Ditemukan 654 data
47 — 2
3433/Pdt.G/2022/PA.Smg
72 — 32
3433/Pdt.G/2022/PA.Sda
5 — 2
3433/Pdt.G/2024/PA.Clp
9 — 0
3433/Pdt.G/2012/PA.Bwi
8 — 2
3433/Pdt.G/2016/PA.Sbg
174 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
KabupatenPekalongan yang terletak di Jalan Veteran Nomor 31, Kelurahan Kraton,Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, merupakan BadanLayanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan,sesuai Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 445/96 Tahun 2010 tanggal22 Maret 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BupatiPekalongan Nomor: 445/335 Tahun 2011, dengan kegiatan pelayanan jasakesehatan kepada masyarakat;Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Kementerian Kesehatan Nomor: 3433
dokumendokumen yang tidak ataubelum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan tersebut;Letter of Authorization dari Moller Wedel GmbH tanggal 01 November2011 yang menerangkan adanya Tender di RSUD Kraton Pekalongan,sedangkan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di RumahSakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan baruditetapbkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuai Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan RI Nomor: 3433
Putusan Nomor 62 K/PID.SUS/2017ditetapbkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuai Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan RI Nomor: 3433/02404.4.4.01/13/2012 tanggal 22 Oktober 2012;Bahwa Terdakwa DEVI REZA RAYA, SE selaku Direktur Utama PT BinaInti Sejahtera juga melampirkan dukungan dari perusahaan yang tidakmemiliki Kewenangan melakukan penyaluran alat kesehatan, yang tidaksesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan
DARWIS, SH
Terdakwa:
ADNAN MUN'I BIN MUHAMMAD
14 — 0
3433/Pid.Sus/2019/PN Sby
158 — 25
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3433/K/Pdt/1996 Mahkamah Agung,tanggal 13 Maret 2000, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon, H. Basuni bin H. Gojali tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat iniditetapkan sebanyak Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah);4. Putusan Peninjauan Kembali, Nomor 294 PK/Pdt./2002 Mahkamah Agung, tanggal17 April 2004, dengan amar sebagai berikut : Menolak permohonan peninjauan kembali dari H.
8 — 1
Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Pamekasan, Nomor: SKTPEL/3528/3433/2019 tanggal 22Januari 2019, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan denganaslinya, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P.1);b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanPegantenan Kabupaten Pamekasan Nomor: 0323/21/VII/2018 Tanggal 06Juli 2018, bukti tersebut bermeterai cukup.
Arie Daryanto
Terdakwa:
ADZIN AKBAR ALAMSYAH Bin (Alm) ALAMSYAH
29 — 12
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor R2 merek Honda
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih BM 3433 FL, Nomor rangka: MH1JFZ 118GK25556,Nomor mesin: JFZ1E-1256671.
Dikembalikan kepada saksi IRWANTO als IWAN berdasarkan bukti kepemilikan.
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
68 — 80
14052) 1BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 199.00 940.00 Tm/F12 1 TE(45) 265) 2=aadoO=NoOoNo31) 1((((((((((27) 2((27) 2(1) 1((((((((((((43) 2FM N ND24) 23431) 14050) 233) TdBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 385.00 940.00 Tm/F12 1 TE(1) TgETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 388.00 940.00 Tm/E1lZ 2 DE(53) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 392.00 940.00 Tm/F12 1 TECX) =(1) ToETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 176.00 910.00 Tm/F12 1 TE(2324) 2(3433
11) TJKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 203.00 671.00 Tm/F12 1 TE(30) 2(31) 1(((((((((((((((((((((((25((((((((((((((((((((((341) 1011327) 225) 25124) 210424) 21) 101727) 2((((((((((50) 2((((((((43) 2(BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 354.00 671.00 Tm/F12 1 TE(1) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 359.00 671.00 Tm/F12 1 TE(1365) 225) 224) 21) 10130) 227) 225) 21) 1014124) 233) 1BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 203.00 656.00 Tm/F12 1 TE(43) 2(24) 2(3433
1) TaETQgBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 286.00 776.00 Tm/F12 1 TE(1) 5(1) 5(1) 5(32) 1((((((27) 232) 1(50) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 315.00 776.00 Tm/F12 1 TE(1) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 318.00 776.00 Tm/F12 1 TE(1) 5(1) 5(16) 1(24) 2(3430) 2(27) 2(4052) 1(27) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 377.00 776.00 Tm/F12 1 TE(l) 5(1) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 384.00 776.00 Tm/F12 1 TE(1) 5(43) 2(24) 2(3433
4427) 2(25) 2(27) 2(1) 251(5127) 2(3427) 2(1) 251(4424) 2(4427) 2(4027) 2(31) 1(25) 2(4227) ToETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 543.00 433.00 Tm/F12 1 TE(107) 2(761) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 203.00 418.00 Tm/F12 1 TE(30) 227) 225) 21) 5130)s 1)47)27)S2)))1) 1527) 2404131) 13562) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 338.00 418.00 Tm/F12 1 TE(1) 51(2) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 346.00 418.00 Tm/F12 1 TE(1524) 2(45) 2(24) 2(3433
(16) 1(24) 2(3430) 227) 24052) 127) 21) 16843) 224) 23 444 27)404150)30) 21) 1684024) 232) 150) 227) 2341) 16830) 227) 23431) 11) 1683450) 24427) 246) 21) 16825) 227) 24450) 225) 21) 168221) 1684127) 227) 233) 11) 1684427) 250) 21) 1684024) 232) 150) 227) 2341) 16830) 227) 23431) 11) TJTT(((((((((((((((((((((((((((((((30((((((((((((((((((KQqB0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 140.00 284.00 Tm/F12 1 TE(3450) 2(4427) 2(46) 2(1) 230(16) 1(24) 2(3430) 2(27) 2(4052) 1(27) 2(1) 230(43) 2(24) 2(3433
91 — 0
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28 D (MIO) AL1155 Nopol DR 3433 BV tahun 2011 warna merah marun.
Dikembalikan kepada orang tua anak MUHAMAD HAEKAL an. SRI NURMALASARI.
- Membebankan Anak membayar biaya perkara sebesar : Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;
WIDHIARSO DWI NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
MUTTAQIN Bin JURI
53 — 5
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti;
- 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy Nopol K-3433-IJ, Noka : MH1JM3136LK668150, Nosin: JM31E3665663, beserta STNK An. RUSTIYATUN Dsn. Ngringgit, RT 01 / RW 06 Ds. Dapurno, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan.
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
3433 B/PK/PJK/2022
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Melvia Body Panjaitan, S.H.,M.H
18 — 12
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 5Austus 2020,Nomor W2.U11/3433, 3434 /HN.01.10/8/2020 tentangpemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Penuntut Umum danTerdakwa diberi kKesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja,terhitung sejak mulai Surat ini diterima;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang
AGUNG DWI PRAYOGA
Terdakwa:
IMAN TAUCHID
12 — 3
3433/Pid.C/2021/PN Sby
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
3433 K/PID. SUS/2021
74 — 373 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setiap peralihan ataupun transaksi lainnya, seperti agunan dan gadai,hibah, wasiat, tukarmenukar, harus mendapat persetujuan tertulis danharus membayar retribusi kepada pemegang HPL (ex : Pasal 34 angka7 PP Nomor 40 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunandan Hak Pakai Atas Tanah, juncto Surat Meneg Agraria Kepala BPNtanggal 17 September 1998 Nomor630.1 3433, Tentang AgunanSertifikat di Atas Tanah Hak Pengelolaan, juncto Keputusan GubernurKDKI Nomor 122 Tahun 2001); Tentang : Tata Cara PemberianRekomendasi
dicabut dan diganti dengan PeraturanPemerintah Nomor 112 Tahun 2000, Pasal 2 huruf b menyatakanbahwa bukti setoran pajak sebesar 50 % seharusnya diserahkansebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah;Bahwa padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c danhuruf g Peraturan Pemerintah Nomor24 1997 Tergugat IIl sebagaiPejabat Pembuat Akta Tanah seharusnya menolak untuk membuat aktajika syarat sebagaimana Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPNtanggal 17 September 1998 Nomor 630.1 3433
berlangsung belasan tahun), berlanjutpada pelanggaran UndangUndang dan peraturan lainnya yaitumelanggar: Pasal 34 angka 7 PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (bukti P.15),yang mengharuskan adanya ketentuan izin dan minta persetujuantertulls kepada Pemegang HPL pada setiap transaksi peralinan (jualbeli, hibah, wasiat, tukar menukar, gadai, dsb), pembebanan HakTanggungan/Hipotik, dsb; Surat Meneg Agraria Kepala BPN tanggal 17 September 1998 Nomor630.1 3433
ayat (1),Pasal 32 ayat (1) dan penjelasan, Pasal 34 ayat (1), Pasal 45 ayat (1)huruf a, (2) dan (3); PP Nomor 40 Tahun 1996 khususnya Pasal 34 angka 7 (bukti P.15),Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1989khususnya Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 10 ayat (1) dan (2),(bukti P.19); Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997,khususnya Pasal 97 ayat (5), Pasal 164 ayat (3), Pasal 187 dan Pasal188 (bukti P.18); Surat Menteri Negara Agraria Nomor 630.1 3433
ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan penjelasan, Pasal 34ayat (1), Pasal 45 ayat (1) huruf a, (2) dan (8),;PP Nomor 40 Tahun 1996 khususnya Pasal 34 angka 7(bukti P.15),;Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4Tahun 1989 khususnya Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4),Pasal 10 ayat (1) dan (2), (bukti P.19),;Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor3Tahun 1997, khususnya Pasal 97 ayat (5), Pasal 164 ayat(3), Pasal 187 dan Pasal 188 (bukti P.18),;Surat Menteri Negara Agraria Nomor 630.1 3433
348 — 119
Setiap peralihan ataupun transaksi iainnya, seperti agunan dan gadai,hibah, wasiat, tukar menukar, harus mendapat persetujuan tertulis danharus membayar retribusi kepada pemegang H'/L (ex : pasal 34 angka 7PP No.4G 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan danHak Pakai Atas Tanah, juncto Surat Meneg Agraria Kepala BPN tanggal17 September 1998 No.630.1 3433, TentangAgunan Sertifikat di Atas Tanah Hak Pengelolaan, juncto KeputusanGubemur KDKI No.122 Tahun 2001); Tentang : Tata Cara Per iberianHal
Bahwa, seharusnya dengan keluamya Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996, khususnya pasal 34 angka 7, juncto Surat Menteri NegaraAgraria / Kepala BPN tanggal 17 September 1998 No.630.1 3433, junctoKeputusan Gubemur KDKI No.122 TahunA&2(M)1, Tergugat V sebagai pemegang Hak PengelolaanJ ffiharusnya mensosialisasikan keberadaan Hak Pengelolaan ini talcasu kepada Penggugat dan Para Pemilik lainnya, karena selain/v ,adanya syarat izin tertulis dan pemasukan / retribusi kepada pemegangHak Pengelolaan, yang
Bukti Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna F Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah ;16 : Fotocopy sesuai dengan buku Surat Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 630.1 3433 tertanggal 17 September 199817.
22 — 5
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3433/2004 tanggal 23 Agustus2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dankependudukan Kabupaten Kudus, bermeterai cukup yang telah dicocokkandengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.5;6. Fotokopi ljazah Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2018/2019tanggal 29 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Kepala MadrasahTsanawiyah Negeri 2 Kudus bermeterai cukup yang telah dicocokkandengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.6;7.