Ditemukan 634 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-12-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 16-01-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 3/P/FP/2017/PTUN.PDG
Tanggal 10 Januari 2018 — Ir. KHALID, M.H LAWAN Terhadap BUPATI LIMA PULUH KOTA
10148
  • Bukti P 12Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lima Puluh KotaNomor : 821/116/BKPSDMLK/2017 tanggal 19 Januari2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)nomor : B651/KASN/2/2017 tanggal 28 Februari 2017hal Rekomendasi atas dugaan Pelanggaran Merit Sistemdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Fotokopi Surat Bupati Lima Puluh Kota Nomor800/977/BKPSDMLK/2017 tanggal 9 Agustus 2017 halTindak Lanjut Rekomendasi KASN
Register : 12-12-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 44/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
HERI WIDODO, S.Pd.
Tergugat:
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
200117
  • dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenangdiatur dalam Pasal 54 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkansebagai berikut :(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASNkepada Peyjabat yang Berwenang di kementerian, sekretarisJenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural,sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanSistem Merit
Register : 13-04-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 27/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 18 Oktober 2017 — Penggugat:
Ir. ANTHON TORIKI, M.Si
Tergugat:
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
13154
  • dengan ketentuan peraturan perundangundangan;TERGUGAT telah memaksakan kehendaknya denganmelanggar ketentuan pengangkatan jabatan bagi para pejabatyang dipilih, seperti pengangkatan Pejabat Eselon 3b menjadiPejabat Eselon 2b tanpa melalui jabatan Eselon 3a sepertiyang terjadi pada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perdagangan, KepalaDinas Perindustrian, Koperasi dan UKM danInspektur.Perbuatan TERGUGAT dalam pengangkatan jabatan a quotidak menggunakan sistim merit
    Dalam Lampiran peraturan tersebut ditegaskankeharusan menggunakan sistim merit dalam penseleksian danpengisian jabatan Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerjapada Perangkat Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :7. melakukan rekrutmen, seleksi dan prioritas berdasarkankompetisi yang terbuka dan adil;2. memperlakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara adil dansetara;3. memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaanpekerjaanyang setara dan menghargai kinerja yang tinggi;4. menjaga standar
    persetujuan untuk dilakukan penetapan( BuktiTergugat) ;Tergugat telah memaksakan kehendaknya dengan melanggarketentuan pengangkatan jabatan bagi pejabat yang dipilih, sepertipengangkatan pejabat eselon Ill.o6 menjadi pejabat eselon Il.btanpa melalui eselon Ill.a. seperti yang terjadi pada pada KepalaDinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas sosial, KepalaDinas Perdagangan, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi danUKM dan inspektur, perbuatan penggugat dalam pengangkatan aquo tidak menggunakan sistim merit
    menduduki jabatan administrator (EselonIIL minimal 3 (tigaO tahun;Dari ketentuan tersebut maka tindakan Bupati Toraja Utara(Tergugat) yang mengangkat pejabat Pimpinan Tinggi Pratamadari eselon Ill.b, tidak melanggar aturan yang berlaku justru haltersebut telah membuka peluang yang besarbesarnya kepadapegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untukmengikuti seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi tersebutmaka dengan demikian dalil penggugat bahwa Tergugat telahtidak menggunakan sistem merit
Register : 28-09-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 115/G/2017/PTUN.SBY
Tanggal 28 Februari 2018 — Penggugat:
1.JAROT EDY SULISTYONO, Dr.,Ir.,Drs.,M.Si,
2.MULYONO
Tergugat:
WALIKOTA MALANG
130527
  • memenuhipersyaratan yang lain sebab untuk menduduki Sekretaris Daerahaturannya dia sudah menduduki eselon II b dua kali ;Halaman 56 dari 73 halaman, Putusan Perkara Nomor : 115/G/2017/PTUN.SBY.Bahwa, mereka yang sudah eselon III jelas tidak mungkin dari segi usiaiya tapi dari sisi rekam jejak jabatan dia tidak bisa memenuhi kompetensidan persyaratan yang sesuai, melihat fakta kondisi obyektif semacam ituKASN sebagai lembaga yang memang ditugasi untuk salah satunyamelakukan evaluasi terhadap sistem merit
    Dan disitulah kekosonganHalaman 57 dari 73 halaman, Putusan Perkara Nomor : 115/G/2017/PTUN.SBY.hukumnya kami membuat rekomendasi sebagai jalan keluar Supayajabatan Sekda dalam waktu yang singkat bisa di isi kalau tidak akan mengganggu kelancaran ;Bahwa, ada kewenangan KASN membuat kebijakan dalam arti KASNfungsi utamanya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadappelaksanaan/penerapan sistem merit, kalau di dalam pelaksanaanmanajemen ada dijumpai masalahmasalah seperti ini kami harus bisamemerikan
Putus : 06-12-2012 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 17/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 6 Desember 2012 — RASYIDIN, S.E Bin YUSUF
7923
  • AlatalatKesehatan Rumah Sakit (APBNP 1) Sumber Dana DPIPD/APBNPTahun Anggaran 2010.Asli (2 (dua) lembar) Daftar Hadir Perusahaan Yang MengikutiAanwizjing (Penjelasan Pekerjaan) Hari/Tanggal : Rabu / 27 Oktober2010.Asli (2 (dua) lembar) Daftar Hadir Perusahaan Yang MengambilBerita Acara Aanwizjing dan Addendum Hari/Tanggal : Rabu / 27Oktober 2010.Asli (1 (satu) lembar) Namanama Perusahaan Yang MemasukkanPenawaran;Asli (8 (delapan) lembar) Evaluasi Administrasi.Asli (7 (tujuh) lembar) Evaluasi Teknik (Merit
    selesai.Permasalahan pada proyek ini mengenai meja operasi, dimana dari 2 unitmeja operasi, 1 (satu) unit meja operasi tidak lengkap sehingga tidak bisadigunakan.Terdakwa dan 2 tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.3IRANI IDRIS Binti IDRIS HAKIMMengetahui pengadaan alatalat kesehatan di Dinkes Aceh Tamiang TA 2010,karena Saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan dalam proyek ini.Pagu anggaran proyek ini sekitar Rp. 9 Milyar lebih, berasal dari APBNTahun 2010.Sistem pelelangan menggunakan sistem merit
    Komitmen(PPK), HAMZAH FANSURI sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan dan jugasebagai Pemeriksa Barang, ZULHAM sebagai Pemeriksa Barang, sedangkanRASYIDIN sebagai rekanan proyek tersebut.Terdakwa dan 2 tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.4ALFIAN, S.T Bin ARNEL PILIANG :Mengetahui pengadaan alatalat kesehatan di Dinkes Aceh Tamiang TA 2010,karena Saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan.Pagu anggaran proyek ini sekitar Rp. 9 Miliar lebih, berasal dari APBN.Sistem pelelangan menggunakan merit
    jasa pada proyekpengadaan alatalat kesehatan di Dinkes Aceh Tamiang untuk RSUD AcehTamiang, sekretarisnya HAMZAH FANSURIL, S.E.Panitia pengadaan barang dan jasa dibentuk pada tanggal 4 Oktober 2010yang berjumlah 7 orang termasuk Ketua dan Sekretaris;Pagu anggaran dalam proyek sekitar Rp. 9,7 Milyar lebih bersumber dariDana Penguatan Infrastruktur Pemerintah Daerah (DPIPD) APBNP TA2010.Besarnya HPS Rp. 9,5 Milyar lebih.Sistem yang dipakai dalam menilai perusahaan lulus administrasi dan teknisadalah merit
    Kesehatan Rumah Sakit(APBNP 1) Sumber Dana DPIPD/APBNP Tahun Anggaran 2010.Asli (2 (dua) lembar) Daftar Hadir Perusahaan Yang Mengikuti Aanwizjing(Penjelasan Pekerjaan) Hari/Tanggal : Rabu / 27 Oktober 2010.Asli (2 (dua) lembar) Daftar Hadir Perusahaan Yang Mengambil BeritaAcara Aanwizjing dan Addendum Hari/Tanggal : Rabu / 27 Oktober 2010.Asli (1 (satu) lembar) Namanama Perusahaan Yang MemasukkanPenawaran;Asli (8 (delapan) lembar) Evaluasi Administrasi.Asli (7 (tujuh) lembar) Evaluasi Teknik (Merit
Putus : 23-11-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1945 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 23 Nopember 2011 — JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG PANJANG ; DIDI FEBRIANDI Pgl DIDI
4019 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dokumen penawarannya hanyalah diikuti oleh 5 calon rekanan ;Bahwa terhadap penawaran yang diajukan oleh calon rekanan tersebut kemudiandilakukan evaluasi oleh panitia pengadaan dengan penilaian terhadap persyaratanadministrasi menggunakan sistem gugur di mana pada saat pembukaan jika salahsatu dari persyaratan administrasi yang ditentukan tidak terpenuhi oleh rekanan makarekanan tersebut harus dinyatakan gugur, sedangkan terhadap harga dan teknis daripaket tersebut menggunakan sistem scoor atau merit
Putus : 23-06-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 23 Juni 2016 — ANAK AGUNG GEDE AGUNG ARDIKA, S.E VS PT. AEROFOOD INDONESIA, diwakili oleh BAMBANG SUJATMIKO
15038 Berkekuatan Hukum Tetap
  • WalaupunPenggugat Rekonvensi/Tergugat beresiko tidak mendapatkan penilaianberupa merit. dan karir Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebagaikaryawan dipertaruhkan. Tetapi untuk kepentingan orang banyak termasukkepentingan Tergugat Rekonvensi/Penggugat sendiri, PenggugatRekonvensi/Tergugat tetap menandatanganinya.
Putus : 30-06-2011 — Upload : 04-09-2012
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 96/Pid.B/2011/PN Pbg.
Tanggal 30 Juni 2011 — WARYANTO als GOYIL bin CAHYONO;
308
  • Merit SAMSUNG Type SGHE250 casing warna putih dan 1( satu ) unit HP lagi yang saya tidak tahu merk dan jenisnya;e Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi bertemu dengankorban dan mendengar bahwa 2 (dua) buah HP miliknya telahdiminta oleh pelaku yang kemudian karena kasihan saksi berusahamencari saksi GUFRON dan bertemu di alunalun Purbalingga danmeminta agar HP yang diambil supaya dikembalikan saja untukmenghindari masalah dan oleh saksi GUFRON diberikan yaitu merkSAMSUNG SGH E250 dan rencananya
Register : 14-06-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 186/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penggugat:
MARTYUS HALAWA, SPd
Tergugat:
BUPATI NIAS BARAT
15263
  • Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dalam menjalankan fungsi ManajemenASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit danberkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian diinstansi masingmasing.3. Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksudpada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan kepadaPejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing masing.4.
Register : 25-03-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN SUKABUMI Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN. SKb
Tanggal 23 April 2015 — SUTRISNA ELIA alias TRISNA bin ERWANDI ELIA
796
  • SkbSamsung Galaxy Ace 2 warna hitam milik Terdakwa dan meminta SaksiNasrul Haerul alias Adun mencari ganja untuk digunakan bersama danbertemu di Jalan Syamsudin, SH Gang Ajid Il, Kelurahan Gunung Parang,Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;Menimbang, bahwa Saksi Nasrul Haerul alias Adun bersediamencarikan ganja tersebut kKemudian meneiepon irfan meminta ganja untukdigunakan Terdakwa dan Saksi Nasrui Haerui alias Adun. merit irfanbersedia memberikan 1 (satu) paket atau bungkus kecil daun ganja danmenyerahkan
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — AGUS TATA HARIYANTO, S.Hut.
13136
  • Untuk XRay ini hanyadilakukan satu kali survey ;Bahwa yang membuat HPS adalah Panitia bersamasama sedangkan yangmenyusun sebelumnya adalah Sekretaris ;Bahwa seingat saksi HPS itu ditetapkan pada tanggal 25 September 2010 ;Bahwa sepengetahuan saksi sistem penilaian yang dilakukan untuk lelang prosestender adalah menurut Merit point;Bahwa sepengetahuan saksi Merit point itu penilaian yangh dilakukanberdasarkan pembobotan terhadap pelelangan.
    Nanti ada suatu nilai, misalkanuntuk satu jenis barang kalau sesuai dengan specdiberi nilai 60 (enampuluh),kalau tidak sesuai dengan spec dkiberi nilai 40 (empat pulujh) ;Bahwa menurut sepengetahuan saksi bukan seperti sistem gugur karena kalautahu Merit Point, barang tidak sesuai tapi spec sama dan fungsinya juga sama itubelum tentu digugurkan.
    Jadi kalau dalam sistem Merit Point, spec sama, fungsisama, tapi tidak persis seperti yang diinginkan itu tidak digugurkan ;Bahwa menurut sepengetahuan saksi bukan seperti sistim gugur,oleh karenakalau sistem gugur berarti gugur sudahkalah.
    Dinar RayaMegah sebagai pemenang pelelangan.e Bahwa penawaran di evaluasi berdasarkan sistem nilai atau merit pointyaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memberikannilaiangka terhadap unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteriayang ditetapkan, dengan proses sebagai berikut:1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang memenuhisyarat pada pembukaan penawaran.
    Rahardjo, AHT, MT bahwa perubahan specifikasidibolehkan hanya sampai dengan pemasukan penawaran harga;Menimbang, sekalipun penilaian terhadap penawaran dilakukan dengan sistemmerit point (Merit Point System), akan tetapi sistem ini tidak bisa dipergunakan olehpanitia pengadaan untuk membandingan keunggulan alat antara yang ditawarkan olehpihak penyedia dengan alat yang dibutuhkan dan specifikasinya telah ditentukan olehuser (pengguna), sebab sesuai dengan pengertiannya bahwa Sistem Nilai (Merit PointSystem
Putus : 24-02-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 24 Februari 2014 — DAENG PALILI, SH VS PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO),
4616 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penghasilan Merit ....... cere Rp 5.631.000,00b. Tunjangan Jabatan ...... eee: Rp 4.000.000,00c. Tunjangan Regional ........ eee = Rp 700.000,00d. Tunjangan Prestasi 50% x Rp2.400.000,00 Rp 1.200.000,00e. Tunjangan Mobilitas/Transport ................ Rp 3.500.000,00f.
Register : 11-04-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 60/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
PT. MATIO JAYA CEMERLANG diwakili RICO FREDDY PANJAITAN
Tergugat:
KETUA KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI SUMUT
11756
  • yang mast beriakuSKITUIHO yang mash besiakuiahnetneshaa Tan* sett naraenen Mutu Persahasn (150 90)* Sertfikat Manajemen Lingkungan (150 14001)* dulngan Tz Galan (IUP) sesual dokumen pengadaan* Jeminan Penawaran* Dulungan Keuangan Bak* Person sesual LOK/LOP* Peralatan sesual 0K /LDP* merit pengalaman bidang dan sub bidang pekerjaan dalam hurun walt 4 tahun terahir.
Register : 25-03-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 59/G/2014/PTUN.JKT
Tanggal 13 Agustus 2014 — 1.Drs. Deden Suhendi,2.Dra. Tuti Sukarni,dkk;KETUA TIM SELEKSI TERBUKA CALON KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN DAN KEPALA SMAN/SMKN,
6434
  • . ;21 Bahwa seleksi terbuka untuk memilih Kepala Puskesmas Kecamatan danKepala SMAN/SMKN di Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan Surat EdaranMenteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012 yang menyebutkan,sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi yang dipertajam dengan rencanaaksi 9 (sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi salah satunya adalahProgram Sistem Promosi PNS secaraterbuka berdasarkan sistem merit danterbuka, dengan mempertimbangkan kesinambungan karier PNS yangbersangkutan
    ;Bahwa seleksi terbuka ini juga telah memenuhi asas profesionalitas, karenayang terpilih sematamata berdasarkan kemampuannya (merit system) danbukan karena kedekatan, suku, agama, uang, dan lain sebagainya. Hal inidapat dilihat dengan secara terbuka pula diumumkannya nilai para pesertayang mengikuti tes, sehingga tidak akan mungkin ada orang yang nilainyajelek/kurang akan terpilih sebagai Kepala Puskesmas Kecamatan dan KepalaSMAN/SMKN.
Register : 20-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 485 K/TUN/2017
Tanggal 26 Oktober 2017 — PELAKSANA TUGAS BUPATI BENER MERIAH VS H. MAHYUDDIN, ST.,MM;
8832 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Perwujudkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemenASN oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriahsebagaimana dicantumkan pada Bagian Memperhatikan: 1.Hasil Ujian Kompetensi di BKN Kanreg VI Medan tanggal 23sampai dengan 25 Februari 2016 pada Objek Gugatan TUN;Bahwa pencantuman Hasil Ujian Kompetensi di BKN KanregVI Medan tanggal 23 sampai dengan 25 Februari 2016 padaObjek Gugatan TUN oleh Tergugat adalah manipulasi danbohong.
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 40/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — SUHAYA, S.SOS
11837
  • Untuk XRay ini hanyadilakukan satu kali survey ;Bahwa yang membuat HPS adalah Panitia bersamasama sedangkan yangmenyusun sebelumnya adalah Sekretaris ;Bahwa seingat saksi HPS itu ditetapkan pada tanggal 25 September 2010 ;Bahwa sepengetahuan saksi sistem penilaian yang dilakukan untuk lelang prosestender adalah menurut Merit point;Bahwa sepengetahuan saksi Merit point itu penilaian yangh dilakukanberdasarkan pembobotan terhadap pelelangan.
    Nanti ada suatu nilai, misalkanuntuk satu jenis barang kalau sesuai dengan specdiberi nilai 60 (enampuluh),kalau tidak sesuai dengan spec dkiberi nilai 40 (empat pulujh) ;Bahwa menurut sepengetahuan saksi bukan seperti sistem gugur karena kalautahu Merit Point, barang tidak sesuai tapi spec sama dan fungsinya juga sama itubelum tentu digugurkan.
    Jadi kalau dalam sistem Merit Point, spec sama, fungsisama, tapi tidak persis seperti yang diinginkan itu tidak digugurkan ;Bahwa menurut sepengetahuan saksi bukan seperti sistim gugur,oleh karenakalau sistem gugur berarti gugur sudahkalah.
    Dinar Raya Megahsebagai pemenang pelelangan.e Bahwa penawaran di evaluasi berdasarkan sistem nilai atau merit pointyaitu. menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memberikannilaiangka terhadap unsur teknis dan harga yang dinilai sesuai dengan kriteriayang ditetapkan, dengan proses sebagai berikut:1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang memenuhisyarat pada pembukaan penawaran.
    Adapun proses pelaksanaan tahapantahapandalam proses evaluasi dengan sistem nilai (Merit point System) adalahsbb:a. Koreksi Aritmatik :Koreksi aritmatik dilaksanakan terhadap daftar kwantitas dan harga seluruhdokumen penawaran yang masuk yaitu sebanyak 19 dokumen penawaaran.Hasil koreksi aritmatik terdapat satu perusahaan yang kurang dalammenyampaikan volume barang,sehingga terdapat perbedaan dalam perkalian danpenjumlahan.b.
Putus : 30-09-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 30 September 2014 — 1. YUSNIARI, DKK VS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
8961 Berkekuatan Hukum Tetap
  • danperlengkapan lainnya, seperti haul truck, shovel, excavator dan lainnya;2 Pengurangan peralatan pendukung operasional yang disewa, seperticrane, forklift, helikopter, bis penumpang dan lainnya;3 Pengurangan tenaga kerja asing;4 Pengurangan kegiatan eksplorasi;5 Pengurangan jumlah kendaraan ringan yang dioperasikan danpembatasan/pengaturan ulang penggunaan kendaraan ringan yang ada;6 Pengurangan jumlah konsultan serta mitra bisnis dan karyawannya;7 Peniadaan kenaikan gaji berdasarkan kinerja karyawan (merit
Register : 11-12-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 43/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
DRS ALEXANDER ADRIE WALANGITAN
Tergugat:
1.BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MINAHASA
2.PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA Cq BUPATI KABUPATEN MINAHASA
26295
  • Aparatur Sipil Negaramenyebutkan:Pasal 54:Ayat (1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASNkepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretarisHalaman 24 dari 31 halaman Putusan Perkara Nomor : 43/G/2020/PTUN.MdoJenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural,sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.Ayat(2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanSistem Merit
Register : 23-12-2015 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1759/Pdt.G/2015/PA.Pbr
Tanggal 29 Maret 2016 — pemohon vs termohon
65
  • Setibanya saya ditempat kerja pemohon, sayabertanyakepada salah seorang karyawan disana mengenai keberadaanpemohon, lalu dijawablah : pemohon libur, merit dia, kata karyawantersebut. Lalu saya telponlah langsung pemohon untuk menanyakankeberadaan dia, tapi yg menjawab pertama telpon saya suaraperempuan, berarti memang benar apa yg dikatakan karyawan tadi,Hal. 20 dari 31 halaman Put.
Register : 05-09-2019 — Putus : 08-11-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN SINTANG Nomor 208/Pid.Sus/2019/PN Stg
Tanggal 8 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ROBINSON PARDOMUAN, SH
Terdakwa:
1.HABIBI A als BIBI bin Sy. H.ALBAR HASAN JAWAS
2.SUSI SUSANTI als SANTI anak dari PETRUS IJON
6510
  • Merit Guna, Kec. Sintang, Kab. Sintang.Menindaklanjuti laporan tersebut, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/40/VI/2019/ResNarkoba tanggal 17 Juni 2019 anggota POLRES Sintangmelakukan pengintaian kepada PARA TERDAKWA. Kemudian pada 28 Juni 2019pukul 22. 55 WIB di SMKN 1 Tebelian, Kab.