Ditemukan 516 data
76 — 37
Herosusanto, SH.Dalam Amar Putusan Menyatakan Termohon PKPU PT. SRI REJEKI MEBELINDO, Beralamat Di Ajalan TUNDOROSO RT06 RW04 Desa TUNDOROSO, Kecematan Kejayan Kabupaten Pasuruan, Dinyatakan Pailit Dengan Segala Akibat Hukumnya.; E. No. 03/PKPU/2014/PN.Niaga Sby Tanggal 18 Juni 2014. Diputus Oleh Majelis :1.DR. S. Ainor Rafiek,.SH.MH. 2. Suhartoyo,SH.MH. 3. Herosusanto,SH.MeralatAmar Putusan Yang Menyatakan Termohon PKPU PT.
70 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subekti, SH.dalam bukunya: Kumpulan Karangan Hak Perikatan, Arbitrage danPeradilan, Penerbit Alumni Bandung. Tahun 1980. halaman 121.ditegaskan juga bahwa sepanjang mengenai tanah ... yang kini berlakuadalah azas perlindungan pembeli beritikad baik;Karena sudah jelas dan terbukti bahwa:Bahwa saat Bapak Atang Ruswita (= Suami danAyah Penggugat) membeli tanah Hak GunaBangunan No. 464/Kel. Braga, Surat Ukur Tol.541995 No. 3170/1995, luas 79 Mz?
49 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atang Ranoemihardja, SH.dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Hukum Agraria diIndonesia, penerbit Tarsito Bandung, tahun 1982, padahalaman 27 aline 3 telah menyatakan bahwa:Syaratsyarat konversi tanah Indonesia: 1. Harus dapatmenunjukan satu tanda bukti hak yang ada seperti: ..., girik, ...
95 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subekti, SH.dalam buku: Hukum Perjanjian, Penerbit PT.
58 — 46
Subekti, SH.Dalam Pasal 606a Rv ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidakdapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktumpenghukuman membayar sejumlah uang.18.Bahwa demikian pula dengan tuntutan agar putusan dapat dijalankanterlebin dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet maupunPeninjauan Kembali (uit voorbaar bij voorraad) yang anehnya diuraikan olehPenggugat dalam posita perbaikan gugatan poin 31 namun tidak ada dalampetitum gugatan juga harus ditolak dan dikesampingkan
1.HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H.
2.PRASETYO PURBO, S.H.
Terdakwa:
DEV DEVEGA LATUPEIRISSA Alias DEV DEVEGA CERYJOY HUWE Alias VEGA
36 — 6
Barda NawawiArief,SH.Dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana bahwatujuan pemidanaan adalah bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok,yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individupelaku tindak pidana, dengan demikian maka Hakim dalam memutus suatuperkara pidana haruslah mempertimbangkan tujuan pemidaan tersebut secarakomprehensif demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini,tujuan pemidanaan
80 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
massamenimpakan atau membalikan mobil Kijang Innova tersebut ketubuh kedua korban sebelum mobil tersebut terbakar ;e Saksi menerangkan bahwa keterangan yang ada di bawah fotoadalah karangan Polisi dan saksi tidak pernah menerangkanketerangan seperti keterangan yang ada dalam setiap photo ataugambar yang ada dalam berkas yang ditunjukkan pada saksitermasuk berkas BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi ;Acara konfrontir di persidangan antara saksi Jamaluddin Ginting denganPenyidik Rudianto Manurung, SH.Dalam
96 — 76
;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P02 dan buktiP.Int20 sebagaimana diuraikan di atas tersebut dapat disimpulkan tidaklahbenar dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Bambang Widjanarko, SH.dalam mendapatkan Sertifikat HM No. 3113 adalah didapat karenamenggunakan surat palsu dan menyerobot tanah milik CV. TJAHJA SARI(Penggugat) ;Menimbang, bahwa sebaliknya Para Penggugat Intervensi dalam buktiP.Int16 (Sertifikat HM No. 3113/Kel.
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudikno Mertokusumo, SH.Dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia : Halaman 111penerbit Libery Yogyakarta 1997 menyatakan Bahwa dalam acaraperdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalah kebenaranformil berlainan dengan acara pidana, dimana Hakim mencarikebenaran materiil. Meskipun dalam Hukum Perdata Indonesia JudexHal. 65 dari 84 hal. Put.
105 — 31
Budi Santoso, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Pati danselaku Ketua Panitia Anggaran.Bahwa Panitia Anggaran Eksekutif dan Tim Anggaran DPRD Kabupaten Patiselanjutnya melakukan pembahasan RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran2003 pada tanggal 7,8,10 dan 11 Pebruari 2003 yang dihadiri oleh saksi DrsKotot Kusmanto,Ir Slamet Prawiro, Dwi Sapardiyono, Edi Suwanto (dariEksekutif) sedangkan dari DPRD semua Panitia Anggaran hadir dan rapatdipimpin oleh Ketua Tim Anggaran DPRD yaitu saksi Wiwik Budi Santoso, SH.Dalam
Santoso, SH selaku Ketua DPRD Kabupaten Pati danselaku Ketua Panitia Anggaran.Bahwa Panitia Anggaran Eksekutif dan Tim Anggaran DPRD Kabupaten Patiselanjutnya melakukan pembahasan RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran1112003 pada tanggal 7,8,10 dan 11 Pebruari 2003 yang dihadiri oleh saksi DrsKotot Kusmanto,Ir Slamet Prawiro, Dwi Sapardiyono, Edi Suwanto (dariEksekutif) sedangkan dari DPRD semua Panitia Anggaran hadir dan rapatdipimpin oleh Ketua Tim Anggaran DPRD yaitu saksi Wiwik Budi Santoso, SH.Dalam
53 — 9
Yahya Harahap, SH.Dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan PenerapanKUHP halaman 277 sampai dengan 279 yang intinya sistempembuktian dibagi menjadi 4 sebagai berikut :1. Convictionin Time.Yang diartikan bahwa pembuktian ditentukan olehpenilaian/keyakinan Hakim sematamata tanpa didukungoleh alat bukti.2.
I Gusti Made Ense Ismana Juara, SE
Tergugat:
1.Kadek Era Dwiyanti Ningsih, SS
2.PT Bank Pembangunan Daerah Bali BPD Bali Kantor Cabang Klungkung
3.PT Balai Lelang Bali
58 — 38
terkaitdengan penyelesaian permasalahan hukum mengenai gugatanperceraian, laporan polisi, masalah hutang piutang dan pembagian hartabersama yang diperoleh/timbul selama perkawinan yang terjadi antaraPenggugat dengan Tergugat , dimana penyelesaian permasalahan yangHalaman 22 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.G/2019/PN Dpsterjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah dituangkan dalam AktaPerdamaian Nomor 56, Tertanggal 28 Nopember 2017 yang dibuatdihadapan Notaris/PPAT Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH.Dalam
Terbanding/Penggugat : LAM TING SING PHILIP
Terbanding/Tergugat II : SUSAN WIDJAJA, SH. Notaris / PPAT
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN / AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
94 — 53
SUBEKTI, SH.dalam bukunya berjudul Hukum Pembuktian Terbitan PT. Pradnya ParamitaJakarta, Cetakan ke 10, halaman 25 ;7.
108 — 63
Yahya Harahap, SH.Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang, Gugatan,Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan Hal 64menerangkan:"...tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitumbersifat umum petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifikmenyebut apa yang diminta penggugat.
382 — 347
Wirjono Prodjodikoro, SH.dalam bukunya yang berjudul AzasAzas Hukum Perjanjian,terbitan Mandar Maju, Bandung, tahun 2011;berupa print out Putusan Nomor 599/Pdt.G/2016/PN Mdn;berupa fotocopy Buku tulisan Purwahid Patrik, yangberjudul: DasarDasar Hukum Perikatan (Perikatan YangLahir Dari Perjanjian dan Dari UndangUndang), terbitan CV.Mandar Maju, Bandung, Cetakan I, tahun 1994;berupa fotocopy Buku tulisan J.
44 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abdul Kadir Mohammad, SH.Dalam pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan Negeri,jawab menjawab antara kedua belah pihak merupakan hal yangamat penting. Namun demikian ape yang dikemukakan olehTergugat (termasuk yang dikemukakan dalam Eksepsi)merupakan hal yang lebih penting lagi, karena Tergugatmerupakan sasaran Penggugat. Karma itu dalam jawabmenjawab, jawaban Tergugatlah yang mendapat tempatpertama;Hal. 75 dari 105 hal. Put.
123 — 24
Henny Hendrawati,SH.dalam jawabannya pada pokoknya, mendalilkan bahwa sejak tahun 1997tanah sengketa telah dijual kepada Tergugat II. Suhendra berdasarkanakta jual beli Nomor : 28/19/02/Bdg/JB/1997 tanggal 27 Januari 1997dihadapan Notaris/PPAT Masri Husen,SH. Selanjutnya oleh Tergugat lI.Suhendra diagunkan kepada Tergugat III. PT. Bank Fama Internationaldihadapan Turut Tergugat Il. Notaris/PPAT Henny Hendrawati,SH., olehkarena Tergugat Il. Suhendra wanprestasi Tergugat III. PT.
68 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam bukunya HukumAcara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Jogyakarta,hal.210 dan Ateng Afandi, SH. dan Wahyu Afandi, SH.dalam bukunya Tentang Melaksanakan Putusan HakimPerdata, Penerbit Alumni Bandung 1983, hal 54 56mengatakan bahwa pihak ketiga yang bukan pihak dalamsuatu sengketa perdata dapat mengajukan perlawananterhadap putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumpasti apabila putusan tersebut ternyata merugikan hakdari pihak ketiga tersebut berdasarkan Pasal 378 s/d 384Rv (Reglementop de Burgerlijke
SAHARUDIN ILYAS, S.H
Tergugat:
1.JAMALUDIN ABAS
2.NURSIAH
3.BUPATI MUKOMUKO Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
85 — 85
Simanjuntak SH.Dalam bukunya Djambatan, cetakan ke3, halaman 353 dan 354, yangmenyatakan Unsurunsur perbuatan melawan hokum adalah :a. Perbuatan itu harus melawan hukum;b. Perbutan harus menimbulkan kerugian;c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;d. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (Sebab akibat);2. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan itu harus melawanhukum adalah suatu perbuatan melawan hukum apabila berlawanandengana.
Assri Susantina, SH.,MH
Terdakwa:
Haris Kusdi Bastari, S, Si
398 — 394
Moeljatno, SH.dalam bukunya AzazAzaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuhmenyebutkan bahwa Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harusada:1. Kemampuan untuk membedabedakan antara perbuatan yangbaik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;2.