Ditemukan 710 data
7 — 0
mampu menurut kKemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan
16 — 4
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuat kebajikanMenimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan
13 — 5
StbMenimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al Tahrir Juz IV hal. 349yang
27 — 8
Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon denganTermohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuanperkawinan untuk membentu rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masingmasingpihak tidak lebin jaunh melanggar norma agama maka perceraianmerupakan jalan terahir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahanantara Pemohon dengan Termohon, Pemohon bersedia membayar biayaperkara sesuai dengan ketenuan hukum yang berlaku;
11 — 2
hadir dipersidangan,meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undangundang, dangugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketentuanPasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkan secaraverstek;Menimbang, bahwa petitum Primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan
28 — 7
Kompilasi Hukum Islam di Indonesiadan Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkaraA Quo dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdirevisi dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat daripermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala bunyi pasalpasal dari ketenuan
14 — 3
Sehingga keterangan saksisaksitersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alatbukti; Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohontersebut satu sama ainnya saling berkaitan menguatkan dalil permohnanPemohon sehingga dapat diterima sebagai bukti yang memperkuat dalilperm oho nan Peng ug at;M enum bang, bahwa mengenai permohonan Pemoon agrditenukan bagian dari masingmasing ahli waris sesuai ketenuan hukumwaris islam, Majelia Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut
7 — 1
ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahirtanggal XXXXXXX, sesuai dengan bukti P. 2, P.3. sebagaimana telah diuraikan dalamduduknya perkara;Menimbang, bahwa diantara anakanak Penggugat dan Tergugat diketahui belumada yang mencapai usia 12 ( dua belas) tahun, maka sesuai dengan ketenuan pasal 105huruf (a) dan pasal 156 huruf (a), anak yang belum mumayyiz atau anak yang belummencapai usia 12 tahun hak hadhonah diserahkan kepada ibunya (i.c.
45 — 1
Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggalPenggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agamaditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar dan dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa Penggugat mohon supaya biaya perkara dibebankan kepadaTergugat tetapi ditolak oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut karena perkaraini merupakan bidang perkawinan, penolakan Tergugat cukup beralasan, oleh karenanyasesuai dengan ketenuan
7 — 0
olsArtinya: apabila (temohon) membenarkan~ gugatan terhadapdirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkanpengakuan tersebut, akan tetapi karena perkara perceraianbukan semata mata dicari siapa yang salah dan untukmenghindari kebohongan, maka majelis hakim tetap mewajibkanadanya alat bukti lainnya ;Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telahmenghadapkan para saksi keluarga dan orang orang dekatpemohon dan termohon, sesuai dengan ketenuan pasal 22 PP No.9 Tahun 1975 jo.
20 — 2
mampu menurut kKemampuannya dan orangyang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurutyang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orangorangyang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan
57 — 11
21 Februari 2014 menurut tata cara agamaIslam dan pernikahannya tersebut tidak ada melanggar larangan perkawinanmenurut hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Penggugat telahmengajukan bukti dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI Il, keduanyatidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara inidan masingmasing telah memberikan keterangannya secara terpisah dansendirisendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syaratfomal saksi sesuai ketenuan
7 — 4
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan
71 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
sesuai ketentuan Pasal (4),upah proses sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) jo Pasal 93 ayat (2) huruff UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danTunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) bulan upah sesuai PeraturanMenteri Tenaga Kerja No.4 Tahun 1994 dengan tanpa menyebutkansamasekali dasar hukum perhitungan uang pesangon tersebut ;Bahwa berdasarkan Pasal 162 UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, maka seharusnya Termohon Kasasi hanyamendapatkan uang penggantian hak sesuai ketenuan
11 — 4
isteri dengan talak satu.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pemah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undangundang,dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai ketent.Menimbang, bahwa petitum Primer yang mohon agar perkawinan Penggugatdengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum, maka setelahmempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan dengan petitum Subsider,maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketenuan
19 — 9
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut Kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu. merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuatkebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan
16 — 6
menyangkutkewajibankewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikanbiaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka haltersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan
13 — 5
AgamaPanyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkaraini ke Kantor Urusan Agama tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdirevisi dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat daripermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala bunyi pasalpasal dari ketenuan
30 — 6
tindak pidana yang telah dilakukannya, karena ituharuslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang,bahwa undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikamenganut pemidanaan bersipat kumulatif, artinya selain dijatuhkan pidana penjarakepada pelaku dijatuhi juga pidana denda, karena itu terhadap terdakwa akandiajtuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini terdakwadilakukan penahanan maka sesuai dengan ketenuan
6 — 0
No 1964/Pdt.G/2019/PA.Kngsudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.