karenanya haruslah dinyatakan Dikembalikan kepadamasingmasing pemilik passport; Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,(dua juta rupiah)Oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang yang didapat dalamhal perbuatan yang dilarang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakanDirampas untuk Negara.Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa telah merugikan devisa

Ada kalanya importir dari luar negeri melakukanpembayaran tunai pada waktu mereka berkunjung ke Indonesia(dari negara Timur Tengah, Asia Tengah dan Negara lain yangbelum sepenuhnya menganut sistem devisa bebas).1.2.Transaksi ekspor tersebut dilaksanakan dengan menempuhprosedur ekspor yang berlaku serta memenuhi semua ketentuanyang berlaku yaitu didukung dengan dokumen ekspor sepertiPEB, P/L, Packing list, invoice, dll.1.3.Dilapangan ditemui kesulitan karena petugas pajak memintadokumen wesel ekspor

Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yangada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi dayaikan kecil, meningkatkanpenerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatankerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaanikan serta tata ruang.

Pertimbangan lainnya adalahbahwa ekspor CPO menghasilkan nilai devisa cukup besar bagi Negara,Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/PMK.04/2008 ketentuan pembatalan PEB adalah mutlak, maka terhadappermasalahan eksportasi yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidakdilakukan pembatalan serta tidak dilakukan penghitungan Bea Keluar sesuaikeadaan yang seharusnya tetapi atas eksportasi tersebut terlanjur dilayani olehPejabat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan

sudah dapat mengantisipasimasalah tersebut mengingat bea keluar sudah dikenal sejak peraturan yangmengatur bea keluar diberlakukan dan pelayanan ekspor yang merupakanbagian dari tugas Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:e PP Nomor: 55 Tahun 2008 mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelahtanggal 11 Agustus 2008,e Pasal 5 ayat (1) PMK213/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008,mulai berlaku tanggal Januari 2009, pembayaran penerimaan negaradalam rangka ekspor dilakukan wajib bayar di Bank Devisa

No. 29/PDT/2018/PT.SMR Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat danberkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, sertaberkeadilan.Pasal 3, UU No: 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:a. meningkatkan pendapatan masyarakat;b. meningkatkan penerimaan negara;c. meningkatkan penerimaan devisa negara;d. menyediakan lapangan kerja;e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri

No. 29/PDT/2018/PT.SMR. kearifan lokal; danj. kelestarian fungsi lingkungan hidup.Bunyi Pasal 3 UURI No : 39 tahun 2014 sbb :Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk:a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;b. meningkatkan sumber devisa negara;c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, dayasaing, dan pangsa pasar;e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan bakuindustri dalam negeri;f. memberikan

setelah saya cek didata Perusahaan memang belumpernah menerima pesangon sama sekali.2 Saya tidak pernah melakukan kontrak kerja apapun juga dengan seluruhkaryawati saya karena usaha saya bergerak dibidang jasa perakitan yang manaketika ada orderan kerja dari Singapura maka pekerjaan berjalan dan sebaliknyaketika tidak ada orderan maka pekerja akan libur namun gaji jalan terus.Sebagai bahan pertimbangan atas jawaban saya adalah sebagai berikut :1 Saya menciptakan lapangan kerja.2 Saya memasukkan devisa

khususnyaUndangundang Nomor 18 Tahun 2004, tentang Perkebunan.Bahwa pasalpasal pada UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2004, tentang Perkebunan, yang secara khusus dilanggar olehTergugat diantaranya;Pasal 2 berbunyi; Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asasmanfaat dan berkelanjutan, keterpadan, kebersamaan keterbukaanserta berkeadilan.Pasal 3, Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan :a. meningkatkan pendapatan masyarakat.Meningkatkan penerimaan negara.Meningkatkan penerimaan devisa

Bahwa BAB II Tata Cara Pembayaran Ekspor dan Impor Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tanggal 16 Januari 1982tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa menyebutkanbahwa cara pembayaran ekspor dan impor dilakukan dengan tunai ataudengan kredit.5.

Pertimbangan lainnya adalahbahwa ekspor CPO menghasilkan nilai devisa cukup besar bagi Negara,Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/PMK.04/2008 ketentuan pembatalan PEB adalah mutlak, maka terhadappermasalahan eksportasi yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidakdilakukan pembatalan serta tidak dilakukan penghitungan Bea Keluar sesuaikeadaan yang seharusnya tetapi atas eksportasi tersebut terlanjur dilayani olehPejabat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan

sudah dapat mengantisipasimasalah tersebut mengingat bea keluar sudah dikenal sejak peraturan yangmengatur bea keluar diberlakukan dan pelayanan ekspor yang merupakanbagian dari tugas Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:e PP Nomor: 55 Tahun 2008 mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelahtanggal 11 Agustus 2008,e Pasal 5 ayat (1) PMK213/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008,mulai berlaku tanggal Januari 2009, pembayaran penerimaan negaradalam rangka ekspor dilakukan wajib bayar di Bank Devisa

WO4DTRJ52959dengan nama pemilik Perjon Harye, yang merupakan barang dan alat yangberkaitan dengan perbuatan pidana serta mempunyai nilai ekonomis maka perluditetapkan agar dirampas untuk negara;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf fKitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidanakepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yangmemberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa mengurangi pendapatan dan devisa

Kepada Negara Republik Indonesia, Pemohon Keberatan aquo telahmemberikan kontribusi kepada devisa Negara, melalui pajak resmi danpendapatan negara bukan pajak;Bahwa dalam melaksanakan/menjalankan kegiatan usahanya, PemohonKeberatan aquo tunduk kepada segala peraturan hukum positif dan mematuhisegala proses hukum (due process of law) dengan baik dan benar, sebagaimanayang telah terjadi dan dimaksud dalam perkara ini;Bahwa perkara ini berawal dari tafsir yang tidak tepat dan sikap tidak setiaTermohon

Pertimbangan lainnya adalahbahwa ekspor CPO menghasilkan nilai devisa cukup besar bagi Negara,Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/PMK.04/2008 ketentuan pembatalan PEB adalah mutlak, maka terhadappermasalahan eksportasi yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidakdilakukan pembatalan serta tidak dilakukan penghitungan Bea Keluar sesuaikeadaan yang seharusnya tetapi atas eksportasi tersebut terlanjur dilayani olehPejabat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan

sudah dapat mengantisipasimasalah tersebut mengingat bea keluar sudah dikenal sejak peraturan yangmengatur bea keluar diberlakukan dan pelayanan ekspor yang merupakanbagian dari tugas Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:e PP Nomor: 55 Tahun 2008 mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelahtanggal 11 Agustus 2008,e Pasal 5 ayat (1) PMK213/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008,mulai berlaku tanggal Januari 2009, pembayaran penerimaan negaradalam rangka ekspor dilakukan wajib bayar di Bank Devisa

Pertimbangan lainnya adalahbahwa ekspor CPO menghasilkan nilai devisa cukup besar bagi Negara,Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/PMK.04/2008 ketentuan pembatalan PEB adalah mutlak, maka terhadappermasalahan eksportasi yang melampaui tanggal perkiraan ekspor dan tidakdilakukan pembatalan serta tidak dilakukan penghitungan Bea Keluar sesuaikeadaan yang seharusnya tetapi atas eksportasi tersebut terlanjur dilayani olehPejabat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan

sudah dapat mengantisipasimasalah tersebut mengingat bea keluar sudah dikenal sejak peraturan yangmengatur bea keluar diberlakukan dan pelayanan ekspor yang merupakanbagian dari tugas Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:e PP Nomor: 55 Tahun 2008 mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelahtanggal 11 Agustus 2008,e Pasal 5 ayat (1) PMK213/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008,mulai berlaku tanggal I Januari 2009, pembayaran penerimaan negaradalam rangka ekspor dilakukan wajib bayar di Bank Devisa

Pertimbangan lainnya adalah bahwaekspor CPO menghasilkan nilai devisa cukup besar bagi Negara,Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/PMK.04/2008 ketentuan pembatalan PEB adalah mutlak, makaterhadap permasalahan eksportasi yang melampaui tanggal perkiraanekspor dan tidak dilakukan pembatalan serta tidak dilakukanpenghitungan Bea Keluar sesuai keadaan yang seharusnya tetapi ataseksportasi tersebut terlanjur dilayani oleh Pejabat Bea dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

sudah dapat mengantisiapasimasalah tersebut mengingat bea keluar sudah dikenal sejak peraturan yangmengatur bea keluar diberlakukan dan pelayanan ekspor yang merupakanbagian dari tugas Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:e PP Nomor: 55 Tahun 2008 mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelahtanggal 11 Agustus 2008,e Pasal 5 ayat (1) PMK213/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008,mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009, Pembayaran penerimaan negaradalam rangka ekspor dilakukan wajib bayar di Bank Devisa

Importir melakukan pembayaran bea masuk (BM),cukai, PDRI, dan PNBP melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi yang telah terhubung dengan sistem PDEKepabeanan, kecuali untuk Importir yangmenggunakan fasilitas pembayaran berkala;3. Importir mengirim data PIB secara elektronik ke SistemKomputer Pelayanan di Kantor Pabean melalui portalINSW;4. Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi mengirim creditadvice secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean;Halaman 32 dari 48 Halaman.

Lainlain seyumlah Rp. 1,00;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbandingkarena Pemohon Banding tidak mendapat detail perincian pajak masukan yang tidakmendapat jawaban konfirmasi;Bahwa apabila Terbanding dapat memberikan detail perincian pajak masukan yang tidakmendapat konfirmasi, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa pajak masukantersebut telah Pemohon Banding bayar kepada supplier ataupun ke Bank Devisa sehinggakoreksi atas pajak masukan

Pengadilan Pajak sehingga memenuhi alasan pengajuan PeninjauanKembali sesuai Pasal 91 huruf e Undangundang Pengadilan Pajak.13 Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yangmenyatakan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mendapat detail perincian pajakmasukan yang tidak mendapat jawaban konfirmasi sehingga tidak dapat membuktikanbahwa pajak masukan tersebut telah dibayar kepada supplier atau ke bank devisa

Jaminan pemeliharaan Bank Devisa / umum sebesar 5% dari nilai kontrak,yang berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal selesainya opekerjaan 100%.Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 Terdakwa Mufti Inty Priyanto selakuPejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 274/SPP/P2IPDep.II/PDT/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 untuk keperluan pembayaran100% sebesar 100% dari nilai SPK di kurangi 100% dari nilai uang muka pekerjaanpengadaan bantuan peningkatan infrastrukur Listrik PLTMH

Jaminan pemeliharaan Bank Devisa / umum sebesar 5% dari nilaikontrak, yang berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal selesainyapekerjaan 100%.Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 Terdakwa Mufti Inty Priyanto selakuPejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 274/SPP/P2IPDep.I/PDT/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 untuk keperluan pembayaran100% sebesar 100% dari nilai SPK di kurangi 100% dari nilai uang muka pekerjaanpengadaan bantuan peningkatan infrastrukur Listrik PLTMH

bukti Berita Acara permintaan pembayaran 100%ternyata ditanda tangani oleh saksi dan terdakwa ;e Bahwa saksi setelah diperlihatkan dalam mengajukan permintaan pembayaran saksiharus melampirkan Surat Permintaan pembayaran, Kwitansi, Faktur PajakPertambahan Nilai, Surat Setoran Pajak, Berita Acara Instalasi 2 unit PLTMH,Berita Acara Uji Coba, Berita Acara Pelatihan operator oleh Kontraktor untuk 2unit dengan tim Pengendali Daerah, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100%,Jaminan Pemeliharaan bank Devisa

TERGUGAT II bermitra dengan Bank Persepsi,/Bank Devisa Persepsi(dalam hal untuk kegiatan ekspor impor) dan Pos Persepsi dalammenerima setoran dari Wajib Bayar;b.

Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi wajib menerimasetiap setoran penerimaan negara dari Wajib PajaklWajib SetorlWajibBayar manapun tanpa melihat nilai nominal pembayaran (vide Pasal4 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER32/PB/2010);.

Bank Pesepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi wajibmelimpahkan penerimaan Negara tersebut kepada Rekening KasUmum Negara/Subrekening Kas Umum Negara Kuasa BendaharaUmum Negara setiap harinya dengan menyampaikan juga LaporanHasil Penerimaan/LHP (berisi WRekapitulasi Penerimaan danPelimpahan, Rekapitulasi Nota Kredit dan Nota DebetPelimpahan/Completion Advice, Daftar Nominatif Penerimaan danBukti Penerimaan Negara (BPN) beserta Arsip Data Komputer);.

dijelaskan dalam penjelasan Pasal demipasal dalam pokokpokok pikiran dari Undangundang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, yang menerangkan bahwa Pemanfaatan potensi perikanan dilakukansecara optimal dan diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan denganmemperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkankesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi dayaikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa

Saham yang dapat diberikan oleh Kehutanan dalam rangkapelaksanaan rencana pembangunan semesta dan pelaksanaantransmigrasi sebagai proyek nasional.Kegiatan Kehutanan dalam bidangbidang tersebut: di atas, disampingpengaruhnya yang konstruktip di bidang sosial ekonomi, juga akanmemberikan pemasukan devisa yang sangat diperlukan oleh negara.Untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan kelestarian pelaksanaansegala kegiatan itu, diperlukan adanya landasan kerja serta landasan hukumyang dapat menampung segala