sama sekali tidak benar dan tidak sinkron.Bahwa tidak ada fakta dan alat bukti dipersidangan yang menyatakan bahwapenyiaran yang dilakukan Radio Wong Ndeso milik terdakwa telah membantumasyarkat korban meletusnya gunung Merapi (yang terjadi pada akhir tahun2010) , sehingga terhindar dari bahaya letusan.Karena sebelum gunung Merapi meletus pada bulan Oktober2010, alat berupa satu unit Exciter yang dipakai terdakwamelakukan operasional penyiaran secara ilegal telah disita lebihdahulu oleh Penyidik PPNS

Penyidik adalah pejabat kepolisian Provinsi Nanggroe AcehDarussalam atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yangdiangkat dan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan yangberhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam.11. Wilayatul Hisbah adalah badan yang bertugas mengawasipelaksanaan Syariat Islam.

Bankum, HAMdan BINA PPNS, pada Bagian Hukum Setda. KotaSamarinda;5 Asran Yunisran, S.E., S.H., Staf Bagian Hukum Setda.Kota Samarinda;6 Andi Muhammad Asdal, S.H., Staf Bagian HukumSetda. Kota Samarinda;7 Zulkifli, S.H., Staf Bagian Hukum Setda.

ENDANG dipercaya untuk menjagagudang milik Terdakwa sampai gudang tersebut disegel oleh PPNS KLHK;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwamemberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksitersebut.5.

,M.S, atas persetujuan Terdakwa keterangandi BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli menerangkan bahwa dasar saya memberikan keterangan sebagaiAhli adalah surat Kepala Balai PPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa TenggaraNomor : S. 38/BPPHLHK.2/SWI/PPNS/9/2018 tanggal 10 September 2018perihal Permohonan Keterangan Ahli.

uji lad pada sampel tanah terkontaminasi diKolom C (Titik 2a) yang memiliki kKandungan logam berat tinggi, yakni: Cu =15.932 mg/l, Pb = 2.226 mg/l, Zn = 1.572, dan Ni = 14.269, berdasar PP101/2014 tentang Total Konsentrasi untuk Penetapan Pengelolaan TanahTerkontaminasi.Halaman 50 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2019/PNCkr Bahwa Ahli menerangkan Kerugian secara ekonomi tidak signifikan, karenajumlah dumping limbah B3 di lokasi terbuka dinfokan ke ahli tidak banyak.Menurut penjelasan PPNS

Berdasar info PPNS, aktivitas PT.Lamgabe sudah berlangsung setidaknya 7 bulan, maka dumping limbah B3 ditempat terbuka tersebut dipastikan sudah mengeluarkan air lindi akibatterkontak air hujan (Secara langsung maupun melalui runoff) sehinggamemcemari lingkungan sekitar.

Bp. : 13/BPPHLHK/SW1I/1/2018/PPNS tanggal 25September 2018 An. Terdakwa PT. LAMBAGE MULIA PERKASA;2. 1 (Satu) budel Sertifikat hasil uji Nomor : 79/P3KLL/07/2018 tanggal 3 Juli2018, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian Puslitbang Kualitas danLaboratorium Lingkungan (P3KL2) alamat kawasan Puspiptek Gd.210 jalanRaya Puspiptek, Tangerang Selatan 15310 Banten;3. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka PT. LAMBAGE MULIAPERKASA yang diwakili oleh sdr.

Musnah-05/WBC.02/BD.04/PPNS/2016 tanggal 11Oktober 2016 dan terdapat sisa penyisihan atas 1 karung bawah merah.

lembar certificate of philipines registry. 1 (satu) lembar certificate of ownership 1 ( satu ) unit kapal ikan Fbca FJ-RR FOUR BROTHER. 2 (dua) unit ketinting beserta mesin. 14 (empat belas) unit alat penangkap ikan handline. 1 (satu) unit alat komunikasi radio star VHF merk cobra 19 ultra III 2 (dua) unit alat navigasi GPS merk Furuno GP-32 dan compas. 5 (lima) ekor ikan tuna 200 kg Telah dilelang Dengan risalah lelang Nomor : 03/PPNS-Sta

Saksi, dan Terdakwa Fotofoto barang bukti tersebut, yang telahdiperiksa dibenarkan oleh saksisaksi, dan terdakwa sehingga dapatdipergunakan untuk memperkuat pembuktian;Menimbang bahwa, Ikan sebagai barang bukti hasil tindak pidanaperikanan Illegal Fishing di Perairan indonesia, dan untuk pengamanan supayaikan tidak rusak karena Ikan akan cepat membusuk harus secepatnya disimpandi Cold Storage, dan biaya persewaan penyimpanan ikan sebagai barang buktitentu sangat memberatkan keuangan dari Penyidik PPNS

S.St.Pi. selaku petugas lelang dan PPNS dari PangkalanPSDKP Tahuna di kantor Pangkalan PSDKP Tahuna. Dengan risalah lelangNomor : 03/PPNSSta.6/PW.513/X1/2019. Hasil lelang sejumlah RP.3.800.000,(Tiga Juta delapan ratus ribu Rupiah). Hasil lelang tersebut telah disetorkankepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kepulauan Sangihe di Tahuna untukmenguatkan pembuktian adanya tindakan Pidana Illegal Fishing oleh Terdakwadi Perairan Indoneisan.

YUSRANI kemudian tim operasimelakukan pengamanan terhadap 3 (tiga) unit truck beserta muatankayu. oOlahan tersebut untuk diserahkan kepada PPNS BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan KehutananWilayah Kalimantan di Samarinda guna proses pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa sdr. YUSRANI adalah sopir yang melakukan pengangkutan kayuolahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Trg.Bahwa adapun sdr. YUSRANI Bin H.

YUSRANI kemudian tim operasiHalaman 7 dari 25 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN Trg.melakukan pengamanan terhadap 3 (tiga) unit truck beserta muatankayu olahan tersebut untuk diserahkan kepada PPNS Balai Pengamanandan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan WilayahKalimantan di Samarinda guna proses pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa adapun sdr. YUSRANI adalah sopir yang melakukanpengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangansahnya hasil hutan;Bahwa adapun sdr.

lainnya juga diamankan dan dibawa kekantor Polairud untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama MUH.IMAM BOTJE, SPI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa latar belakang pendidikan tekhnis ahli adalah Pada tahun 2007didepok jawa barat mengikuti kegiatan diklat dasar pengawasan yangdiadakan oleh kementrian klautan dan perikanan, dan pada tahun 2007mengikuti kegiatan diklat PPNS

di pusdik Reskrim Mega mendung jawabarat yang di adakan oleh Kementrian Kelautan dan perikanan;Bahwa Jabatan Ahli pada Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan ProvinsiSulawesi Tenggara adalah PPNS ( penyidik pegawai negeri Sipil );Bahwa ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perikanan adalahsemua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan danpemamfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai daripraproduksi, produksi, pengolaan sampai dengan pemasaran, yangdilaksanakan dalam suatu sistem bisnis

KNF 7858 tidak mempunyai dokumen yang sah untukmenangkap ikan di wilayah Indonesia;Bahwa, dokumen yang diperlukan untukkapal penangkap ikan adalah Suratijin Penangkapan ikan (SIPI); Surat Laik Operasi (SLO) dan SuratPersetujuan Berlayar (SPB).Keterangan Ahli, Recky Pangemanan:Pendapatnya di bawah sumpah di hadapan PPNS karena alasan yangcukup dan setelah melalui pemanggilan yang sah menurut hukum namun tidakdapat hadir, maka keterangan tersebut di bacakan di persidangan yang padapokoknya menerangkan

KNF 7858berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna;Keterangan Terdakwa Nguyen Van Chap:Keterangannya di hadapan PPNS karena melarikan diri sehingga tidakdapat hadir, maka keterangan tersebut di bacakan di persidangan yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 11 dari 24Putusan Nomor 1/ Pid. SusPRK/ 2017/ PN. Tpg.Bahwa, Terdakwa adalah Nguyen Van Chap, Nahkoda KM. KNF 7858berkewarganegaraan Vietnam;Bahwa, KM.

., Saksi dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluargadengan terdakwa GOH THIAM ANN DESMOND ; Bahwa saksi selaku Penyidik PPNS dilingkungan Bea danCukai Ngurah Rai juga menjabat sebagai Kasubsi Penyidikanbertugas untuk melakukan penindakan dan penyidikan terhadaporang dan barang yang masuk ke kawasan pabean ; Bahwa penegahan dan/atau pemeriksaan terhadap terdakwadilakukan oleh anggota saksi pada hari Jumat tanggal 30September

diduga mengandung narkotika jenisMDMA (Ekstacy) dengan berat 1,08 gram brutto atau 0,78gram netto (Kode C);Jadi berat selurun barang yang diduga Narkotika jenismethampethamine/sabu (Kode A) dan tablet berwarnahijaumerah muda diduga mengandung narkotika jenis ekstacy (KodeB) serta tablet berwarna hijaukuning diduga mengandungnarkotika jenis ekstacy (Kode C) adalah 3,56 gram brutto atau2,47 gram netto;Bahwa setelah dilakukan penindakan oleh anggota saksikemudian diserahkan kepada saksi selaku Penyidik PPNS

jabatan saya sekarang iniadalah sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Ipada Kantor tersebut dimana tugas tangggung jawab saya adalahmelakukan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai, sepertimelakukan pelayanan impor, pelayanan ekspor, dan pelayanan cukai; Bahwa pendidikan formal AHLI antara lain program Diploma. llKeuangan Spesialis Bea dan Cukai Sekolah Tinggi Akuntansi Negaralulusan tahun 1996, sedangkan pendidikan kedinasan saya antara lain,Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS

Berdasarkan Laporan Kejadian Nomor : LK.01/K.6/BKWII/KUM.1.0/01/2021tanggal 25 Februari 2021 yang diuraikan dalam perihal PermohonanBantuan Ahli Nomor : S.13/BPPHLHKS/SW.2/PPNS/01/2021 tanggal 28Januari 2021,dalam penyelidikan dugaan tindak pidana Kehutanan dengansengaja mengangkut,menguasai,atau memiliki hasil hutan kayu yang tidakdilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan/ataudengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan sesuai denganketentuan peraturan perundang

Berdasarkan Laporan Kejadian Nomor : LK.01/K.6/BKWII/KUM.1.0/01/2021tanggal 25 Februari 2021 yang diuraikan dalam perihal PermohonanBantuan Ahli Nomor : S.13/BPPHLHKS/SW.2/PPNS/01/2021 tanggal 28Januari 2021,dalam penyelidikan dugaan tindak pidana Kehutanan dengansengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidakdilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan/ataudengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan sesuai denganketentuan peraturan perundang

Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 4 s/d 6 Februari2021 berdasarkan Surat Permintaan dari Balai PPHLHK wilayah SumateraNomor : S.13/BPPLHK/SW.2/PPNS/01/2012 tanggal 28 Januari 2021 danSurat Tugas dari Kepala Balai BPHP Nomor : ST.26/BPHPII/P3HP/1/2021 tanggal 4 Februari 2021;Bahwa kayu gergajian yang diangkut oleh Para Terdakwa sangat identikdengan tunggul kayu dan kayu gergajian yang ditemukan di dalamKawasan Hutan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil sehingga patutdiduga bahwa kayu gergajian

memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalamBAP dan turut menanda tanganinya;e Bahwa Ahli dimintai keterangan selaku ahli sesuai dengan keahlhianyang ahli miliki, sehubungan dengan terjadinya tindak pidanapenyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidiPemerintah;e Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah SD lulus tahun 1983, SMPLulus tahun 1985, SMA lulus tahun 1988, Sarjana Sains (MIPA) lulustahun 1995, Magister Tekhnik lulus tahun 2011 dan ahli mengikutipendidikan PPNS

pada bulan Oktober tahun 2005 di PUSDIK ReskrimMega Mendung;e Bahwa Ahli diangkat sebagai Pegawai Negeri sipil pada tanggal O01maret 1999 dan bekerja di BPH Migas mulai 01 Juni 2005.Bahwa Saat ini ahli memegang jabatan sebagai Kepala seksi PengaturanKetersediaan BBM Direktorat BBM BPH Migas dan tupoksi ahli adalahmelakukan pengawasan dan pengaturan penyediaan danpendistribusian BBM bersubsidi dan non subsidi keseluruh wilayah NKRIdan sekaligus sebagai PPNS Minyak dan gas bumi yang melakukan tugaspenyidikan

LUVENIA diperintahkan menuju dermaga Pelabuhan PerikananPantai Sorong dan selanjutnya diserahkan kepada PPNS perikanan diSatwas SDKP Sorong;e Bahwa, yang bertanggung jawab di atas kapal adalah HERMANMAMING selaku Nakhoda KM. LUVENIA;e Bahwa, barang bukti yang saksi dan tim temukan adalah 1 (satu)unit kapal KM.

LUVENIA menuju Pelabuhan PerikananPantai Sorong dan selanjutnya diserahkan kepada PPNS perikanan diSatuan Pengawasan SDKP Sorong;e Bahwa, berdasarkan dokumen kapal yang diperiksa, yangbertanggung jawab diatas kapal adalah Saudara HERMAN MAMINGsebagai nakhoda KM.

telahmenjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : VICKY UTAMA NIRIYANTO ;Tempat lahir : Air Kuning/Jembrana ;Umur/tanggal lahir : 32 tahun/28 Februari 1985 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Banjar Tengah, Desa Air Kuning, KecamatanNegara, Kabupaten Jembrana Bali ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Pedagang ;Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2017, berdasarkan suratperintah penangkapan tanggal 3 Agustus 2017, Nomor : SP.Kap03/WBC.12/KPP.MP.0202/PPNS

Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 4 Agustus 2017,Nomor : SPP05/WBC.12/KPP.MP.0202/PPNS/2017, sejak tanggal 4Agustus 2017 s/d tanggal 23 Agustus 2017 ;2. Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, berdasarkan surat perpanjanganpenahanan tanggal 22 Agustus 2017, Nomor : B1360/P.1.15/Fd.1/08/2017,sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d tanggal 2 Oktober 2017 ;3.

Hukum dan Ham RI Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C PW.07.03tahun 1997 Jo SK Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual No.H.KP.10.10.25 tanggal 14 April 2003 Tentang PengangkatanPenyidika Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang HKI.Bahwa perbuatan terdakwa yang kedapatan yakni memperbayak ataumengedarkan Produk Cakram Optic isi karya rekam lagu atau music(untuk kepentingan komersial dengan tanpa hak)/ VCD/DVD bajakansebanyak 79 keping maka telah melanggar undang undang Hak Ciptan dandapat

- 400 (empat ratus) karung @ 10 kg bawang merah yang terdiri dari 400 karung bawang merah, telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Nomor BA.Musnah-07/WBC.02/BD.04/PPNS/2016 tanggal 24 Nopember 2016.

- 1 (satu) buah kompas basah berwarna hijau.

- 1 (satu) buah bendera Malaysia.

- 3 (tiga) buah buku pelaut/seaman's book dengan nomor: B057129 a.n Ramli Hasibuan, nomor : D063110 a.n Kamal dan nomor: D033576 a.n Yudi Arman Sirait.

pusat dan/atau daerah yang sesuaidengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/ataumelaksanakan usaha pelindungan hutan yang oleh kuasaundangundang diberikan wewenang kepolisian khususdi bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alamhayati dan ekosistemnya yang berada dalam satukesatuan komando.Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yangkarena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatutugas dan tanggung jawab tertentu.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnyadisingkat PPNS

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA16Bagian KetigaPenyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang PengadilanParagraf 1Penyidikan dan PenuntutanPasal 29Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagaipenyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.Pasal 30PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29berwenang:a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporanatau keterangan berkenaan dengan tindak pidanaperusakan hutan;b. melakukan pemeriksaan

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA17i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksasebagai tersangka atau saksi;j. membuat dan menandatangani berita acara dansuratsurat lain yang menyangkut penyidikanperkara perusakan hutan; dank. memotret dan/atau merekam melalui alat potretdan/atau alat perekam terhadap orang, barang,sarana pengangkut, atau apa saja yang dapatdijadikan bukti tindak pidana yang menyangkuthutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.Pasal 31Wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS sebagaimanadimaksud

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 18 Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dYang dimaksud dengan terintegrasi adalah sisteminformasi pemberantasan perusakan hutan dapat diaksessecara bersama oleh lembagalembaga penegak hukumterkait dengan basis data yang terhubung satu sama lain.Huruf eCukup jelas.Huruf fYang dimaksud dengan antarlembaga penegak hukumantara lain adalah Kepolisian Republik Indonesia,Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi PemberantasanKorupsi, PPNS, dan Polisi Kehutanan.Huruf gCukup jelas.Huruf

;Bahwa berdasarkan rekap pendistribusian Pehacain injeksiPT.Phapros dalam jumlah besar yang didistribusikan ke ApotekCakra, Banjarharjo, Bimomartani, Ngemplak, Sleman dari bulanJanuari 2016 s/d Juli 2016 ternyata ada pendistribusian sebanyak4.509 dus @ 20 ampul;Bahwa dari hasil pengawasan tersebut di atas langsung Saksi danTim melaporkan kepada PPNS Balai Besar POM Yogyakarta untuksegera ditindaklanjuti;Bahwa pehacain injeksi PT.Phapros tersebut bisa berada diPT.Cobra Dental awalnya ada permintaan

Tugaspokok Saksi adalah melakukan pengawasan obat dan makanan;Bahwa pada tanggal 14 September 2016 petugas dan PenyidikPegawai Negeri Sipil Balai Besar POM di Yogyakarta yangdidampingi dari Kejaksaan Tinggi DIY dan Korwas PPNS Polda DIYmendatangi Gudang PT.Cobra Dental Indonesia di Jl.Magelang KmHalaman 6 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Yyk56 No.33 Sinduadi, Mlati, Sleman dalam rangka penyitaan terhadapbarang bukti berupa: Sediaan farmasi produk Zeyco Tanpa Izin Edardan Obat keras (Pehacain

penyidikdan dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjutBahwabenar saksi menanyakan kepada terdakwa apakah dalam melakukan jualbeli memiliki iin namun terdakwa meniawab tidak memiliki ijin ;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;Menimbang, bahwa untuk membukikan dakwaannya, Penuntut Umummengajukan ahli dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan yang bemamaSdr Ahmad Gajali Bin H Syamsuri (Alm) jabatan PPNS

Hakim memerntahkan kepadaPenuntut Umum untuk membacakan pendapat ahli yang bernama Sdr Ahmad GaialiBin H Syamsur (Alm) dibacakan berdasarkan berita acara pemeriksaan tertanggal31 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 9 dan 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN PiliBahwa benar ahli telah diperksa di depan penyidik dan membenarkan semuaketerangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatanginya ;Bahwa Ahli bekera di Dinas Perdagangan Propinsi Kalsel dengan jabatansebagai PPNS

Melihat keadaantersebut, penyidik PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan langsungmelakukan tindakan pengambilan sampel dibeberapa titik disekitar RawaKalimati Sungai Citarum dan areal industri PT Indo Bharat Rayon.

sangat dangkal, bahkan sebagian besar sudah menjadi arealpersawahan;Saksi pernah melaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup padatanggal 7 Maret 2011, dua minggu kemudian ada verifikasi lapanganyang hasilnya berupa temuan adanya saluran limbah air illegal ke RawaKalimati;Sebenarnya kasus ini sudah lama Saksi laporkan ke KementerianLingkungan Hidup, tetapi lama tidak ditindaklanjuti, sehingga Saksilaporkan ke Ombudsman, dan setelah dilaporkan ke Ombudsman,barulah Kementerian Lingkungan Hidup menunjuk PPNS

Eddy Soentjahjo, MT,mengatakan, ia sebanyak tiga kali mendampingi PPNS dari KementerianLingkungan Hidup mengambil sampel ke areal PT Indo Bharat Rayon danKalimati, yaitu pada tahun 2011, 2013 dan terakhir 2015, dimana terhadapsampel yang diambil pada tahun 2015 telah dilakukan analisa laboratoriumoleh ALS Laboratory Group tanggal 23 November 2015 yang ditandatanganioleh Laboratory Manager Foong Wei Chern, yang hasilnya menunjukkan bahwasampel tersebut merupakan fly ash/bottom ash yang mengandung

perjanjian kerjasama tersebut telah berlangsung sejaktahun 2005, atau sejak adanya Power Plant di PT Indo Bharat Rayon, yangada terlampir di dalam berkas perkara, dan sebagaimana diperlihatkan dipersidangan oleh Saksi Tati (karyawan PT Nuryeni) adalah PerjanjianKerjasama Pengelolaan Limbah B3 antara PT Indo Bharat Rayon dengan PTNuryeni, Nomor 26/IBREFF/PWK/PP/VII/15, tanggal 20 Juli 2015, yangberarti perjanjian kerjasama tersebut baru dibuat setelah dilakukanpengambilan sampel yang terakhir oleh PPNS

Hanya ada 1 (satu) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) berukuran 5 x10 meter, yang jaraknya + 300 meter dari Power Plant dan Silo;Dalam sidang lapangan tersebut, Zaenal Abidin dan Neneng Kurniasih,selaku PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang mengambilsampel dari Rawa Kalimati pada tahun 2012, 2013 dan tahun 2015,menerangkan bahwa pada waktu itu ditemukan lobang berbentuk pipa paralondi tembok ke arah Kalimati (Gambar 2), lubang pipa mana pada waktusidang lapangan masih terlihat dari kKejauhan