Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untukmemblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasildari korupsi.e Pasal 71 ayat (1) UUNo. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang. e Bunyi pasal :e Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan PihakPelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui ataupatut diduga merupakan hasil tindak pidana dari :e a) Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK

,/dan atau protokelernya selakupejabat pembuat akta tanah (PPATK) Kota Makassar sebab atas Sertifikatobyek sengketa telah dihibahkan hanya kepada 6 orang dalam hal iniTergugat , Il, Ill, IV, V dan VI;6. Bahwa atas kejadian diketahuinya ada hibah atas tanah obyek sengketasaat itu pula baru diketahui bahwa terhadap hartaharta alm (yang saat initelan beralih nama ke atas nama masingmasing anak) seperti yangdijelaskan pada angka 1 di atas rupanya telah dibagi rata oleh almarhumWempy Lengkong;7.

Kecuali pemindahan hak melaluilelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yangdibuat oleh PPATK yang berwenang menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.14.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, tidak ada dasarhukum yang kuat bagi Pelawan untuk meminta kepada Majelis Hakimagar mengalihkan atau merubah Hak atas nama yang terdapat didalam SHM No. 00905 dan SHM No. 00021 dari atas nama Terlawan agar dialihkan atau dirubah menjadi atas nama Pelawan, karenamerupakan

., LLM dari PPATK guna menambah keyakinannyadalam memberikan Putusan;Bahwa dapatlah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan keterangan Ahli ISNUYUWANA DARMAWAN, S.H.

No. 165 PK/Pid.Sus/2014668secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa sangat jelas mengandungkekhilafan dan kekeliruan yang nyata;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana putusannya halaman 148menyatakan bahwa :Menimbang, bahwa...... dan jika benar Terdakwa tidak mengetahui sumber danatersebut, sudah sepatutnya Terdakwa melaporkan kepada pihak yang berwenangatau BANK atau PPATK agar uang tersebut diblokir dan tidak dimasukkan kerekening Terdakwa, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa

AMRULRIJAL JUNAID, karena transaksi yang dilakukan tanpa / tidak melibatkan saya,maka sepantassnya tanggung jawab terhadap kasus ini diarahkan kepadaTAMRIN DAHLAN S.Sos selaku bendahara DPRD oleh karena syarat sahnyasuatu pembayaran apabila kwitansi tersebut ditanda tangani oleh bendahara,PPATK dan harus mendapat persetujuan dari pejabat pengguna anggaran(sekretaris DPRD). Hal ini sudah sesuai dengan BAP saudara H.

bahwa, faktanya tidak terdapatpengembalian premi asuransi yang dilakukan Tergugat VI kepada Tertanggungyang sah, PT BPR Legian (in casu Tergugat );Bahwa penting Tergugat VI sampaikan bahwa seandainyapun terdapatpengembalian premi asuransi harus dilakukan Tergugat VI, maka dasar hukumyang harus menjadi acuan adalah lampiran Peraturan Ketua BapepamLK No.Per01/BL/2011 Bab IV angka 2 khususnya butir j, k, dan v yang pada intinyaregulator perasuransian dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK

Dengan kata lain dalam kontekspengembalian premi asuransi maka premi asuransi harus dikembalikan kepadapihak yang melakukan hubungan pembayaran dengan Tergugat VI, yaituTergugat ;Bahwa seandainyapun regulator perasuransian dan PPATK tidak menerapkanlarangan pengembalian premi asuransi kepada pihak ketiga, in casu Penggugat ,maka sudah menjadi logika yang umum bahwa Tergugat VI akan mengembalikankelebihnan pembayaran premi asuransi tersebut kepada pihak yang melakukanpembayaran, bukan kepada pihak

Bahkan lampiranPeraturan Ketua BapepamLK No.Per01/BL/2011 Bab IV angka 2 khususnya butir j, k, dan v tersebutmenguraikan bahwa regulator perasuransian dan PPATK melarangperusahaan asuransi (in casu Tergugat VI) untuk melakukan penyetorandanaterkait dengan manfaat asuransi (dalam perkara a quo,pengembalian premi asuransi) kepada pihak yang ketiga yang identitasatau datanya berbeda dengan data polis.

Mashab Amiribu AisahBahwa saksi mengenal Hi.Muhamad Sidik pada saat yang bersangkutanmengambil BPKB pada bulan September 2014;Bahwa ada beberapa pembeli/customer yang tidak langsung mengambil/membawa mobil setelah 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan pelunasan;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang datang pertama kali ke dealer untukmelakukan pembelian mobil fortune tersebut;Bahwa saksi tidak mengetahui ada laporan dari kantor untuk pembelian mobilke PPATK;Bahwa belum pernah ada pembelian mobil

ISNU YUANA DARMAWANBahwa benar ahli adalah pegawai pada PPATK Jakarta ;Bahwa Ahli menerangkan awalnya pihak penyidik melakukan komunikasi denganPPATK kemudian pihak penyidik ekspose perkara dengan pihak PPATK lalusetelah dilakukan ekpose penyidik berpendapat apakah dalam perkara ini dapatdihubungkan dengan Tindak Pidana Pencucian UangHal. 133 dari 186Bahwa Ahli menerangkan dan berpendapat jika dalam perkara tindak pidanakorupsi di Bakorluh Provinsi Maluku Utara dapat dihubungkan dan ada indikasidengan

TPPUBahwa Ahli mendapatkan data bahwa terdakwa dan Aisah ada membeli mobiltetapi mobil tersebut dalam suratsurat nya dipakai atas nama orang lainBahwa Ahli menerangkan jika metode yang dilakukan dalam hal pemeriksaan olehPPATK terhadap sebuah kasus adalah kasuistisBahwa Ahli menerangkan jika PPATK hanya menganalisis transaksi keuanganterhadap suatu kasus tindak pidana, PPATK tidak melakukan investigasi ataumelakukan penyelidikan untuk menemukan sebuah alat buktiBahwa ahli menerangkan jika pada pemeriksaan

Mashab Amiriobu AisahBahwa saksi mengenal Hi.Muhamad Sidik pada saat yang bersangkutanmengambil BPKB pada bulan September 2014;Bahwa ada beberapa pembeli/customer yang tidak langsung mengambil/membawa mobil setelah 2(dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan pelunasan;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang datang,pertama kali ke dealer untukmelakukan pembelian mobil fortune tersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui ada laporan dari kantor untuk pembelian mobilke PPATK; Bahwa belum pernah ada pembelian mobil

ISNU YUANA DARMAWANBahwa benar ahli adalah pegawai pada PPATK Jakarta ;Bahwa Ahli menerangkan awalnya pihak penyidik melakukan komunikasi denganPPATK kemudian pihak: penyidik ekspose perkara, dengan pihak PPATK lalusetelah dilakukan ekpose penyidik berpendapat apakah dalam perkara ini dapatdihubungkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang .Bahwa Ahli menerangkan dan berpendapat jika dalam perkara tindak pidanakorupsi di Bakorluh Provinsi Maluku Utara dapat dihubungkan dan ada indikasidengan TPPU Bahwa

Aisah ada membeli mobiltetapi mobil tersebut dalam suratsurat nya dipakai atas nama orang lainBahwa Ahli menerangkan jika metode yang dilakukan dalam hal pemeriksaan olehPPATK terhadap sebuah kasus adalah kasuistis :Bahwa Ahli menerangkan jika PPATK hanya menganalisis transaksi kKeuanganterhadap suatu kasus tindak pidana,.PPATK tidak melakukan investigasi ataumelakukan penyelidikan untuk menemukan sebuah alat buktiBahwa ahli menerangkan jika pada pemeriksaan di penyidik perkara bakorluhmasih dalam

Citrawati menjawabadalah hasil dari usaha pempek.Bahwa Bank Mandiri kalau melihat ada transaksi Keuangan yangmencurigakan biasanya akan melaporkan ke pihak PPATK (PusatPelaporan Analisis Transaksi Keuangan) dengan cara mengirimemail ke instansi tersebut.Bahwa Rekening sdri. Citrawati masih ada saldonya sekitarRp.33.784.906,Bahwa Rekening tabungan milik sdri.

,MH., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa benar ahli bekerja di PPATK.157e Bahwa fungsi dari PPATK yang berdasarkan Pasal 39 UndangUndangNomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang ( UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugasmencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.e Bahwa fungsi PPATK, berdasarkan Pasa 40 UndangUndang Nomor 8tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidanapencucian uang adalah sebagai berikut

:e Pencegahan dan Pemberantasan tindakpidana pencucian uang;e Pengolahan data dan Informasi yang diperoleh PPATK;e Pengawasan terhadap pihak pelapor; dane Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksikeuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalamPasal 2ayat (1).e Bahwa UndangUndang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwayang dimaksud dengan Tindak Pidana.e Bahwa

Pada saat tersebut nama Capim KPK mulai dilakukantracking rekam jejak dan rekening oleh pihak Kejaksaan, Kepolisian,PPATK, BPK dan ICW;. Pada tanggal 5 Agustus 2015 Sdr D menginformasikan kepada NinaNurlina) Pramono bahwa seseorang dari Pertamina Foundation telahmelaporkan Kasus Program Gerakan Menabung Pohon kepada PanselKPK dan pihak lainnya, bahwa apabila Nina Nurlina Pramono masihterpilin menjadi Capim KPK tahap berikut, seseorang telah menyiapkanBOM;m.

Hal ini disebutkan secara tegas pada angka 3 dan 4 SuratBareskrim yang menyatakan sebgai berikut:3. berdasarkan hasil penyidikan didapatkan fakta bahwatersangka WAHYUDIN AKBAR (Pemohon), dkk melakukantindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana pokokkorupsi dengan cara menempatkan, memindahkan, danmenerima transaksi keuangan dari rekeningrekening pihakterkait sebagaimana telah dilaporkan oleh PPATK denganSurat Kepala PPATK Nomor: SR/39/AT.02.01/l2016tanggal 21 Januari 2016 perihal Penyampaian

satu) bundel rekening koran PT Dias Makmur Sejahtera Money Changer periode Desember 2023;

berjangkakomoditi; atau16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.b. penyedia barang dan/atau jasa lain:. perusahaan properti/agen properti;Nh. pedagang kendaraan bermotor;oO. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;aN. pedagang barang seni dan antik; atau5. balai lelang.Bahwa sesuai dengan ketentuan Undangundang tindak pidanapencucian uang, bagi penyedia barang dan jasa seperti misalnyapedagang kenderaan bermotor, berkewajiban untuk memberitahukantentang pembelian mobil tersebut kepada PPATK

apabila terjadi pengiriman/transfer uang dalam jumlah besarPPATK belum dapat mengkategorikan transaksi tersebut perbuatantindak pidana pencucian uang, PPTAK dapat mengawasi transaksitersebut, jadi apabila menurut penyidik transaksi tersebut ada indikasipencucian uang maka PPTAK akan memberikan data tersebut kepadaPenyidik, jadi sifatnya PPTAK memberikan data terhadap transaksiyang mencurigakan itu ; Bahwa terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profilnyaBiasanya penyidik akan berkoordinasi dengan PPATK

untukmenyelidiki dan menganalisa apakah transaksi tersebut sesuai denganprofil darimana asalusul uang tersebut, dan penyelidikan yangdilakukan oleh Penyidik dengan PPTAK kemudian dapat ditentukanapakah transaksi tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencucianuang ; Bahwa dalam praktek dan mekanisme untuk menentukan apakah satutransaksi merupakan tindak pidana pencucian uang Penyidik memintainformasi ke PPATK kemudian PPATK akan memberikan analisisterkait dengan transaksi itu, dari analisis itu

untukmelaksanakan pengadaan / pelelangan kegiatan pengadaan jasa kebersihandi RSD Basemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2012.Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan jasa kebersihandi RSDBasemah Kota Pagar Alam Tahun anggaran 2012, dr.Eddy Kenedy,SpB.Fisa Bin H.Soekeri Wasip selaku Direktur dan penggguna anggaranRumah Sakit Umum Daerah Basemah kota Pagaralam kemudianmenerbitkan Surat keputusan Nomor : 800/071/ RSDB/ tahun 2012 tanggal18 Januari 2012, tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPATK

Antoni Riadi Bin Mahadi yang secara struktural menjabat KepalaBagian Tata Usaha ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPATK).Halaman32dari167Putusan No. 14/PidsusTPK/2014/PN.PlgBahwa setelah selesai kegiatan dilaksanakan harus ada panitia yangmenerima hasil pekerjaan, kemudian dr.Eddy Kenedy, SpB.Fisa BinH.Soekeri Wasip selaku Direktur dan Penggguna Anggaran Rumah SakitUmum Daerah Basemah Kota Pagar Alam menerbitkan Surat KeputusanNomor : 800/073/ RSDB Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012

Antoni Riadi Bin Mahadi yang secara struktural menjabat KepalaBagian Tata Usaha ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPATK).Bahwa setelah selesai kegiatan dilaksanakan harus ada panitia yangmenerima hasil pekerjaan, kemudian dr.Eddy Kenedy, SpB.Fisa BinH.Soekeri Wasip selaku Direktur dan Penggguna Anggaran Rumah SakitUmum Daerah Basemah Kota Pagar Alam menerbitkan Surat KeputusanHalaman49dari167Putusan No. 14/PidsusTPK/2014/PN.PlgNomor : 800/073/ RSDB Tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012

mengenai proyek pasar induk Nunukan tersebut saksilaporkan kepada terdakwa dan H.BATTO;Bahwa pada saat itu CV.AMALIA masuk sertifikasi dan klasifikasi untukmemenagkan proyek pasar induk Kabupaten Nunukan;Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat kuasa usaha saat mengerjakanproyek pasar induk Nunukan tersebut;Bahwa saksi tidak ikut mengurus surat kuasa usaha, kata terdakwa ia yangmengurusnya;Bahwa yang menghubungi kepada pihakpihak terkait adalah HLMAIL denganSdr.RUSLI;Bahwa yang saksi hubungi adalah PPATK

dengan RUSLI kalau tidak dengan terdakwa;Bahwa kalau saksi kelapangan yang saksi cari adalah sdr.RUSLI, tapi kalauada kesulitan saksi menghubungi terdakwa;Bahwa kalau saksi berhubungan dengan masalah konstruksi yaitu saksidengan terdakwa;Bahwa yang mewakili proyek pasar induk Nunukan tersebut adalahCV.AMALIA dan saksi sebagai Korlap ada ikut tanda tangan dokumen;Bahwa secara admistrasi proyek itu CV.AMALIA tapi yang mengerjakanPT.SATURIAH;Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan H.BATTO;Bahwa PPATK

., Ahli dari PPATK Bahwa benar AHLI menjelaskan riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaansebagai berikut:1)2)3)Pendidikan Keahlian antara lain yaitua) Pendidikan dan Pelatihan Pengembagan Ketrampilan Advokat,Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta Tahun 2000;b) Pendidikan dan Pealtihan Penegakan Hukum Kejahatan Kehutanan:Follow The Money, Lembaga Lingkungan dan Sumber Daya Alam(ELSDA), Riau, Tahun 2007;c) Pelatinan Investigasi Pencucian Uang dan Korupsi Dalam TindakPidana Kehutanan, United States Agency

Fund (WWF) TransparencyInternaitonal Indonesia (TIl), Pekanbaru tahun 2012;Tugas kedinasan Internasional antara lain yaitu :a) Workshop Managing Corruption in Law Enforcement Agencies,Malaysian AntiCorruption Academy, Malaysia, Tahun 2009;b) Delegasi Republik Indonesia pada Asia Pasific Group on MoneyLaundering (APG) 13th Annual Meeting, and Annual Forum onTechnical Assistance and Training (TA&T), Singapura, Tahun 2010;Riwayat Jabatan yaitu Des 2012sekarang Ketua Kelompok Advokasi,Direktorat Hukum,PPATK

JOKO Als YOKOAls JOKO KRISSATA;Halaman 74 dari 122 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst.Bahwa benar AHLI menjelaskan sudah beberapa kali memberikanketerangan sebagai Ahli dibidang tindak pidana Pencucian Uang dibeberapa Instansi, baik di Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak,Ditjen Bea dan Cukai, maupun di depan Sidang Pengadilan;Bahwa benar AHLI menjelaskan AHLI adalah Ketua Kelompok Advokasipada Direktorat Hukum PPATK, adapun tugas saya antara lainmemberikan bantuan hukum baik di dalam

maupun di luar pengadilan,termasuk memberikan keterangan ahli di bidang pencegahan danpemberantasan tindak pidana pencucian uang, baik pada tahap penyidikanmaupun di persidangan Pengadilan;Bahwa benar AHLI menjelaskan berdasarkan Pasal 39 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugasmencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

MUHAMMAD NOVIAN, SH, MH, yang dibacakan dipersidanganmenerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli menerangkan Yang menjadi dasar bagi saksi untukmemberikan keterangan dalam penyidikan ini adalah SuratPenunjukan dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiHalaman 82 dari 211 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2018/PN SmrKeuangan (PPATK) Nomor: R/282/HK.03.04/IX/2018 tanggal 21September 2018;Bahwa ahli menerangkan Dapat ahli jelaskan tugas serta tanggungjawab AHLI di PPATK antara lain: memberikan bantuan

hukum baikuntuk kebutuhan internal maupun eksternal, termasuk memberikanketerangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uangguna kepentingan pemeriksaan baik ditingkat Penyidikan maupunpemeriksaan di sidang Pengadilan;Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 39 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyaitugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang

Nomor 8Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:a. pencegahan dan pemberantasan. tindak pidanapencucian uang;b. pengelolaan data dan informasi yang diperolen PPATK;Cc. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dand. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasiTransaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidanapencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).Bahwa ahli menjelaskan terhadap mekanisme

., LLM (PPATK) Berita AcaraPemeriksaan dibawah sumpah didepan persidangan dibacakan memberikanpendapat sebagai berikut :Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan atauturunan dari tindak pidana asal.

/PN.Jkt.Pstsaksi AGUS GUNAWAN, saksi SURAYA, ST, keterangan Ahli PPATK ,ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LLM dan keterangan terdakwadihubungkan dengan petunjuk yang diperoleh serta barang bukti yangdiperlinatkan dipersidangan, diperoleh fakta fakta sebagai berikut :Bahwa awal bulan September 2015 UCHENNA (DPO) berkenalan dengansaksi Dra. ALVIN PRANOTO, MMS, M.Si melalui media jejaring sosialfacebook, dimana UCHENNA mengaku bernama DR.

PRESANTO danISNAN FERDIAN Bahwa perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka IMAMSAPTADI dan FILIPUS ERWIN pada tanggal 29 Agustus 2019 sudahdilimpahkan ke Penuntut Umum (tahap I) dan Penuntut Umum tidakmemberi petunjuk untuk dilengkapi (P19) akan tetapi pada tanggal13 September 2019, Tim Penyidik melakukan Pemanggilan saksi atasnama Muhamad Yusuf sebagaimana Surat Panggilan No.SP218/M.1.5/Fd.1/09/2019 dan dalam pemeriksaan tersebut saksi FirstoYan Presanto mengatakan sudah memiliki data dari PPATK

PT.DKB periode tahun 2012 s/d tahun 2017 dari jam09.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB, dan di akhir pemeriksan saksimenandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebanyak 2 (dua)rangkap yang tiap lembarnya saksi paraf dan halaman terakhirditandatangani.Bahwa di dalam pemeriksaan, saksi ditanyai mengenai rekeningapa saja yang saksi miliki, lalu Ssaksi jawab saat ini yang aktifhanya punya satu, dia jawab oleh Firsto Yan Presanto, terserahpak yusuf, mau Sampaikan berapa yang jelas saksi sudah punyadatanya dari PPATK

., MH dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Reskrimum PoldaSumsel dan semua keterangan Ahli dalam BAP tersebut adalah benar; Bahwa Ahli menjabat sebagai ketua kelompok advokasi pada DirekturHukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) RepublikIndonesia dan Ahli bertanggung jawab memberikan bantuan hukum baikuntuk kebutuhan internal maupun eksternal PPATK, termasuk memberikaketerangan Ahli knususnya di bidang

(fotokopi sesuai dengan asli);Foto Pengaduan PPATK mengenai PHKsepihak yang terjadi di PT. BIl Tbk, diterima olehWakil Ketua PPATK Agus Santoso.. (fotokopisesuai dengan asili);Email dari Slamet Widodo kepada JamsonFrans Gultom pada waktu masih sebagaianggota PK Nikeuba SBSI PT BIIl Tok mintabantuan kepada Jamson Frans Gultom (ketuaumum) mengenai permasalahan pinjamankoperasi karyawan BII..