Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-03-2011 — Putus : 25-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 65/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 25 Juli 2011 — Betmawati;Menteri Pertahanan Republik Indonesia
109 — 38
109 — 38
Pokok Kepegawaian;Bahwa dalam pasal 23 ayat (5) butir (c) Undang UndangPokok Pokok Kepegawaian(UUPk) disebutkan PegawaiNegeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karenadihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan;Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2011/PTUNJKT.Kemudian dalam Pasal 24 disebutkan : Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-05-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 04-06-2018
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 33-K/PM.II-11/AD/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 — Oditur:
HANGGONOTOMO, SH
Terdakwa:
Herbowo Berniawanto
72 — 40
HANGGONOTOMO, SH
Terdakwa:
Herbowo Berniawanto
72 — 40
Asun (toko material bangunan) sebesarRp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan kepada orang sipilyang Saksi tidak tahu namanya. Sebesar Rp. 390.000.000. (tigaratus sembilan puluh juta).5.
Register : 13-07-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 51-K/PM.I-04/AD/VII/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 — Oditur:
EMAN JAYA, S.H.
Terdakwa:
Tara
115 — 78
EMAN JAYA, S.H.
Terdakwa:
Tara
115 — 78
Lampung gunamenjalani tes urin secara resmi untuk mendapatkanlegalitas kelanjutan proses hukum terhadap Terdakwa.Bahwa setelah diinterogasi dan dilakukan pendalamandidapatkan keterangan dari pengakuan TerdakwaHal 4 dari 32 hal Putusan Nomor : 51K/PM I04/AD/VII/202110.pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenissabusabu pada tahun 2016 waktu itu) Terdakwamengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama orang sipilyang bernama Sdr.
Register : 10-04-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 327/Pdt.G/2017/PA.Mpw Tanggal 15 Nopember 2017 — Penggugat
VS
Tergugat
33 — 3
33 — 3
TASPEN(Persero), proses tersebut terlambat karena keadaan mengenai waktu danjauhnya proses pengurusan memasukan anak kami kedalam daftar gaji.Karena proses tersebut harus dimasukan usulan ke PT.TASPEN (Persero)dan dibawa ke Badan Kepegawaian Daerah kapuas Hulu, mengingatTergugat adalah Pensiunan dari tugas terakhir adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kapuas Hulu. Lalu proses berkasnya dimasukan kembalike kantor PT.TASPEN (Persero) di Pontianak.
Register : 09-01-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PA MAROS Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Mrs Tanggal 24 Agustus 2017 — perdata
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
15 — 11
15 — 11
Pasal45 tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian atau poligami dan bukan merupakanHal. 13 dari 31 Put. No. 16/Pat.G/2015/PA Mrs.perangkat hokum acara, sehingga adanya surat izin atasan tersebut tidakmempengaruhi terhadap diterima atau ditolakn ya permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Register : 18-09-2017 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan PN DOMPU Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Dpu Tanggal 18 April 2018 — Penggugat:
H. MUHTAR H. AHMAD
Tergugat:
1.IBRAHIM
2.ANWAR
Turut Tergugat:
BURHANUDIN UMAR
97 — 34
H. MUHTAR H. AHMAD
Tergugat:
1.IBRAHIM
2.ANWAR
Turut Tergugat:
BURHANUDIN UMAR
97 — 34
Perdata Nomor 93/PDT/2018/PT.MTRdan istri Pembanding semula Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang secara ekonomi kehidupan sosial Pembanding semulaTergugat dibandingkan Terbanding semula Penggugat sangat jauhperbedaannya dan yang benar terjadi adalah Terbanding semulaPenggugat telah menjual obyek tanah sengketa kepada Pembanding semula Tergugat dengan harga yang telah disepakati sebesarRp.50.000.000, dan Terbanding semula Penggugat menjual obyektanah sengketa tersebut karena Terbanding semula
Register : 03-10-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2016 Tanggal 1 Desember 2016 — DRA. LISBETH MEIESTA NAPITUPULU, M.Pd VS I. SEKRETARIAT DIREKTORI JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (dahulu DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN., II. IR. I GEDE PANCA, MPD;
75 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
berat sebelah dalam penerapan hukum karena berdasarkanperaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1983 Pasal 3 ayat (1)dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat(1) dan Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 1983 tentang ljin Perkawinan dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil;Dalam Pasal 3 ayat (1) Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-08-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 22-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg Tanggal 8 Oktober 2013 — Drs. SIGIT SRIDOYO Bin ADI
70 — 36
70 — 36
SIGIT SRIDOYO adalah Pegawai Negeri Sipilyang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, PolitikHal 34, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang diangkatberdasarkan SK Bupati Pekalongan Nomor : 821.2/01/2009 tanggal 5Januari 2009, adapun dasar pengangkatan yang bersangkutan sebagaiPNS adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 818.121.13963tanggal 28 Februari 1990 ; Bahwa dalam kurun waktu bulan Pebruari 2009 sampai dengan April2009
Register : 06-03-2012 — Putus : 26-11-2012 — Upload : 04-12-2012
Putusan PA PALEMBANG Nomor 397/Pdt.G/2012/PA.Plg Tanggal 26 Nopember 2012 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
20 — 3
20 — 3
adalah salah satu korban dari acara reuni sekolah sedang maraksekarang ini, Tergugat adalah korban CLBK ( cinta lama bersemi kembali)dan Tergugat merasa adalah korban perselingkuhan antara Penggugat dengansalah seorang teman SMA nya, dan bukannya permohonan maaf yang datangkepada Tergugat tapi malah gugatan dari Penggugat mengajukan gugatancerai kepada Tergugat;Bahwa dengan terburuburu Penggugat telah melupakan surat edaran Nomor :08/SE/1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-04-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan MS BIREUEN Nomor 146/Pdt.G/2016/MS.BIR Tanggal 22 September 2016 — PENGGUGAT
VS
TERGUGAT
22 — 8
22 — 8
Oleh karenanya dengandidasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1)UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, maka MahkamahSyariyah Bireuen berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun
Register : 09-06-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PA MAKALE Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Mkl Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
62 — 11
62 — 11
Bahwa benar Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai gaji rutin setiap bulan, namun Tergugat Rekonvensi jugamempunyai kebutuhan hidup yang harus dicukupi;2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa gaji pokok TergugatRekonvensi adalah sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah)per bulan;Hal. 23 dari 33 Put. 25/Pdt.G/2020/PA.MkI3.
Register : 04-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0019/Pdt.G/2019/PA Bb Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 20
24 — 20
Tergugat adalah seorang pegawainegeri sipil yang bekerja di Kantor Badan Kesbang dan Politik KotaBaubau dengan jabatan sebagai Caraka penghasilan Tergugat darigaji PNS sebesar Rp 3.101.600,00 (tiga juta seratus satu ribu enamratus rupiah), (bukti T.1) di tambah dengan tunjangan Jabatan sebesarRp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) (bukti T.2) sehingga totalnyasebesar Rp 3.601.600,00 (tiga juta enam ratus satu ribu enam ratusrupiah) setiap bulannya;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 64/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
RAHMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
115 — 58
RAHMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
115 — 58
Selanjutnya menunggu terbitnya NIP;Bahwa saksi menyatakan benar NIPnya Penggugat dan saksi terbit;Bahwa saksi menyatakan bahwa benar setelah NIP terbit, tahapselanjutnya menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil;Bahwa saksi menyatakan benar 390 Calon Pegawai Negeri Sipil yangdinyatakan lulus menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil termasukPenggugat dan saksi;Bahwa saksi menyatakan benar 390 Calon Pegawai Negeri Sipilyang dinyatakan lulus menerima SK Calon Pegawai Negeri Sipil padatanggal 16 Oktober 2015
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kKemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 101/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — JUFRI vs BUPATI DOMPU
70 — 29
70 — 29
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 101/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/019/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/107/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/019/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/107/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Jufri;3.
Register : 05-02-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PA MAKASSAR Nomor 249/Pdt.G/2014\PA Mks Tanggal 17 September 2014 — PEMOHON DAN TERMOHON
23 — 25
23 — 25
bulan Oktober 2013.Bahwa pada saat pelamaran saksi mengetahui dengan hasilkesepakatan keluarga kedua pihak yaitu ada uang sebesarRp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) dan sebuahcincin pengikat.Bahwa uang sejumlah tersebut telah ditransfer melalui BankBRI Bantaeng oleh Norio kepada pihak perempuan( penggugat ).Bahwa saksi menghadiri agqad nikah dan mendengarkantergugat mengucapkan maharnya kepada penggugatseperangkat alat sholat saja.Bahwa tergugat sebelum menikah adalah seorang PegawaiNegeri Sipilyang
tergugat danorang tua penggugat telah mengusir penggugat, sehingga penggugat pergimeninggalkan rumah tempat tinggal bersama yaitu rumah orang tua tergugat diJalan Sunu Kompleks Unhas Makassar.Menimbang, bahwa selama 8 ( delapan ) bulan berturutturut telahterbukti tergugat sebagai seorang suami dari penggugat telah lalai darikewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah ( biaya hidup ) kepada penggugatsebagai seorang isteri dari tergugat.Menimbang, bahwa oleh karena tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — NURAINI vs BUPTI DOMPU
74 — 33
74 — 33
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 102/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/076/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/284/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/076/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/284/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Nuraini;3.
Register : 04-10-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 08-03-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 83/G/2013/PTUN.Mks Tanggal 13 Februari 2014 — Andi Muhammad Hidayat Pananrangi, S.IP, Melawan Bupati Bone
88 — 100
88 — 100
Bahwa dalam Surat Keputusan in litis tidak ada satupun dari Pegawai Negeri Sipilyang dipindah tugaskan karena mendapat hukuman dari tergugat akibat melanggarDisiplin atau karena kesalahan dalam memegang jabatan struktural sebagaimanadiatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 TentangDisiplin Pegawai Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Nomor 13 Tahun 2002Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
Putus : 14-09-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1361 K/PID.SUS/2016 Tanggal 14 September 2016 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat ; Ir. MARUSEL MARPAUNG
97 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkat calonPenata Muda (Ill/a);35.Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor:127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 atas nama Drh.Ahmad Rusdi Lubis;36.
Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh.
Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu;34.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh.
Anmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu;34.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh.
Register : 23-09-2010 — Putus : 28-10-2010 — Upload : 06-09-2011
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 34-K/PM I-05/AD/IX/2010 Tanggal 28 Oktober 2010 — - PELDA YASRUN
126 — 53
126 — 53
Bahwa Saksi adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang berdinas di Dishub Kota Singkawang sejak tahun1978 hingga sekarang menjabat sebagai Kasi lalulintas Dishub Komunikasi dan Informatika yang tugasdan tanggung jawabnya dalam bidang lalu lintas diKota Singkawang.3. Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai Saksiahli dalam perkara kecelakaan lalu lintas yangterjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2010sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Raya Dusun LirangKel. Sedau, Kec.
Register : 10-10-2019 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 32/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 2 Maret 2020 — Penggugat:
SUTANTO, ATD, S.E.
Tergugat:
GUBERNUR PAPUA
116 — 58
SUTANTO, ATD, S.E.
Tergugat:
GUBERNUR PAPUA
116 — 58
mendatang;(7) kepentingan manusia dan ekosistemnya;(8) kepentingan pria dan wanita.Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek gugatan telah melanggar asaskemanfaatan karena dengan adanya objek gugatan tidak membawa dampakperubahan yang signifikan baik untuk kemajuan birokrasi maupunkinerjapemerintahan di pusat maupun di daerah Provinsi Papua justru dengan diterbitkanobjek gugatan yang memberhentikan PENGGUGAT dari pekerjaan dan jabatannyamenyebabkan Pemerintah Provinsi Papua kehilangan aset Pegawai Negeri Sipilyang