Ditemukan 2424 data
259 — 78
perkara, putusan sela tersebut merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari dan satu kesatuan dengan putusan ini, sehingga menurutMajelis Hakim eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar, karena itu harus ditolak;Eksepsi angka (2) : Gugatan bersifat Error In Persona;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti padakenyataannya Tergugat mulai mempekerjakan Penggugat tangggal 01 Nopember1999 berdasaran kontrak kerja (Bukti P1, P23) yang telah disepakati antaraPenggugat dan Tergugat tertangggal
30 — 20
tentangkesepakatan bersama antara pemberi kerja (Perusahaan) denganKabul Widjanarto untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja waktu tertentuatas nama Kabul Widjanarto pada tanggal 20 November 2020 karenadampak pandemi Covid19Menimbang bahwa alat bukti PR.1, dan TR. 1, TR. 2 saling bersesuaian danmenjelaskan tentang pokok masalah yang sama yaitu perusahaan tempatTergugat bekerja dan tentang pekerjaan Tergugat dan lama pekerjaan Tergugatdalam proyek pekerjaan tersebut;Menimbang bahwa isi pokok surat PR.1 tertangggal
64 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rekening2020007764 atas nama Kepala Sekolah SMP MuhammadiyahPurwodadi Purworejo ;59.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang senilai Ro. 64.000.000, (enampuluh empat juta rupiah) tertangggal 14 April 2008 atas nama Sapta ;60.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Uangsebesar Rp. 64.000.000, (enam puluh empat juta) atas nama SaptaUtama tertanggal 18 Juli 2008 ;61.1 (satu) buah Buku Tabungan Bima BPD Jateng No.
THOMAS HELMUT SCHMIDT
Tergugat:
MARIA QUARYANTI SETIA PUTRI
Turut Tergugat:
1.PT. GARUDA ADHIMATRA INDONESIA
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
3.PT. Bank Commonwealth
149 — 72
., M.kn adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatanhukum mengikatPetitum angka 9 halaman 9 gugatan a quo.beneeeeees "9.Menyatakan hukum SHGB Nomor:2054/Desa Ungasan, menurutSurat Ukur tertangggal 12 Oktober 1999 Nomor: 434/1999 seluas 1.450 M2(seriou empat ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Ungasan,Kecamatan Kuta, Selatan, Kabupaten Badung, SHGB atas nama PT.GarudaAdhimatra Indonesia yang dibuat berdasarkan akta tukar menukar nomor60/2014, tanggal 26 september 2014, yang dibuat
MUHAMAD ASEP ANSORI
Tergugat:
PT. DIPO STAR FINANCE
129 — 77
Utr18.19.20.21,22.adalan mengakui dirinya telan mengikatkan diri dalam PerjanjianPembiayaan tertangggal 21 (dua puluh satu) Juni 2019 dengan Tergugat.Anehnya hampir seluruh isi posita Penggugat berbicara mengenaiPerjanjian Pembiayaan, tidak ada satu kalimat pun yang Penggugatjelaskan secara rinci dalam surat gugatannya tentang perbuatan melawanhukum apa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat terkaitdengan Perjanjian Pembiayaan, sehingga Penggugat merasa dirugikanatas tindakan dari Tergugat
491 — 190
Hal ini telahdisampaikan oleh Tergugat Ill kepada Tergugat sebagaimanaterbukti berdasarkan surat No. 0302/ULSMDNNIII/2011,tertangggal Medan, 16 Agustus 2011 (Bukti T.I(I3);Bahwa karena perrmohonan asuransi jiwa Alm.
129 — 24
ditandatanganinya yang pada intinya menyatakan tanah milik Penggugatsebagaimana tersebut pada angka diatas telah ditukar dengan rumah Aceh,surat penyataan ini kiranya perlu dipertanyakan keabsahannya, karena lahirsetelah terlebih daahulu Abdullah Bin Wahab menerangkan pada rapatpenyelesaian secara kekeluargaan oleh Muspika;Bahwa jual beli terhadap tanah yang tersebut pada angka diatas oleh dibuatdi atas Akta dibawah tangan dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat yaitusurat Keterangan Jual Beli Tanah tertangggal
46 — 21
Malanton Barus dan RodaBarus sesuai dengan Surat Penyerahan / Ganti Rugi tertangggal 20 Juli1973 diketahui oleh Kepala Kampung Marindal dan Camat Medan Johor;Bahwa kemudian N.
284 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
menunjukkan, hal ini membuktikan Pembanding/Termohon tidak pernah melakukan opname bersama.h Kesimpulan: Terbanding rnelakukan kebohongan dalam mendalilkan prestasipekerjaan, hal itu terlinat dari adanya penambahan prestasi pekerjaan dalamperiode dimana Terbanding sudah tidak melakukan aktivitas pekerjaanhal. 38 dari 45 hal.Put No.729 K /Pdt.Sus/2008sebagairnana tergambar dari surat Terbanding No.198/Ext/ KCB.IV/2006tanggal 21 September 2006 (mengaku prestasi 95,109%) dan Surat Nomor: 199/EXT/KCB.IV/2006 tertangggal
PT. Integra Services Nusantara
Tergugat:
Bupati Morowali Utara
501 — 419
Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan yang terkaitdengan urusan pertambangan sesuai amanat UndangUndang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tertangggal 1 Januari 2017.Oleh karena itu, patutlah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalamhal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi untuk menjadiTergugat dalam gugatan a quo;3. DALAM POKOK PERKARA3.1.
122 — 32
Fotokopi Surat No. 35/TH/V/1990 Perihal Permohonan SusulanPerkebunan Pola PIR tertangggal 22 Mei 1990, diberi tanda (P.6);7. Fotokopi Surat Nomor : 51/TM/VIIV1990 Perihal Permohonan PengajuanPola PIR /Kelapa Sawit tertangggal 31 Agustus 1990, diberitanda (P.7);8. Fotokopi Surat Permohonan Tanah Garapan tertanggal 9 Januari 2000,diberi tanda (P.8);9. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 9 Januari 2000, diberi tanda (P.9);10.
PT. Gelora Sawita Makmur
Tergugat:
1.PT. Raja Marga
2.Said Mustajab
3.Sudigo
134 — 52
Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 12 (dua belas), 13 (tiga belas)dan 14 (empat belas) yang menyatakan Penggugat hanya memberikankuasa kepada Tergugat Ill seorang dan Penggugat tidak memberikankewenangan untuk mensubtitusikan kepada pihak lain serta perbuatanTergugat Ill menyalahi hukum hal tersebut sangatlah keliru, jika melihat isidari surat tertanggal 24 Maret 2017 dari Penggugat kepada Tergugat IIIyaitu kuasa untuk menjual, sedangkan surat kuasa tertangggal 25 Maret2017 yang diberikan oleh
16 — 1
Bahwa Penggugat sebagai Pihak Pembeli yang beritikad baik atas sebidang tanahpekarangan dengan Persil 33 kelas Il d Nomor Petok 1411 dengan ukuran 6Mx 17M ; seluas 102 M yang terletak di Dukuh Jelindro RT. 06, RW. 01,Kelurahan Sambi Kerep, Kecamatan Lakarsantri (Ssekarang KecamatanSambikerep) Surabaya, sebagaimana Surat Pernyataan tertangggal 1 Januari1996 ; sehingga sudah seharusnya Penggugat sebagai pihak pembeli yangberetikat baik harus mendapatkan perlindungan hukum atas segala hak dankepentingannya
128 — 24
tersebut jelas bahwa TerbandingVPenggugat masih menyisakan sisa kewajibannya kepadaPembanding yaitu sebesar Rp. 903.201.444, (sembilan ratus tigajuta dua ratus satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) danRp. 1.001.433.125, (satu milyar satu juta empat ratus tiga puluh tigaribu seratus dua puluh lima rupiah), yang mana dalam persidanganbukti Tergugat /Pembanding sama sekali tidak dipertimbangkanoleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa Tergugat Il/Terbanding Il telah mengajukan KontraMemori Banding tertangggal
90 — 9
Asli dan Foto copy Nota Dinas Direksi Perusahaan Daerah SulawesiTengah NOmor : 8751.1/1632/51//2013/PDST. tentang Mutasi Karyawan diLingkungan Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah, tertangggal 2 Januari2013 diberitanda P.4 ;5. Asli dan Foto copy Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah SulawesiTengah Nomor : 820/228/PD.SULTENG Tentang Pengangkatan KaryawanPD. Sulteng, tertanggal 8 Juli 2002, diberi tanda P.5 ;6.
61 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
LMJ tertangggal 19 pebruari 2010,dimana dalam pertimbangan JUDEX FACTIE telah menyatakan telah terpenuhi unsur pidana ke 4 dari pasal 263 ayat (2) KUHP, dimana dalam halini menyatakan oleh majelis hakim, bahwa saksi pelapor BAMBANG SUGIHARTO sebagai pihak yang di RUGIKAN karena tidak dapat menguasai/menempati rumah di JL.
Budhi Yulianor
Tergugat:
Kepala Pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek (PT. Jasa Marga Persero,Tbk)
110 — 27
Putusan No. 198/Pdt.G/2019/PN.Sby tertangggal 17 September2019, yang memberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan aquo, Majelis melihattempat tinggal para Tergugat adalah di Taman Siswa No. 23 Rt 004RW 002, Kelurahan Purwotengah Kecamatan Magersari KotaMojokerto, untuk HERI WIDIJANTO (Tergugat ) dan di Ruko GrahaBunder Asri, Jalan Raya Permata Nomor 2 Gresik, untuk NotarisRANTI OKTASARI, SH.
96 — 333 — Berkekuatan Hukum Tetap
kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upayaadministratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota telahdilakukan ;Bahwa sebelum pengajuan gugatan ini, Penggugat telah mengajukanupaya administratif yaitu dengan mengajukan Permohonan penyelesaiansengketa pemilihan kepala daerah di Panwaslu Kabupaten KonaweSelatan pada tanggal 16 Desember 2015 (Bukti P3) dibuktikan dengantanda terima permohonan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati danWakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tertangggal
CV. Surya Amindo Perkasa
Tergugat:
Bupati Morowali Utara
822 — 502
Tergugat tidak lagi memilikikewenangan yang terkait dengan urusan pertambangan sesuaiamanat UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah tertangggal 1 Januari 2017. Oleh karenaitu, patutlah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal iniDinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi untuk menjadiTergugat dalam gugatan a quo;Halaman 21 dari 48 Halaman Putusan Nomor: 30/G/2020/PTUN.PL3. DALAM POKOK PERKARA3.1.
36 — 2
berkaitandengan pengumpulan data yuridis pada permohonan pendaftaran tanah untukpertama kali Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ;Bahwa sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II,pernah menerima surat dari terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan masing33masing surat tersebut di terima oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya IImasingmasing suratnya yaitu tertanggal 16 Oktober 2014 diterima tanggal 16Oktober 2014, tertanggal 20 Nopember 2014 diterima tanggal 25 Nopember2014, tertangggal