Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-11-2015 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0541/Pdt.G/2015/PA.Mrs Tanggal 23 Agustus 2016 — perdata
- pemohon
- termohon
23 — 11
23 — 11
dalam perkara ini sebagaimana maksudPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan telah dilaksanakan, namun mediasi tersebut tidak berhasil,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonanPemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belum mendapat izindari atasannya sehingga Pemohon membuat surat pernyataan bersediamenanggung segala resiko, sebagai syarat bagi sorang Pegawai Negen Sipilyang
Register : 14-01-2020 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 4-K/PM.I-03/AL/I/2020 Tanggal 12 Februari 2020 — Oditur:
Yafriza Gutubela, S.H
Terdakwa:
Yalis Irfan Wijaya
86 — 25
Yafriza Gutubela, S.H
Terdakwa:
Yalis Irfan Wijaya
86 — 25
Bahwa menurutinformasi Terdakwa dan Sadr.Fadli sudah sering di mengambilbarang milikHal 17 dari 65 hal Putusan No.04K/PM.103/AL/I/2020orang lain wilayah sekitaran Kota Tanjungpinang,Provinsi Kepulauan Riau.Bahwa dalam mengambil barang milik orang laintersebut Terdakwa selalu bersama denganseorang temannya yang merupakan warga sipilyang bernama Sdr.
Register : 22-09-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 K/TUN/2015 Tanggal 19 Nopember 2015 — MANAR RAMADHAN, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT;
123 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Zahara, dkk;Bahwa, selain Tergugat telah salah dalam mengutip amar putusanputusantersebut di atas dan lagi putusanputusan tersebut tidak mengikat kepadaPara Penggugat, Tergugat dalam suratnya yang menjadi objek sengketapada angka 2 telah mengemukakan antara lain bahwa Tergugat mempunyaiwewenang yang mutlak untuk melakukan penertiban rumah negara, hakuntuk menghuni rumah negara telah berakhir pada saat pegawai negeri sipilyang bersangkutan berhenti/pensiun/mutasi/dan/atau meninggal duniaseperti tercantum
Register : 13-12-2016 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA PALOPO Nomor 691/Pdt.G/2016/PA.Plp Tanggal 27 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 27
49 — 27
Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif dengan pangkat golongan terakhir adalah IV;Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka kepada Majelis HakimPengadilan Agama Palopo yang mengadili perkara Perdata Nomor691/Pdt.G/2016/PA Plp. ini dimohon untuk memutuskan perkara ini dengan amarsebagai berikut:1. Menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskanpermohonan cerai talak Pemohon sepanjang mengenai perceraian;2.
Register : 17-01-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PA MOROTAI Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.MORTB Tanggal 8 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 24
72 — 24
Wamitna), Majelis Hakim berpendapatbahwa Taspen bersifat tabungan yang dipotong dari gaji Pegawai Negeri Sipilyang apabila pensiun hidup atau meninggal dunia akan dikembalikan kepadapenabung/peserta Taspen serta tanggungannya sebagai suami/isteri danmenjadi harta bersama atau menjadi harta peninggalan, mengacu padaMimbar Hukum No.33 tahun 1997 yang didiskusikan pada Pelatihan TehnisYustisial Mahkamah Agung Hakim Tinggi Agama seluruh Indonesia pada tahun1995 yang diambil alin menjadi pendapat Majelis
Register : 05-03-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 3
22 — 3
Tergugatrekonvensi menyatakan akan menafkahi anakanak sesuai dengankemampuanya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu. dikemukakan bahwaberdasarkan Pasal 41 huruf (b) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ,seorang bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan danpendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannyatidak dapat melaksanakan kewajiabannya tersebut, Pengadilan dapatmenentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 17-11-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 3064/Pdt.G/2021/PA.Lpk Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
135 — 97
135 — 97
terang dan nyata pekerjaanPemohonyaitu Pegawai Negeri Sipil /PNS (bukti P3).5,Bahwa oleh karena senyatanya berdasarkan pada dokumentasi suratsurat Pemohon sebagaimana tersebut diatas terlihat jelas bahwapekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dan secara jelasPemohon memiliki Nomor Induk Pegawal (NIP)196308282006041009 dimana berdasarkan NIP Pemohon tersebutdapat diketahui bahwa Pemohon berstatus sebagai PNS sejak bulanApril 2006.6.Bahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 06-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 K/TUN/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YOGYAKARTA VS RINI PURWANINGSIH, DKK;
169 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
169 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Penggugat Kurang Pihak;a.Bahwa perlu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ketahui,mengenai pengembalian berkas nota usul tenaga honorer K2Penggugat adalah merupakan salah satu ruang lingkup dalam prosespengangkatan tenaga honorer K2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentangHalaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor 211 K/TUN/2017perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi
Register : 05-02-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Mdn Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
SUBAGIO
Tergugat:
1.Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
2.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
Turut Tergugat:
PT. Indako Trading Coy
81 — 19
SUBAGIO
Tergugat:
1.Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara
2.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
Turut Tergugat:
PT. Indako Trading Coy
81 — 19
IIdiperintahkan untuk mengevaluasi sistem penentuan Kepala DinasKetenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara yang ada selama ini jugabukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Medan untukmemeriksa dan mengadilinya, melainkan merupakan kewenanganmutlak badan peradilan dan atau lembaga lain yang diatur secaratersendiri dalam ketentuan hukum dan peraturan perundangundanganyang berlaku ;Bahwa sebaliknya jika maksud gugatan adalah agar Tergugat Ilmemberikan tindakan kepada Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 08-08-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SIDOARJO Nomor 299/Pid.B/2012/Pn.Sda Tanggal 8 Agustus 2012 — AGUS SUPRIYANTO
45 — 8
45 — 8
Akibat katakata yang diucapkanterdakwa sambil menunjuk kearah saksi DJONI ASTONO, SH, saksi DYANSUKMA SEKARINA, SH, dan saksi TOTOT HARGIANTO, ST, MM yang saat ituberada dihadapan khalayak ramai yaitu para peserta unjuk rasa yang jumlahnyasekira 50 (lima puluh) an orang tersebut maka saksi DJONI ASTONO, SH, saksiDYAN SUKMA SEKARINA, SH, dan saksi TOTOT HARGIANTO, ST, MMmenjadi merasa malu dan terserang kehormatannya selaku Pegawai Negeri Sipilyang saat itu sedang menjalankan tugas dan jabatannya
Putus : 07-08-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 406/Pid.B/2015/PN.Blb Tanggal 7 Agustus 2015 — Nurcahya Binti Samsuar.
44 — 8
44 — 8
Memerintahkan barang bukti berupa :1(satu) lembar photo copy akta perkawinan No. 35/A/1992 atas nama HendryCandra, SH dengan Ratna Sugiarti yang dibuat oleh kepala kantor catatan sipilyang sudah disyahkan oleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) lembar photo copy KTP atas nama Hendry Candra, SH yang sudahdisyahkan oleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Ratna Sugiarti yang sudah disyahkanoleh Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.1 (satu) Exsemplar photo copy
Putus : 24-02-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 K/PID.SUS/2014 Tanggal 24 Februari 2014 — Lamser Lumbangaol
67 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ;LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Lamser Lumbangaol, selaku Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuksementara waktu, yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UnitPelaksana Teknis (UPT)
Register : 14-03-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 28 Juni 2016 — FIRMANSYAH CHOMSANI, S.Sos ; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
80 — 39
80 — 39
Dalam pasal tersebut, huruf .b)merupakan pengaturan yang didasarkan pada jenis tindak pidananya, sedangkanpada huruf .d) merupakan pengaturan yang didasarkan pada vonis pidana yangdijatunkan, yang menjadi persoalan adalah jika hanya berpedoman pada huruf'b) saja, yaitu melakukan Tindak Pidana Umum maka Pegawai Negeri Sipilyang melakukan pelanggaran lalulintas saja dapat dijatuhi hukumanPemberhentian Tidak Dengan Hormat, jadi jika menyangkut Tindak PidanaUmum, maka huruf .b) harus selalu dihubungkan
Register : 24-01-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PA TAKALAR Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Tkl Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 20
20 — 20
Sebagaimana perubahan tersebut menjadiPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANPEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZINPERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPILyang Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut :a.
Putus : 18-01-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/2010 Tanggal 18 Januari 2011 — BUPATI TAPANULI UTARA ; Ir. MUTIARA D. HUTASOIT
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 1980Tentang Peraturan DisiplinHalaman 19 dari 43 Halaman Putusan Nomor : 401 K/TUN/201020Pegawai Negeri Sipil (vide.Pasal 6 ayat 4 huruf b= danPasal 9 ayat (1) dan ayat (2 )Bahwa konsiderans Surat Keputusan Tergugat aquo, dalam Memutuskan, Menetapkan, PertamaMemberhentikan Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) darijabatan sebagai tersebut dalam lajur 5 (lima) danmengangkatnya kedalam jabatan sebagai tersebut
Register : 16-09-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 64/Pid.B/2014/PN Kfm. Tanggal 26 Januari 2015 — - LODOFIKUS MARSELUS AFOAN, S.Sos alias SELUS sebagai Terdakwa
109 — 61
109 — 61
AFAENPAH,AGUSTINUS HALE, HENDRIKUS MAKUN dan MIKHAEL NAIF (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah) mengakibatkan rasa takut terhadapdiri para Pegawai Negeri Sipil yang akan dilantik dan diambil sumpahnya dalamkegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon Il, Illdan IV di Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga para Pegawai Negeri Sipilberupaya menyelamatkan diri dengan jalan lari meninggalkan tempattersebut.Bahwa selain menimbulkan rasa takut pada para Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 11-11-2014 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 435/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST. Tanggal 11 Nopember 2014 — Drs. HR.MOENZIER HOESIEN >< KEMENTRIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,Cs
180 — 146
180 — 146
Kimia DalamNo.12A, Kelurahan Peganggasaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang berhak menghunibangunan/ rumah instansi pemerintah hanyalah Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif.4. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Gugatan halaman 2 angka 2 yangmenyatakan bahwa PENGGUGAT seolaholah memperoleh rumah yangterletak di JI.
Register : 16-04-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 115/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 7 Agustus 2019 — Penggugat:
AROTOTONA MENDROFA, S.Pd
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
66 — 33
AROTOTONA MENDROFA, S.Pd
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
66 — 33
5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara ;UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintah ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;Keputusan Bersama, Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi DanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Putus : 08-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/TUN/201 Tanggal 8 Mei 2015 — EDI PRIYANTO, S.Pd.,MM, vs BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),
61 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaimana dinyatakan dalam suratnyatanggal 4 Januari 2012;Kedua : Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantumdalam Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 berupa PemberhentianDengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatunkan kepada EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd.,lahir tanggal 12 Januari 1974, NIP. 19740112 1999121001, Penata Muda Tk. , Golongan Ruang Ill/b,Halaman 2 dari 49 halaman.
Register : 29-05-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 66/G/2017/PTUN-Mdn Tanggal 4 Oktober 2017 — PENGGUGAT : Drs. H. SYAMSUL BAHRI VS TERGUGAT : GUBERNUR SUMATERA UTARA
46 — 25
46 — 25
juga diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintahdiantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil yang didalamnya juga memuat tentang sanksiPemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa penerapan dari masingmasing PeraturanPemerintah tersebut tergantung dan harus disesuaikan dengan tingkatkesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang