Ditemukan 441 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-06-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 19/Pid.Sus/2013/PN.KPG Tanggal 21 Oktober 2013 — - JANTJE TAEK, SE., MM alias JANTJE
- JOHANIS BERE, A.Md alias JHONY
118 — 42
118 — 42
Menurut Ketua Majelis memang benar, seharusnya dianggarkanpada SKKPD terkait, kalau sudah dianggarkan tidak dapat di danai dariDIPA SKPD, tetapi kenyataannya tidak dianggarkan pada SKPPD terkaitdan dana yang ada pada SKPPD terkait tidak ada, kemudian diambilkandari dana sosial, menurut Ketua Majelis adalah juga sebagaipenyimpangan administrasi, namun harus diakui dalam keadaan tertentuBupati/Kepala Daerah bisa saja mengambil kebijaksanaan/Discretionuntuk mengatasi permintaan masyarakat, anggota masyarakat
Putus : 18-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm. Tanggal 18 September 2014 — ANANG KHAIRIAN NOOR
61 — 7
61 — 7
MADPenetapan Usulan adalah musyawarah untuk mengambil keputusanterhadap usulan yang di danai uleh PNPM mandiri perdesasaan,keputusan pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telahdibuat prioritas.Bahwa mekanisme penyaluran dana Jalur Reguler yaitu, dilakukan MAD(Musyawarah Antar Desa) Penetapan Usulan di Kecamatan denganmengundang wakil masyarakat (6 orang) yang sudah ditetapkan didalammusdes perencanaan untuk menghadiri MAD Penetapan Usulan yangsetelah itu diterbitkan SPC (Surat Penetapan
Register : 14-09-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
SRI HARYONO, SH
Terdakwa:
SUKMA ONI ISWARDANI bin MAKSUM
423 — 78
SRI HARYONO, SH
Terdakwa:
SUKMA ONI ISWARDANI bin MAKSUM
423 — 78
diminta untuk loyal kepadaPDAM Kudus, briefing saksi lakukan sebelum memberikan SK;Bahwa, Toni Yulantoro tidak mempunyai kapasitas untuk merekrut pegawai,yang mempunyai kapasitas adalah manajemen dan saksilah yang bertanggungjawab;Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak bersamasama membesarkankesebelasan Persiku Kudus sekitar tahun 2009, serta bersamasama menjadirelawan calon Bupati atau Wabup M.Tamsil dan Hartopo.Bahwa, tidak benar dalam pencalonan saksi sebagai Direktur PDAM KabupatenKudus di danai
Putus : 18-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm. Tanggal 18 September 2014 — AKHMAD SYAHRIPUDIN,S.Ag
93 — 35
93 — 35
MADPenetapan Usulan adalah musyawarah untuk mengambil keputusanterhadap usulan yang di danai uleh PNPM mandiri perdesasaan,keputusan pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telahdibuat prioritas.Bahwa mekanisme penyaluran dana Jalur Reguler yaitu, dilakukan MAD(Musyawarah Antar Desa) Penetapan Usulan di Kecamatan denganmengundang wakil masyarakat (6 orang) yang sudah ditetapkan didalammusdes perencanaan untuk menghadiri MAD Penetapan Usulan yangsetelah itu diterbitkan SPC (Surat Penetapan
Register : 15-08-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna Tanggal 19 Januari 2015 — 1.Isnadi Rasyid Bin ABD. Rasyid
2.Hernida Binti Zulkifli Zainon
3.Desi Eriani Binti Erwin
4.Syafwan Sumika Bin Ismail
5.Selamat BA Bin Samizan
6.Ir. Sumadi Bin Mohd Sabil
61 — 23
61 — 23
melakukan evaluasi danpemeriksaan terhadap pelaksanaan proses kegiatan serta pengelolaan keuangandi PK dan TPK, membuat laporan akhir penyelesaian kegiatan dan lainlainadapun sumber dana SPP dari APBN dan APBD coost shaaring, dan besarjumlah anggarannya dari T.A 2008 s/d 2012 adalah Rp.5.050.000.000, (limamilyar lima puluh juta rupiah);Bahwa kegiatannya berbasis swakelola yang merupakan suatu kegiatanBantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang pekerjaannya dikelola langsungoleh masyarakat dan kegiatannya di danai
Register : 02-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.BASUKI ARIF WIBOWO, SH
2.ARIEF ZEIN NOKTHAH, S.H.
3.TEGUH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
DESON ARBAIN Bin ARBAIN
139 — 13
1.BASUKI ARIF WIBOWO, SH
2.ARIEF ZEIN NOKTHAH, S.H.
3.TEGUH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
DESON ARBAIN Bin ARBAIN
139 — 13
Bahwa kegiatan Posyandu Desa Sumur pada Tahun 2015 tiap bulanmelakukan penimbangan, Pemberian makan tambahan kepada Balita yangdi danai dari Desa Sumur. Bahwa saksi mendapat honor mengikuti pelatinan menjahit, sebesarRp. 100.000,Kain 2 meter, dan kelengkapan alat menjahit 1 (satu) set /orang. Bahwa yang menjabat Selaku Kepala Desa Sumur pada Tahun 2015yaitu terdakwa DESON ARBAIN Bin ARBAIN.
Putus : 18-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm Tanggal 18 September 2014 — WIDIAWATI Binti JAMHARI
63 — 14
63 — 14
MADPenetapan Usulan adalah musyawarah untuk mengambil keputusanterhadap usulan yang di danai uleh PNPM mandiri perdesasaan,Halaman 94 dari 241 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.keputusan pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telahdibuat prioritas.
Register : 17-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Ronald Reagan Siagian
Terdakwa:
DARMA BIN ALM ISHAK
89 — 30
Ronald Reagan Siagian
Terdakwa:
DARMA BIN ALM ISHAK
89 — 30
SemenPadang, untuk kegiatan tersebut sudah di danai oleh pihak CSR PT.Semen Padang dan terhadap dana dari kegiatan tersebut di simpanoleh bendahara dan saksi tidak mengetahui apakah terhadap danatersebut ada dimasukan kembali kedalam rekening kas gampong atautidak.Bahwa, yang mengusulkan kegiatan Revitalisasi Sumur Bor sebesarRp.31.331.00, (tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu riburupiah) tersebut adalah perwakilan warga dari Dusun Lhok Me yaitusdr.
Register : 02-06-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 7 Nopember 2016 — MULYANTO, ST Bin SUMIDI
115 — 24
115 — 24
Kalteng yang di danai dari DAK(Dana Alokasi Khusus) bidang Energi Perdesaan tahun 2014 pada DinasPerindagkoptamben Kab. Sukamara yaitu;1. Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang perubahan ke 4 atasPerpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintahpasal 96 dan 97 mengenai kewajiban pengguna produk dalam negeriyang memiliki TKDN diatas 40 %;2.
Register : 02-06-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 7 Nopember 2016 — WAHYUDI A.Ma Bin YUSâÃÂÃÂAN, DK
107 — 18
107 — 18
Kalteng yang di danai dari DAK(Dana Alokasi Khusus) bidang Energi Pedesaan tahun 2014 pada DinasPerindagkoptamben Kab. Sukamara yaitu;1. Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang perubahan ke 4 atasPerpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintahpasal 96 dan 97 mengenai kewajiban pengguna produk dalam negeriyang memiliki TKDN diatas 40 %;2.
Register : 21-05-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 7 Oktober 2015 — DINDINBUDIMAN, SE
68 — 28
68 — 28
Komplek Sindang SariIl RT.01 RW 9ROMADONI Adapunr total dana hibah maupun rinciannya yang disalurkan kepadamasingmasing LSM tersebut adalah sebgai berikut : NO NAMA LSM Rp Jumlah1 LSMFORUM GINTA ANAK JALANAN Rp 150.000.000,2 LASKAR PEMUDA ISLAM Rp 75.000.000,3 LSM GERAKAN PEMUDA KREATIF Rp 180.000.000,4 LSMIKATAN PEDULI WANITA Rp 200.000.000,5 LSMALIANS PEMUDA PEMUDI ISLAM Rp 250.000.000,6 LSMPEMUDA PEMUDI ISLAM Rp 165..000.000,7 LSMFORUM PEMUDA PEMUDI ISLAM Ro 40.000.000,8 LSMALIANSI ISLAM CINTA DANAI
Register : 29-08-2016 — Putus : 13-01-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 41/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl Tanggal 13 Januari 2017 — TAHIRMAN Bin WAHIR
100 — 37
100 — 37
Menandatangani berkasberkas penarikan dan pencairan danai. Memeriksa dan menandatangani laporan bulananj. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB), buku kasumum, laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K), suratkesanggupan menyelesaikan pekerjaan (SFKAB), dan surat pernyataanpenyelesaian pelaksanaan kegiatan (SP3k)Halaman 70 dari 360 HalamanPutusan. Nomor: 41/Pid.Sus. TPK/2016/PN.BGLk.
Putus : 19-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm Tanggal 19 Januari 2015 — MAHLIANA.
162 — 384
162 — 384
MUJANAHserta dihadiri oleh PPIKdan staff Biro Kesra.Bahwa bantuan Sosial untuk kemasyarakatan ditujukan untuk organisasisosial berupa bantuan untuk sarana prasarana umum, rumah lbadah,dan untuk Lembaga atau Panitia yang terdaftar di Kesbangpolinmas.Bahwa yang tidak boleh di danai dari dana Bantuan Sosialkemasyarakatan :a. Milik Pribadib. Organisasi kemasyarakatan yang tidak terdaftar diKesbangpolinmas.c.
Putus : 19-04-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto Tanggal 19 April 2017 — - HERIYANTO PALILATI, S.KM.,M.Kes
86 — 16
86 — 16
dan pertanggung jawabannya, kemudian dana AksesSosial dan Jemkesta tahun 20122013, yang tidak sesuai denganperuntukannya antara lain dana Askes Sos Rp.35.701.840, (tiga puluh lima jutatujuh ratus satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sedangkan untuk JKNRp. 32.500.000, (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa uang sejumlah Rp.68.201.840, (enam puluh delapan juta dua ratus saturibu delapan ratus empat puluh rupiah) dianggap sebagai kerugian Negaraberdasarkan pada kegiatan yang di danai
Register : 02-12-2010 — Putus : 04-12-2011 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2010/PN.Jkt.Pst Tanggal 4 Desember 2011 — Ir.HANDOYO SISWANTO,MSc
253 — 509
253 — 509
atau Rp 179 Milyar supaya dipertahankan ;Bahwa saksi tidak mengetahui rapat di DPR yang menghasilkanrekomendasi revisi besaran anggaran SKRT dari Komisi IV tersebut ;Bahwa saksi merasa heran adanya rekomendasi Komisi IV DPRRItanggal 12 Pebruari 2007 kenapa ada lampiran anggaran sebagaimanayang disampaikan oleh Biro Umum karena wajarnya itu pasti harusnya dariKehutanan dahulu ada usulan dulu baru nanti dibahas di DPR untukpersetujuannya ;Bahwa atas rekomendasi Komisi V DPRRI realisasinya SKRT di danai
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG Tanggal 22 Oktober 2012 — -HERWIANTO MUCHTAR
-BENY, SE
198 — 303
198 — 303
Apabila program dankegiatan yang di danai dari DPIPD dialokasikan setelah Perda tentangAPBD Perubahan ditetapkan, maka Pemerintah Daerah melaporkandalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).f. Penyaluran Tahap dilakukan setelah Undangundang APBNPditetapkan dan daerah telah menyampaikan Surat PernyataanKesanggupan sebagaimana format terlampir.g. Penyaluran Tahap II dan III dilaksanakan setelah laporanpenyerapan penggunaan DPIPD Tahap sebelumnya disampaikandengan format sebagaimana terlampir.
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 40/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg Tanggal 22 Oktober 2012 — SUHAYA, S.SOS
117 — 37
117 — 37
Apabila program dan kegiatanyang di danai dari DPIPD dialokasikan setelah Perda tentang APBDPerubahan ditetapkan, maka Pemerintah Daerah melaporkan dalamLaporan Realisasi Anggaran (LRA).Penyaluran Tahap dilakukan setelah Undangundang APBNP ditetapkandan daerah telah menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupansebagaimana format terlampir..
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 30-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg Tanggal 22 Oktober 2012 — AGUS TATA HARIYANTO, S.Hut.
129 — 36
129 — 36
Apabila program dan kegiatanyang di danai dari DPIPD dialokasikan setelah Perda tentang APBDPerubahan ditetapkan, maka Pemerintah Daerah melaporkan dalamLaporan Realisasi Anggaran (LRA).f. Penyaluran Tahap dilakukan setelah Undangundang APBNP ditetapkandan daerah telah menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupansebagaimana format terlampir.294g.
Register : 08-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk Tanggal 27 Oktober 2020 — SUMADI Bin ATMO DIMEJO
338 — 365
338 — 365
Kegiatan yang di danai dari sumbersumber pendapatan dilaksanakan olehkasi kaur dan dipertanggungjawabkan kepada bupati melaui camatUntuk laporan SPJ dinas PMDDALDUK KB tidak mendapatkan laporankarena dari Laporan dikirim kepada bupati melalui camat sedangkan untukDinas PMDDALDUK KB mendapat tembusan laporan realisasi anggarandisetiap kegiatan;Halaman 556 dari 696 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PN YykBahwa dalam pelaksanaan bimbingan teknis sifat berjenjang ada pemerintahkecamatan dari kasi pemerintahan.camat
Register : 04-09-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 23-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PNTpg Tanggal 27 Januari 2016 — -ABDUL AZIS, S.Sos., M.Si Bin SLAMET (Alm) (TERDAKWA)
-SETYAWAN NUR CHALIQ, SH (JPU)
155 — 24
155 — 24
AHMAD KAHFIE sebagai Dewan Penasehate saksi sendiri (Kartini Mansur) sebagai Ketua Majlis Dzikir AlAzis MuslimahSedangkan yang menjadi kegiatan dalam majlis Dzikir AlAzis Kota Batamadalah melaksanakan kegiatan zikir dan tausiyah yang dilaksanakansetiap sebulan sekali dari Masjid ke Masjid yang berada di Kota Batam Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana sumber dana yangdigunakan dalam kegiatan Majlis Dzikir AlAzis Kota Batam namundalam setiap kegiatan Majelis Dzikir AlAzis Kota Batam di danai