memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat,kenal dengan Tergugat danTergugat II Intervensi serta tidak adahubungan keluarga maupun pekerjaandengan mereka ; Bahwa saksitidakkenal dengankuasaPenggugat, kuasa Tergugat dan kuasaTergugat II Intervensi sertatidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka ;Bahwa saksi disuruh untuk jadi saksi oleh Tergugat II Intervensi; Bahwa saksi dijadikan saksi karena masalah ojek ; Bahwa saksi kenal dengan Ketua Badan Permusyawaran

Sehingga dalil ParaPenggugat Point 44 dalam gugatannya ditolak dengan tegas oleh Tergugat IIINt@rVeNSl. 722 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn cnc nnnBahwa mengenai surat keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Panitiapemilinan kepala desa tingkat kabupaten memberitahukannya kepada panitiapemilinan kepala desa tingkat desa dan Badan Permusyawaran Desa.

denganUndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan PerubahanKedua atas undangundang Nomor 9 tahun 2015 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;ili) UndangUndang Nomor 9 tahun 2014 tentang Desa;iv) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang PeraturanPelaksana UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;v) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentangPemilinan Kepala Desa;vi) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentangBadan Permusyawaran

(Empat juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis HakimPengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari : SENIN, tanggal : 4 Mei 2015,oleh kami KURNIA MUSTIKAWATI, SH.selaku Hakim Ketua Majelis, RIDWANSUNDARIAWAN, SH.MH dan DWI NURAMANU, SH. MHum masingmasingsebagai hakim anggota.

., selaku Kepala Desa, dan ASPIYAK selakuBadan Permusyawaran Desa (BPD), antara lain berisi Panitia Ajudikasi Tingkat Desayang susunannya meliputi: 1. Pengawas Aspiyak (Ketua BPD), 2. Ketua EdyMuchlison (Kepala Desa), 3. Sekretaris M. Anwar (Sekretaris Desa), 4. BendaharaMujib (Kaur Kesra & Pembangunan), 5. Pelaksana Teknis Lapangan/Perdusun, denganperincian pengeluaran biaya : 1. Untuk Ketua RT Rp.10.000, 2. Untuk BPDRp.10.000, 3. Untuk Camat Rp.5.000, 4. Untuk meterai Rp.12.000, 5.

Sos., mengundangdan dihadiri oleh pengurus BPD dan Ketua RW, Ketua RT, perangkat Desa, KepalaDusun untuk mengadakan rapat desa sehingga membuat Peraturan Desa (PERDES)Jambewangi Nomor: 02 Tahun 2005 yang semula tertanggal 02 Agustus 2005sehingga direfisi menjadi taanggal 02 Juli 2005, tentang Biaya Pensertipikatan TanahDalam Rangka Proyek LMPDP (Ajudikasi) Tahun 2005, yang ditandatangani olehTerdakwa EDY MUCHLISON, S.Sos., selaku Kepala Desa, dan ASPIYAK selakuBadan Permusyawaran Desa (BPD), antara

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 447.500, (empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);Hal. 63 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.SmgDemikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim pada hariKamis tanggal 04 Maret 2021 oleh kami GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI NOVIANDRI, S.H.

warga desa juga sudah dikumpulkan untuk diberikanpenjelasan mengenai penggunaan uang hasil sewa tanah desa tersebut;> Bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut sampai sekarang masihberlaku dan tidak pernah dibatalkan;> Bahwa terhadap uang hasil sewa tersebut saksi selaku Kaur Keuanganada catatannya yaitu sebesar Rp. 66.000.000,00 (enam puluh enam jutarupiah) yang diterima oleh Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh SaifulImmadudin;> Bahwa pada saat disewakan sudah dilakukan musyawarah denganBadan Permusyawaran

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.428.000, (empat ratus dua puluh delapan riburupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim padahari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 oleh kami EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.selaku Hakim Ketua Majelis, PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.

Apabila Rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui oleh Badan Permusyawaran Desa,maka Badan Permusyawaratan Desa menerbitkan Surat Keputusan secara formal/ dinasyang ditandatangani oleh Ketua/ Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa ;d. Setelah ada Persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa, kemudian Kepala Desamenerbitkan Peraturan Desa ;Bahwa Penerbitan Peraturan Desa dilakukan oleh Pemerintahan Desa dalam hal :a. Keuangan Desa :1) APBDes ;2) Pertanggungjawaban APBDesa ;3) Pungutan Desa ;b.

Saksi SUYAMTO menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;Bahwa saksi tinggal di Desa Baturetno sejak kecil tahun 1968 sampaisekarang 3Bahwa jabatan saksidi keorganisasi kemasyarakatan/pemerintah desa sebagaiketua Badan Permusyawaran Desa (BPD) disamping itu juga pernahmenjabat sebagai Ketua RT tahun 1982 di RT 02 RWBahwa setahu saksi memang benar ada lowongan Kepala Desa karena fungsisebagai Ketua BPD adalah dalam tahap ke I membentuk panitia bersamadengan Kepala Desa,Tokoh masyarakat,Ketua RT

menerangkan sebagai berikut; Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa yangdidakwa oleh Penutut Umum telah memalsukan surat ijazah; Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawang; Bahwa pemilihan kepala Desa Patawang dilaksanakan pada tanggal 27Juni 2016 dan yang diikuti oleh 4 (empat) peserta yaitu Filmon Rihi,Didimus Umbu Domu Halakadu, Yakob Riwu dan Mehang Matolang; Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Patawangberdasarkan Surat Keputusan dari Badan Permusyawaran

BENNY BAGUS YUNI PRAYOGO, Ketua Badan Permusyawaran Desa (BPD)Desa Ketapang, berkantor di Jalan Raya Situbondo, Desa Ketapang, KecamatanKalipuro, Kabupaten Banyuwangi, sebagai .........ssecseeees PENGGUGAT II;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :R.WISHNU RADJASA SH, JAENURI SH, HARI PRAKISTO SH,HENDRA PRASTOWO SH, Advokat dan Advokat magang, berkantor padaKantor Advokat dan Bantuan Hukum "R.WISHNU RADJASA dan rekan" JalanBrigjen Katamso No.4A Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.361.000, (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh kami EKA PUTRANTI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RIDWAN AKHIR, S.H.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 321.500, ( tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim padahari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh kami Dr. Eko Yulianto, S.H., M.H.selaku Hakim Ketua Majelis, Gugum Surya Gumilar, S.H.

hukum pada UndangUndang TindakPidana Korupsi yaitu terkait pemahaman perbuatan melawan hukum adalahdiartikan secara formil artinya mesti jelas peraturan perundangundangan yangdilanggar pelaku pidana, maka dihubungkan dengan jenis danhierarkiperaturan perundangundangan menurut Pasal 7 Ayat (1) UndangUndangHal. 55 dari 62 hal, Putusan Nomor 2405 K/PID.SUS/2016Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundanganterdiri atas:UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia;Ketetapan Majelis Permusyawaran

atau tidak sah :1 Surat Keputusan Nomor : 141/957/HK/437.12/2013, Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa TerpilihSebagai Kepala Desa Tajungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik,tanggal 23 Juli 2013 = yang diterbitkan oleh BupatiGresik ;222172 Surat Keputusan Nomor : 140/02/SKBPD.Tjw/VII/2013, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tajungwidoro,Kecamatan ...............Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, tanggal 5 Juli 2013 , yangditerbitkan oleh Badan Permusyawaran

Menolak Gugatan Penggugat I Dalam Rekonpensi , Penggugat IIT DalamRekonpensi dan Penggugat III Dalam Rekonpensi untuk selebihnya;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI e Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalamRekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini sebesar : Rp 3.576.000, ( tiga juta lima ratus tujuhpuluh enam ribu rupiah ) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis HakimPengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012,oleh kami

16. 1 (satu) lembar Asli Surat Peraturan Bupati Seluma Nomor : 04 Tahun 2016 Tentang Penetapan Penghasilan tetap Kepala Desa,Perangkat Desa,Tunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaran Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016 di tetapkan di Tais Pada Tanggal 27 Januari 2016 yang ditanda tangani langsung oleh Penjabat Bupati Seluma oleh sdr DARPINUDIN;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

9.

Semidang AlasMaras Bantan Kab.Seluma TA 201616. 1 (Satu) lembar Asli Surat Peraturan Bupati Seluma Nomor : 04 Tahun2016 Tentang Penetapan Penghasilan tetap Kepala Desa,PerangkatDesa,Tunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaran Desa diLingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2016 ditetapkan di Tais Pada Tanggal 27 Januari 2016 yang ditanda tanganilangsung oleh Penjabat Bupati Seluma oleh sdr DARPINUDIN;Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut di atas, telah disita secaramenurut hukum dan

Atau dengan kata lain bahwayang tadinya eigendom beralih menjadi hak milik atas nama Baperki(organisasi sosial Indonesia/WNI);Jadi yang dimaksud Asing Cina oleh SK Menteri Keuangan tersebutadalah Badan Permusyawaran Kewarganegaraan Indonesia (Baperki);Baperki adalah bukan Organisasi Asing Cina, buktinya: Dari nama saja sudah membuktian bahwa Bukan Asing; Dalam Pemilihan Umum tahun 1955 Baperki menjadi salah satupeserta kontestan dan mendapat 2 (dua) Kursi di Konstituente(P.20); Surat bukti P.18,

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 317.000, (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah); Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakimpada hari SENIN tanggal 27 Juli 2020 oleh kami CHRISTIAN EDNIPUTRA, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERNA DWI SAFITRI, S.H.dan IKAWATI UTAMI, S.H. masingmasing sebagai HakimHakimAnggota.