Ditemukan 2307 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permusyawaratan permusyawatan permusyawartan permusyawarahan permusyaratan permusyawaratn permusyawarat permusyawarah
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 09-12-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 29/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 18 April 2017 — A. SABIRIN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNGAI BAKUNG M. PADELI
122 — 24
  • memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat,kenal dengan Tergugat danTergugat II Intervensi serta tidak adahubungan keluarga maupun pekerjaandengan mereka ; Bahwa saksitidakkenal dengankuasaPenggugat, kuasa Tergugat dan kuasaTergugat II Intervensi sertatidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ;Bahwa saksi disuruh untuk jadi saksi oleh Tergugat II Intervensi; Bahwa saksi dijadikan saksi karena masalah ojek ; Bahwa saksi kenal dengan Ketua Badan Permusyawaran
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-05-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 92/Pdt.G/2014/PN Gpr
Tanggal 11 Mei 2015 — OVI SINITA MEIKASARI
MELAWAN
MURATUN,Dkk
22 — 2
  • (Empat juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis HakimPengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari : SENIN, tanggal : 4 Mei 2015,oleh kami KURNIA MUSTIKAWATI, SH.selaku Hakim Ketua Majelis, RIDWANSUNDARIAWAN, SH.MH dan DWI NURAMANU, SH. MHum masingmasingsebagai hakim anggota.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-09-2013 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 28-03-2014
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 51/G/2013/PTUN-SMG
Tanggal 12 Februari 2013 — BAMBANG SUDARSONO Melawan BUPATI WONOGIRI
92 — 33
  • Saksi SUYAMTO menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;Bahwa saksi tinggal di Desa Baturetno sejak kecil tahun 1968 sampaisekarang 3Bahwa jabatan saksidi keorganisasi kemasyarakatan/pemerintah desa sebagaiketua Badan Permusyawaran Desa (BPD) disamping itu juga pernahmenjabat sebagai Ketua RT tahun 1982 di RT 02 RWBahwa setahu saksi memang benar ada lowongan Kepala Desa karena fungsisebagai Ketua BPD adalah dalam tahap ke I membentuk panitia bersamadengan Kepala Desa,Tokoh masyarakat,Ketua RT
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 04-11-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 91/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat:
MUSIDI
Tergugat:
Kepala Desa Sidodadi
360 — 261
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 447.500, (empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);Hal. 63 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.SmgDemikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim pada hariKamis tanggal 04 Maret 2021 oleh kami GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI NOVIANDRI, S.H.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 09-06-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 151/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
1.UJANG KURNIAWAN
2.LUKMAN SUHARTO
3.PRAYITNO
Tergugat:
1.Kepala Desa SRUNI
2.Sekretaris Desa SRUNI
3.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
4.PT. TARGET SUKSES PROPERTI
Turut Tergugat:
1.CAMAT, KECAMATAN GEDANGAN
2.SUWARNO HS
3.BAMBANG UTOMO
46 — 20
  • warga desa juga sudah dikumpulkan untuk diberikanpenjelasan mengenai penggunaan uang hasil sewa tanah desa tersebut;> Bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut sampai sekarang masihberlaku dan tidak pernah dibatalkan;> Bahwa terhadap uang hasil sewa tersebut saksi selaku Kaur Keuanganada catatannya yaitu sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam jutarupiah) yang diterima oleh Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh SaifulImmadudin;> Bahwa pada saat disewakan sudah dilakukan musyawarah denganBadan Permusyawaran
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 05-07-2011 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 10/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 5 Juli 2011 —
50 — 18
  • ., selaku Kepala Desa, dan ASPIYAK selakuBadan Permusyawaran Desa (BPD), antara lain berisi Panitia Ajudikasi Tingkat Desayang susunannya meliputi: 1. Pengawas Aspiyak (Ketua BPD), 2. Ketua EdyMuchlison (Kepala Desa), 3. Sekretaris M. Anwar (Sekretaris Desa), 4. BendaharaMujib (Kaur Kesra & Pembangunan), 5. Pelaksana Teknis Lapangan/Perdusun, denganperincian pengeluaran biaya : 1. Untuk Ketua RT Rp.10.000, 2. Untuk BPDRp.10.000, 3. Untuk Camat Rp.5.000, 4. Untuk meterai Rp.12.000, 5.
    Sos., mengundangdan dihadiri oleh pengurus BPD dan Ketua RW, Ketua RT, perangkat Desa, KepalaDusun untuk mengadakan rapat desa sehingga membuat Peraturan Desa (PERDES)Jambewangi Nomor: 02 Tahun 2005 yang semula tertanggal 02 Agustus 2005sehingga direfisi menjadi taanggal 02 Juli 2005, tentang Biaya Pensertipikatan TanahDalam Rangka Proyek LMPDP (Ajudikasi) Tahun 2005, yang ditandatangani olehTerdakwa EDY MUCHLISON, S.Sos., selaku Kepala Desa, dan ASPIYAK selakuBadan Permusyawaran Desa (BPD), antara
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 17-05-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 64/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
H. LUKMAN HAKIM
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bangkalan
319 — 198
  • FAQIH;16.Bahwa, setelah semua tahapan penjaringan Bakal Calon KepalaDesa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, KabupatenBangkalan dilakukan oleh Penggugat, kemudian Penggugatmenetapkan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala DesaTanah Merah Laok yang berhak di Pilih tertuang dalam Berita AcaraNo. 188/41/BA/P2KD/04/2021 tanggal 9 April 2021 denganmengetahui Badan Permusyawaran Desa Tanah Merah Laok dalamhal ini Ketua Badan Permusyawaratan Desa H.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 15-04-2014 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 107/Pid.B/2014/PN.JKT.UTR
Tanggal 15 April 2014 — RANGGA SETIAWAN Bin ALIMAN
37 — 20
  • Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000; (lima riburupiah) ;59Demikian diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri JakartaUtara pada hari:SENIN, tanggal14 April 2014,oleh:SUPRIYONO, SH.M.Hum., sebagaiHakim Ketua Majelis, JEFERSON TARIGAN, SH. MH., dan BONAR HARIANJA,SH. MH., masing masing sebagai Hakim Anggota.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-03-2015 — Upload : 20-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 149/PID.SUS-TPK/2014/PN.SMG
Tanggal 5 Maret 2015 — ANDHI HARTO Bin H. SUNARIYO (TERDAKWA)
65 — 20
  • Apabila Rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui oleh Badan Permusyawaran Desa,maka Badan Permusyawaratan Desa menerbitkan Surat Keputusan secara formal/ dinasyang ditandatangani oleh Ketua/ Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa ;d. Setelah ada Persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa, kemudian Kepala Desamenerbitkan Peraturan Desa ;Bahwa Penerbitan Peraturan Desa dilakukan oleh Pemerintahan Desa dalam hal :a. Keuangan Desa :1) APBDes ;2) Pertanggungjawaban APBDesa ;3) Pungutan Desa ;b.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 04-11-2020 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 18-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 90/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 17 Maret 2021 — Penggugat:
DALAIL
Tergugat:
Kepala Desa Sidodadi
182 — 122
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.428.000, (empat ratus dua puluh delapan riburupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim padahari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 oleh kami EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.selaku Hakim Ketua Majelis, PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Putus : 19-01-2012 — Upload : 17-06-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 37/PDT.G/2011/PN.Kdi
Tanggal 19 Januari 2012 — NY. TUMINI VS SUYANTONO, DKK
15 — 1
  • Menolak Gugatan Penggugat I Dalam Rekonpensi , Penggugat IIT DalamRekonpensi dan Penggugat III Dalam Rekonpensi untuk selebihnya;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI e Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalamRekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini sebesar : Rp 3.576.000, ( tiga juta lima ratus tujuhpuluh enam ribu rupiah ) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis HakimPengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012,oleh kami
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum Pemalsuan
Register : 03-03-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN WAINGAPU Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN. Wgp.
Tanggal 18 Mei 2017 — - YACOB RIWU alias MA’LEDO
106 — 51
  • menerangkan sebagai berikut; Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa yangdidakwa oleh Penutut Umum telah memalsukan surat ijazah; Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang; Bahwa pemilihan kepala Desa Patawang dilaksanakan pada tanggal 27Juni 2016 dan yang diikuti oleh 4 (empat) peserta yaitu Filmon Rihi,Didimus Umbu Domu Halakadu, Yakob Riwu dan Mehang Matolang; Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawangberdasarkan Surat Keputusan dari Badan Permusyawaran
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata Tanah
Putus : 01-08-2013 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 200/Pdt.G/2012/PN.Bwi
Tanggal 1 Agustus 2013 — PENGGUGAT I & II : - SLAMET UTOMO; H. BENNY BAGUS YUNI PRAYOGO; TERGUGAT : - Bupati Banyuwangi; - Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi;
58 — 19
  • BENNY BAGUS YUNI PRAYOGO, Ketua Badan Permusyawaran Desa (BPD)Desa Ketapang, berkantor di Jalan Raya Situbondo, Desa Ketapang, KecamatanKalipuro, Kabupaten Banyuwangi, sebagai .........ssecseeees PENGGUGAT II;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :R.WISHNU RADJASA SH, JAENURI SH, HARI PRAKISTO SH,HENDRA PRASTOWO SH, Advokat dan Advokat magang, berkantor padaKantor Advokat dan Bantuan Hukum "R.WISHNU RADJASA dan rekan" JalanBrigjen Katamso No.4A Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2405 K/PID.SUS/2016
Tanggal 2 Maret 2017 — FERRI DWI ADRIANSAH, S.E., bin CHAIDIR HAKAM;
1035 — 736 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Kepala BRI Unit Simpang IV Sipin Jambi dipidana oleh Pengadilan Negeri Jambi karena melakukan tindak pidana korupsi, yaitu menerima pembayaran pelunasan maju atas kredit, kemudian uangnya tidak disetorkan kepada ... [Selengkapnya]
  • hukum pada UndangUndang TindakPidana Korupsi yaitu terkait pemahaman perbuatan melawan hukum adalahdiartikan secara formil artinya mesti jelas peraturan perundangundangan yangdilanggar pelaku pidana, maka dihubungkan dengan jenis danhierarkiperaturan perundangundangan menurut Pasal 7 Ayat (1) UndangUndangHal. 55 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundanganterdiri atas:UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia;Ketetapan Majelis Permusyawaran
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-09-2013 — Putus : 10-02-2013 — Upload : 06-03-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 155/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 10 Februari 2013 — Drs. NASIKHUDDIN melawan BUPATI GRESIK, II. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TAJUNGWIDORO, KECAMATAN BUNGAH, KABUPATEN GRESIK
49 — 25
  • atau tidak sah :1 Surat Keputusan Nomor : 141/957/HK/437.12/2013, Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa TerpilihSebagai Kepala Desa Tajungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik,tanggal 23 Juli 2013 = yang diterbitkan oleh BupatiGresik ;222172 Surat Keputusan Nomor : 140/02/SKBPD.Tjw/VII/2013, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tajungwidoro,Kecamatan ...............Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, tanggal 5 Juli 2013 , yangditerbitkan oleh Badan Permusyawaran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 30-09-2015 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 435 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — YAYASAN TRISAKTI VS I. MENTERI KEUANGAN RI., II. UNIVERSITAS TRISAKTI
339 — 206 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atau dengan kata lain bahwayang tadinya eigendom beralih menjadi hak milik atas nama Baperki(organisasi sosial Indonesia/WNI);Jadi yang dimaksud Asing Cina oleh SK Menteri Keuangan tersebutadalah Badan Permusyawaran Kewarganegaraan Indonesia (Baperki);Baperki adalah bukan Organisasi Asing Cina, buktinya: Dari nama saja sudah membuktian bahwa Bukan Asing; Dalam Pemilihan Umum tahun 1955 Baperki menjadi salah satupeserta kontestan dan mendapat 2 (dua) Kursi di Konstituente(P.20); Surat bukti P.18,
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 12-03-2012 — Putus : 16-08-2012 — Upload : 10-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 32/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 16 Agustus 2012 — MOH ZEIN MUSTAFA melawan KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
75 — 45
  • DALAM PORKORK PERKA RA, ==eses=nenexeneeeesneensseeseeenenerenemaunneeinnnenmemennneotesnen1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk verklaard).2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.792.000 (TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU RUPIAH).9899Demikian ........Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya pada hari SENIN tanggal 13 Agustus2012, oleh kami LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 16-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 6/G/2020/PTUN.SMG
Tanggal 10 Juni 2020 — Penggugat:
1.Achmad Suroso Hindarto
2.Sugeng Waluyo
3.Kristina Sugiarty
4.Halim Susanto
5.Apik Susiana
6.Agus Jaka Prasetya
7.Andi Prasetyo
8.Handoko
9.Stefanus Sunarwan
10.Suhartono
11.Andri Kurnianto, S.T.
12.Liem Bambang Effendi Gunawan
13.Widiastuti
14.Iwan Waluyo
15.Umi Salamah
16.Sutiyanah
17.Yustina Diah Rosari
Tergugat:
Bupati Magelang
215 — 135
  • Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 321.500, ( tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim padahari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh kami Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H.selaku Hakim Ketua Majelis, Gugum Surya Gumilar, S.H.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 30-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 28/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
Basyir, M.Pd.B.I.
Tergugat:
Gubernur Jawa Tengah
390 — 200
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 317.000, (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah); Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakimpada hari SENIN tanggal 27 Juli 2020 oleh kami CHRISTIAN EDNIPUTRA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERNA DWI SAFITRI, S.H.dan IKAWATI UTAMI, S.H. masingmasing sebagai HakimHakimAnggota.
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 18-08-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PA TERNATE Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tte
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
64 — 38
  • Menolak gugatan Penggugat petitum 2.2 (dua titik dua) dan tidakmenerima selainnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara sejumlahn Rp4.631.000.00 (empat juta enamratus tiga puluh satu ribu rupiah).Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaran Majelis yangdilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi,bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami AbdulRahman Salam, S.