujudkan PenyelenggaraNegara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;Halhal yang meringankan :1.

Pengurus adalah juga dipimpin olehpara Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang juga pejabat atau penyelenggaradaerah Propinsi Jambi, Ketua Kwarda ketika itu dijabat oleh saksi Drs.A.MFirdaus,M.Si yang juga adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jambi danterdakwa selaku Bendahara yang juga menjabat sebagai Kepala DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jambi dan demikian juga denganpengurus kwarda lainnya dan demikian juga dengan komposisi MajelisPembimbing untuk daerah tingkat adalah juga di jabat oleh petinggi

memperoleh keyakinan memadai bahwalaporan keuangan yang dibuat oleh manajemen(perusahaan) bebas dari salah saja, biasanya halhal tersebut dikemukakan oleh Akuntan Publik dalamlaporan akhir Audit;Bahwa kalau hasil audit dibuat dengan cara yangtidak benar maka akan dicari bukti materiil yangtidak benar tersebut;Bahwa SE No.29 tahun 2003 kalau beracara diPengadilan Pajak tidak berlaku untuk Wajib Pajak,kalau dalam kasus ini berlaku untuk intern;Bahwa SE No.29 tahun 2003 tersebut merupakaninstruksi dari petinggi