Ditemukan 3404 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-01-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN LSK
Tanggal 15 Mei 2019 — Penuntut Umum:
FAHMI JALIL, SH.
Terdakwa:
1.NASRUDDIN Alias SI DIN Bin YAHYA THAIB
2.ELVIDAYANTI Binti MUHAMMAD DANI
302
  • Moeljatno, SH, menyebutkan yangdimaksud dengan perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah: perbuatan yangdilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (Sangsi)yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangantersebut. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat,oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu adahubungan yang erat pula.
Register : 26-03-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 7 Mei 2018 — Penuntut Umum:
HABIBA HANUM,SH
Terdakwa:
1.Andi Syahputra
2.Alamsyah Barus
182
  • dipertimbangkan dalampenjatuhan pidana kepada diri Para Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 11-09-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 66/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 17 Februari 2014 — PT. Surya Agung M E L A W A N Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar selaku Pejabat Pembuat Komitmen
13792
  • Bukti T6 : Foto copy sesuai asl Surat dari Panitia PengadaanBarang/Jasa KPU Kota Makassar Nomor:14/P.KWK/PPBJ/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, perihalUsulan Penetapan Sangsi Daftar Hitam, yang ditujukankepada Sekretaris KPU Kota Makassar ; : Foto copy sesuai asli lembar disposisi KPU Kota Makassar,yang diterima tanggal 17 Oktober 2013 ; : Foto copy sesuai asl Surat dari Plt.
Putus : 19-09-2012 — Upload : 08-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/Pdt/2012
Tanggal 19 September 2012 — H U S N I, vs. M. DAHLAN, HS,
4315 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum para Tergugat untuk dikenakan sangsi pidana sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku.9.
Register : 27-07-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 21-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 11 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
IKA SYAFITRY SALIM , S.H.,M.H.
Terdakwa:
WEDI NOPRIADI alias BANG WED alias ABU KHALID
18353
  • Bahwa benar, Terdakwa mengerti bahwa dalam hukum indonesia melarangbagi setiap warga negara sipil mempunyai, memiliki, menggunakan,menyimpan atau ada padanya suatu bahan peledak atau zat berbahayayang akan digunakan oleh pelaku Tindak Pidana untuk maksudmelaksanakan tindak pidana Teror atau membuat Bom dan hal tersebutsangat melawan hukum dan terkena sangsi Pidana di hukum negaraRepublik Indonesia dan yang diijinkan oleh Undangundang / Hukum diIndonesia adalah TNI dan Polri.
    Kafir karena NegaraIndonesia menganut system Demokrasi yang kami anggap adalah system kafirtidak berlandaskan dengan hukum Islam atau Syariat Islam.Bahwa benar, Terdakwa mengerti bahwa dalam hukum indonesia melarangbagi setiap warga negara sipil mempunyai, memiliki, menggunakan,menyimpan atau ada padanya suatu bahan peledak atau zat berbahaya yangakan digunakan oleh pelaku Tindak Pidana untuk maksud melaksanakantindak pidana Teror atau membuat Bom dan hal tersebut sangat melawanhukum dan terkena sangsi
Putus : 24-11-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2262 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — NY. ASIYAH VS SATRIYONO, S.H DKK
3721 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2262 K/Pdt/20169.10.Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi patuh menjalankanisi putusan perkara a quo dan menghindari perbuatan tidak bertanggungjawab dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikenai sangsi hukuman membayar uang dwangsomsebasar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari lalai menjalankanputusan perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapkepada Penggugat Rekonvensi
Register : 11-09-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 08-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 66/G/2013/PTUN.Mksr
Tanggal 17 Februari 2014 — PT. Surya Agung Melawan Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
14293
  • Bukti T6 : Foto copy sesuai asl Surat dari Panitia PengadaanBarang/Jasa KPU Kota Makassar Nomor:14/P.KWK/PPBJ/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013, perihalUsulan Penetapan Sangsi Daftar Hitam, yang ditujukankepada Sekretaris KPU Kota Makassar ; : Foto copy sesuai asli lembar disposisi KPU Kota Makassar,yang diterima tanggal 17 Oktober 2013 ; : Foto copy sesuai asl Surat dari Plt.
Register : 13-08-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 826/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 15 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
ROI BARINGIN TAMBUNAN, SH
Terdakwa:
Indra Lesmana Als Indra
404
  • perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 21-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Ris Piere Handoko, SH
Terdakwa:
1.Aziz Banne Alias Aziz
2.Syafriyadi Alias Adi
3.Irwansyah Putra Alias Putra
253
  • persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kesatu dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 03-06-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN PACITAN Nomor 7 / Pdt.G / 2015 / PN Pct
Tanggal 29 September 2015 —
12423
  • waktu itu saksi dan Tergugat disuruh mengembalikan denda biayatugas belajar 3 (tiga) kali lipat;Bahwa jumlah uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat saksi kurangtahu tapi kata Tergugat jumlahnya kurang lebih Rp.14.000.000,00 (empatbelas juta rupiah) yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat ;Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian tugas belajar tersebut karenasaksi juga disuruh membayar denda;Bahwa sebelum berangkat tugas belajar disodori surat perjanjian yangisinya kalau lalai ada sangsi
Register : 03-03-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 06-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 241/Pid.B/2015/PN.Bdg
Tanggal 28 April 2015 — DEDI HIDAYAT Bin KANJA
403
  • Pelanggaran atas Undangundang Pangan tersebut diancamdengan sangsi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau dendapaling banyak Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian danketerangan di BAP tersebut benar ;Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum ;Bahwa terdakwa tidak mengetahui pada waktu petugas dari Balai BesarPOM
Register : 24-05-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 513/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
DENY ARMANDA F, SH
Terdakwa:
Sarifuddin Alias Udin alias Baron
294
  • perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 19-09-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 28-06-2018
Putusan PN AMBON Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Amb
Tanggal 24 Mei 2018 — GERADUS JOHANES ALPUTILA, Lahir di Ambon 10 Agustus 1956, Umur 61 tahun, Agama Kristen Protestan Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kompleks BTN Waitatiri Blok A2 No.23A Dusun Wainusalaut Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah,selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. MUNIR KAIROTI,S.H.,M.H., 2. HASAN OHORELLA,S.H. 3. ADAM HADIBA,S.H. 4. ANDRI PADANG PUTUN.S.H. Kesemuanya adalah Advokat & Penasehat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI,S.H.,M.H & ASSOCIATES beralamat di Gedung Asari Lt.1 Kompleks Masjid Raya Al Fatah Jl. Sultan Babulla-Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/ADV.MK/SKK/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 730/2017 tanggal 12 September 2017; Lawan PEMEGANG SAHAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU MALUKU UTARA Cq DEWAN KOMISARIS PT BANK MALUKU MALUKU UTAR Cq DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU MALUKU UTARA, beralamat di Jl.PATTIMURA NO.1.AMBON, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: 1. DJEN ABDUL,SH.MH 2. M.YUNUS HEHANUSSA,SH Keduanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum , berkantor di Lt.II Toko Apaila Jl. Samratulangi Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: DIR/2032 tertanggal Rabu 18 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 839/2017 tanggal 19 Oktober 2017;
7633
  • 126.504.507, sehingga Penggugatdikenakan tindakan Scohrsing selama jangka waktu 6 (enam) bulan , selain ituberdasarkan bukti P16 yang adalah Surat Keputusan Direksi BankPembangunan Daerah Maluku tentang Pemberhentian Sementara Drs.J.Alputila(penggugat) Pegawai Bank Pembangunan Daerah Maluku dengan bunyipertimbangan: bahwa ODrs.G.J.Alputila (Penggugat) telah menyalah gunakankewenangannya sehingga mengakibatkan Bank Pembangunan Daerah malukumengalami kerugian, bahwa walaupun telah diberikan peringatan/sangsi
Register : 22-01-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kis
Tanggal 24 Februari 2020 — Penuntut Umum:
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Johan Sandi
305
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggung jawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaana Iternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 09-01-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN BATULICIN Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bln
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ADI WIRATMOKO, S.H
Terdakwa:
MUHAMAD HUSNI bin RUSDI
5943
  • koordinasi dengan konsumen jika akan dikembalikandan atau akan tetap dibongkar habis maka akan dibuatkan berita acaranya.Semua minyak yang ada dalam tangki wajib dikuras habis;Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa gaji Terdakwa namun untuk awalgajil sopir sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambahuang jalan namun kisaranya uang jalannya saksi tidak tahu;Bahwa sesuai dengan SOP Perusahaan bahwa harus dilakukan pergantianyang diatur oleh kepala pool yakni saudara Allen;Bahwa ada sangsi
Register : 13-08-2018 — Putus : 15-10-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 826/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 15 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
ROI BARINGIN TAMBUNAN, SH
Terdakwa:
Indra Lesmana Als Indra
223
  • perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 24-06-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 120/Pid.B/2014/PN Kln
Tanggal 11 Agustus 2014 — A. NUGROHO ARIPAHLEVIANTO
10721
  • Selanjutnya Terdakwa saksi beri sangsi berupa penurunanDP3 ( Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ) yang selanjutnya saksimembuat Laporan Pengaduan pada tanggal 8 januari 2014 dan LaporanPolisi No. Pol: LP/ B/ 145/ IV / 2014 / Res Klaten / Jateng, tanggal 07April 2014. di Polres Klaten tentang dugaan Tindak Pidana PemalsuanKUTIPAN AKTA KLEHIRAN. Bahwa di Disdukcapil Kab. Klaten ada 3 bidang / bagian dan satusekretariat diantaranya : Sekretariat di jabat oleh UTAMI SETYANINGSIH, SH.
Putus : 12-05-2005 — Upload : 21-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 62-K/PM.II-09/AD/V/2005
Tanggal 12 Mei 2005 — Pratu RUDIANTO
7031
  • Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lainmaka Majelis akan memberikan sangsi yang tegas dan keras terhadapperbuatan yang demikian' oleh karena itu Majelis berpendapatapabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan~ militer setelahmenjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militerbaik dilingkungan Yon Armed13/2/1 Kostrad atau militer umumnya.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga
Register : 14-01-2015 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 14-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 07/PDT.SUS-PHI/ 2015/PN BDG
Tanggal 20 Mei 2015 — RAHMAWATI MUSLIMIN; LAWAN; PT. ORIENTAL ELECTRONICS INDONESIA;
466
  • Ainie Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena satu bagian dan saksilebih dulu di perusahaan.e Bahwa saksi merupakan pekerja tergugat sejak tahun 1997 sampaidengan sekaaraang di bagian produksi.e Bahwa saksi bekerjadi bagian admn dan memberikan absensi sertaATK.e Bahwa tugas saksi adalah memberikan spidol kepada operator.e Bahwa apabila spidol habis di tukar kembali dengan yang baru dantidak setiap hari memberikan spidol.e Bahwa pada bulan maret 2015 ada karyawan yang membawa spidol dikenakan sangsi
Putus : 29-12-2015 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 377/Pid.B/2015/PN. Pal
Tanggal 29 Desember 2015 — ENNY SYAMSUDDIN alias ENI
7316
  • Dan sebelumpendaftaran taruna akpol karena saya bertugas dimabes polri dalamrencana untuk melainkan penerimaan bintara maupun perwira maka parapimpinan polri melakukan pertemuan untuk pembentukan panitian dan saatitulah disampaikan oleh pimpinan polri yang tertinggi bahwa dalampenerimaan panitia tidak boleh menerima atau memungut biaya dari paraperserta calon bintara ataupun perwira Polisi dan apa bila ditemukan akandiberikan sangsi dan saksi juga yakin bahwa kemampuan anak saksi bisabersaing dengan