Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 23-07-2014 — Upload : 04-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 23 Juli 2014 — JUWITA KURNIASARI dan ROSDIANA VS KETUA KOPERASI KARYAWAN PT.CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL PP SITE (KOPKARLYTA)
4556 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ParaPengusaha termasuk Termohon Kasasi umumnya menginginkan keuntungan yangsangat besar dan mengabaikan hakhak para pekerja untuk memperolehkesejahteraan yang layak, oleh karenanya perjanjian yang dibuat melangar hukum;Bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi adalah karyawan tetap (organik), makapemutusan hubungan kerja sepihak oleh Termohon Kasasi adalah tidak sah dansampai dengan saat ini masih berstatus sebagai karyawan Termohon Kasasi, atasdasar tersebut
Register : 12-05-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 10-07-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 161/PID.B/2015/PN Yyk
Tanggal 25 Juni 2015 —
384
  • Terdakwamembayar angsuran sebesar Rp6 juta rupiah tetapi angsuranberikutnya Terdakwa tidakmembayar penuh kemudianTerdakwa selanjutnyamembayar semampu Terdakwa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah =melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanyaj 2922222 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn enna nana neeMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh JaksaPenuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melangar
Register : 18-09-2012 — Putus : 07-11-2012 — Upload : 18-12-2012
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 107_PID_B_2012_PNBT_Hukum_07112012_Narkotika
Tanggal 7 Nopember 2012 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa MUHAMMAD SYAMSARI Dkk
7410
  • kepadanya ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsidaritas yaitu Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Subsidair Pasal 111 ayat (2)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentukSubsidaritas maka majelis akan membuktikan dakwaan Primair Jaksa penuntut Umum terlebihdahulu yaitu perbuatan para Terdakwa melangar
Putus : 26-04-2011 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 76 / PID.B / 2011 / PN.JKT.PST
Tanggal 26 April 2011 — Terdakwa SATRIO PRATOMO alias TOMI, dkk
242
  • bong dan 1 (satu) unithandphone esia merk Huawei; 222 Putusan Pidana perkaraNomor : 76/Pid.B/2011PN JKT PST.19Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakahdengan fakta hukum tersebut diatas para terdakwa dapat dipersalahkan melakukantindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengansurat dakwaan dalam bentuk Subsidaritas, sehingga terlebih dahulu yang bharusdibuktikan adalah surat dakwaan Primair yaitu melangar
Putus : 14-05-2012 — Upload : 25-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2001 K/Pdt/2011
Tanggal 14 Mei 2012 — Hj. SARDINA, dk vs. ABENG, dkk
2916 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian syarat pertama dari adanya nebis in idem menurutpendapat Majelis telah terpenuh.KEBERATAN KELIMABahwa Pengadilan Negeri Enrekang dalam pertimbangan hukumnya bahwaperkara ini adalah Nebis in Idem adalah telah sangat keliru/salah dan melangar hukum,karena yang dimaksudkan dengan NEBIN In IDEM adalah telah sangat jelas, diaturdalam pasal 1917 KUH Perdata yang pada pokoknya yaitu :a Subyek (Penggugat maupun Tergugat) yang sama, dengan perkara yang telahdiputus Pengadilan yang telah mempunyai
Register : 01-09-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN MALANG Nomor 437/Pid.B/2020/PN Mlg
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ENDRO RISKI ERLAZUARDI, S.H., M.H.
Terdakwa:
FERDI SANTOSO DININGRAT als AGUNG PRABAWA
10335
  • paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat darihasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akanlangsung memilin dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yangada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yangdidapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatifkesatu yaitu Pasal 378 KUHP, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanPerbuatan Terdakwa telah melangar
Putus : 07-10-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN STABAT Nomor 539/Pid.Sus/2014/PN.Stb
Tanggal 7 Oktober 2014 — PURWANTO Bin (Alm) JENDA MULEH
36832
  • harusdipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yangdidakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwaharuslah dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat(1) huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain pidana penjara jugadikenakan sanksi pidana denda bagi pelaku yang melangar
Register : 07-08-2014 — Putus : 27-10-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN BATANG Nomor 50/Pid.Sus/2014/PN.BATANG
Tanggal 27 Oktober 2014 — BUDI WIBOWO Bin PANGGENG
657
  • tinggal bersama kakek di Ds kalisalak, kec Limpung, kabBatang sedangkan kedua orang tuanya telah bercerai, bapaknya tinggaldengan istri yang baru di Ds Wonokerso , kec Limpung, Kab Batangsedangkan ibunya bekerja sebagai TKI di Singapura;Bahwa antara terdakwa antara terdakwa dengan saksi A S belum pernahterikat suatu perkawinan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaituKesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2001Tentang Perlindungan Anak atau Kedua melangar
Register : 20-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN BREBES Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Bbs
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
SUTRESNO Bin SURATNO
6712
  • Sus/2018/PN Bbs, halaman 20 dari 29hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur unsur tindakpidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaanSubsidaritas yakni dakwaan primair melangar Pasal 83 ayat (1) huruf b, Jo.Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sedangkandakwaan subsidair melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf b, Jo.
Register : 16-09-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 81/Pid.Sus/2014/PN Kln
Tanggal 22 Oktober 2014 — AA SOLIHIN
304
  • OenSolo Baru korban atas nama SRI HARYANI pada tanggal 28 April 2014dinyatakan telah meninggal dunia.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Kumolatif yaitu melangar Pasal 310 ayat (4) UndangUndangHalaman 22 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2014.
Register : 03-12-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN CURUP Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Crp
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ALFIERRO, S.H.
Terdakwa:
Andi Mandala Saputra Bin Heri Effendi Alm
12150
  • Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatif yaitu :Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UndangundangNo. 35 tahun 2009, Atau Kedua melangar
Register : 21-05-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Sak
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
TIYAN ANDESTA, SH., MH.
Terdakwa:
DEWIMARIZAL Alias DEWI Bin M. JAMIN
3964
  • setimpal denganperbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya,sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukanalasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkanmaupun menghapuskan pemidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal44 s/d Pasal 52 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, ternyata dapat dibuktikan semua unsurunsur dari perbuatan pidana yangdirumuskan dalam dakwaan alternative kKedua melangar
Putus : 08-03-2010 — Upload : 27-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 836 K/PDT.SUS/2009
Tanggal 8 Maret 2010 — PT. OTO MULTIARTHA, ; D. SATRIA,
206149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pelanggaran hukum yang dilakukan olehPengadilan Negeri Kelas A Padang ini mengakibatkan batalnya putusantersebut sebagimana ditegaskan oleh Pasal 30 Sub.c UndangUndang No.14/1985 jo UndangUndang No. 4 Tahun 2004;Bahwa selain itu, Pengadilan Negeri Kelas A Padang dalam memeriksa danmemutus perkara keberatan ini telah melangar Peraturan Mahkamah Agung RINo.01 Tahun 2006 (Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan TerhadapPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), Pasal 6 ayat (5) yaitu dalamhal keberatan
Register : 08-12-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 17-10-2019
Putusan PA KLATEN Nomor 1917/Pdt.G/2016/PA.Klt
Tanggal 21 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
12221
  • Sutiyem kepada anak angkatnya Andi Sugiyanto (Tergugat )adalah melangar ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehinggasudah selayaknya kalau hibah tersebut dibatalkan sedangkan di dalam petitum No.6 '93menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada rtlchfcsi1 af1 1ltrchfcsofiuLnone1lang1057langfe1033langnp1057insrsid9194811charrsid4471265Penggugatrtlchfcs1 afi1 ltrchfcsofiuLnonelang1057langfe1033langnp1057insrsid14942719charrsid4471265 ...'94, lalu mana yang menurut
    Sutiyem kepada anak angkatnya Andi Sugiyanto (Tergugat )adalah melangar ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehinggasudah selayaknya kalau hibah tersebut dibatalkan sedangkan di dalam petitum No.6 '93menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada rtlchfcsi1 af1 1ltrchfcsofiuLnonelang1057langfe1033langnp1057insrsid9194811charrsid4471265Penggugat rtlichfcs1 af1 ltrchfcsofiuLnonelang1057langfe1033langnp1057insrsidi15212680charrsid4471265 ...'94, lalu mana yang menurut
Register : 15-12-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 26/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
JELITA FERRO DIGRAHA.S.Pd
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
RIVICO OKTAVIA
334177
  • Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik.(AUPB).4.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum pada Eksepsi dan PokokPerkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutusPerkara Tata Usaha Negara dengan Nomor : 26/G/2020/PTUNBL, tanggal21 Januari 2021, berkenan memberikan putusan dengan amar putusansebagai berikut :PRIMAIR :A. DALAM EKSEPSI :1.
    Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (AUPB).4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telahmengajukan repliknya pada tanggal 10 Februari 2021 yang pada pokoknyatetap pada dalil Gugatannya, sedangkan atas Gugatan Penggugat tersebut,Tergugat Il Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 10Februari 2021 yang pada sebagai berikut ;DALAM EKSEPSI :A.
Register : 18-08-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 67/PDT/2016/PT YYK
Tanggal 26 September 2016 — KPH. H. ANGLINGKUSUMO melawan RADEN MAS WIJOSENO HARIO BIMO
7655
  • deklarasi tersebut tidak memiliki dasar hukum / cacathukum;Bahwa tindakan dari KPH AMBARKUSUMO yang menobatkan dirinyasebagai Paku Alam IX adalah tidak patut, tidak sesuai dengan paugeranprojo kejawen dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, lebihdaripada itu perbuatan KPH AMBARKUSUMO telah menimbulkanperpecahan di antara sesama ahli waris dari KGPAA Paku Alam VII dilingkungan Pura Paku Alaman;Bahwa perbuatan dari KPH AMBARKUSUMO yang menobatkan dirinyasecara sepihak sebagai Paku Alam IX jelasjelas telah melangar
    Kerugian Immateriil.Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGATdengan melanggar asas kepatutan, ketelitian, melangar haksubyektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan sertasikap kehatihatian sebagaimana disebutkan di dalam Gugatan ini,PENGGUGAT juga telah mengalami penderitaan psikologis sertatraumatik dan mengalami kerugian Immateriil yang tidak dapatdihitung dengan uang, namun Penggugat menetapkan Ganti RugiImmateriil sebesar Rp. 100, (seratus rupiah);TUNTUTAN PROVISI
Register : 15-01-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Pbu
Tanggal 29 Juni 2016 — Minar Pasaribu Lawan H. Udan Rahman
10815
  • Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihatiyang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesamawarga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain; Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah....atau.dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melangar hukum tidakdisyaratkan adanya ke empat criteria itu secara kumulatif.
Register : 29-03-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 29-06-2016
Putusan PN KLATEN Nomor 62/Pid.B/2016/PN Kln
Tanggal 27 April 2016 — DULHADI
372
  • barangbukti uang sebesar Rp. 110.000, yang terdiri dari ( 4 lembar uang kertaspecahan Rp. 10.000,, 5 lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,, 20lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000, dan 5 lembar uang kertaspecahan Rp. 1.000, );Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu melangar
Register : 02-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN-Lsm
Tanggal 9 Nopember 2017 — MUHAMMAD AMRI Bin IDRIS AMAD DAN SURIATI Binti A. RANI
653
  • Adapun alasan saksi bersamasaudara LANANG WAHYUDI dan saudara ALKHALIDI DOSTY, S.Stpmengamankan terdakwa MUHAMMAD AMRI dan terdakwa SURIATI padahari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 01.00 wib yang bertempat dirumah kontrakan terdakwa SURIATI di Los B Desa Kota LhokseumaweKec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, karena kedua orang tersangkadiduga telah melakukan perbuatan yang melangar Qanun Provinsi Acehyaitu berduaduan ditempat yang sepi dan tidak ada hubungan suamiistri; Bahwa terdakwa MUHAMMAD
Register : 22-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 98/Pid.B/2015/PN Mrh
Tanggal 12 Mei 2015 — IBERAHIM, S.Pd., MM. Bin (Alm) MASDAR
4116
  • membawa dan memegang senjata tajam jeniskeris masuk keruangan guruguru hanya untuk menakutnakuti saja;Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan sadar tidak mabuk atau dibawah pengaruhminuman beralkohol;Bahwa terdakwa menyimpan senjata tajam jenis keris didalam tas kerja, senjatatajam tersebut bukan benda pusaka dan senjata tajam tersebut milikterdakwa:;Bahwaterdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis keris tidakmemiliki surat ijin, karena terdakwa menganggap membawa senjata tajam tersebuttidak melangar