sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal yang dijadikan dasar dakwaanJaksa penuntut umum, tersebut dalam dakwaan kedua, yaitu pasal 112 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikatersebut;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal tersebut pidana yang dijatuhkanminimal selama 4 (empat) tahun, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwadibawah ancaman hukuman standar minimal, maka menurut Pengadilan TingkatBanding, penjatuhan pidana tersebut tidak sesuai dengan ketenuan

yang akan diceraikan, maka secara ex officioMajelisMenetapkan bahwa mutah yang paling layak yang harus dibayarkan olehPemohon kepada Termohon adalahsebesar Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah);Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

hadirdipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai UndangUndang, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukumsesuai ketentuan Pasal 149 ayat(1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapatdikabulkan secara verstek.Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesiadan Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkaraA Quo dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdirevisi dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat daripermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala bunyi pasalpasal dari ketenuan

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sesuai Undangundang, dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuaiketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka dapat dikabulkansecara verstek;Menimbang, bahwa petitum primer yang mohon agar perkawinanpenggugat dengan tergugat putus karena perceraian adalah bersifat umum,maka setelah mempertimbangkan faktafakta dan menghubungkan denganpetitum Subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai puladengan ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskinmenurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yangdemikian itu merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dan TergugatTERGUGAT putus karena Perceraian;Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat TERGUGAT TerhadapPenggugat PENGGUGAT;Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yaitu atas namaanak PENGGUGAT dan TERGUGAT , Lakilaki, lahir di Palembang padatanggal 18 Januari 2010, usia 10 (Sepuluh) tahun 6 (enam) bulan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini Sesuai ketenuan

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurutkemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikianitu merupakan ketentuan bagi orangorang yang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

Hakim dalam hal ini mengambil alih pendapathnlam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yangANdak senang kepada suaminya, maka hakim dapatpada isteri dengan talak satu.prena tergugat tidak pemah hadir di persidangan,fara yang sesuai Undangimdang, dan gugatantwan hukum sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)hbulkan secara verstek;Menimbang, bahwa petitun) Primer yang mohon agar perkawinan penggugatrceraian adalah bersifat umum, maka setelahmenghubungkan dengan petitum Subsider, makalan sesuai pula dengan ketenuan

maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persuidangan, tidakterbukti bahwa Pemohon dan Pemohon II mempunyai hubungan darah baik dalamgaris lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mepunyai hubungan darah dalam garisketurunan menyamping tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mepunyaihubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat Islam atau peraturanlain yang berlaku dilarang kawin, berartiperkawinan para Pemohon benarbenar tidakmelanggar ketenuan

yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan pernikahannyatersebut tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk menguatkan daliinya tersebut, Penggugattelah mengajukan bukti dua orang saksi bernama SAKSI dan SAKSI Il,keduanya tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalamperkara ini dan masingmasing telah memberikan keterangannya secaraterpisah dan sendirisendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga telahmemenuhi syarat fomal saksi sesuai ketenuan

No 1964/Pdt.G/2019/PA.Kngsudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Nomor 47/Padt.SusPHI/2019/PN Jap10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.PK/PP&PKB/V2018 tanggal 26 Januari 2018, perihal pendaftaran Perjanjian KerjaBersama, yang diberi tanda bukti P3;Fotokopi Isi ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama PT FreeportIndonesia Edisi XX Tahun 20172019 (PKB PTFI 20172019) yang diberi tandabukti P4;Fotokopi isi ketentuan Pasal 68 PKB PTFI 20172019, yang diberi tanda bukti P5;Fotokopi halaman 55 PKB PTFI 20172019, yang diberi tanda bukt P6.Fotokopi isi ketenuan

kerjabersama dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap fTergugat, Maielis Hakim akanmempertimbangkan seluruh buktioukti yang ada kaitannya dengan hal tersebut,sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4 berupa Isi ketentuan Pasal66 Ayat (1) Peranjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XX Tahun 20172019 (PKB PTFI 20172019), P5 berupa isi ketentuan Pasal 68 PKB PTFI 20172019,P6 berupa halaman 55 PKB PTFI 20172019, P7 berupa isi ketenuan

Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) Undang UndangNomor : 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam.Demikian pula pendapat di

Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 3 tahun 2006dan perubahan kedua Undangundang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkanpetitum angka 3 gugatan Penggugat, maka biaya perkara dibebankankepada Penggugat;Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.BlcnMengingat segala ketenuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syar yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILI:1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi danpatut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;2.

No 1964/Pdt.G/2019/PA.Kngsudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

perceraiansebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatanPenggugat patut dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat bahwagugatan Penggugat patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satubain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketenuan

gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasanserta tidak melawan hukum oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuanpasal 149 ayat (1) R.Bg maka petitum angka satu gugatan Penggugat patutuntuk dikabulkan secara verstek ;Menimbang, bahwa tentang petitum nomor dua gugatan penggugat yangmeminta agar perkawinan penggugat dengan Tergugat putus karenaperceraian, menurut majelis petitum tersebut terlalu umum, sehingga majelishakim mengabulkan gugatan penggugat dengan produk diktum putusan khusussebagaimana ketenuan

No 2007/Pdt.G/2019/PA.BaMenimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan Pasal 41 huruf c Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 Junto Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.Demikian pula pendapat di dalam Kitab Syarqawi Ala al Tahrir