No.31 Tahun Tahun 1999 tentangPemberantasan Tndak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu,jika dakwaan primair terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perludipertimbangkan lagi dan demikian pula sebaliknya, jika dakwaan Primair tidakterbukti, maka dakwaan Subsidair harus dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair,terdakwa di dakwa melanggar Pasal 2 ayat (

kejahatan ini telah merambahke negara lain seperti penyimpangan hasil kejahatan.dalam konteksyang konprenhensif,tidak dapat lagi disangkal lagi bahwa korupsimerupakan white Collar Crime dengan perbuatan yang selalu mengalamidinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakansebagai invisible crime (kejahatan yang tidak terlihat) yang sangat sulitmemperoleh procedural pembuktiannya, karenanya memerlukanendekatan system terhadap pemberantasannya;Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tndak

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI Bin AHMAD RIFAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tndak Pidana Korupsi sesuai dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti

Menyatakan Terdakwa SUKARDI Bin AHMAD RIFAI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tndak Pidana Korupsi sesuai dakwaanPrimair;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratusLima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;3.

intinya mendalilkan bahwa apakah alat bukti yangdimiliki oleh TERMOHON PRAPERADILAN telah memenuhiketentuan hukum dan oleh karena itu pendapat PEMOHONPRAPERADILAN tidak relevannya dan tidak terikatnya dan tidakhal 84 dari 137 hal Putusan Praperadilan Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Seladanya alat bukti untuk menjadikan dirinya ditangkap, ditetapkansebagai tersangka dan ditahan sepanjang dengan sangkaanberdasarkan laporan polisi nomor: LP/439/V/2019/PMJ/Ditreskrimumtanggal 21 Mei 2019 dalam perkara tndak

Putusan Pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajakyang dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakanatau tndak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian padapendapat negara.

Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata dapat dalam ketentuan Pasal 3tersebut diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahunHal. 116 dari 133 halaman, Perkara Nomor : 54/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PT K1999, yaitu kata dapat sebelum frasa merugikan delik formil, yaitu adanya tndak

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta bendayang diperoleh dari tndak pidana korupsi ;2. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf bpaling lama dalam waktu 1 ( satu ) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uangpengganti tersebut ;3.

Putusan Pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajakyang dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakanatau tndak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian padapendapat Negara;(Peraturanperaturan tersebut diacu oleh Majelis untuk menjelaskantentang keterangan lain, yang sebelum adanya peraturanperaturantersebut belum ada penjelasannya);bahwa sesuai penjelasanPasal 38 dinyatakan :"Pelanggaranterhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak,sepanjang

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tndak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manado sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April2018;8. Perpanjangan Tahap oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 7Mei 2018;9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejaktanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;10.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tndak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manado sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April2018;8. Perpanjangan Tahap oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 7Mei 2018;9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejaktanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;10.

No.31 Tahun Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tndak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwaoleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primairterlebih dahulu, jikadakwaanprimair terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dandemikian pula sebaliknya, jika dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsidairharus dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, terdakwa didakwa

Putusan Pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajakyang dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakanatau tndak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian padapendapat negara.Halaman 81 dari 137 halaman.

Dakwaan Kedua :Perbuatan Terdakwa merupakan tndak pidana sebagaimana diaturdan diancam Pasal 12 huruf c UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Putusan Pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajakyang dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakanatau tndak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian padapendapat negara;(Peraturanperaturan tersebut dirujuk hanya untuk menjelaskan yangdimaksud keterangan lain, yang sebelum adanya peraturanperaturantersebut belum ada penjelasannya));bahwa sesuai penjelasan Pasal 38 dinyatakan:*Pelanggaranterhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak,sepanjang

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DODI ERIANTO Bin YASDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa DODI ERIANTO Bin YASDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tndak Pidana Korupsi sesuai dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan

Menyatakan terdakwa DODI ERIANTO Bin YASDI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tndak Pidana Korupsi sesuaidakwaan Subsidair;Halaman 140 dari 152 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2021/PN Bgl. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00(Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;.

telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001Tentang perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan KesatuSubsidarr.10Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara int dapat berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa INDRIYANTO Bin PRAPTO MIHARJO tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tndak

hukumuntuk menafsirkan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No, 31 tahun 1999,dengan ajaran atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang positif, meskipun sudah adaputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal2 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum yang terdapat dalam ketentuanPasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan BestanddeelDelict atau Inti Delik dari tndak

amar Putusan a quo, yangmana pidana yang akan dijatunkan kepada Terdakwa tersebut menurut hemat MajelisHakim dapat dirasakan adil bagi Terdakwa dan masyarakat dikaitkan dengan faktorfaktor memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa, disamping itupula Majelis akan tetap berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan olehHalaman 166 dari 174 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK /2021/PN.Dps.PERMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3Undangundang no 31 tahun 1999 tentang Tndak

No. 1 PK/Pid.Sus/2016r)5 (lima) lembar legalisir fotocopy sesuai dengan aslinya Berita AcaraPemeriksaan Saksi an KO YOHANES HERIKO pada tanggal 09 Juni2014 ;411) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi Saksi dalamperkara dugaan Tndak Pidana Korupsi memberi atau menjanjikansesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkaitpemberian Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan di KabupatenBogor atas nama PT Bukit Jonggol Asri yang dilakukan oleh TersangkaF.X.

) 10 (sepuluh) lernbar legalisir fotocopy sesual dengan aslinya BeritaAcara Pemeriksaan Saksi a.n ROBIN ZULKARNAIN pada tanggal 23Juni 2014 ;q) 7 (tujuh) lembar legalisir fotocopy sesual dengan aslinya Berita AcaraPemeriksaan Saksi a.n ROBIN ZULKARNAIN pada tanggal 26 Juni2014 ;r) 5 (lima) lembar legalisir fotocopy sesuai dengan aslinya Berita AcaraPemeriksaan Saksi an KO YOHANES HERIKO pada tanggal 09 Juni2014 ;411) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi Saksi dalamperkara dugaan Tndak

BASIAtelah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.12.148.000, (dua belas juta seratus empat puluhdelapan ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majels akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktafaktahukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan teh mebkukan tndak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melkukan suatu tndak pana, makaperbuatan orang tersebut hanshh memenchi seluwh unsurunsur dani tindak pidana yang didakwakankepadanya; Halaman 161