Ditemukan 501 data
26 — 15
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar halaman 41alinea dua dalam pertimbangannya mempertimbangkan bahwa dari buktibertanda PP.15 berupa surat Keterangan yang menyebutkan bahwaTatak Ayah atau bisa disebut Tanah Catu apabila akan digeser ataudijual maka harus mendapat persetujuan dari Aparat adat DesaPangsan, oleh karena harus ada kesepakatan /mupakat mengenai AyahAyah yang harus disetujui antara Pihak Adat Desa Pansan,orang yangmemiliki Tatak Ayah dan orang yang akan mengeser atau memibelitanah
56 — 25
Kaswari Ungguladalah izin legalitas;e Bahwa izin baru dikeluakan kalau sudah ada penyelesaian masalah lahantersebut dan adanya ganti rugi sesuai dengan mupakat dang anti rugi tersebutdititipkan ke Pengadilan Negeri setempat;e Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan bahwa lahanyang diklaim oleh Kelompok Tani Suka Maju bukanlah 544 Ha, tapi 454 Ha;Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan selanjutnya menerangkan padapokoknya sebagai berikut:e bahwa terdakwaMenimbang, bahwa selain
Helmi Zarmansyah
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Aceh
221 — 104
Aceh Tengah sebesar Rp.1.600.000, (Satu juta enam ratus ribu) rupiah di depan temantersangka yang bernama ZAMUDDIN, umur 50 tahun, pekerjaanHalaman 20 dari 65 HalamanPutusan Perkara Nomor: 5/G/2021/PTUN.BNAA).5).Wiraswasta, alamat Kampung Keramat Mupakat Kec. BebesenKab.
147 — 87
di balihubungan dengan parahyangan;Bahwa bilamana terjadi sengketa adat, maka prosedurnya dalamkonteks sengketa adat seperti kita ketahui bersama sesungguhnyaadalah cara penyelesaian dengan musyawarah mufakat, kalau cirimasyarakat adat adalah komunal sebagai kita ketahui bersama adalahsosiol religious komunal tunai itu ciriciri dari hukum adat, ada persoalanHalaman 41 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.Plw/2017/PN Bli.persoalan diantara mereka itu. penyelesaiannya dengan caramusyawarah mupakat
110 — 33
KampungBangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan TanjungpinangTimur yang ditandatangani oleh seluruh anggota , yaitu: SaksiDeddy Chandra, Gustian Bayu, Syafrizal, Yusrizal,, Dan EddiSatria;Bahwa isi berita acara tersebut pada angka 1 poin 3 menyebutkan,harga tanah yang ditawarkan oleh pemilik tanah adalahRp.150.000, permeter, sedangkan Panitia Penilai Harga Tanahmenawarkan Rp. 64.000, permeter, selanjutnya dilihat dari letakdan keadaan tanah serta nilai NJOP dan harga pasar setelahmendengar musyawarah mupakat
BA/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009 tentang Rekomendasi Ganti Rugi atasPengadaan Tanah untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu diKampung Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana KecamatanTanjungpinang Timur, yang isinya pada angka 1 poin 3 menyebutkan,harga tanah yang ditawarkan oleh pemilik tanah adalah Rp.150.000, permeter, sedangkan Panitia Penilai Harga Tanah menawarkan Rp. 64.000,permeter, selanjutnya dilinat dari letak dan keadaan tanah serta nilai NJOPdan harga pasar setelah mendengar musyawar mupakat
79 — 28
gugatan perbuatan melawanhukum dengan tuntutan perbuatan Ingkar Janji tidak boleh disatukan dalam suatu gugatan ;Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, dalam Eksepsinya mengemukakan bahwaPengadilan Negeri Kls 1A Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara inikarena perjanjian kredit Murabahan yang segala sesuatu diatur dalam Addendum pertamaperjanjian Murabahan No.120/M2S/ADD/MRB/30138/10/2009, tertanggal 6 Oktober 2009 yaitujika ada perselisian harus ditempuh dengan Musyawarah dan mupakat
51 — 14
memberikepercayaan kepada tergugat untuk menjaga dan memelihara sertamenikmati hasil obyek sengketa sebelum dilakukan pembagian olehsemua ahli waris, dan tergugat menanami obyek sengketa dengantanaman perkebunan berupa kelapa dan coklat, sampai saat ini tergugatmasih menguasai obyek tersebut dan menikmati sendiri hasilnya.Bahwa pada bulan Agustus 2010 dengan difasilitasi pemerintah dan tokohmasayarakat, semua ahli waris Biasa telah melakukan pembagian atasobyek sengketa secara damai, kekeluargaan dan musyawarah mupakat
HENGKI HALIM
Tergugat:
Pemerintah RI Cq Panitia Pengadaan Tanah Bandara Siau TA Dua Ribu Empat Belas
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Cq Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepl. SITARO
133 — 26
bukti surat T.l 3Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor: 35/Pdt.G/2019/PN Thnberupa Fotocopy Peta Pembebasan Lahan Bandar Udara Kabupaten Kepuluan SiauTagulandang Biaro, yang menunjukan di peta tersebut bahwa tanah objek sengketatermasuk tanah yang masih bersengketa, bukti surat T.l 4 berupa Fotocopy daftarNominatif Pengadaan Tanah Bandara Udara Kabupaten Kepuluan Sangihe yangmenerangkan bahwa tanah objek sengketa masih memiliki sengketa kepemilikan danbukti surat T.I5 berupa Surat Pernyataan Mupakat
78 — 10
Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akte PerjanjianKesepakatan Bersama maka akan menyelesaikan perselisihansecara musyawarah mupakat terlebih dahulu ;Bahwa Kuasa Hukum Terlawan (Penggugat) dengan kuasa hukumTergugat Pelawan sebelum diajukan Gugatan telah mengadakanmusyawarah tapi tidak ada penyelesaian ; Bahwa Pelawan (Tergugat) pada tanggal 20 Desember 2013melalui kuasanya telah mensomasi Penggugat (Terlawan) terlebihdahulu tapi dalam hal ini pun tidak ada penyelesiaan.
MOH.MUSTAQIM SH.MH
Terdakwa:
HERMANSYAH Als AJOY Bin JUNAEDI EFENDI
30 — 8
Bag.pemusnahan), adapun Narkotika yang disisinkan 13,84 gramsetelah dilakukanpemeriksaan Labkrim sisa sabu dengan berat bersin 11.53 gram, yangdibungkus kembali dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat denganbenar pengikat warna putih. 1 (Satu) buah hp Merk Samsung warna hitam.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa danbarang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagaiberikut : Bahwa, benar terdakwa HERMANSYAH Als AJOY Bin JUNAEDI EFENDI,secara mupakat
111 — 35
di balihubungan dengan parahyangan;Halaman 40 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.Plw/2017/PN BIi.Bahwa bilamana terjadi sengketa adat, maka prosedurnya dalamkonteks sengketa adat seperti kita ketahui bersama sesungguhnyaadalah cara penyelesaian dengan musyawarah mufakat, kalau cirimasyarakat adat adalah komunal sebagai kita ketahui bersama adalahsosiol religious kKomunal tunai itu ciriciri dari hukum adat, ada persoalanpersoalan diantara mereka itu penyelesaiannya dengan caramusyawarah mupakat
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat I : PT. BPR EKA PRASETYA, diwakili oleh MATEUS M. MANIK, Direktur Utama Diwakili Oleh : MATEUS M. MANIK
Terbanding/Tergugat I : PRITHIPAL SINGH
Terbanding/Tergugat II : DOMULI NAINGGOLAN
Terbanding/Tergugat III : GANDI SIBARANI
Terbanding/Tergugat IV : B I B O
Terbanding/Tergugat V : RUDI PERANGIN ANGIN
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG
35 — 18
Kepala Desa Pagar Merbau Ill, dan Kepala Desa PagarMerbau III telah mengundang Para Tergugat melalu Surat UndanganNomor:005/07/III/PMIII/2019 tanggal 20 Maret 2019 dan Surat UndanganNomor : 005/08/III/PMIII/2019 namun tidak dapat diselesaikan denganmusyawarah dan mupakat.Bahwa Penggugat dengan etiket baik, juga telah mengundang Tergugat ,I, Ill, IV dan V melalui kuasa hukumnya untuk menyelesaikan perkara iniHalaman 3 dari 54 Putusan Nomor 288/Pdt/2020/PT MDN10.11.12.13.14.dengan musyawarah dan mupakat
61 — 17
Mupakat Rt 27 No. 40 Kel. DamaiBalikpapan Selatan.Saksi tersebut di atas telah berulang kali dipanggil oleh Oditur Militeruntuk menghadap persidangan, namun yang bersangkutan tidakdapat hadir karena sudah tidak diketahui keberadaannya, selanjutnyaketerangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer, yang padapokoknya sebagai berikut :1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2014 sekira pukul23.00 wita di Jl. Pemuda Raya No.50 Rt.42 Kel.
36 — 6
harta bersama selama terkait dalam perkawinan, melainkan semua iniadalah pemberian atau warisan hak orangtua Tergugat Konvensi / PenggugatRekonvensi semasa hidup;Setelah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi bercerai, bagaimana Tergugat Konvensi / PenggugatRekonvensi mau memberikan harta, sementara harta tersebut bukan harta bersama.Sebelumnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah bercerai, telah mupakat
79 — 16
Siti Maryam masingmasing pilih mupakat yaitu60 30 M diambil Maryam; e ~=Bahwa saksi kenal dengan Suparlan dan tanah Suparlan dengan pom Bensinberjarak a 100 M dari jln.H.
WULAN WIDARI SH
Terdakwa:
KORMAIDA Br. SIBORO, S.H., Als BORO Binti Alm PILITUA SIBORO
74 — 36
YANG PUNYA MASALAH SAJA (12 ORANG KARYAWAN KENASP) YANG ADA DISINI;Bahwa pada saat Saksi ada di kantor Afd VII benar ada dibuatkankesepakatan / Notulen dengan sebelumnya sudah melakukan musyawarahHalaman 52 dari 73 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Bkn.dan mupakat antara buruh yang di SP dengan staf kantor Afd VIIPT.Padasa, diantara kesepakatan tersebut secara terstulis adalah: Bahwa manajemen akan mempertemukan Terdakwa dengan ketua KUDtiga Koto Kampar masalah PHK dan SP 1 dan Il; Kartu BPJS ketenagakerjaan
94 — 48
Putusan No. 510/Pdt.G/2020/PA.Selberharap agar PARA TERGUGAT mau sadar dan kembali ke jalan yangbenar, besedia membicarakan dan menyelesaikan permaslahan ini denganmusyawarah untuk mencapai mupakat sehingga pertalian dan silaturrahmikeluarga, ayah dengan anak tetap terjalin dan terjaga dengan baik;Dari halhal yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon kehadapan Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara iniagar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:DALAM EKSEPSIMenolak
100 — 29
harta bersama selama terkait dalam perkawinan, melainkan semua iniadalah pemberian atau warisan hak orangtua Tergugat Konvensi / PenggugatRekonvensi semasa hidup;Setelah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi bercerai, bagaimana Tergugat Konvensi / PenggugatRekonvensi mau memberikan harta, sementara harta tersebut bukan harta bersama.Sebelumnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah bercerai, telah mupakat
bersama selama terkait dalam perkawinan, melainkan semua iniadalah pemberian atau warisan hak orangtua Tergugat Konvensi / PenggugatRekonvensi semasa hidup;8 Setelah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi bercerai, bagaimana Tergugat Konvensi / PenggugatRekonvensi mau memberikan harta, sementara harta tersebut bukan harta bersama.Sebelumnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah bercerai, telah mupakat
147 — 30
Mikie Oleo Nabati Industri dengan Tergugat tidak menghasilkankesepakatan, maka berdasarkan ketentuan UU No 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bab Il Tata caraPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penyelesaian MelaluiBipartit:Pasal 3 Ayat (1) "Perselisihan Hubungan industrial wajib diupayakanpenyelesaian terlebih dahulu) melalui perundingan bipartit secaramusyawarah untuk mencapai mupakat".
GIONO MORI PANJANG
Tergugat:
1.PT. ANUGERAH QUBA MANDIRI
2.KOPERASI SIMPAN PINJAM RUKUN IKU AGAWE SANTOSO
146 — 55
apakah Petugas TERGUGAT belum pulang ke Indonesiatetap mencari keberadaan di manakah istri PENGGUGAT namunJamaah yang lain termasuk PENGGUGAT sendiri menyampaikanpendapat agar Petugas TERGUGAT ikut pulang bersama JamaahUmroh yang lain dan pencarian tetap di lanjutkan sambil menungguinformasi dari Kedutaan Indonesia yang berada di Arab Saudi, yangartinya sangat keliru kalau PENGGUGAT mengatakan tanpa dasarHukum yang jelas telah meninggalkan istri PENGGUGAT karena Jamaahtelah di kumpulkan dan di ajak mupakat