danBarang Hasil Penindakan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, makaKepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sumatera Utaramenunjuk Ahli untuk menjadi Ahli dalam perkara tersebut dengan dibekalioleh Surat Tugas;Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang Kepabeanan dan adapunlatihan Kedinasan yang menunjang keahlian Ahli dibidang Kepabeananadalah sebagai berikut :Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN TjbDiklat Teknis Subtantif Dasar ll Kepabeanan dan Cukai Khusus $1;Diklat Penyidik PPNS

adanyapelanggaran di bidang kepabeanan Sarana Pengangkut berikut barangdiatasnya dapat melanjutkan perjalanannya menuju pelabuhan tujuannya;Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN TjbBahwa proses lebih lanjut yang akan dilakukan Dirjen Bea dan Cukaiterhadap sarana pengangkut/kapal, muatan dan awak kapak yang telahditegah tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai adalah saranapengangkut/kapal, muatan dan awak kapal tersebut adalah setelah sampaidi Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada PPNS

Dirjen Beadan Cukai untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, jika berdasarkan hasilpenyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidanadi bidang kepabeanan maka PPNS Dirjen Bea dan Cukai melakukanpenyelidikan tersebut;Bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor: KEP58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai, Patroli Bea danCukai berwenang melakukan Patroli Laut meliputi seluruh wilayah perairanIndonesia, laut wilayah/ zona tambahan, zona ekonomi eksklusif

Kepolisiankarena Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaandari Undangundang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasianbelum ada karena alasan mengenai Peraturan Pemerintah initelah diatur dalam Pasal 143 UndangUndang No. 6 Tahun2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan PeraturanPelaksanaan UndangUndang No. 9 Tahun 1992 dinyatakanmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belumdiganti dengan yang baru berdasarkan UndangUndang ini.Bahwa Penyidik dalam perkara Tindak Pidana Keimigrasianadalah PPNS

(Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Keimigrasianyang ditunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 105 UndangUndang RI No. 6 Tahun 2011 tentang KeimigrasianPPNSKeimigrasian diberi wewenang sebagai Penyidik TindakPidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai denganketentuan UndangUndang ini Pengertian PPNSadalah (Pasal 1 ayat (8) UndangUndang RI No.6 tahun 2011tetang Keimigrasian) Penyidik Pegawai Negeri SipilKeimigrasian yang selanjutnya disebut PPNS adalahPejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh UndangUndang

yang baru dan sampaisaat ini Peraturan Pelaksanaan yang baru tersebut belumdiundangkan, sehingga jika kita berpedoman pada PP yanglama siasia saja karena di dalamnya tidak diatur mengenaiPenyidikan dan Tindak Pidananya.Dengan demikian, berdasarkan halhal yang terurai di atastelah jelas bahwa syaratsyarat Formil dalam perkara inisama sekali Tidak Terpenuhi dan menurut faktafakta yangterjadiBahwa Para Terdakwa/Para Pembanding dari semula/dari awal penyidikanTIDAK PERNAH SAMA SEKALIdiperiksa oleh PPNS

ENDANG dipercaya untuk menjagagudang milik Terdakwa sampai gudang tersebut disegel oleh PPNS KLHK;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwamemberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksitersebut.5.

,M.S, atas persetujuan Terdakwa keterangandi BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli menerangkan bahwa dasar saya memberikan keterangan sebagaiAhli adalah surat Kepala Balai PPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa TenggaraNomor : S. 38/BPPHLHK.2/SWI/PPNS/9/2018 tanggal 10 September 2018perihal Permohonan Keterangan Ahli.

uji lad pada sampel tanah terkontaminasi diKolom C (Titik 2a) yang memiliki kKandungan logam berat tinggi, yakni: Cu =15.932 mg/l, Pb = 2.226 mg/l, Zn = 1.572, dan Ni = 14.269, berdasar PP101/2014 tentang Total Konsentrasi untuk Penetapan Pengelolaan TanahTerkontaminasi.Halaman 50 dari 61 Halaman, Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2019/PNCkr Bahwa Ahli menerangkan Kerugian secara ekonomi tidak signifikan, karenajumlah dumping limbah B3 di lokasi terbuka dinfokan ke ahli tidak banyak.Menurut penjelasan PPNS

Berdasar info PPNS, aktivitas PT.Lamgabe sudah berlangsung setidaknya 7 bulan, maka dumping limbah B3 ditempat terbuka tersebut dipastikan sudah mengeluarkan air lindi akibatterkontak air hujan (Secara langsung maupun melalui runoff) sehinggamemcemari lingkungan sekitar.

Bp. : 13/BPPHLHK/SW1I/1/2018/PPNS tanggal 25September 2018 An. Terdakwa PT. LAMBAGE MULIA PERKASA;2. 1 (Satu) budel Sertifikat hasil uji Nomor : 79/P3KLL/07/2018 tanggal 3 Juli2018, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian Puslitbang Kualitas danLaboratorium Lingkungan (P3KL2) alamat kawasan Puspiptek Gd.210 jalanRaya Puspiptek, Tangerang Selatan 15310 Banten;3. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka PT. LAMBAGE MULIAPERKASA yang diwakili oleh sdr.

Binti KLAUDIUS RINTUH (Alm) yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut ;Bahwa saksi bekerja diBalai Besar POM Banjarmasin dengan jabatan KasiPenyelidikan PPNS Balai Besar POM Banjarmasin dengan Jabatan sebagaistaf pemeriksaan dan penyelidikan Badan POM RI di Banjaramasin ;Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi menjelaskan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahObat,Bahan Obat, Obat tradisional dan kosmetik ;Bahwa saksi menjelaskan obat adalah suatu

sama sekali tidak benar dan tidak sinkron.Bahwa tidak ada fakta dan alat bukti dipersidangan yang menyatakan bahwapenyiaran yang dilakukan Radio Wong Ndeso milik terdakwa telah membantumasyarkat korban meletusnya gunung Merapi (yang terjadi pada akhir tahun2010) , sehingga terhindar dari bahaya letusan.Karena sebelum gunung Merapi meletus pada bulan Oktober2010, alat berupa satu unit Exciter yang dipakai terdakwamelakukan operasional penyiaran secara ilegal telah disita lebihdahulu oleh Penyidik PPNS

Penyidik adalah pejabat kepolisian Provinsi Nanggroe AcehDarussalam atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yangdiangkat dan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan yangberhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam.11. Wilayatul Hisbah adalah badan yang bertugas mengawasipelaksanaan Syariat Islam.

Bankum, HAMdan BINA PPNS, pada Bagian Hukum Setda. KotaSamarinda;5 Asran Yunisran, S.E., S.H., Staf Bagian Hukum Setda.Kota Samarinda;6 Andi Muhammad Asdal, S.H., Staf Bagian HukumSetda. Kota Samarinda;7 Zulkifli, S.H., Staf Bagian Hukum Setda.

No. 888K/PID.SUS/2010perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:Berawal sewaktu Penyidik PPNS dari Balai BesarPengawasan Obat dan Makanan (POM) Bandung ' mengadakanpemeriksaan dan penggeledahan di Toko Abdi Farma milikTerdakwa Yudi Setia Yudiana di Jl. Siliwangi No.14 Kp.Nanggeleng Rt.003/001 Kel. Neglasari Kec. Cikalong KulonKab.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan : tidak melakukanpenahanan;2. Penuntut Umum Perikanan : tidak melakukan penahanan;3.

BWFMAIT3 beserta terdakwa selaku Nahkodabersama dengan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnam dibawa oleh KP HIUMACAN 01 ke Pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanandi Pelabuhan / Dermaga PSDKP untuk diproses lebih lanjut.

BWFMAI4 beserta terdakwa selaku Nahkodabersama dengan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnam dibawa oleh KP HIUMACAN 01 ke Pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanandi Pelabuhan / Dermaga PSDKP untuk diproses lebih lanjut; Perbuatan terdakwa LE THANH KIET sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 jo.

Dan wilayah tanaman sawit masuk ke kawasan TAHURA BukitSuharto adalah 120 Ha yang ada di plang penyegelan oleh PPNS yangdiketahui sejak adanya tim kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanmasuk ke lokasi PT Agro Indomas.

Bahwa dikarenakan tanah dari PT Agro Indomas tersebut merupakanmasuk wilayah Tahura Bukit Suharto saksi mengetahui bahwa saat inidaerah tersebut diberi garis polisi oleh PPNS Kementerian LH danHalaman 38 dari 84 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Tgt.Kehutanan dan berada dalam pengawasan RT 22 dan diwilayah tersebuttidak ada sertifikat tanahnya namun menurut saksi merupakan milik PT AgroIndomas sebagai plasma dengan bekerja sama dengan Koperasi MitraSawit Lestari yang ditanda tangani tahun

Bahwa dikarenakan tanah dari PT Agro Indomas tersebut merupakanmasuk wilayah Tahura Bukit Suharto saksi mengetahui bahwa saat inidaerah tersebut diberi garis polisi oleh PPNS Kementerian LH danKehutanan dan berada dalam pengawasan RT 22 dan diwilayah tersebuttidak ada sertifikat tanahnya namun menurut saksi merupakan milik PT AgroIndomas sebagai plasma dengan bekerja sama dengan Koperasi MitraHalaman 39 dari 84 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Tgt.Sawit Lestari yang ditanda tangani tahun

Bahwa dikarenakan tanah dari PT Agro Indomas tersebut merupakanmasuk wilayah Tahura Bukit Suharto saksi mengetahui bahwa saat inidaerah tersebut diberi garis polisi oleh PPNS Kementerian LH danKehutanan dan berada dalam pengawasan RT 22 dan diwilayah tersebuttidak ada sertifikat tanahnya namun menurut saksi merupakan milik PT AgroIndomas sebagai plasma dengan bekerja sama dengan Koperasi MitraSawit Lestari yang ditanda tangani tahun 2007 dan di addendum tahun2010.

., Saksi dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluargadengan terdakwa GOH THIAM ANN DESMOND ; Bahwa saksi selaku Penyidik PPNS dilingkungan Bea danCukai Ngurah Rai juga menjabat sebagai Kasubsi Penyidikanbertugas untuk melakukan penindakan dan penyidikan terhadaporang dan barang yang masuk ke kawasan pabean ; Bahwa penegahan dan/atau pemeriksaan terhadap terdakwadilakukan oleh anggota saksi pada hari Jumat tanggal 30September

diduga mengandung narkotika jenisMDMA (Ekstacy) dengan berat 1,08 gram brutto atau 0,78gram netto (Kode C);Jadi berat selurun barang yang diduga Narkotika jenismethampethamine/sabu (Kode A) dan tablet berwarnahijaumerah muda diduga mengandung narkotika jenis ekstacy (KodeB) serta tablet berwarna hijaukuning diduga mengandungnarkotika jenis ekstacy (Kode C) adalah 3,56 gram brutto atau2,47 gram netto;Bahwa setelah dilakukan penindakan oleh anggota saksikemudian diserahkan kepada saksi selaku Penyidik PPNS

jabatan saya sekarang iniadalah sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Ipada Kantor tersebut dimana tugas tangggung jawab saya adalahmelakukan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai, sepertimelakukan pelayanan impor, pelayanan ekspor, dan pelayanan cukai; Bahwa pendidikan formal AHLI antara lain program Diploma. llKeuangan Spesialis Bea dan Cukai Sekolah Tinggi Akuntansi Negaralulusan tahun 1996, sedangkan pendidikan kedinasan saya antara lain,Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS

;Bahwa berdasarkan rekap pendistribusian Pehacain injeksiPT.Phapros dalam jumlah besar yang didistribusikan ke ApotekCakra, Banjarharjo, Bimomartani, Ngemplak, Sleman dari bulanJanuari 2016 s/d Juli 2016 ternyata ada pendistribusian sebanyak4.509 dus @ 20 ampul;Bahwa dari hasil pengawasan tersebut di atas langsung Saksi danTim melaporkan kepada PPNS Balai Besar POM Yogyakarta untuksegera ditindaklanjuti;Bahwa pehacain injeksi PT.Phapros tersebut bisa berada diPT.Cobra Dental awalnya ada permintaan

Tugaspokok Saksi adalah melakukan pengawasan obat dan makanan;Bahwa pada tanggal 14 September 2016 petugas dan PenyidikPegawai Negeri Sipil Balai Besar POM di Yogyakarta yangdidampingi dari Kejaksaan Tinggi DIY dan Korwas PPNS Polda DIYmendatangi Gudang PT.Cobra Dental Indonesia di Jl.Magelang KmHalaman 6 dari 29 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Yyk56 No.33 Sinduadi, Mlati, Sleman dalam rangka penyitaan terhadapbarang bukti berupa: Sediaan farmasi produk Zeyco Tanpa Izin Edardan Obat keras (Pehacain

Berdasarkan Laporan Kejadian Nomor : LK.01/K.6/BKWII/KUM.1.0/01/2021tanggal 25 Februari 2021 yang diuraikan dalam perihal PermohonanBantuan Ahli Nomor : S.13/BPPHLHKS/SW.2/PPNS/01/2021 tanggal 28Januari 2021,dalam penyelidikan dugaan tindak pidana Kehutanan dengansengaja mengangkut,menguasai,atau memiliki hasil hutan kayu yang tidakdilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan/ataudengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan sesuai denganketentuan peraturan perundang

Berdasarkan Laporan Kejadian Nomor : LK.01/K.6/BKWII/KUM.1.0/01/2021tanggal 25 Februari 2021 yang diuraikan dalam perihal PermohonanBantuan Ahli Nomor : S.13/BPPHLHKS/SW.2/PPNS/01/2021 tanggal 28Januari 2021,dalam penyelidikan dugaan tindak pidana Kehutanan dengansengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidakdilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan/ataudengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan sesuai denganketentuan peraturan perundang

Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 4 s/d 6 Februari2021 berdasarkan Surat Permintaan dari Balai PPHLHK wilayah SumateraNomor : S.13/BPPLHK/SW.2/PPNS/01/2012 tanggal 28 Januari 2021 danSurat Tugas dari Kepala Balai BPHP Nomor : ST.26/BPHPII/P3HP/1/2021 tanggal 4 Februari 2021;Bahwa kayu gergajian yang diangkut oleh Para Terdakwa sangat identikdengan tunggul kayu dan kayu gergajian yang ditemukan di dalamKawasan Hutan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil sehingga patutdiduga bahwa kayu gergajian

- 400 (empat ratus) karung @ 10 kg bawang merah yang terdiri dari 400 karung bawang merah, telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Nomor BA.Musnah-07/WBC.02/BD.04/PPNS/2016 tanggal 24 Nopember 2016.

- 1 (satu) buah kompas basah berwarna hijau.

- 1 (satu) buah bendera Malaysia.

- 3 (tiga) buah buku pelaut/seaman's book dengan nomor: B057129 a.n Ramli Hasibuan, nomor : D063110 a.n Kamal dan nomor: D033576 a.n Yudi Arman Sirait.

pusat dan/atau daerah yang sesuaidengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/ataumelaksanakan usaha pelindungan hutan yang oleh kuasaundangundang diberikan wewenang kepolisian khususdi bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alamhayati dan ekosistemnya yang berada dalam satukesatuan komando.Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yangkarena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatutugas dan tanggung jawab tertentu.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnyadisingkat PPNS

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA16Bagian KetigaPenyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang PengadilanParagraf 1Penyidikan dan PenuntutanPasal 29Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagaipenyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.Pasal 30PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29berwenang:a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporanatau keterangan berkenaan dengan tindak pidanaperusakan hutan;b. melakukan pemeriksaan

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA17i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksasebagai tersangka atau saksi;j. membuat dan menandatangani berita acara dansuratsurat lain yang menyangkut penyidikanperkara perusakan hutan; dank. memotret dan/atau merekam melalui alat potretdan/atau alat perekam terhadap orang, barang,sarana pengangkut, atau apa saja yang dapatdijadikan bukti tindak pidana yang menyangkuthutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.Pasal 31Wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS sebagaimanadimaksud

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 18 Huruf bCukup jelas.Huruf cCukup jelas.Huruf dYang dimaksud dengan terintegrasi adalah sisteminformasi pemberantasan perusakan hutan dapat diaksessecara bersama oleh lembagalembaga penegak hukumterkait dengan basis data yang terhubung satu sama lain.Huruf eCukup jelas.Huruf fYang dimaksud dengan antarlembaga penegak hukumantara lain adalah Kepolisian Republik Indonesia,Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi PemberantasanKorupsi, PPNS, dan Polisi Kehutanan.Huruf gCukup jelas.Huruf

memberikan keterangan dihadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalamBAP dan turut menanda tanganinya;e Bahwa Ahli dimintai keterangan selaku ahli sesuai dengan keahlhianyang ahli miliki, sehubungan dengan terjadinya tindak pidanapenyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidiPemerintah;e Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah SD lulus tahun 1983, SMPLulus tahun 1985, SMA lulus tahun 1988, Sarjana Sains (MIPA) lulustahun 1995, Magister Tekhnik lulus tahun 2011 dan ahli mengikutipendidikan PPNS

pada bulan Oktober tahun 2005 di PUSDIK ReskrimMega Mendung;e Bahwa Ahli diangkat sebagai Pegawai Negeri sipil pada tanggal O01maret 1999 dan bekerja di BPH Migas mulai 01 Juni 2005.Bahwa Saat ini ahli memegang jabatan sebagai Kepala seksi PengaturanKetersediaan BBM Direktorat BBM BPH Migas dan tupoksi ahli adalahmelakukan pengawasan dan pengaturan penyediaan danpendistribusian BBM bersubsidi dan non subsidi keseluruh wilayah NKRIdan sekaligus sebagai PPNS Minyak dan gas bumi yang melakukan tugaspenyidikan

LUVENIA diperintahkan menuju dermaga Pelabuhan PerikananPantai Sorong dan selanjutnya diserahkan kepada PPNS perikanan diSatwas SDKP Sorong;e Bahwa, yang bertanggung jawab di atas kapal adalah HERMANMAMING selaku Nakhoda KM. LUVENIA;e Bahwa, barang bukti yang saksi dan tim temukan adalah 1 (satu)unit kapal KM.

LUVENIA menuju Pelabuhan PerikananPantai Sorong dan selanjutnya diserahkan kepada PPNS perikanan diSatuan Pengawasan SDKP Sorong;e Bahwa, berdasarkan dokumen kapal yang diperiksa, yangbertanggung jawab diatas kapal adalah Saudara HERMAN MAMINGsebagai nakhoda KM.

telahmenjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : VICKY UTAMA NIRIYANTO ;Tempat lahir : Air Kuning/Jembrana ;Umur/tanggal lahir : 32 tahun/28 Februari 1985 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Banjar Tengah, Desa Air Kuning, KecamatanNegara, Kabupaten Jembrana Bali ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Pedagang ;Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2017, berdasarkan suratperintah penangkapan tanggal 3 Agustus 2017, Nomor : SP.Kap03/WBC.12/KPP.MP.0202/PPNS

Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 4 Agustus 2017,Nomor : SPP05/WBC.12/KPP.MP.0202/PPNS/2017, sejak tanggal 4Agustus 2017 s/d tanggal 23 Agustus 2017 ;2. Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, berdasarkan surat perpanjanganpenahanan tanggal 22 Agustus 2017, Nomor : B1360/P.1.15/Fd.1/08/2017,sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d tanggal 2 Oktober 2017 ;3.

kantong plastik warna biru di dalamnya berisi sisik trenggiling dengan berat 0,6 Kg;

penyidikdan dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjutBahwabenar saksi menanyakan kepada terdakwa apakah dalam melakukan jualbeli memiliki iin namun terdakwa meniawab tidak memiliki ijin ;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;Menimbang, bahwa untuk membukikan dakwaannya, Penuntut Umummengajukan ahli dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan yang bemamaSdr Ahmad Gajali Bin H Syamsuri (Alm) jabatan PPNS

Hakim memerntahkan kepadaPenuntut Umum untuk membacakan pendapat ahli yang bernama Sdr Ahmad GaialiBin H Syamsur (Alm) dibacakan berdasarkan berita acara pemeriksaan tertanggal31 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 9 dan 26 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN PiliBahwa benar ahli telah diperksa di depan penyidik dan membenarkan semuaketerangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatanginya ;Bahwa Ahli bekera di Dinas Perdagangan Propinsi Kalsel dengan jabatansebagai PPNS