Ditemukan 860 data
Urut Berdasarkan
Putus : 29-09-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 947 K/Pid/2011 Tanggal 29 September 2011 — NASIB Bin SAMSYUDIN
16 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Medco, adalah dalamrangka menciptakan Devisa Negara, untuk terwujudnyakemakmunan seluruh rakyat Indonesia. Kiranya tidaklahsalah walaupun mungkin pula tidak sepenuhnya benar,bahwa rangkaian tugas dan kewajiban yang PemohonKasasi laksanakan, juga merupakan bagian dari TugasNegara (?)
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tahun 1967 207 — 917
- Tentang : Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan
Saham yang dapat diberikan oleh Kehutanan dalam rangkapelaksanaan rencana pembangunan semesta dan pelaksanaantransmigrasi sebagai proyek nasional.Kegiatan Kehutanan dalam bidangbidang tersebut: di atas, disampingpengaruhnya yang konstruktip di bidang sosial ekonomi, juga akanmemberikan pemasukan devisa yang sangat diperlukan oleh negara.Untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan kelestarian pelaksanaansegala kegiatan itu, diperlukan adanya landasan kerja serta landasan hukumyang dapat menampung segala
Register : 08-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1052 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT. GARANSINDO AUTOMOBILE VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
26 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan pembayaran bea masuk (BM),cukai, PDRI, dan PNBP melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi yang telah terhubung dengan sistem PDEKepabeanan, kecuali untuk Importir yangmenggunakan fasilitas pembayaran berkala;3. Importir mengirim data PIB secara elektronik ke SistemKomputer Pelayanan di Kantor Pabean melalui portalINSW;4. Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi mengirim creditadvice secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean;Halaman 32 dari 48 Halaman.
Register : 28-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1017 B/PK/PJK/2017 Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ISHIZUKA MASPION INDONESIA;
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ada kalanya importir dari luar negeri melakukanpembayaran tunai pada waktu mereka berkunjung ke Indonesia(dari negara Timur Tengah, Asia Tengah dan Negara lain yangbelum sepenuhnya menganut sistem devisa bebas).1.2.Transaksi ekspor tersebut dilaksanakan dengan menempuhprosedur ekspor yang berlaku serta memenuhi semua ketentuanyang berlaku yaitu didukung dengan dokumen ekspor sepertiPEB, P/L, Packing list, invoice, dll.1.3.Dilapangan ditemui kesulitan karena petugas pajak memintadokumen wesel ekspor
Putus : 15-09-2015 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 15 September 2015 — RAMLI
67 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yangada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi dayaikan kecil, meningkatkanpenerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatankerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaanikan serta tata ruang.
Putus : 31-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 927/B/PK/PJK/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV MONTA PERKASA
25 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
piutang dagang, kredit penjualan + PPN Keluaran;c. jurnal persediaan yang merinci tanggal, kode, uraian, pembelian(kuantitas, satuan, rupiah), pemakaian barang (kuantitas, satuan,rupiah), dan saldo akhir (kuantitas, rupiah);d. jurnal pengeluaran kas yang merinci tanggal, keterangan, debet(utang dagang, lainlain, no. acct, nama acct), dan kredit (kas,bank, lainlain, no acct, nama acct);e. buku persediaan pembelian barang yang merinci nomor, tanggalPIB/faktur pajak, nomor PIB/faktur pajak, nama bank devisa
Putus : 31-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 925/B/PK/PJK/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV MONTA PERKASA
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Buku persediaan pembelian barang yang merinci nomor, tanggalPIB/faktur pajak, nomor PIB/faktur pajak, nama bank devisa/NPWPpenjual, nama barang, kuantum, keterangan;f. Buku persediaan penjualan barang yang merinci nomor, tanggaifaktur pajak, nomor seri faktur pajak, NPWP pembeli, nama barang,kuantum, keterangan;2. Berdasarkan bukubuku yang diberikan Pemohon Banding, Majelis tidakdapat mentrasir alur pembelian dan penjualan Pemohon Banding;3.
Putus : 08-08-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN BATAM Nomor 407/Pid.Sus/2016/PN.Btm Tanggal 8 Agustus 2016 — HERU RAMADHAN Bin YASâÂÂA
100 — 24
100 — 24
handphone merk Nokia warna hitam dengan type 110;Akan ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;Halhal yang memberatkan :Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 407/Pid.Sus/2016/PN BimPerbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantasTindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah Negara Republik Indonesia;Perbuatan Terdakwa dapat merugikan devisa
Putus : 09-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 603 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 Tanggal 9 Januari 2014 — PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE
VS
N. MAS ADAH
107 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
107 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
KepadaNegara Republik Indonesia, Pemohon Keberatan a quo telah memberikan kontribusikepada devisa Negara, melalui pajak resmi dan pendapatan negara bukan pajak;Bahwa dalam melaksanakan/menjalankan kegiatan usahanya, Pemohon Keberatan aquo tunduk kepada segala peraturan hukum positif dan mematuhi segala proseshukum (due process of law) dengan baik dan benar, sebagaimana yang telah terjadidan dimaksud dalam perkara ini;Bahwa perkara ini berawal dari tafsir yang tidak tepat dan sikap tidak setiaTermohon
Register : 22-06-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/TUN/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 — PT. BAIS NUSANTARA VS BUPATI TANA TIDUNG;
106 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
khususnyaUndangundang Nomor 18 Tahun 2004, tentang Perkebunan.Bahwa pasalpasal pada UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2004, tentang Perkebunan, yang secara khusus dilanggar olehTergugat diantaranya;Pasal 2 berbunyi; Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asasmanfaat dan berkelanjutan, keterpadan, kebersamaan keterbukaanserta berkeadilan.Pasal 3, Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan :a. meningkatkan pendapatan masyarakat.Meningkatkan penerimaan negara.Meningkatkan penerimaan devisa
Register : 06-05-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PN BATAM Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Btm Tanggal 7 Juli 2020 — Penuntut Umum:
MONA. S. H. SIMANJUNTAK,SH.MH
Terdakwa:
PUNITHA RAMAN Als LINDA
236 — 103
MONA. S. H. SIMANJUNTAK,SH.MH
Terdakwa:
PUNITHA RAMAN Als LINDA
236 — 103
karenanya haruslah dinyatakan Dikembalikan kepadamasingmasing pemilik passport; Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,(dua juta rupiah)Oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang yang didapat dalamhal perbuatan yang dilarang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakanDirampas untuk Negara.Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa telah merugikan devisa
Register : 03-04-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 29/PDT/2018/PT SMR Tanggal 6 Juni 2018 — Pembanding/Penggugat : MURSALIM
Terbanding/Tergugat : YULIUS W. SOEGONDO
30 — 15
Terbanding/Tergugat : YULIUS W. SOEGONDO
30 — 15
No. 29/PDT/2018/PT.SMR Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat danberkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, sertaberkeadilan.Pasal 3, UU No: 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:a. meningkatkan pendapatan masyarakat;b. meningkatkan penerimaan negara;c. meningkatkan penerimaan devisa negara;d. menyediakan lapangan kerja;e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri
No. 29/PDT/2018/PT.SMR. kearifan lokal; danj. kelestarian fungsi lingkungan hidup.Bunyi Pasal 3 UURI No : 39 tahun 2014 sbb :Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk:a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;b. meningkatkan sumber devisa negara;c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, dayasaing, dan pangsa pasar;e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan bakuindustri dalam negeri;f. memberikan
Register : 11-06-2015 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN PELAIHARI Nomor 36/PDT.G/2015/PN Pli Tanggal 16 Desember 2014 — H Muhtar - Bupati Tanah Laut - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
108 — 43
108 — 43
Pencadangan tanah diKabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut seluas 45.300 Ha untuk PIR Gula IPelaihari.Keputusan Gubernur tersebut terbit menindaklanjuti atas surat PT PerkebunanXXIVXXV (persero) sekarang menjadi PTP XIII tanggal 22 Januari 1987 Nomor:16X.DINSIP/1987.001 tentang Permohonan Pencadangan Areal untuk PIR Gula IPelaihari.Bahwa PIR Gula I Pelaihari adalah salah satu proyek pembangunan di KalimantanSelatan yang harus disukseskan pelaksanaannya karena diharapkan dapat membantudalam peningkatan devisa
Pencadangan tanah di Kabupaten DaerahTingkat IT Tanah Laut seluas 45.300 Ha untuk PIR Gula IPelaihari.Keputusan Gubernur tersebut terbit menindaklanjuti atas suratPT Perkebunan XXIVXXV (persero) sekarang menjadi PTPXII tanggal 22 Januari 1987 Nomor:X.DINSIP/1987.001tentang Permohonan Pencadangan Areal untuk PIR Gula IPelaihari.Bahwa PIR Gula I Pelaihari adalah salah satu proyekpembangunan di Kalimantan Selatan yang harus disukseskanpelaksanaannya karena diharafkan dapat membantu dalampeningkatan devisa
Putus : 31-03-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52/B/PK/PJK/2015 Tanggal 31 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DUTAMULTI INTIOPTIC PRATAMA
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, Pajak Masukanyang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.Bahwa BAB II Tata Cara Pembayaran Ekspor dan Impor Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tanggal 16 Januari 1982tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa menyebutkanbahwa cara pembayaran ekspor dan impor dilakukan dengan tunai ataudengan kredit.Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER67/PJ/2010 tanggal31 Desember 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 471/B/PK/PJK/2016 Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DASA ANUGRAH SEJATI
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan hal tersebut, pemungutan pajakberdasarkan ketentuan ini dapat bersifat final;Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK254/KMK.03/2001tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifatdan Besarnya Pungutan / serta tata cara penyetoran danpelaporannya, yang mengatur :Pasal 1:Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000tentang Pajak Penghasilan, adalah:bahwa Bank Devisa
Putus : 13-05-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.PBR Tanggal 13 Mei 2013 — ALIEF Bin H. ABDULLAH
90 — 13
90 — 13
formulir yang bersangkutan.Menerima kembali formulir setoran lembar ke 1 (untuk wajibpajak) dan lembar ke 3 (untuk dilaporkan ke Kantor PelayananPajak) yang telah diberi NTPN dan NTB/NTP serta dibubuhitandatangan/paraf, nama pejabat bank/pos, cap bank/pos,tanggal dan waktu/jam setor sebagai bukti setor.Bank Pos persepsi menerima surat setoran penerimaanNegara dalam rangkap 4 dari Wajib Pajak dan menelitikelengkapan pengisian dokumen dan uang yang disetorkan.Mengkredit setoran ke rekening persepsi, devisa
persepsi, PBBsesuai jenis setoran yang diterima.Melakukan pengesahan dengan menerbitkan BPN setelahmendapatkan NTPN dalam rangkap 4 (empat) denganperuntukkan lembar ke 1 dan ke 3 untuk penyetor, lembar ke2untuk KPPN dan lembar untuk bank/pos persepsi.Petugas penerima surat setoran di bank/pos persepsimenandatangani surat setoran yang sudah disahkan.Bank persepsi/Bank Devisa/Pos persepsi wajib melimpahkanseluruh penerimaan Negara setiap hari ke rekening SUBRKUNKPPN Pekanbaru selaku KPPN Induk di
wilayah provinsi Riau.Bank persepsi/Bank Devisa/Pos persepsi wajib menyampaikanlaporan berupa LHP terdiri dari rekapitulasi penerimaan danpelimpahan, rekapitulasi nota kredir dan DNP serta ADK keKPPN sebagai mitra kerjanya paling lambat pukul 09.00 Wibpada hari kerja berikutnya.Menerima LHP dari Bank persepsi/Bank Devisa/Pos persepsiyang terdiri dari laporan penerimaan dan pelimpahan,rekapitulasi nota kredit, DNP (Daftar Normatif penerimaan),ADK (Arsip Data Komputer) dan dokumen sumber berupa SSP
Register : 07-06-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43554/PP/M.XVII/19/2013 Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
119 — 32
119 — 32
Pertimbangan lainnya adalahbahwa ekspor CPO menghasilkan nilai devisa cukup besar bagi Negara,Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/PMK.04/2008 ketentuan pembatalan PEB adalah mutlak, maka terhadappermasalahan eksportasi yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidakdilakukan pembatalan serta tidak dilakukan penghitungan Bea Keluar sesuaikeadaan yang seharusnya tetapi atas eksportasi tersebut terlanjur dilayani olehPejabat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan
sudah dapat mengantisipasimasalah tersebut mengingat bea keluar sudah dikenal sejak peraturan yangmengatur bea keluar diberlakukan dan pelayanan ekspor yang merupakanbagian dari tugas Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:e PP Nomor: 55 Tahun 2008 mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelahtanggal 11 Agustus 2008,e Pasal 5 ayat (1) PMK213/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008,mulai berlaku tanggal I Januari 2009, pembayaran penerimaan negaradalam rangka ekspor dilakukan wajib bayar di Bank Devisa
Putus : 20-10-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 406 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sda. Tanggal 20 Oktober 2015 — KADEK WIN PURNAYASA
43 — 14
43 — 14
Setelah PEB ditransfer melalui sitem PDE, makakomputer di Kantor Pabean melakukan kegiatan :e Menerima data PEB ;e Menerima credit advice dari Bank Devisa Persepsidalam hal barang ekspor terkena Bea Keluar daneksportir telah melunasi Bea Keluar ke Bank DevisaPersepsi;5.
terdakwa tetap adadalam tahanan ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti perkara ini seusaituntutan Jaksa Penuntut Umum akan diputuskan sebagaimana tersebutdalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1)huruf f KUHAP sebelum menjatuhkan pidana maka terlebin dahulu akandipertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwasebagai berikut :HalHal yang memberatkan :e Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi penerimaanNegara dibidang devisa
Putus : 31-03-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56/B/PK/PJK/2015 Tanggal 31 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DUTAMULTI INTIOPTIC PRATAMA
32 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa BAB II Tata Cara Pembayaran Ekspor dan Impor Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tanggal 16 Januari 1982tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa menyebutkanbahwa cara pembayaran ekspor dan impor dilakukan dengan tunai ataudengan kredit.5.
Putus : 20-11-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 474 K/PID.SUS-LH/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — Marlis Martondang Pgl Ustad Marli. S., Dkk (T1)
527 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
527 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan preseden buruk bagi iklim investasidi Kabupaten Pasaman Barat;Bahwa demi tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat koreksi,edukasi, preventif dan represif mengingat dampak yang amat luas, baikterhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibatdilakukannya perbuatan tersebut maka Judex Facti seharusnyamempertimbangkan fakta bahwa tujuan penyelenggaraan perkebunandimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,meningkatkan sumber devisa