Ditemukan 3101 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bp3k bppk bpk bps bsk
Penelusuran terkait : - bpsk
Register : 29-06-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 71/Pdt.G/2016/PN.Bjm
Tanggal 20 Februari 2017 — PENGGUGAT : M A S’A D TERGUGAT : PT. BANK MEGA, Tbk OTORITAS JASA KEUANGAN
10314
  • selalubertanggung jawab (presumption of liability principle) atau yang biasa kitakenal dengan azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikanbahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada siTergugat hal mana diatur dalam BABVI Tanggung Jawab Pelaku Usahadalam pasal 23 menyebutkan : Pelaku usaha yang menolak dan/ atautidak memberi tanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutankonsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat(3) dan (4) dapat digugat melalui) BPSK
Register : 10-11-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 469/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 2 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : NASORI
Terbanding/Tergugat I : PT.BANK BTPN Tbk Cabang Pekalongan
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN
Terbanding/Turut Tergugat I : SUTOMO
Terbanding/Turut Tergugat II : ADIYA KUMALA, Amd.
11042
  • Presiden Kepada Kementrian KeuanganKepada OJKBank Indonesia kepada Kementrian PerdaganganKepada DPR RI komisi Ill kepada BPSK Jawa Tengah serta KepadaYLKI Pusat Jakarta dan mendapat jawaban agar diselesaikankekeluargaan dan tidak harus dilelang serta bisa direstrukturisasi / AkatUlang Pinjaman Baru Bahkan Penggugat datang Kekantor Tergugat (PT.BTPN.Tbk) untuk mencari solusi dan mengajukan permohonanKeringanan Pelunasan akan tetapi pihak Tergugat (PT.
Register : 16-04-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TABANAN Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tab
Tanggal 1 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.I NYOMAN AGUS PRADNYANA, S.H.
2.TATA HENDRATA, SH
Terdakwa:
1.MOH. ISROKIM Alias ROIS
2.DENI BAGAS PRAMONO
4719
  • Tahun 2015 sampai dengan sekarang di Wakil Ketua BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kab. Badung Ball;b. Tahun 2008 sampai dengan sekarang di Ketua Yayasan LembagaPerlindungan Konsumen Bali.Studi Banding Lembaga Perlindungan Konsumen :a. Tahun 2008 di Banjarmasin;b. Tahun 2008 di Jogjakarta;C. Tahun 2012 di Surabaya;d. Tahun 2014 di Jakarta.Nara Sumber Perlindungan Konsumen :a.
Register : 06-08-2012 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 06-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 91/Pdt.G/2012/PN.YK
Tanggal 16 Oktober 2013 — BUNADI WIJAYA GUNAWAN, MSC, dkk lawan 1. PT. BANK CENTURY, Tbk (sekarang PT. BANK MUTIARA, Tbk) cabang Yogyakarta
19074
  • BankCentury, Tok untuk jabatan Account officer; Fotocopy dari Fotocopy Memo Gabungan No.00I / MemoGabunganKanwil/XII/2008 yang telah dilegalisir sesuaiAslinya oleh Notaris YAN ARMIN,SH Notaris di Jakarta; Fotocopy dari ASLI Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Yogyakarta Register PerkaraNo.15 / BPSK Yk / VII / 2009 / BPSK / YK Tertanggal 08Agustus 2009; Fotocopy dan Fotocopy Putusan Pengadilan NegeriSurakarta No 58/Pdt G/2010/PN Ska 2010 tertanggal 13Desember 2010; Fotocopy dan
    YKBahwa Putusan Pengadilan terhadap Bank Century yang saksi ketahuiadalah Putusan Pengadilan Negeri Solo, Pengadilan Negeri Semarang,Pengadilan Negeri Surabaya, dan Mahkamah Agung; Bahwa untuk nasabah Bank Century Yogyakarta sebenarnya sudahada Putusannya oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Yogyakarta, namun kemudian Putusan tersebut tidak bisa dilakukan eksekusi;Bahwa Saksi tidak pernah melihat aplikasi pendaftaran reksadana,namun istri Saksi yang mendaftar sebagai nasabah Deposito BankCentury
Register : 19-02-2014 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 24/Pdt.G/2014/PN.Ska
Tanggal 14 Oktober 2014 — Rochayati; vs 1. PT. Bank Mega Tbk berkedudukan di Jakarta cq PT. Bank Mega Tbk Cabang Klaten; 2. Dewi Cahyani Wahyuningsih,SH; 3. Kementrian Keuangan RI di Jakarta cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta; 4. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Surakarta; 5. Notaris Juliati Dwi Nastiti
6722
  • Hal tersebut mendasaripada UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenyang mengatur terkait penyelesaian sengketa untuk perlindungan konsumendilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sedangkanuntuk penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum menjadi wilayah hukumdari Pengadilan Negeri sehingga hal tersebut menimbulkan ketidak jelasan/kekaburan dari Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.3.
Register : 28-11-2018 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 158/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 22 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat : MUHAMMAD NURKHOLIS MAJID
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk
Terbanding/Tergugat II : RUDDYANTHO TANTRY, SH
Terbanding/Tergugat III : Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN di Jakarta
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat V : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat VI : Otoritas Jasa Keuangan
5932
  • of liabilityprinciple) atau yang biasa dikenal dengan azaz pembuktian terbalikyaitu tergugat membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah jadibeban pembuktian ada pada tergugat hal mana diatur pada Bab VItentang Tanggung jawab pelaku usaha pasal 23 : pelaku usaha yangmenolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidakmemenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimanadimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK
Register : 04-02-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 17-01-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Jbg
Tanggal 17 September 2015 — LPK Nasional Indonesia Badan Hukum (Persero) sebagai Penggugat Melawan : PT. Bank Panin, Tbk, dkk sebagai Para Tergugat
16039
  • legalservice); Pemberi Nasehat hukum (legal advice); Pemberi konsultanhukum (legal Consultan); Pemberi Pendapat hukum (legal opinion);11)12)13)14)15)16)17)18)19)20)21)22)23)pemberi informasi hukum (legal information) menyusun kontrak (legaldrafting) membela kepentingan klien ( legal litigation ); mewakili klien diPengadilan (legal representation); memberi bantuan hukum cumacuma(legal aid); membela dan melindungi hak asasi manusia, dan hak hakkonsumen.Membuka kantor Biro Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK
Register : 04-09-2017 — Putus : 06-10-2017 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 141/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 6 Oktober 2017 — Pembanding/Penggugat : BAMBANG ILHAM JUHRIE Diwakili Oleh : SUYANTO SUBINGAT
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Syariah Mandiri
Terbanding/Tergugat II : M. Sahal Fahmi
Terbanding/Tergugat III : Wasiah, SH. Sp.N
Terbanding/Tergugat IV : Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Bontang
Terbanding/Turut Tergugat : OTORITAS JASA KEUANGAN
4118
  • selalubertanggung jawab (presumption of liability principle) atau yang biasa kitakenal dengan azas pembuktian terbalik, yaitu Tergugat membuktikan bahwaTergugat tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si Tergugat halmana diatur dalam BAB VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam pasal 23menyebutkan : Pelaku usaha yang menolak dan/ atau tidak membertanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumensebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan (4)dapat digugat melalui BPSK
Register : 28-08-2020 — Putus : 02-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 130/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 2 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : SUWITO LAWINATA LAUW
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK UOB INDONESIA, TBK cq PT. BANK UOB INDONESIA, TBK DIVISI RETAIL CREDIT MANAGEMENT
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
7537
  • Berbeda halnya jika Para penerimakuasa tersebut berperkara di Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk);c. Bahwa dalam gugatan bagian identitas dan kedudukan para pihak,Para Penerima kuasa mendalilkan bertindak dalam jabatannya selakupengurus YLPKK yang berarti bertindak atas nama organisasi yanghendak mewakili konsumen (Legal standing / lus Standy (hak gugatorganisasi)) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf CUndang undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen. jo.
Putus : 09-11-2016 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 19 /Pdt.G/2016/PN Tlg
Tanggal 9 Nopember 2016 — Agung Setiawan, S.E. melawan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kantor Pusat Jakarta, Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Trenggalek
11242
  • untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle)atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu TERGUGATmembuktikan bahwa TERGUGAT tidak bersalah jadi beban pembuktianada pada si TERGUGAT hal mana diatur pada BAB VI Tanggung jawabPelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidakmemberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutankonsumen sebagimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat 3dan Ayat (4) dapat digugat melalui BPSK
Register : 03-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 176/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 8 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : JOKO Diwakili Oleh : MELCKY KAPOJOS, S.H
Terbanding/Tergugat : PT. BANK MANDIRI Persero Tbk CABANG BALIKPAPAN
165597
  • 1 iability principle) atau yangbiasa dikenal dengan azaz pembuktian terbalik yaitu tergugat membuktikanbahwa tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada tergugat halmana diatur pada Bab VI tentang Tanggung jawab pelaku usaha pasal 23 :pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidakmemenulti ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalampasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK
Register : 08-04-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 59/PDT.G/2015/PN Smn
Tanggal 4 Januari 2016 — PERDATA: 1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPKNI 2.YUSUF ARIFIN X 1.PT.BankPensiunan Tabungan Nasional, Tbk. Mitra Usaha Rakyat 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Bank Indonesia Indonesia Jakarta Pusat, Cq Bank Indonesia 3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor pusat Jakarta Cq. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Yogyakarta
9728
  • meliputi ; Pemberipelayanan hukum (legal service); Pemberi Nasehat hukum (legaladvice); Pemberi konsultan hukum (legal Consultan); PemberiPendapat hukum (legal opinion); pemberi informasi hukum (legalinformation) menyusun kontrak (legal drafting) membelakepentingan klien ( legal litigation ); mewakili klien di Pengadilan(legal representation); memberi bantuan hukum cumacuma(legal aid); membela dan melindungi hak asasi manusia, danhak hak konsumen.Membuka kantor Biro Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK
Putus : 30-04-2018 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 30 April 2018 — SUNOKO WIRYO SENTONO, SH. MELAWAN 1. PT. BANK MANDIRI PERSERO, Tbk,. 2.RUDDYANTHO TANTRY, SH. 3. Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian keuangan c.q Direktur Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta c.q Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kota Samarinda. 4. Badan Pertanahan Nasional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Kota Samarinda. 5. Otoritas Jasa Keuangan.
16494
  • pradugauntuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) atauyang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktianada pada si Tergugat hal mana diatur pada BAB VI Tanggung jawabPelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atautidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atastuntutan konsumen sebagimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1), Ayat(2), Ayat 3 dan Ayat (4) dapat digugat melalui BPSK
Register : 18-03-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Kln
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
AGUS ROHMADI
Tergugat:
1.PT. BANK SINARMAS, Tbk Kantor Cabang Pembantu
2.ERLINA SETYAWATI
3.ERLIN MULYATRIANI, SH
4.Hj. BUDIARTI SASMITA RASA
5.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Otoritas Jasa Keuangan OJK Surakarta
6514
  • telah dilakukan olehTergugat dan II sebagaiman disebutkan dalam point.15 sampai point.23 positagugatan Penggugat, sehingga dengan uraian perbuatan sebagaimanadimaksud dalam posita point.15 sampai dengan point.23 Majelis Hakimberpendapat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh pelaku usaha dalam hal sengketa pembiayaan konsumen dibidangperbankan;Menimbang, bahwa menurut Undangundang No.8 tahun 2009tentang Perlindungan Konsumen terhadap terjadinya sengketa konsumen telahditunjuk BPSK
Register : 20-09-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 150/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 9 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : INDRAYANI Diwakili Oleh : SRI FITRIAH
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MEGA, Tbk
Terbanding/Tergugat II : ROMMI
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
4521
  • selalubertanggung jawab (presumption of liability principle) atau yang biasa kitakenal dengan azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikanbahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada siTergugat hal mana diatur dalam BABVI Tanggung Jawab Pelaku Usahadalam pasal 23 menyebutkan : Pelaku usaha yang menolak dan/ atautidak memberi tanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutankonsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat(3) dan (4) dapat digugat melalui BPSK
Register : 05-03-2019 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN SAMARINDA Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 11 Juli 2018 — MUHAMMAD NURKHOLIS MAJID (Penggugat) Melawan PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk (Tergugat I) RUDDYANTHO TANTRY, SH (tergugat II) Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN di Jakarta (tergugat III) Kantor Pertanahan Kota Samarinda (tergugat IV) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda (Tergugat V) Otoritas Jasa Keuangan (Tergugat VI)
22651
  • pembuktian terbalikyaitu tergugat membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah jadibeban pembuktian ada pada tergugat hal mana diatur pada Bab VItentang Tanggung jawab pelaku usaha pasal 23 : pelaku usaha yangmenolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidakmemenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimanadimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)halaman 29 dari65 halaman Putusan Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Smrdapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK
Register : 12-06-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 76/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 23 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : TARSUDI
Terbanding/Tergugat I : PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK Kantor Cabang di Samarinda
Terbanding/Tergugat II : M. MUDIR
Terbanding/Turut Tergugat : OTORITAS JASA KEUANGAN
7141
  • selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle) atauyang biasa kita kenal dengan azas pembuktian terbalik yaitu TERGUGATmembuktikan bahwa TERGUGAT tidak bersalah jadi beban pembuktianada pada si TERGUGAT hal mana diatur dalam BABVI Tanggung JawabPelaku Usaha dalam pasal 23 menyebutkan : Pelaku usaha yang menolakdan/ atau tidak memberi tanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atastuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ayat(2) ayat (3) dan (4) dapat digugat melalui BPSK
Putus : 24-06-2019 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 73 PK/PID.SUS/2019
Tanggal 24 Juni 2019 — MARINGAN SITUMORANG
25294 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 73 PK/PID.SUS/2019 tulisan yang terbaca Tarukim Kades Udin.53) 1 (satu) lembar kertas folio yang didalamnya terdapattulisan dengan tinta warna hitam dengan salah satutulisan yang terbaca PU Frangky.54) 2 (dua) lembar kertas folio yang didalamnya terdapattulisan dengan tinta warna hitam dengan salah satutulisan yang terbaca Tarukim Husing 50 keling.55) 1 (satu) lembar kertas folio yang didalamnya terdapattulisan dengan tinta warna hitam dengan salah satutulisan yang terbaca Tarukim umar BPSK.56
Putus : 21-03-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1503/Pid.Sus/2016/PN Bks
Tanggal 21 Maret 2017 — pidana - M. Syahrul Munir
10746
  • Bahwa Ahli mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan inisehubungan dengan telah terjadi dugaan tindak pidana mengedarkansediaan farmasi tanpa dilengkapi ijin edar dari Kementerian Kesehatan danatau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu; Bahwa Ahli bekerja sebagai Anggota Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta dan juga sebagai tenaga asisten(Konsultan Hukum di bidang Perlindungan Konsumen ) pada DirektoratPemberdayaan
    Konsumen Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib NiagaKementerian Perdagangan, Saksi menjadi tenaga Konsultan terhitung sejakpensiun pada tahun 2006 sampai dengan sekarang (2016), Bahwa tugas Ahli sebagai Anggota BPSK,sebagai berikut :1.
Register : 12-06-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 45/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 14 Agustus 2017 — - REDY JURMONO SELAMET - PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, DKK
336121
  • bertanggung jawab (presumption of liabilityprinciple) atau yang biasa kita kenal dengan azas pembuktianterbalik yaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalahjadi beban pembuktian ada pada si Tergugat hal mana diatur dalamBAB VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam pasal 23menyebutkan : Pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberitanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumensebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ayat (2) ayat (3)dan (4) dapat digugat melalui BPSK