Ditemukan 3977 data
45 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ParaPengusaha termasuk Termohon Kasasi umumnya menginginkan keuntungan yangsangat besar dan mengabaikan hakhak para pekerja untuk memperolehkesejahteraan yang layak, oleh karenanya perjanjian yang dibuat melangar hukum;Bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi adalah karyawan tetap (organik), makapemutusan hubungan kerja sepihak oleh Termohon Kasasi adalah tidak sah dansampai dengan saat ini masih berstatus sebagai karyawan Termohon Kasasi, atasdasar tersebut
38 — 4
Terdakwamembayar angsuran sebesar Rp6 juta rupiah tetapi angsuranberikutnya Terdakwa tidakmembayar penuh kemudianTerdakwa selanjutnyamembayar semampu Terdakwa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah =melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanyaj 2922222 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn enna nana neeMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh JaksaPenuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melangar
74 — 10
kepadanya ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsidaritas yaitu Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Subsidair Pasal 111 ayat (2)UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentukSubsidaritas maka majelis akan membuktikan dakwaan Primair Jaksa penuntut Umum terlebihdahulu yaitu perbuatan para Terdakwa melangar
24 — 2
bong dan 1 (satu) unithandphone esia merk Huawei; 222 Putusan Pidana perkaraNomor : 76/Pid.B/2011PN JKT PST.19Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakahdengan fakta hukum tersebut diatas para terdakwa dapat dipersalahkan melakukantindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengansurat dakwaan dalam bentuk Subsidaritas, sehingga terlebih dahulu yang bharusdibuktikan adalah surat dakwaan Primair yaitu melangar
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian syarat pertama dari adanya nebis in idem menurutpendapat Majelis telah terpenuh.KEBERATAN KELIMABahwa Pengadilan Negeri Enrekang dalam pertimbangan hukumnya bahwaperkara ini adalah Nebis in Idem adalah telah sangat keliru/salah dan melangar hukum,karena yang dimaksudkan dengan NEBIN In IDEM adalah telah sangat jelas, diaturdalam pasal 1917 KUH Perdata yang pada pokoknya yaitu :a Subyek (Penggugat maupun Tergugat) yang sama, dengan perkara yang telahdiputus Pengadilan yang telah mempunyai
ENDRO RISKI ERLAZUARDI, S.H., M.H.
Terdakwa:
FERDI SANTOSO DININGRAT als AGUNG PRABAWA
103 — 35
paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat darihasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akanlangsung memilin dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yangada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yangdidapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatifkesatu yaitu Pasal 378 KUHP, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanPerbuatan Terdakwa telah melangar
368 — 32
harusdipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab,maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yangdidakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwaharuslah dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat(1) huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain pidana penjara jugadikenakan sanksi pidana denda bagi pelaku yang melangar
65 — 7
tinggal bersama kakek di Ds kalisalak, kec Limpung, kabBatang sedangkan kedua orang tuanya telah bercerai, bapaknya tinggaldengan istri yang baru di Ds Wonokerso , kec Limpung, Kab Batangsedangkan ibunya bekerja sebagai TKI di Singapura;Bahwa antara terdakwa antara terdakwa dengan saksi A S belum pernahterikat suatu perkawinan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaituKesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2001Tentang Perlindungan Anak atau Kedua melangar
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
SUTRESNO Bin SURATNO
67 — 12
Sus/2018/PN Bbs, halaman 20 dari 29hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur unsur tindakpidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaanSubsidaritas yakni dakwaan primair melangar Pasal 83 ayat (1) huruf b, Jo.Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sedangkandakwaan subsidair melanggar Pasal 83 ayat (2) huruf b, Jo.
30 — 4
OenSolo Baru korban atas nama SRI HARYANI pada tanggal 28 April 2014dinyatakan telah meninggal dunia.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Kumolatif yaitu melangar Pasal 310 ayat (4) UndangUndangHalaman 22 dari 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2014.
ALFIERRO, S.H.
Terdakwa:
Andi Mandala Saputra Bin Heri Effendi Alm
121 — 50
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatif yaitu :Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UndangundangNo. 35 tahun 2009, Atau Kedua melangar
TIYAN ANDESTA, SH., MH.
Terdakwa:
DEWIMARIZAL Alias DEWI Bin M. JAMIN
39 — 64
setimpal denganperbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya,sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukanalasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkanmaupun menghapuskan pemidanaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal44 s/d Pasal 52 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, ternyata dapat dibuktikan semua unsurunsur dari perbuatan pidana yangdirumuskan dalam dakwaan alternative kKedua melangar
206 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pelanggaran hukum yang dilakukan olehPengadilan Negeri Kelas A Padang ini mengakibatkan batalnya putusantersebut sebagimana ditegaskan oleh Pasal 30 Sub.c UndangUndang No.14/1985 jo UndangUndang No. 4 Tahun 2004;Bahwa selain itu, Pengadilan Negeri Kelas A Padang dalam memeriksa danmemutus perkara keberatan ini telah melangar Peraturan Mahkamah Agung RINo.01 Tahun 2006 (Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan TerhadapPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), Pasal 6 ayat (5) yaitu dalamhal keberatan
122 — 21
Sutiyem kepada anak angkatnya Andi Sugiyanto (Tergugat )adalah melangar ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehinggasudah selayaknya kalau hibah tersebut dibatalkan sedangkan di dalam petitum No.6 '93menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada rtlchfcsi1 af1 1ltrchfcsofiuLnone1lang1057langfe1033langnp1057insrsid9194811charrsid4471265Penggugatrtlchfcs1 afi1 ltrchfcsofiuLnonelang1057langfe1033langnp1057insrsid14942719charrsid4471265 ...'94, lalu mana yang menurut
Sutiyem kepada anak angkatnya Andi Sugiyanto (Tergugat )adalah melangar ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehinggasudah selayaknya kalau hibah tersebut dibatalkan sedangkan di dalam petitum No.6 '93menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada rtlchfcsi1 af1 1ltrchfcsofiuLnonelang1057langfe1033langnp1057insrsid9194811charrsid4471265Penggugat rtlichfcs1 af1 ltrchfcsofiuLnonelang1057langfe1033langnp1057insrsidi15212680charrsid4471265 ...'94, lalu mana yang menurut
JELITA FERRO DIGRAHA.S.Pd
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
RIVICO OKTAVIA
334 — 177
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik.(AUPB).4.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum pada Eksepsi dan PokokPerkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutusPerkara Tata Usaha Negara dengan Nomor : 26/G/2020/PTUNBL, tanggal21 Januari 2021, berkenan memberikan putusan dengan amar putusansebagai berikut :PRIMAIR :A. DALAM EKSEPSI :1.
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik (AUPB).4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telahmengajukan repliknya pada tanggal 10 Februari 2021 yang pada pokoknyatetap pada dalil Gugatannya, sedangkan atas Gugatan Penggugat tersebut,Tergugat Il Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 10Februari 2021 yang pada sebagai berikut ;DALAM EKSEPSI :A.
76 — 55
deklarasi tersebut tidak memiliki dasar hukum / cacathukum;Bahwa tindakan dari KPH AMBARKUSUMO yang menobatkan dirinyasebagai Paku Alam IX adalah tidak patut, tidak sesuai dengan paugeranprojo kejawen dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, lebihdaripada itu perbuatan KPH AMBARKUSUMO telah menimbulkanperpecahan di antara sesama ahli waris dari KGPAA Paku Alam VII dilingkungan Pura Paku Alaman;Bahwa perbuatan dari KPH AMBARKUSUMO yang menobatkan dirinyasecara sepihak sebagai Paku Alam IX jelasjelas telah melangar
Kerugian Immateriil.Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGATdengan melanggar asas kepatutan, ketelitian, melangar haksubyektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan sertasikap kehatihatian sebagaimana disebutkan di dalam Gugatan ini,PENGGUGAT juga telah mengalami penderitaan psikologis sertatraumatik dan mengalami kerugian Immateriil yang tidak dapatdihitung dengan uang, namun Penggugat menetapkan Ganti RugiImmateriil sebesar Rp. 100, (seratus rupiah);TUNTUTAN PROVISI
108 — 15
Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihatiyang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesamawarga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain; Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah....atau.dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melangar hukum tidakdisyaratkan adanya ke empat criteria itu secara kumulatif.
37 — 2
barangbukti uang sebesar Rp. 110.000, yang terdiri dari ( 4 lembar uang kertaspecahan Rp. 10.000,, 5 lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,, 20lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000, dan 5 lembar uang kertaspecahan Rp. 1.000, );Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu melangar
65 — 3
Adapun alasan saksi bersamasaudara LANANG WAHYUDI dan saudara ALKHALIDI DOSTY, S.Stpmengamankan terdakwa MUHAMMAD AMRI dan terdakwa SURIATI padahari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 01.00 wib yang bertempat dirumah kontrakan terdakwa SURIATI di Los B Desa Kota LhokseumaweKec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe, karena kedua orang tersangkadiduga telah melakukan perbuatan yang melangar Qanun Provinsi Acehyaitu berduaduan ditempat yang sepi dan tidak ada hubungan suamiistri; Bahwa terdakwa MUHAMMAD
41 — 16
membawa dan memegang senjata tajam jeniskeris masuk keruangan guruguru hanya untuk menakutnakuti saja;Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan sadar tidak mabuk atau dibawah pengaruhminuman beralkohol;Bahwa terdakwa menyimpan senjata tajam jenis keris didalam tas kerja, senjatatajam tersebut bukan benda pusaka dan senjata tajam tersebut milikterdakwa:;Bahwaterdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis keris tidakmemiliki surat ijin, karena terdakwa menganggap membawa senjata tajam tersebuttidak melangar