Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Putus : 21-03-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 21 Maret 2016 — Drs. H. Ade Nurhikmat bin H. Karnawisastra
95 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.KES(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak berdasarkanKeputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.157BKD/2013 tentangPengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon Il di Lingkungan PemerintahKabupaten Lebak, tanggal 7 Mei 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapatdiingat lagi dengan pasti, namun dalam kurun waktu sekitar bulan Juni Tahun2013 sampai dengan sekitar bulan Februari 2014 atau pada waktuwaktu
VENNY IRIAN AMALIAH, M.M., M.KES(yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak berdasarkanKeputusan Bupati Lebak Nomor 821.22/KEP.157BKD/2013 tentangPengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon Il di Lingkungan PemerintahKabupaten Lebak, tanggal 7 Mei 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapatdiingat lagi dengan pasti, namun dalam kurun waktusekitar bulan Juni Tahun2013 sampai dengan sekitar bulan Februari 2014
Register : 09-01-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 2/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 4 April 2017 — OKTA ACHMAD ROHANI;KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
88 — 60
88 — 60
Selama Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkatpejabat pelaksana harian;Penggugat telah salah memahami maksud dari Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015,tanggal 26 Agustus 2015, karena keputusan tersebut telah sesuai denganketentuan Peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian atausudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil yang dimaksudkan untuk kelancaranpemeriksaan
Maksud dari ketentuan ini adalah Pegawai Negeri Sipilyang melakukan pelanggaran pidana meskipun belum adaputusanpengadilan, atau tidak diproses di Pengadilan, sepanjang yang bersangkutanmengakui perbuatannya dan didukung dengan buktibukti yang cukup, makaterhadapnya dapat dijatuhi hukuman disiplin;Bahwa dalil Penggugat pada halaman 10 Nomor 12 dan 12.5 tidak perluditanggapi karena sepenuhnya kewenangan Menteri Kesehatan RI bukankewenangan Tergugat/Bapek;Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal
Register : 01-08-2011 — Putus : 11-01-2012 — Upload : 23-06-2013
Putusan PA BANYUMAS Nomor 0918/Pdt.G/2011/PA.Bms Tanggal 11 Januari 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
14 — 2
14 — 2
pendidikan tersebut sepatutnya digabungkan,tidak perlu ada pemisahan j ~777 77777 rrrMenimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernamaMAHENDRA FADEL PRATAMA, lahir tanggal 22 Maret 2006, saat iniberada dalam asuhan Penggugat dan duduk di bangku sekolah TamanKanakkanak Raudhatul Athfal "Masyithoh sebagaimana ditunjukkanoleh bukti P.7, maka di samping memerlukan nafkah, juga telahmemerlukan biaya pendidikan ; 77777377 3773733535555 55 5 5Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-10-2009 — Putus : 18-02-2010 — Upload : 08-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/2009/PTUN-JKT Tanggal 18 Februari 2010 — Drs. Tawar Kennedy;Direktur Jenderal Perbendaharaan
90 — 38
90 — 38
Hal ini berbeda denganhukuman disiplin sebagaimana dimaksud dengan ayat(3) huruf a, b, c serta dan ayat (4) huruf a, b,c, d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengharuskan ditetapkan dengan SuratKeputusan oleh Pejabat yang berwenang menghukum;13.2.
Register : 07-02-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 118/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 12 Juni 2017 — KUSNADI,S.Sos vs BUPATI DOMPU
74 — 39
74 — 39
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/032/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/129/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaKusnadi, S.Sos.3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/032/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/129/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaKusnadi, S.Sos.4.
Register : 08-05-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 07-05-2014
Putusan PA PEKANBARU Nomor 622/Pdt.G/2013/PA.PBR Tanggal 12 Desember 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
62 — 39
62 — 39
Jamsostek tersebut, dan Pegawai BUMN adalah disamakandengan PNS, maka kalau Pemohon akan menceraikan isterinya (Termohon), makaharus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan Pemohon (Vide Pasal 3 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) PP No. 45 tahun 1990, yang berbunyi:Pasal 3Halaman 3 dari 29, Putusan Nomor 0622/Pdt.G/2013/PA.PBR.Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperolehizin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai
Register : 21-09-2012 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 10-03-2013
Putusan PA SIDOARJO Nomor 2538/Pdt.G/2012/PA.Sda Tanggal 19 Februari 2013 — PEMOHON DAN TERMOHON
16 — 2
16 — 2
Peraturan Pemerintahnomor 45/1985 yang mengatur pembagian gaji atas Pegawai Negeri Sipilyang melakukan percearaian, kepada anak 1/3 gaji, kepada istri 1/3 gajiadalah ketentuan yang tepat sehingga layak dijadikan acuan;8. Bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon telahmengasuransikan biaya pendidikan anak ANAK dengan angsuran sebesarRp. 503.000, (bukti P8); maka hal tersebut perlu dipertimbangkan sebagaipengurangan;9.
Register : 10-03-2020 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 64/Pid.B/2020/PN Kgn Tanggal 29 April 2020 — Penuntut Umum:
RISA ARINTAHADI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ELVAN Alias IPAN Bin ASNAWI
27 — 2
RISA ARINTAHADI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ELVAN Alias IPAN Bin ASNAWI
27 — 2
Saksi Muhammad Fitriansyah Hidayat bin Muhammadiyah dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Bahwa saksi mengatakan benar kejadian terjadi pada hari minggu tanggal 15Juli 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di JI Pangeran Antasari No 02Kelurahnan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kab HSS tepatnya diKantor DPRD Kandangan Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi bekerja sebagai pegawai negeri Sipilyang ditempatkan
Register : 01-09-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 01-12-2019
Putusan PA KENDARI Nomor 0493/Pdt.G/2016/PA.Kdi Tanggal 20 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 10
60 — 10
itu Tergugat masih terikat perkawinan denganistri pertama Tergugat yang bernama Sriwati;Bahwa selanjutnya adanya pernyataan Penggugat dengan menyatakanTegugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat,lagilagi Penggugat telah berkata bohong dan tidak jujur semoga Allah SWTsenantiasa melindungi Penggugat akibat dari perkataan Penggugat sendiriyang tidak menunjukkan sebagai seorang istri yang shalehah dan islami;Bahwa sekedar Penggugat ketahui saja bahwa status Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Tpg Tanggal 21 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DESTA GARINDA RAHDIANAWATI, S.H.
Terdakwa:
BAHRUL WALIDIN Bin MUHAMMAD DAUD
37 — 11
DESTA GARINDA RAHDIANAWATI, S.H.
Terdakwa:
BAHRUL WALIDIN Bin MUHAMMAD DAUD
37 — 11
Sungai Beduk Tanjung Uncang Kota Batamselama lebih kurang 2 minggu karena Terdakwa hendak mencaripekerjaan di Kota Batam;Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan danpenggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Ruslan, ada saksi sipilyang melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu Pak RTyang mana pada saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisianmenemukan 4 (empat) paket yang dibungkus plastic yang berisi narkotikagolongan bukan tanaman jenis sabu;Bahwa pemilik dari 4 (empat)
Register : 18-08-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1377/Pdt.G/2021/PA.Pbr Tanggal 30 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 21
40 — 21
Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Agama Klas APekanbaru untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang mewilayahi tempat tinggal PEMOHON dan Kantor Kependudukandan Catatan Sipil tempat pernikahan PEMOHON dan TERMOHONdilansungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;4. Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON;Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2021/PA.PbrDALAM REKOVENSI1.
Putus : 22-11-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 PK/TUN/2012 Tanggal 22 Nopember 2012 — HARRI SUSATIYO, S.Pd vs. GUBERNUR JAWA TENGAH
50 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Keputusan Gubernur Jawa TengahNo.888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 tidakada klausul Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yaitu :bagian memutuskan menetapkan, tidak ada point yangmenyatakan apabila tidak ada keberatan, makakeputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belasterhitung mulai tanggal (TMT) Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan menerima surat keputusan ini .Bahwa jika SK tersebut mendasarkan pada PP No.30tahun 1980 maka seharusnya bagian memutuskanmenetapkan, terdapat point yang menyatakan
Register : 04-04-2013 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 02-09-2013
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 39-K/PMI-01/AD/IV/2013, 25-04-2013 Tanggal 25 April 2013 — PRAKA MAWARDI
31 — 16
31 — 16
Syarifuddin terjatuh ke arah kiri jalan tertimpa sepeda motornya.5 Bahwa benar setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung menghentikanmobilnya ke arah kiri jalan dan langsung turun dari kendaraan dan langsungmengangkat sepeda motor dan memindahkannya dekat rumah penduduk,selanjutnya melakukan pertolongan dengan menghentikan kendaraan orang sipilyang lewat di TKP kemudian memerintahkan Prada Darwan Syahputra (Saksi1)dan Prada Prima ikut membawanya ke RSUD Aceh Tamiang selanjutnya Terdakwamengamankan
Register : 21-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 115/PDT/2021/PT KPG Tanggal 15 September 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
128 — 49
128 — 49
Pasal 8 ayat(1) Apabila perceraian terjadi atas Kehendak PegawaiNegeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkanHalaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/PDT/2021/PT KPGsebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dananakanaknya; (Vide Putusan halaman 11 dari 38halaman)(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) alah sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertigauntuk anak atau anakanaknya; (Vide ptsan him 11. )(6) Apabila bekas Istri Pegawai Negeri = Sipilyang bersangkutan kawin
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 16/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
IDRUS
Tergugat:
BUPATI DOMPU
53 — 30
IDRUS
Tergugat:
BUPATI DOMPU
53 — 30
OBYEK GUGATAN:22222n nnn nnnnnnn ene eeeBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanTata Usaha Negara (KTUN) berupa: Keputusan Bupati Dompu 814.2/101/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/340/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Idrus;Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009
Register : 13-08-2004 — Putus : 08-11-2004 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 8/G.TUN/2004/PTUN-BKL Tanggal 8 Nopember 2004 — MIRIN, SH melawan KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
100 — 35
100 — 35
Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti T.1,T.2, T.5, T.6, T.7, T.8 dan P.8 bila dikaitkan denganketerangan saksi di atas adalah = sangat bersesuaian(conform)Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa tindakan Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil telah melakukan beberapa pelanggaransebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf d, g,i, k, 1, x dan y Peraturan Pemerintah Nomor : 30 TahunMenimbang, bahwa Penggugat sudah 2 (dua) kalimelakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-02-2009 — Putus : 22-06-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 1/G/2009/PTUN.PLK Tanggal 22 Juni 2009 — MOHAMMAD RIDWAN
Melawan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
142 — 84
142 — 84
mengingkari fakta hukum bahwaPenggugat telah melakukan pelanggaran ketentuan hukumPositif yang berlaku di Indonesia yaitu Penggugat telahmelakukan pelanggaran pelanggaran tindak pidanakejahatan terhadap Pasal 263 ayat 2 jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP sehingga Penggugat~ dijatuhi hukumanpidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor87/Pid.B/2008/PN.P.Bun.Bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 tidak diatur tentang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 16-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.TSe Tanggal 10 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
41 — 16
41 — 16
aslinya dan hanya dapat dipercaya jikaaslinya bukti tersebut diperlihatkan;Menimbang, bahwa bukti P19 sampai P21 (fotokopi surat pernyataanakan memberitahu tentang asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya,surat pernyataan akan memberi hibah dan surat pernyataan akan memberikanasuransi kesehatan dan pendidikan) telah dinazagelen dan dicocok denganaslinya yang ditandatangani oleh Pemohon dan Pemohon II di atas meterai.Oleh karena asli bukti tersebut tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat sipilyang
Register : 29-04-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
MASHURI, ST., M.si
Tergugat:
BUPATI MUSI RAWAS UTARA
243 — 121
MASHURI, ST., M.si
Tergugat:
BUPATI MUSI RAWAS UTARA
243 — 121
Bupati/Walikota dikabupaten/kota ;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimanadimaksud Pasal 53 huruf e UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebihlanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang menyebutkan sebagai berikut :Pasal1: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :Angka17 : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPKadalah pejabat yang mempunyai kewenangan
pemula.Menimbang, bahwa merujuk objek sengketa a quo, Penggugat adalahPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara denganPangkat/Gol.Ruang Penata (IlIl/c), Jabatan Fungsional Umum, Unit Kerja DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara (videBukti P1 = Bukti T18) ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 11 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 29-04-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 36/G/2021/PTUN.PLG Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
MASHURI, ST., M.si
Tergugat:
BUPATI MUSI RAWAS UTARA
179 — 80
MASHURI, ST., M.si
Tergugat:
BUPATI MUSI RAWAS UTARA
179 — 80
Bupati/Walikota dikabupaten/kota ;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimanadimaksud Pasal 53 huruf e UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebihlanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang menyebutkan sebagai berikut :Pasal1: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :Angka17 : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPKadalah pejabat yang mempunyai kewenangan
pemula.Menimbang, bahwa merujuk objek sengketa a quo, Penggugat adalahPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara denganPangkat/Gol.Ruang Penata (IlIl/c), Jabatan Fungsional Umum, Unit Kerja DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara (videBukti P1 = Bukti T18) ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 11 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang