Oleh karena ketika dilakukan penjualan Tanah SHMNo.551 dan SHM No.552 oleh ayah dan ibu / Tergugat IItanpa persetujuan/tanpa campur tangan dari sanganak/Tergugat II, maka harta yang tersisa (rumah danisinya) merupakan Legitime Portie dari sanganak/Tergugat II.

Oleh karena Penggugat menggugat Tergugat II untukmembayar ganti rugi dengan memohon penyitaanlegitime portie dari Tergugat II sedangkan Tergugat IItidak turut serta menjual Tanah SHM No.551 dan No.552,maka menjadi salahlah gugatan Penggugat untukmenggugat Tergugat II membayar ganti rugi atasperbuatan Almarhum Nasir Tappi dan Tergugat tersebut.4.

dengan para Pembeli (Pihak III)Jual beli tanah tersebut tanpa dilibatkan Pihak Tergugat IIKetika Natsir Tappi meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 832KUH Perdata, yang menjadi ahliwarisnya 2 (dua) orang yaitu:Tergugat Il anak kandung dari Almarhum) dan Tergugat (istri dariAlmarhum dan ibu kandung dari Tergugat II).Berdasarkan Pasal 914 KUH Perdata, hanya 1/3 (Sepertiga) dariharta Ssuami istri tersebut yang boleh dialinkan/dijual oleh NatsirTappi dan 2/3 (dua pertiga) merupakan Legitime Portie

Harta yang tersisa yang berupa Legitime Portie tidak dapatdisita dan dijual untuk memenuhi permohonan PenggugatKarena :b.

Bahwa obyek yang dijual oleh kedua orang tua Tergugat IItidak mengganggu Legitime Portie milik Tergugat IIOleh karena itu ganti rugi yang diminta oleh Penggugatkepada Tergugat II menjadi bertentangan dengan Hukum idest : Pasal 128 KUH Perdata juncto Pasal 914 KUH Perdata.Pada dalil Tergugat Il, Nomor 9.3 huruf C di atas, telahdiperlihatkan bahwa SHM No. 177/Wt.

> Tergugat sebagai anak kandung menuntut hak Mutlak( legitieme Portie) sayasesuai dengan undangundang yang berlaku.DALAM POKOK PERKARA;1.Bahwa tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsidianggap telah dimasukan dalam pokok perkara ini.

; Tergugat sebagai anak kandung menuntut hak Mutlak( legitieme Portie) Tergugatsesuai dengan UndangUndang yang berlaku;Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan Tergugatmenempati rumah dan sawah yang merupakan objek perkara aquo adalah dikarenakanTergugat telah mendapatkan izin dari saudara kandung Tergugat untuk merawat rumahtersebut Para Penggugat telah meninggalkan rumah tersebut kurang lebih 3 (tiga) tahunlamanya dan Para Penggugat hanya mementingkan hasil sawah tersebut

Saekun kepada Suyono adalahbertentangan dengan hukum, mengingat karena jumlah ahli warisada 7 (tujuh) orang, seharusnya pemberian yang melebihi 1/7atau melebihi legitime portie dari masingmasing ahli waris, adalahmerugikan ahli waris yang lain, sehingga harus dibatalkan; Bahwa selanjutnya Majelis hakim menganggap bahwa hargatanah pada saat diberikannya hibah tahun 1981, tidak jauhberbeda antara point 4.1 s/d. 4.8 dengan tanah point 4.9, hanyaberdasarkan kesaksian satu orang saja (Saksi Achmad Fathoni

Saekun;Bahwa seandainya benar dihibahkan, quod non maka hibahtersebut tidak sah karena merugikan ahli waris yang lain karenanilainya sangat jauh lebih besar melebihi legitime portie yangseharusnya diterima oleh Suyono (Sseharusnya hanya menerimakurang lebih Rp.170.000.000, (Seratus tujuh puluh juta rupiah),namun kenyataannya mendapatkan kurang lebihRp.1.130.000.000, (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah)apabila dinilai dengan uang;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat

Pengadilan Agama Watampone dandengan konmpetensi Pengadilan Agama Watampone tidak berartimenghilangkan hakhak Penggugat atas obyek sengketa baik hak Penggu11gat atas harta gonogini selaku isteri yang hidup terlama maupun hakPenggugat selaku ahli waris dari suaminya/pewaris;10.Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang telah mengambil alihpertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone pada halaman 12alinea ke4 adalah salah dan keliru menerapkan hukum oleh karenabertentangan dengan prinsip /egitieme portie

Dan Pasal 874BW telah menerangkan bahwa suatu wasiat atau testamenmemang sudah mengandung suatu syarat, yaitu bahwa isipernyataan testamen itu tidak boleh bertentangan denganundangundang, sehingga harus tidak bertentangan denganhukum hibah dan batasan lain yaitu pasalpasal tentangLegitimasi portie yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkanmenjadi hak para ahli waris dalam lencang dan tidak dapatdihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan;Bahwa pada saat terjadi peristiwa hukum pembuatan wasiatNomor

Bahwa istri atau suami dananakanak kandung adalah termasuk ahli waris golongan Pasal 852 KUH Perdata pewaris tidak boleh mengesampingkankedudukan ahli waris yang sah atau melanggar /egitimasi portie Bahwa dengan dibuat Akta Wasiat Nomor Nomor 58 tanggal 26Januari 1977 mengenai wasiat H. Basuki Bin H. Syaripmenyerahkan seluruh harta kekayaannya baik harta bergerakmaupun tidak bergerak kepada Ir. Apep Hidayat.

Dan AktaWasiat Nomor 20 November 1990, Telah melampaui ataumelewati batas aturan hukum hibah dan Jelas telah melanggarundangundang atau pembatas legitimasi Portie maka AktaWasiat Nomor Nomor 58 tanggal 26 Januari 1977 mengenaiwasiat H. Basuki Bin H. Syarip dan Akta Wasiat Nomor 20November 1990 menyerahkan seluruh harta kekayaannya balkharta bergerak maupun tidak bergerak kepada Ir.

Apa yang dinikmati suami atau isteri yangberikut menurut pasal ini harus dikurangkan dalam menghitung apa yang bolehHalaman 112 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Armdiperoleh suami atau isteri itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII BukuPertama;Menimbang, bahwa dalam Pasal 913 KUHPerdata yang dimaksuddengan legitime portie adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harusdiberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan Undangundangterhadap mana si yang meninggal

HibahWasiat yang tidak melanggar hak mutlak/hak legitime portie dari hibah/hibahwasiat yang melanggar hak mutlak/hak legitime portie.

Hak mutlak/hak legitimeportie harus dipenuhi dulu sebelum pewaris menghibah/hibah wasiatkan hartabendanya karena meskipun hibah/hibah wasiat pada prinsipnya adalahpemberian dari pewaris kepada ahli waris secara sukarela tetapi tetap adaHalaman 113 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Armbatasannya untuk Pewaris dalam memberikan hibah/hibah wasiat kepada ahliwaris;Menimbang, bahwa setelah terjadinya hibah/hibah wasiat yangmelanggar hak mutlak/legitime portie yang tidak bisa menerima

bahwa hakmutlak/legitime portie terlanggar oleh isi dari akta wasiat yang telah ditulis olehPewaris tersebut sehingga meminta pembatalan atau pengurangan agar hakmutlak/legitime portienya dapat terpenuhi;Menimbang, bahwa mencermati bukti surat bertanda T.LIDLII.IV.TTI8berupa surat wasiat yaitu bahwa Maramis Ticoalu Korah yang membagi hartapeninggalannya dalam hal ini obyek sengketa kepada Tergugat II yang diketahuiberdasarkan bukti surat merupakan isteri Kedua dari Maramis Ticoalu Korahkarena diketahui

Korah kepada Tergugat Il yang menyalahi legitime portie danberdasarkan Pasal 835 KUHPerdata bahwa tuntutan hukum itu menjadikedaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun terhitung dari terbukanyawarisan itu dan diketahui Maramis Ticoalu Korah meninggal pada tahun 2006sehingga tidak melampaui ketentuan Pasal 885 KUHPerdata dalam halPenggugat menuntut haknya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatassehingga beralasan hukum untuk petitum angka 4, angka 5, angka 7 dan angka8 dapatlah

No. 352 PK/Pdt/2007tidak menuntut pembatalan jual beli tersebut dengan pertimbangan: menurutLegitime Portie Tergugat punya hak mewaris % bagian dari peninggalantersebut sekalipun menurut perhitungan Penggugat tanah warisan yang dijualtersebut melebihi hak Penggugat akan tetapi Penggugat tidak menuntutpembatalannya serta tidak memasukkan sebagai obyek sengketa dalam perkaraini, dengan pertimbangan kemanusiaan tanahtanah tersebut sudah terlanjurdikuasai dan dibangun bangunan permanen oleh pihak ketiga

Bahwa sesuai dengan hukum waris, warisan orang tuaterbuka setelah kematian, sehingga dengan status TERGUGAT sebagai seorang janda, maka telah diperhitungkan jumlah bagianwarisan yang harus diterima oleh janda dan anakanak yang sah;42)Bahwa setiap benda tidak bergerak dengan atas nama Janda tidakdapat secara bebas dijual tanpa sepengetahuan dan/ataupersetujuan anak sah atau pihakpihak lain yang berkepentingan ;43)Bahwa karena TERGUGAT berstatus janda beranak dimana anakyang sah memiliki Legitime Portie

Pengertian hibah dan wasiat merupakan 2 (dua) pengertianyang berbeda; Hibah: Diberikan oleh seseorang yang masih hidup kepada oranglain/keluarganya yang tidak melebihi atau mengurangi bagian warisorang lain (Legitime Portie). Dalam Hibah maksimal tanah yangdihibahkan adalah % dari bagian yang diwariskan; Wasiat: Diberikan kepada seseorang yang telah meninggal duniakepada ahli warisnya;Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 545 PK/Pdt/20143).

Muchtar Guntar Sinaga sangat bertentangan dengan prinsipprinsip Pewarisan yang dianut dalam KUH Perdata karena : Harta warisan yang dikuasai merupakan bagianan yang tidakterpisahkan dengan asas Legietime Portie (Bagian Mutlak) darimasingmasing ahli waris Golongan Pertama yang dijaminHalaman 23 dari 26 hal Put Nomor 10/Pdt/2018/PT DKIundangundang vide Pasal 814 ayat (3) Jo 852 ayat 2 KUHPerdata ; Dan, tidak boleh dikurangi karena alasan apapun.

Muchtar GuntarSinaga tanpa persetujuan dari masingmasing Ahli Waris yangsemestinya mempunyai hak waris atas dasar bagianan mutlakHalaman 24 dari 26 hal Put Nomor 10/Pdt/2018/PT DKI(legitieme portie), jelasjelas merugikan hak ahli waris yang lain dikemudin hati ; 22+ 2 22222 n ene neeMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Juli 2017 Nomor492/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Hibah atas tanah Hak Milik Nomor 392 tersebut sebesar % bagiandari Hak Milik Nomor 392 tersebut telah melanggar hak mutlak bauianwaris dari anak (Legitime Portie) yaitu. Penggugat dalamrekonvensi/Tergugat dalam rekonvensi yaitu sebagai ahli waris tunggaldari penghibah, yaitu ayah Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalamkonvensi, Eddy Siwi alias Tan Ping Pin;5.

Nomor 280 PK/Pdt/2017hak legitime portie dari Pemohon PK/Tergugat sebagaimana yang diaturdalam Pasal 913 juncto 914 KUHPerdata;Bahwa, selaku anak tunggal dari Tan Ping Pin, dimana Tan Ping Pin yangmempunyai bagian sebesar % bagian setelah kematian ibunya, ketikaayah Pemohon PkK/Tergugat yaitu Tan Ping Pin meninggal, tentuPemohon PK/Tergugat merupakan satusatunya ahli waris tunggal,sehingga setiap peralihan hak atas bagian waris yang menjadi hakmutlak Pemohon PK/Tergugat, jelas jelas bertentangan

Pasal 61 PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional No. 37/1997);Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 75/Padt.G/2016/PN. kai.20.21.22.20,at.20.Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris yang sah tidak pernahmenyatakan secara tegas untuk menolak atau terhalang akibat hukumuntuk menerima Objek Sengketa sebagai warisan sehingga berhakmenerima sebagai Budel Warisan /egitimate portie;Bahwa pada tahun 2010 Lurah Rahandouna/TURUT TERGUGAT menolak menerbitkan Alas Hak untuk keseluruhan objek sengketa seluas+ 10.000

1365BW);Bahwa tindakan TERGUGAT telah menghalangi PARA PENGGUGATuntuk memperoleh warisan sebagai anak dan isteri yang hidup terlamayang telah ditetapkan sebagai Ahli Waris Almarhum La Samudasebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Nomor:0120/Pdt.P/2016/PA.Kdi merupakan perbuatan yang tanpa dasar danmelawan hukum (vide pasal 852 Jo. 1365 BW);Bahwa akibat tindakan Wa Ode Isana in casu Pewaris TERGUGAT yangsecara tanopa hak dan melawan hukum menguasai telah menghalangiPENGGUGAT Il dan Ill atas Legitieme Portie

LayJoen Tjauw yang secara melanggar /egitime portie telah dihibahkan denganAkta Hibah Nomor 208/1973 tanggal 15 September 1973 kepada Toha TjepSastra (Tjia Hok Nyan) dan Jack Samuel Setyadarma (Tjia Shoeng Fie),dimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juli 2011Nomor 390 PK/PDT/2010, amar angka III romawi poin 1 menetapkan bahwa"Sebidang tanah pekarangan seluas 2.478 m* berikut bangunan diatasnyaberupa rumah toko (ruko), yang terletak di Jalan Suroso RT 01, RW 01Kelurahan Solokpandan

LayJoen Tjauw yang secara melanggar /egitime portie telah dihibahkan denganAkta Hibah Nomor 208/1973 tanggal 15 September 1973 kepada Toha TjepSastra (Tjia Hok Nyan) dan Joek Samuel Setyadarma (Tjia Shoeng Fie),dimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juli 2011Nomor 390 PK/PDT/2010, amar Angka Ill Romawi poin 1 menetapkanbahwa "Sebidang tanah pekarangan seluas 2.478 (dua ribu empat ratustujuh puluh delapan) meter persegi berikut bangunan diatasnya beruparumah toko (ruko), yang

No. 1062 K/Pdt/201112oleh Tergugat sejak pewaris/ayah mereka masih hidup dan tidakmenyatakan bahwa tanah itu dihibahkan kepada cucunya/Penggugat;e bahwa oleh karena sawah tersebut hibahnya tidak jelas baik padaTergugat selaku anak, kepada Kepala Desa/Kepala Adat setempat, danmengurangi legitimatie portie ahli waris lainnya maka hibah tersebutbatal ;e bahwa menurut hukum waris adat berlaku prinsip bahwa harta warisandari orang tua yang diberikan secara hibah pada waktu pewaris masihhidup wajib diperhitungkan

HasanPenggugat juga mohon ditetapkan bagian masing masing ahliwaris (Legitime Portie);Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas,Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama JakartaSelatan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:PRIMER:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah ahli warisdari almarhum H.R. Suryo bin H.R. Hasan;3. Menyatakan harta peningalan berupa:1).

Oleh karena ketika dilakukan penjualan Tanah SHMNo.551 dan SHM No.552 oleh ayah dan ibu / Tergugat IItanpa persetujuan/tanpa campur tangan dari sanganak/Tergugat II, maka harta yang tersisa (rumah danisinya) merupakan Legitime Portie dari sanganak/Tergugat II.

Oleh karena Penggugat menggugat Tergugat II untukmembayar ganti rugi dengan memohon penyitaanlegitime portie dari Tergugat Il sedangkan Tergugat IItidak turut serta menjual Tanah SHM No.551 dan No.552,maka menjadi salahlah gugatan Penggugat untukmenggugat Tergugat II membayar ganti rugi atasperbuatan Almarhum Nasir Tappi dan Tergugat tersebut.4. Penggugat sebagai Subyek Gugatan, Kabur : Dalil tersebut dibuktikan sebagai berikut :Halaman 54 dari 183 Halaman Put No 367/PDT/2019/PT MKS4.1.A?

untuk sang anak yaitu Tergugat II.Oleh karena Tergugat II tidak turut serta dalam penjualan TanahSHM No. 551 dan No. 552, maka harta yang tersisa merupakanLegitime Portie untuk Tergugat II.Oleh karena Penggugat mengemukakan dalil bahwa sebagiantanahnya telah diterbitkan SHM No. 551 dan No. 552 yang telahdijual oleh Almarhum Natsir Tappi (pada masa hidupnya) danTergugat , maka harta yang tersisa merupakan Legitime Portiedari Tergugat II yang tidak pernah turut serta menjual kedua bidangtanah tersebut

Harta yang tersisa yang berupa Legitime Portie tidak dapatdisita dan dijual untuk memenuhi permohonan Penggugatkarena :b.

Bahwa obyek yang dijual oleh kedua orang tua Tergugat IItidak mengganggu Legitime Portie milik Tergugat IIOleh karena itu ganti rugi yang diminta oleh Penggugatkepada Tergugat II menjadi bertentangan dengan Hukum idest : Pasal 128 KUH Perdata juncto Pasal 914 KUH Perdata.Pada dalil Tergugat II, Nomor 9.3 huruf C di atas, telahdiperlinatkan bahwa SHM No. 177/Wt.

Suhardjo adalah ParaPenggugat dan Turut Tergugat I; maka Akta Wasiat No. 10 tanggal 21Januari 2009 aquo adalah tidak benar, cacat hukum dan sudahseharusnya dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya; karena :Halaman 5 Perkara Nomor 590/PDT/2021/PT SBYAkta Wasiat tersebut melanggar Legitime Portie sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 913 KUHPerdata Jo Pasal 881 alinea 2KUHPerdata yang berbuny!

i :Pasal 913 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :Bagian mutlak atau legitime portie adalah suatu bagian dari hartapeninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garislurus menurut undangundang, terhadap bagian mana si yangmeninggal tak diperbolehkan menetapkan sestau, baik selakupemberian antara yang masth hdup atau maupun selaku wasiat.Pasal 881 alinea 2 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yangdemikian, si yang mewariskan tak boleh

Bahwa selain melanggar kaidah Legitime Portie tersebut diatas;ternyata 2 (dua) obyek tanah dan bangunan yang dihibahkan yakni :a.

(Jawaban untuk Gugatan Penggugat Nomor 4)Bahwa adanya Akta Wasiat No. 10 tanggal 21 Januari 2009 melanggarLegitime Portie sesuai dengan ketentuan Pasal 913 KUHPerdata Jo.

dan Tergugat Il denganmengatasnamakan keluarga;Bahwa Tergugat adalah adik kandung dari Pewaris dan Tergugat II adalahkeponakan dari Pewaris, sehingga dalam golongan ahli waris secara hukumTergugat dan Tergugat II bukanlah sebagai ahli waris utama, sebab secara yuridismasih ada Penggugat yang bertindak selaku ahli waris utama dari Pewaris yangmemiliki legitime portie yang sah atas harta warisan Pewaris;Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II sebagaimanadimaksud dilakukan dengan

sangat jelas telah terkonstruksikan sebuahperbuatan yang didasari pada etikad tidak baik dalam perbuatan Tergugat Il, yangtujuannya adalah untuk menguasai harta warisan dari Pewaris secara sepihakdengan tanpa alas hak yang sah menurut hukum;Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT PLK23.24.25.26.27.28.Bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang menguasai objek waris secarasepihak dan tanpa dasar hukum yang sah telah merugikan hak Penggugat selakuahli waris sah Pewaris yang memiliki /egitime portie

. / lou Para Penggugat diikutsertakan / mewakili dari anakanaknyayakni para Penggugat seperti yang tertera dalam akta hibah, sehinggahibah yang demikian justru akan merugikan/melangar hakhaknyakami para Penggugat selaku ahli waris Legitineme Portie), yang olehhukum tidak diperbolehkan orang tua meminda tangankan hartakekayaan anak dibawah umur tanpa izin si anak dan Pengadilan;. Bahwa setelah terjadi hibah, kami para Penggugat beserta ibu kamipara Penggugat almarhumah S.

/lbu para Penggugat diikut sertakan/mewakili dari anakanaknya yakni para Penggugat seperti yang tertera dalam Akta Hibah,sehingga hibah yang demikian justru akan merugikan/melanggar hakhaknya kami para Penggugat selaku ahli waris (Legitieme Portie), yangoleh hukum tidak di perbolehkan orang tua memindahtangankan hartakekayaan anak di bawah umur tanpa ijin sianak dan Pengadilan,. Bahwa setelah terjadi hibah, kami para Penggugat beserta ibu kamipara Penggugat/Almarhumah S.

Jika diperhatikan gugatan a quo tidak jelas apakah Penggugat 2, 3, dan 4 bertindakuntuk diri sendiri atau sebagai anggota kaum, sedangkan dalam gugatan Penggugatmenyatakan objek perkara harta pusaka tinggi kaum, sehingga status Penggugat 2,3, dan 4 tidak jelas, tidak memenuhi asas legitima portie in yudicio atau eror inpersona;Jika Para Penggugat 2, 3, dan 4 bertindak untuk diri sendiri tidak berwenang sebagaiPenggugat karena tidak berstatus sebagai Mamak Kepala Waris, sikap menurut adatMinangkabau