Pada halaman 278 Alinea Keempat Putusannya, Judex Factiemempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang dari Keterangan Ahli dari PPATK yang diajukandipersidangan yang dimaksud dengan . .......... sehingga unsur inidinyatakan telah terpenuhi.Ahli dari PPATK, Muhammad Novian, S.H., M.H., yang diajukandipersidangan tidak ada menerangkan Sumber dana dari hasil kejahatan.

(1:00:44 1:01:42)Ahli : ya, benarPH : bukan ada hasil analisis PPATK?Ahli : tidak tahu(keterangan : PH = Penasihat Hukum, Ahli : Ahli PPATK, H = Hakim)Selebihnya pendapat Ahli dari PPATK, MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H. tidakdidukung denganhasil analisis maupun dokumenyang memadai, hanyadidasari pada penjelasan penyidik.

Dan Ahli bukan pejabat PPATK yang biasamenerima Laporan ataupun melakukan Analisis Transaksi Keuangan YangMencurigakan.Berdasarkan uraian di atas, maka sudah seharusnya unsur atas harta kekayaanyang diketahuinya atau patut diketahuinya berasal dari kejahatan dinyatakantidak terbukti.Vil.

., M.H, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kepolisian; Bahwa Ahli bekerja di PPATK Bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa sesuai surat dari BARESKRIM yang ditujukan kepada Kepala PPATKNomor : B/1191/VIII/2015/Dit Tipideksus tanggal 20 Agustus 2015 perihalpenunjukan Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang dan surat penunjukkan ahli dariKepala PPATK Nomor : S161/1.02.3/PPATK/09/15 tanggal 1 September 2015,maka Ahli bersedia untuk diperiksa sebagai AHLI di bidang pencegahan danpemberantasan tindak pidana pencucian uangsehubungan dengan adanyadugaan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana penipuan, yangdilakukan

422.2/SMPN5-LBY/KP/X/2017 Tentang Penetapan Panitia Pembanguan Sekolah Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB Tahun 2017);
28. 1 (satu) bundle fotokopy Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
29. 1 (satu)bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : BKPP.821.2/114/53.12/12/2016 Tanggal 22 Desember 2016;
30. 1 (satu) bundle fotocopy Notaris dan PPATK

Triumph Engineering Consultant;
31. 1 (satu) bundle fotocopy Notaris Dan PPATK Tanggal 7 September 2017 CV.

PilarPerdana Mulya di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPATK) Kadar Winarsih, SH yang dituangkan dalam AktaNomor 12. Dimana dalam akta tersebut dinyatakan bahwa saksiHj.

PilarPerdana Mulya di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta25Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, SH yang dituangkan dalam AktaNomor 12. Dimana dalam akta tersebut dinyatakan bahwa saksiHj.

PPM) di hadapan Notaris dan Pejabat PembuatAkta Tanah (PPATK) Kadar Winarsih, SH yang dituangkan dalam AktaNomor 12. Dimana dalam akta tersebut dinyatakan bahwa saksi Hj.Yuyun Ningrum berkedudukan sebagai Direktur dan saksi H. EndangHidayat bertindak sebagai Wakil Direktur, dimana selanjutnya CV.PPM bertindak sebagai avalist penuh yaitu perusahaan menjaminseluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh PT.

Pd Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon
4.H.TETEN HERTIAMAN,S.Pd,M.Si selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cilegon
5.H Maman Mauludin, SH, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Cilegon
Turut Tergugat:
5.Irjen FIRLI BAHURI selaku Ketua KPK RI
6.KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Selaku Ketua PPATK RI
7.AGUNG FIRMAN SAMPURNA Selaku Ketua BPK RI
8.DR. ARDAN ADIPERDANA, Ak, M. B. A Selaku Ketua BPKP RI
9.Prof. H.

,MH dari Kantor Pusat Pelaporandan analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang hadir di persidangan yang manamenerangkan:e Penempatan (placement),adalahn upaya menempatkan uang tunai yangberasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system)atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatanmerupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasilkejahatan dari sumber kejahatannya;Hal.28dari 63 hal. Put.

No. 23/PID.TPK/2019/PT.SMRyang wajib dilakukan oleh pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini.Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihakPelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasiltindak pidana.Unsurunsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:"Setiap orang : "Setiap orang" adalah orang

Keterangan Ahli :SH,LLM, dimuka persidangan telah disumpah dan memberikan keterangan/pendapatsebagai berikut :Hukum Pidana Pencucian Uang, Isnu Yuwana Darmawan, 30Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa .Bahwa keahlian saksi adalah dalam perkara tindak pidana pencucian uangsebagaimana yang dimaksud pasal 3 dan pasal 5 ayat (1) Undang Undang RI No.8tahun 2010 dan sebagai dasar saksi memberikan keterangan ahli dengan suratpenugasan dari Kepala PPATK No.

S /1.02.3/PPATK/12/15 perihal penunjukkanahli dalam pemeriksaan Ahli Dalam Pemeriksaan terdakwa a/n Amrun bin Dahlan.Bahwa benar tindak pidana pencucian yang dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 5ayat (1) UU RI No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindakpidana pencucian uang dengan pidana asal tindak pidana perjudian jenis togelsecara online yang dilakukan oleh Sdr. M.

., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPATK)/ Notaris yang beralamat di Jalan LatenrilaiTosengeng, Paddupa, Tempe, Kabupaten Wajo, ProvinsiSulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING II SEMULA TERGUGAT II;3.

Bukti bahwa rekening tersebut milik Termohon PeninjauanKembali diperoleh dari Pusat Pelaporan Dan Analisa TransaksiKeuangan (PPATK);2.

Bahwa Lee Jin Young pernah mengirimkan somasi sebanyak 2 kali kepada terdakwatentang pengembalian modal sebesar $ US 368.000 akan tetapi tidak ditanggapi olehterdakwa;Bahwa Lee Jin Young pernah mencairkan 2 lembar cek yang berasal dari terdakwaakan tetapi di tolak karenan dananya tidak ada.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan atau tidak ada tanggapanI KETERANGAN AHLIRihando, SH. memberikan pendapat sebagai ahli di bawah sumpah sebagai berikut:Bahwaahli bekerja sebagai pegawai PPATK

Bahwa dapat saksi jelaskan, pengertian Pencucian Uang secara umumdapat didefinisikan sebagai Suatu perbuatan yang dilakukan dalam upayauntuk menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan yangdiperoleh dari hasil tindak pidana.Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Lgs Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU PP TPPU yang dimaksuddengan Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut UndangUndangini wajiod menyampaikan laporan kepada PPATK.

Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;Unsur ke4 : dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan ;Menimbang, bahwa sesuai pendapat ahli ISNU YUWANA DARMAWAN,S.H., LLM dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK )memberikan pendapat bahwa dalam perspektif tindak pidana pencucianuang, perbuatan seorang pelaku tindak pidana meminjam ataumempergunakan rekening orang lain untuk menampung, menempatkan,mentransfer harta kekayaan hasil tindak pidana dipandang

Oleh karena itu jelaslah menurut hemat kami bahwa transaksiyang terjadi antara pihak Pelawan dengan konsumennya tersebutsepatutnya termasuk dalam kualifikasi Transaksi Keuangan yangMencurigakan yang seharusnya dilaporkan ke PPATK.

Dengan demikian maka Pelawan selaluperusahaan pembiayaan adalah termasuk dalam pihak yang wajib untukmenyampaikan laporan pada PPATK untuk setiap transaksi keuanganyang mencurigakan, termasuk transaksi keuangan yang dilakukan olehPelawan dengan REZA FAUZAN tersebut jelaslah transaksi tersebuttermasuk dalam kategori transaksi keuangan yang mencurigakan sesuaidengan Pasal 1 angka5 UU Pencucian Uang;Bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pencucian Uang, Pihak Pelaporwajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna

422.2/SMPN5-LBY/KP/X/2017 Tentang Penetapan Panitia Pembanguan Sekolah Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB Tahun 2017);
28. 1 (satu) bundle fotokopy Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
29. 1 (satu)bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor: BKPP.821.2/114/53.12/12/2016 Tanggal 22 Desember 2016;
30. 1 (satu) bundle fotocopy Notaris dan PPATK

Triumph Engineering Consultant;
31. 1 (satu) bundle fotocopy Notaris Dan PPATK Tanggal 7 September 2017 CV.

USEP memintauntuk pengurusan PPATK, oprasional orang Bank, dan pajak sehingga sayamemberikan uang tersebut di kwitansikan dan di tanda tangani oleh Sadr.IRAWAN dan disaksikan oleh Sdr. USEP.Lalu pertemuan selanjutnya sekitar tanggal 11 maret 2019 dikarnakan saksisudah mengeluarkan uang secara berjenjang kepada Sdr.

T. 9: Fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan sekaligus perlindungan hukum kepada;Menteri keuangan RI, Gubernur Bank Indonesia, Dirut LPS, Kepala PPATK, Kepala OJKRI,Dewan Komisioner OJK RI, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 5, Pimpinan CIMB Pusat,Pimpinan CIMB Niaga Medan, tanggal 19 Oktober 2016, yang telah diterima oleh Sdra. Ayubselaku Service Manager CIMB Niaga Medan pada tanggal 20 Oktober 2016;10.

wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dansimpananya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal41a, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44a;Pasal 71 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang:Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan pihakPelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui ataupatut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:a) Setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK

Dengandemikian Majelis hakim perkara aquo tidak berhak untuk memeriksa danmengadili perkara ini;e Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat menyebutkan agar akte Jualbeli No.02/3/AJB01 7/1997 tanggal 31 Oktober 1997 dinyatakan tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum.e Bahwa oleh karena Akte Jual beli tersebut diterbitkan/dikeluarkan olehCamat (PPATK) selaku pejabat Pemerintah diKecamatan, makaseharusnya Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan TataUsaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri Medan

dibawa petugas sebagai bukti laporan dan setorandikantorMenyerahkan jumlah hasil tagihan yang dicatat pada kartu salinanangsuran simpanan dan jumlah bukti dokumen pinjaman yang sudahdiserahkan dan ditandatangani kepada bagian penginput data ataurekapitulasi administrasi kantorMenyetorkan sejumlah uang dari hasil tagihan anggota anggotadilapangan kepada kasirMelakukan pencatatan transaksi untuk pengajuan pinjaman kembali bagianggota yang sudah lunas dan anggota baru yang selanjutnyadiserahkan oleh PPATK

;(c) Peserta yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasilpemeriksaan kesehatan dinyatakan gugur ;(d) Peserta yang tidak memenuhi syarat tes psikologi dankompetensi bidang dinyatakan gugur ;(e) Dilakukan klarifikasi atas tanggapan masyarakat danrekam jejak dari PPATK, KPK, BIN dan OJK.

Asas Ketidakberpihakan : Bahwa proses pendaftaran, seleksi, pemilinan dilakukansecara terbuka, independen sesuai ketentuan Peraturanperundangundangan yang tidak ada pemberian kesempatanlebih, ataupun hak istimewa kepada salah satu peserta ; Pelibatan instansi seperti PPATK, OJK, BIN, KPK merupakanbukti komitmen Panitia Seleksi bersikap objektif dan tidakberpihnak dalam proses seleksi;Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenegakerjaan Periode2016 s.d. 2021.

yang dilakukan kepada Penggugat dari Pemerintah kota atasadanya kesepakatan harga atas tanah, saksi lupa mengenai sertifikatnya dansaksi tidak mengetahui perihal eks tanah garapan, bahwa saksi mengetahulkedudukan Penggugat dalam perjanjian kedua belah pihak antara Penggugatdan Tergugat Pemerintah Kota merupakan Pemilik tanah, saksi tidakmengetahui perihal harga pasaran tanah dilokasi tersebut dan yang melakukanverifikasi dokumen pada saat itu adalah Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK

), dan petugas PPATK yang bertugas pada waktu itu adalahalmarhumah Retno Sulistyoningsih.