sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal yang dijadikan dasar dakwaanJaksa penuntut umum, tersebut dalam dakwaan kedua, yaitu pasal 112 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikatersebut;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal tersebut pidana yang dijatuhkanminimal selama 4 (empat) tahun, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwadibawah ancaman hukuman standar minimal, maka menurut Pengadilan TingkatBanding, penjatuhan pidana tersebut tidak sesuai dengan ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesiadan Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkaraA Quo dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdirevisi dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat daripermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala bunyi pasalpasal dari ketenuan

dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undangundang, dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuaiketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkansecara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanpenggugat dengan tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

AgamaPanyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkaraini ke Kantor Urusan Agama tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdirevisi dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat daripermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala bunyi pasalpasal dari ketenuan

ikrar talak perkaraini ke Kantor Urusan Agama tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdirevisi dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat daripermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Hal. 11 dari 12 hal, Putusan Nomor :117/ Pdt.G/ 2017/ PA.Pyb.12Mengingat segala bunyi pasalpasal dari ketenuan

secara hukum dalildalilpermohonan pemohon telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidahdalam kitab Al Bajuri Juz II halaman 334 sebagai berikut :Artinya : apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakimmenetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut; Menimbang, bahwa disamping itu pemohon dan termohon telah menghadapkanpara saksi dan para saksi yang diajukan oleh pemohon dan termohon adalah keluargadekat pemohon dan termohon, hal ini telah sesuai dengan ketenuan

72 Tahun 2005 ; bahwa Tergugat / Pembanding terbuktimemiliki Kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa aBahwa dari segi prosedur, penerbitan keputusan obyek sengketa yang berupaSurat Keputusan Tergugat Nomor : 188/563/P/ 004.2/2013 tanggal 03 Oktober2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengesahan Calon KepalaDesa Terpilin Dalam Kabupaten Situbondo Tahun 2013, atas nama : SUBAIDIsebagai Kepala Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, KabupatenSitubondo, telah sesuai dengan ketenuan

Nomor 47/Padt.SusPHI/2019/PN Jap10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.PK/PP&PKB/V2018 tanggal 26 Januari 2018, perihal pendaftaran Perjanjian KerjaBersama, yang diberi tanda bukti P3;Fotokopi Isi ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT FreeportIndonesia Edisi XX Tahun 20172019 (PKB PTFI 20172019) yang diberi tandabukti P4;Fotokopi isi ketentuan Pasal 68 PKB PTFI 20172019, yang diberi tanda bukti P5;Fotokopi halaman 55 PKB PTFI 20172019, yang diberi tanda bukt P6.Fotokopi isi ketenuan

kerjabersama dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap fTergugat, Maielis Hakim akanmempertimbangkan seluruh buktioukti yang ada kaitannya dengan hal tersebut,sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4 berupa Isi ketentuan Pasal66 Ayat (1) Peranjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XX Tahun 20172019 (PKB PTFI 20172019), P5 berupa isi ketentuan Pasal 68 PKB PTFI 20172019,P6 berupa halaman 55 PKB PTFI 20172019, P7 berupa isi ketenuan

No 1964/Pdt.G/2019/PA.Kngsudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan pernikahannyatersebut tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk menguatkan daliinya tersebut, Penggugattelah mengajukan bukti dua orang saksi bernama SAKSI dan SAKSI Il,keduanya tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalamperkara ini dan masingmasing telah memberikan keterangannya secaraterpisah dan sendirisendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga telahmemenuhi syarat fomal saksi sesuai ketenuan

PengadilanAgama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talakperkara ini ke Kantor Urusan Agama tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdirevisi dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat daripermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala bunyi pasalpasal dari ketenuan

tuntutan balik Penggugat agarTergugat dihukum untuk memberikan kewajiban nafkah lampauyang belum Tergugat berikan sejak berpisahnya bulan Agustushingga sekarang berjumlah 6 (enam) bulan yang Penggugattuntut perbulannya agar Tergugat mebayar sebesar Rp2.200.000, sehingga jumlah seluruhnya menjadi 13.200.000,;Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat tersebutTergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknyaTerguggat tidak mau, karena menurut Tergugat itu tidak adadasar hukumnya kecuali yang ada ketenuan

Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 3 tahun 2006Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Blcndan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkanpetitum angka 3 gugatan Penggugat, maka biaya perkara dibebankankepada Penggugat;Mengingat segala ketenuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syar yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILI:1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi danpatut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;2.

Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian pula pendapat di

alasan perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

hadirdipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai UndangUndang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukumsesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapatdikabulkan secara verstek.Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

No 2382/Pdt.G/2017/PA.Basudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al Tahrir Juz IV hal. 349yang artinya : Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalamtalak roj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masihtetap di dalam kekuasaan bekas suaminya;Menimbang

No. 970/Pdt.G/2013/PA Skg.Menimbang, bahwa petitum Primer yang mohon agar perkawinan Penggugatdengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum, maka setelahmempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan dengan petitum Subsider, makabentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketenuan Pasal 119 ayat(2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain shugraaTergugat terhadap Penggugat.Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor

No 2516/Pdt.G/2018/PA.BaMenimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengantalak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatuinya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al Tahrir