Ditemukan 916 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 11-12-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 828/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HANSAE KARAWANG INDONESIA
2915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • nyatanyatamerupakan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PajakPertambahan Nilai berdasarkan ketentuan Pasal Angka 5 dan Angka186 juncto Pasal 4 huruf c UndangUndang PPN, harus dikenakan PajakPertambahan Nilai sebesar Tarif Normal atau Tarif 10 % (sepuluhpersen);Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakan terminologypenyerahan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legal character dariPPN dan mekanisme pemungutan PPN serta nature
    dari transaksi jasa itusendiri, berikut dikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya: Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation: the case of ValueAdded Tax in The European Community, DeventerBoston, Kluwer Lawand Taxation Publishers, 1988, Halaman 7, yang berbunyi:Basically it means that the intrinsic nature of tax should be the gudingprinciple in determining its consequences and not just the lebel, or the nameof a tax.
Register : 21-08-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 07-03-2020
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sim
Tanggal 5 September 2018 — Terdakwa
9223
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) buah Baju Kaos warna Hitam lengan panjang bagian depan ada tulisan The Love of Nature dan ada motif bunga dan daun warna Kuning.
    • 1 (satu) buah celana jeans warna Biru Dongker.
    • 1 (satu) buah BH (Bra) warna Merah.
    • 1 (satu) buah Celana Dalam wanita warna Krem.

    Dikembalikan kepada yang berhak.

Putus : 02-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364/B/PK/Pjk/2011
Tanggal 2 Agustus 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BHUM MULIA PRIMA CAB. SURABAYA
6520 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penjualan Atas Barang Mewahsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 yaitu jasa yangdiserahkan merupakan Jasa Kena Pajak, penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabeandan penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.17 Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa atas jasa (jasa keagenan) menggunakan terminology penyerahandipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legal character dari PPN dan mekanismepemungutan PPN serta nature
    dari transaksi jasa itu sendiri, berikut dikemukakanpendapat para ahli perpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation : the case of Value AddedTax in The European Community" DeventerBoston, Kluwer Law and TaxationPublishers, 1988, Halaman 7 :"Basically it means that the intrinsic nature of tax should be the guding principle indetermining its consequences and not just the lebel, or the name of a tax."
Register : 22-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1386 B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PACTO HOLIDAY TOURS;
6559 Berkekuatan Hukum Tetap
  • enteRprise of a Contracting State shall be taxableonly in that State;Article 15 (Director's Fees);(1) Director's fees and similar payments derived by a resident of a ContractingState in his capacity as a member of the board of directors of a company whichis a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.(2) The remuneration which a person to whom paragraph 71 applies derives fromthe company in respect of the discharge of daytoday functions of a managerialor technical nature
    Terjemahan: Biaya direksi dan pembayaranpembayaran serupayang diperoleh penduduk salah satu Negara pihak pada Persetujuandalam kapasitasnya sebagai anggota dewan direksi atau organserupa lainnya dari suatu perusahaan yang merupakan pendudukNegara pihak lainnya pada Persetujuan, dapat dikenakan pajak diNegara lain tersebut.Pasal 15 ayat (2):The remuneration which a person to whom paragraph 1 applies derivesfrom the company in respect of the discharge of daytoday functions ofa managerial or technical nature
Register : 06-12-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 30-12-2021
Putusan PA SIJUNJUNG Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.SJJ
Tanggal 29 Desember 2021 — Penggugat: Tergugat:
11222
  • Polisi BA 4250 KE, Warna Hitam Merah, BPKB atas nama Febria Angella kepada Penggugat untuk dijual Penggugat guna membayar kerugian Penggugat secara riil dan nature, dan apabila tidak dilakukan sebagaimana tersebut diatas maka dilakukan dengan cara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang; Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
Putus : 28-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149/B/PK/PJK/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NAGASE IMPOR-EKSPOR INDONESIA
13939 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 149/B/PK/PJK/201412.3.pabean dan telah nyatanyata Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menyerahkan jasanya di dalam daerah pabean.Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasa perdagangan)menggunakan terminologi penyerahan dipengaruhi oleh berbagaifaktor diantaranya legal character dari PPN dan mekanismepemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikutdikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya
    :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation : The Case ofValue Added Tax in The European Community, DeventerBoston,Kluwer Law and Taxation Publishers, 1988, Halaman 7, menyatakan :Basically it means that the intrinsic nature of tax should be the guidingprinciple in determining its consequences and not just the lebel, or thename of a tax.Dr.Haula Rosdiana dan Drs.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 977/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE
226 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 977/B/PK/PJK/2017Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atas PajakMasukan sebesar Rp46.004.847,00 yang dipertahankan oleh PenelaahKeberatan dengan penjelasan sebagai berikut:bahwa Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalah industripenghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolah TandanBuah Segar (TBS) sebagai bahan baku dari hasil kebun sendiri menjadi CPOsebagai hasil akhir pabrikasi;Bahwa TBS hasil kebun sendiri
    ketentuan peraturan perundangundangan perpajakandibebaskan atau tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan hanyamelakukan penyerahan yang terutang PPN berupa CPO dan kernel.Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajakatas Koreksi Positif Pajak Masukan Masa Pajak Mei 2009 sejumlahRp46.004.847 00sebagaimana dinyatakan dalam putusan a quo halaman36 dan 37 adalah sebagai berikut:bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan serta pemeriksaan di atasmaka Majelis berpendapat sebagai berikut:bahwa nature
Putus : 07-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504/B/PK/PJK/2013
Tanggal 7 April 2014 — PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
19356 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penghasilan yang dibayarkan, yaitu sebagaimana tercantum dalam huruf a sampai f,atau dalam kasus Pemohon Peninjauan Kembali adalah huruf b yaitu bunga.Untuk memahami nature dari perjanjian dan kewajiban perpajakan yang ditimbulkan,dapat disampaikan bahwa:1. Sindikasi Loan No. 55 tertanggal 30 Juni 2000, terjadi antara Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dengan beberapa Bank Nasional yaitu:a.
Register : 18-04-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 164 /Pid.B/2017/PN.Kwg.
Tanggal 23 Mei 2017 — FAUZI Alias UJI Bin MARSAN ; ASEP TIYANSAH Alias CAME Bin ENDI JAYA ;
6019
  • Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atauuntuk sampai pada barang yang diambil dilakukan denganmerusak, memotong atau memanjat atau dengan memakaianak kunci palsu, perintah palsu) atau) pakaian jabatanpalsu.Selanjutnya uraian unsurunsur dari Dakwaan tersebut akankami buktikan dan uraikan sebagai berikut :Ad.1 Unsur Barangsiapa> Bahwa KUHP yang dimaksud dengan pengertianBarangsiapa adalah setiap orang yan sebagaimanamanusia pribadi yang hidup (Nature Like Personen) atausubjek hukum (pendukung
Register : 11-03-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 26/Pid.B/LH/2019/PN Mjl
Tanggal 13 Mei 2019 — Penuntut Umum:
ADE MULYANI, SH
Terdakwa:
1.YAYA Als. ODIK Bin DAHYU
2.YANA Bin DIRJA
40831
  • Serta termasuk kategori 25 primata paling teracam punahdi dunia berdasarkan International Union For Conservation of Nature (IUCN)dan menurut CITES (Convention on Internasional Trade In EndangeredSpecies Of Wild Fauna and Flora) memasukan Kukang tersebut kedalamApenix (Sudah tidak boleh di buru dan di perjualbelikan). dijabarkankembali sesuai hukum yang berlaku dalam hal ini Kukang jawa sudahdilindungi dengan undang undang yang berlaku saat ini yaitu Undangundang RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi
    Serta termasuk kategori25 primata paling teracam punah di dunia berdasarkan International Union ForConservation of Nature (IUCN) dan menurut CITES (Convention on InternasionalTrade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora) memasukan Kukangtersebut kedalam Apenix (Sudah tidak boleh di buru dan di perjualbelikan).dijabarkan kembali Ssesuai hukum yang berlaku dalam hal ini Kukang jawa sudahdilindungi dengan undang undang yang berlaku saat ini yaitu Undang undang RINo. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi
Register : 29-12-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 48/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 11 Februari 2016 — Drs.YUSRALUDIN, M.Kes
248132
  • Shipping Documents, Country U.S.A, tanggal 6 January 2011.454 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Packing List dari Nature Form, Invoice Number :02713002, Date: 22Nov10, Sold To : PT. Global Haditech.455 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Packing List dari Nature Form, Invoice Number :02713003, Date: 17Marl1, Sold To : PT.
    Rekening :1030099618346Global, Cabang : KC Jkt Gedung Jaya, Periode : 01 January 2012 31January 2012, tertanggal 30/01/2012, Transfer TT RameHart, IC, debet 32,684.67.5751 (satu) lembar fotocopy legalisir perincian pembayaran Nature Form Inc, Total715.205.576 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pengeluaran Bank, tanggal : 13/07/2009,dibayar kepada : Nature Form Inc, sebesar Rp. 1.655.615.069*, penjelasan : Byr PO.NO 0905.03/NF/BPSR, debet Rp. 1.655.615.0699.577. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir
    Slip transfer mandiri, jumlah transfer : USD163,065., nomor : 163.24345, tanggal 13 Juli 2009, penerima : Nature For, Inc,pengirim PT.
    Global Haditech, Total CIF Jakarta:815,325,00.580 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pengeluaran Bank, tanggal : 23/11/2009,dibayar kepada : Nature Form Inc, sebesar Rp. 772.500.449,96, penjelasan : PO. NO.GH0905.03/NF/BPSR, debet Rp. 772.500.449..581 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip transfer mandiri, jumlah transfer : USD81,532.50., tanggal 20 Nov 2009, penerima : Nature For, Inc, pengirim PT.
    FA628426.591 1 (satu) lembar fotocopy legalisir : Pay To : Nature Form ; Total 739.761.525, ;dan Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri tanggal 17012011 USD81,532.50.592 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran PT.
Putus : 14-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 195/PDT/ 2016/PT.DPS
Tanggal 14 Maret 2017 — IR. LYNDA MEGAWATI SANTOSO sebagai Pembanding M E L A W A N IR. I KETUT PARIANA sebagai Terbanding
9249
  • Negeri Denpasar No.587/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 13 Januari 2016 dan telah mempunyaikekuatan hukum tetap tanggal 28 Januari 2016 Penggugat telah sahdinayatakan cerai dengan Tergugat maka terhadap obyek sengketasebagaimana gugatan angka 456 dan 7 serta turutannya yang merupakanharta bersama dalam perkawinan sudah sepantasnya dilakukan pembagiansecara adil yaitu masingmasing memperoleh setengah dari harta bersamatersebut atau setengah dari nilai harta bersama dan apabila tidak bisa dibagisecara nature
    melakukanpengurusan sendiri atas bagian Penggugat apabila dihalanghalangidanatau tidak mendapat persetujuan dari pihak Tergugat ;Menghukum Tergugat atau pihak lain manapun yang menguasai obyeksengketa harta bersama (gono gini) berupa barang tidak bergerak maupunbarang bergerak untuk menyerahkan setengah dari obyek sengketa hartabersama (gono gini) kepada Penggugat dalam keadaan kosong (tanpapenghuninya) atau menyerahkan setengah dari nilai harta bersama (gonogini) dan apabila tidak bisa dibagi secara nature
Register : 17-04-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 23-07-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 250/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 11 Juli 2018 — PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk >< PT.ASURANSI EKSPOR INDONESIA (PERSERO)
6351
  • dilakukansesual dengan sifat transaksi yang akan dilakukan oleh Tertanggung (incasu Penggugat) dengan nasabahnya.Bahwa Penggugat mengajukan Surat Permintaan (Aplikasi) LimitPertanggungan Asuransi Kredit Mikro Pola Executing kepada BPR danKoperasi No. 791/MKSKOM/2011, tertanggal 25 November 2011("Surat Aplikasi Penggugat"), sehubungan dengan rencanapembiayaan Penggugat terhadap Turut Tergugat dalam bentuk modalkerja multiguna executing).Bahwa berdasarkan hasil kajian Tergugat, maka sesuai dengan sifat(nature
    Hingga saat ini, tidakHal 19 dari 35 Hal Putusan No. 250/PDT/2018/PT.DKI12.13.pernah ada keberatan sama sekali dari Penggugat mengenai isiKLP dan KLP beserta Polis KMK Multiguna.Polis .KMK Multiguna) merupakan golongan Polis AsuransiKredit/Penjaminan Lainnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf k, PKSAsuransi, yang dibuat berdasarkan nature (sifat) pembiayaan kredityang akan diberikan Penggugat kepada Turut Tergugat.Bahwa karenanya, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugatdalam Gugatan a quo pada
Putus : 10-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193/B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KL YUNHYUN INDONESIA
2513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) bahwa atas jasa (jasa maklon) menggunakan terminology penyerahandipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya legal character dari PPN danmekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksi jasa itu sendiri, berikutdikemukakan pendapat para ahli perpajakan, diantaranya :Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul "Sales Taxation the case of Value AddedTax in The European Community", DeventerBoston, Kluwer Law and TaxationPublishers
    , 1988, Halaman 7, yang berbunyi :"Basically it means that the intrinsic nature of tax should be the guding principle indetermining its consequences and not just the lebel, or the name of a tax."
Register : 05-01-2012 — Putus : 22-03-2012 — Upload : 25-06-2012
Putusan MS PROP NAD Nomor 02/Pdt.G/2012/MS-Aceh
Tanggal 22 Maret 2012 — PEMBANDING V TERBANDING
6320
  • M.Yunus sebagaimana tercantum dalam dictum 8 di atas danapabila tidak bisa dilaksanakan secara nature maka diselesaikandengan cara lelang;10.Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;11.Membebankan kepada Para Tergugat untuk membayar biayayang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.321.000,(lima jutatiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);e Menghukum Pembanding membayar biaya perkara di tingkatbanding sejumlah Rp. 150.000, (Seratus lima puluh riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Register : 12-01-2018 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PN WAINGAPU Nomor 6/Pid.B/2018/PN Wgp
Tanggal 21 Maret 2018 — Penuntut Umum:
VENDY TRI LAKSONO, SH
Terdakwa:
HEBRON AMI TERINATE alias AMI
6325
  • PANTINE COND NATURE CARE 5 BAL Rp.189. Rp. Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Wgp 165ML BOX 000 945.000 31. BALSEM LANG 20 GR @ 20 X12 PCS 10 BAL Rp. Rp.BOX 86.500 865.00032. CAPLANG MINYAK KAYU PUTIH 30 4 BAL Rp.104. Rp.ML @24 X12 PCS BOX 000 416.00033. PANTENE COND LONG BLACK 5,5ML 1 KART Rp.365. Rp.ON 000 365.00034. PANTENE SHP DAILY MOISTURE 10/1 KART Rp.378.
    PANTINE COND NATURE CARE 5 BAL Rp.189 Rp.165ML BOX .000 945.00031. BALSEM LANG 20 GR @ 20 X 12/10 BAL Rp. Rp.PCS BOX 86.500 865.00032. CAPLANG MINYAK KAYU PUTIH 30 4 BAL Rp.104 Rp.ML @24 X 12 PCS BOX .000 416.00033. PANTENE COND LONG BLACK 1 KART Rp.365 Rp.5,oML ON .000 365.00034.
Putus : 19-12-2017 — Upload : 09-01-2018
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1972/Pid.B/2017/PN Lbp
Tanggal 19 Desember 2017 — 1. Nama lengkap : PERINANDO SIMANGUNSONG ALS, NANDO; 2. Tempat lahir : Sei Belutu, Kabupaten Serdang Bedagai; 3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 6 Februari 1979; 4. Jenis kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Dusun VII Pintu Air Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara; 7. Agama : Protestan; 8. Pekerjaan : Supir;
15920
  • Menyatakan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah tas hitam merk palomino- 1 (satu) buah cincin belah rotan kepala ular- 1 (satu) buah cincin berlian- 1 (satu) buah kipas angin- 1 (satu) buah handbody- 1 (satu) buah bedak- 1 (satu) buah sisir rambut- 1 (satu) buah kacamata- 1 (satu) buah cermin kecil- 2 (dua) buah botol kecil parfum- 1 (satu) buah lipstik- 1 (satu) tissue basah- 3 (tiga) buah sapu tangan- 4 (empat) buah kapsul nature- Pakaian korbanSeluruhnya dikembalikan kepada keluarga
Register : 09-07-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 503 B/PK/PJK/2013
Tanggal 16 Januari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KL YUNHYUN INDONESIA;
3014 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan demikian telah terbukti secara nyatanyatabahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salahmenafsirkan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku, sehingga menimbulkan penafsiran secarasepihak yang mengakibatkan kerugian pada penerimaannegara;12)Bahwa untuk mendukung pendapat Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) bahwa atas jasa (jasamaklon) menggunakan terminology penyerahandipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya /egalcharacter dari PPN dan mekanisme pemungutan PPNserta nature
    Putusan Nomor 503/B/PK/PJK/201332a.OoO.DeventerBoston, Kluwer Law and Taxation Publishers,1988, Halaman 7, yang berbunyi:Basically it means that the intrinsic nature of tax should bethe guding principle in determining its consequences and notJust the lebel, or the name of a tax;Dr. Haula Rosdiana dan Drs.
Putus : 11-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1631/B/PK/PJK/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. K LINE INDONESIA
213159 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk mendukung pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) bahwa atas jasa keagenan, jasaperantara, jaSa pemasaran dan jasa perdaganganmenggunakan terminology penyerahan yang dipengaruhi olehberbagai faktor diantaranya legal character dari PPN danmekanisme pemungutan PPN serta nature dari transaksi jasaitu. sendiri, berikut dikemukakan pendapat para abhiiperpajakan, diantaranya:a.
    Ben Terra, dalam bukunya yang berjudul Sales Taxation:the case of Value Added Tax in The European Community,DeventerBoston, Kluwer Law and Taxation Publishers,1988, Halaman 7:Basically it means that the intrinsic nature of tax should bethe guding principle in determining its consequences and notJust the lebel, or the name of a tax.;b. Dr.Haula Rosdiana dan Drs.
Register : 25-01-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS JOB PERTAMINA - TALISMAN (OGAN KOMERING) LTD;
3221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • penyerahan jasa, yaitu kegiatan pelayanan yangmenyebabkan suatu fasilitas atau Kemudahan atau hak (dalam halini adalah fasilitas science and technical service), tersedia untukdipakai;Bahwa begitu pula dengan biaya administrasi yang dikenakankepada Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak lain merupakan bentuk service charge yangmelekat pada jasa yang diberikan oleh pihak Talisman Ltd.Kanada (kantor pusat) kepada Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Bahwa dengan demikian, nature
    Putusan Nomor 94/B/PK/PJK/2016perundangundangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadidalam persidangan sebelum mengambil putusan;Bahwa namun faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini,Majelis Hakim tidak berpedoman pada bukti, fakta, dan ketentuanperundangundangan perpajakan yang berlaku, yaitu kKetentuan Pasal 1angka 6 UndangUndang PPN dan Pasal 4A ayat (3) UndangUndangPPN serta Pasal 2 KMK568, dimana dalam persidangan terbuktibahwa nature dari Alokasi Biaya Overhead from Abroad Home