Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UUNo. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Pasal 10 KUHP, Pasal152 KUHAP dan seterusnya, serta peraturan perundangan lainya yang berkaitan denganperkara ini;en! MENGADILI:Menyatakan Terdakwa Drs.

merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari dali dalil yang akan dikemukakan dalam bagian rekonfensi ini.Bahwa permasalahan kepegawaian antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensibermula dari ditahannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi oleh pihakKepolisian pada tanggal 15 Juli 2010 atas dasar adanya dugaan Tindak PidanaKorupsi pada pemberian dana Pinjaman Usaha Kecil (PUK) dan Koperasikepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Uis Kefi yang melanggar pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah denganUndangUndang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Bahwa persoalan yang terjadi pada diri Saya yakni ketika Saya ditahanoleh Pihak Berwajib karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalampemberian kredit Dana Pembinaan Usaha Keeil dan Koperasi (PUKK) yangmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No.20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke KUHP.Untuk. penahanan ini Saya melaksanakan sesuai perintah amanah UU didalamKUHP yakni Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22,dan

;Akibat perbuatan Terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi tersebut telah merugikan keuangan negara atauperekonomian negara atau Pemerintah Daerah Kota Palembang sebesarRp.916.824.800, ( sembilan ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh empatribu delapan ratus Rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang

SUHRAWARDY, MM Bin AKMAL PASHAtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaanPrimair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 64 ayat (1) KUHP dan menyatakan

H.SUHRAWARDY, MM Bin AKMALPASHA tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi yang dilakukan secaraberlanjut sebagaimana tersebut dalamdakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndangHalaman 15 dari 26 hal.

Bin AKMALPASHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana tersebutdalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP;2.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) a,b joPasal 18 ayat (2), (3) UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun2001 jo pasal 55 (1) ke1 KUHP Subsidairwonn Bahwa terdakwa Dr. BAGOES SOETYJIPTO, S.SPJP (belum tertangkap) sebagai orangyang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan dr.

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) a,b jo Pasal 18 ayat (2), (3) UURI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 jopasal 55 (1) ke1 KUHP;Subsidair : melanggar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) a,b jo Pasal 18 ayat (2), (3) UU RI No. 31tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 jo pasal 55(1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka perbuatan yangdilakukan

Demikian pula apabila dakwaan primairtidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, sub subsidair dan seterusnya ;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primairyaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) a,b jo Pasal 18 ayat (2), (3) UU RI No. 31tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 (1) ke1 KUHP,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :a Setiap orang;b Secara Melawan Hukum ;c Melakukan perbuatan memperkaya

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)a,b jo Pasal 18 ayat (2), (3) UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20tahun 2001 jo pasal 55 (1) ke1 KUHP;zdMeniimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Primair, oleh karena dakwaan disusunsecara subsidaritas, dengan demikian dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perludipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini,Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan terdakwa dari

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) a,b jo Pasal 18 ayat (2), (3) UU RI No. 31tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 (1) ke1 KUHP,UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa Dr.

Adril Datuak Bandaro Kuniang bersamasama dengan saksi Erifal Zeskin, SE melanggar ketentuan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Terdakwa Drs. H.

ADRIL DATUAK BANDARO KUNIANGtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama baik sebagai yang melakukan atauturut melakukan, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahHal. 11 dari 30 hal. Put. No. 1461 K/Pid.Sus/2015dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;. Menghukum Terdakwa Drs. H.

ADRIL DATUAK BANDARO KUNIANG kepadaKadis DPPKAD untuk dibantu prosesnya ;e Bahwa keterangan saksi ERIFAL ZESKIN ini juga bersesuaian denganalat bukti Surat berupa telaah staf tanggal 15 Oktober 2009 ;0Maka dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Judex Facti untukmemutus bebas perkara atas nama Terdakwa Drs.H.Adril Datuak BandaroKuniang Pgl Adril tersebut, oleh karena unsur setiap orang dan unsurunsurlainnya dalam uraian unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang

JUMLAH 8.500.000, Realisasi Fisik Total Kerugian Negara 8.500.000,oO Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa Hariri bin H. Asnawi selaku KepalaSekolah SD.

Asnawi tidak terbuktimelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UUNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan primairkarena itu untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaanHal. 11 dari 20 hal. Put. No. 62PK/Pid.Sus/2010primair;Menyatakan terdakwa Hariri bin H.

Asnawi tidak terbuktimelanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UUHal. 14 dari 20 hal. Put. No. 62PK/Pid.Sus/2010No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan primairkarena itu. untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaanprimair tersebut;2. Menyatakan terdakwa Hariri bin H.

No.852K/Pid.Sus/2010Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa NURHIDAYAT yang merupakan WakilKetua Madrasah Diniah Rodlotul Jinan sejak tahun 2006berdasarkan keputusan warga, pada beberapa waktu yang sudahtidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan, April, Mei,Juni, Agustus

No.852K/Pid.Sus/2010Depag kepada masyarakat dibuat pada tanggal 2 Mei 2008setelah adanya Penyidikan dari pihak Kejaksaan NegeriSleman sesuai keterangan dari saksi NARJU SALIM dan saksiSaeran dan dalam pertanggungjawaban tersebut' ternyatadana Bantuan Depag masih digunakan untuk pembelanjaansampai dengan bulan Maret 2008 (sebagaimana bukti laporantertanggal 2 Mei 2008) ;Sehingga apabila Majelis Hakim dalam pertimbangannyaberpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang

Nomor.31 Tahun 1999 yangtelah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor.20Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti,maka kami Penuntut Umum berpendapat bahwa majelis Hakimtelah keliru dalam penafsiran dan penerapan unsur melawanhukum tersebut sehingga menurut Penuntut Umum unsurMELAWAN HUKUM dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor.31 tahun 1999 yang telah dirubah = danditambah dengan Undang Undang Nomor.20 Tahun 2001 tentangTindak Pidana Korupsi telah terbukti secara

TPK/2015/PN DpsSetelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa ; Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2015, yangpada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diriterdakwa dengan putusan sebagai berikut : 1.Menyatakan Terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primairmelanggar Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 5 == 9 22 = nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn ee cen nnn nnn nnnMembebaskan Terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH dariDakwaan Kesatu Primair ;. Menyatakan Terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO, SH ierbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3jo.

2008 tanggal 30 Desember 2008 perbuatanTerdakwa telah merugikan keuangan Negara / daerah sekurang kurangnyasebesar Rp. 3.020.894.406.00; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara dalam hal iniPemerintah Kabupaten Bima menderita kerugian keuangan sebesarRp. 3.020.894.406.00 (tiga milyar dua puluh juta delapan ratus sembilanpuluh empat ribu empat ratus enam rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu;Perbuatan Terdakwa AHMAD SAMAILA,S.Sos tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b joPasal 18 ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahHal. 4 dari 19 hal.

22/5/2008 tanggal 30 Desember 2008 perbuatanTerdakwa telah merugikan keuangan Negara/ Daerah sekurangkurangnyasebesar Rp.1.679.018.039.00;Bahwa akibat perouatan Terdakwa tersebut Negara dalam hal iniPemerintah Kabupaten Bima menderita kerugian keuangan sebesarRp. 1.679.018.039.00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh sembilan jutadelapan belas ribu tiga puluh sembilan rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu;Perbuatan Terdakwa Ahmad Samaila, S.Sos tersebut sebagaimana diaturdan pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b jo Pasal 18Hal. 9 dari 19 hal.

No. 1028 K/Pid.Sus/201 1Bahwa melihat pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Mataram tersebutmaka menurut Hukum Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan JaksaPenuntut Umum, oleh karena salah satu unsur dalam Pasal, Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b jo Pasal 18 ayat (2) No. 31 Tahun 1999tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;6.

sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), tetapipelaksana faktual atau yang melaksanakan proyek tersebut kembali dikerjakanterdakwa dan tanpa dilaksanakan sosialisasi terlebin dahulu oleh Kantor LingkunganHidup kepada masyarakat mengenai tata cara pembudidayaan kayu hitam danmanfaat dari kayu hitam, terdakwa menyalurkan bibit kayu hitam kepada KelompokMasyarakat Desa dan anggaran proyek tersebut dicairkan 100% (seratus persen).Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP.Subsidiair:Bahwa ia terdakwa H.

PATTALASANG tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasHal. 8 dari 13 Putusan No.46/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKSUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi. Jo.

PemerintahDaerah Propinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 26.500.000,(Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31Tahun 1999.SUBSI!

2 ayat(1) Jo. pasal 18 Undang undang nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Telah dirubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Undang Undang Nomor 31 4Tahun 41999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Unsur unsursebagai berikut1.

Sultra periode tahun 1999 2004 danperiode 2004 2009 tidaklah memenuhi kualifikasi subyek /pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR.Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaanPRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang R.lI.Nomor 31

Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu) unsur setiaporang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidakterpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan.Bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undangundang R.!. Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadirubah dan ditambah dengan Undang undang RI. Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI.

2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi183sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut Hukum.2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Zaenabun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) a, b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Esrom Lande, MM merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) kel K.U.H. Pidana. Bahwa terdakwa Drs. Esrom Lande, MM (terdakwa I) dalam kedudukannya sebagaiKepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Satpol PP Kabupaten Morowali Utara yang diangkatoleh Pj.

Esrom Lande, MM terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimanaDakwaan Primair Kesatu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UU.RI No.20 tahun 2001Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidanadan Dakwaan Primair Kedua yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU No.Halaman 31 dari 47 halamanPutusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2015/PT PAL31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidanaJo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana.Menyatakan Terdakwa II. Yohanes Paulus Sani Ledor terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana DakwaanPrimair Kedua yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP karena seharusnyaterdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan alatalat bukti yang sah dan faktafakta yangditemukan dipersidangan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalamdakwaan Primair kesatu yaitu pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU No. 20 Tahun 2001 jo.

2 ayat (1) jo.

Bahwa tindakan sewenangwenang termohon juga tercermin dengantindakan Termohon yang menetapkan predikat Para Pemohon sebagaitersangka dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah UndangUndang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Subs Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dan ditambah UndangUndang

Bulukumba, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UndangUndangNo. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, Subs Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah UndangUndang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Subs Pasal 5 ayat (2) jo Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UndangUndangNo. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, Subs Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah danditambah UndangUndang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Subs Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang

Bulukumba, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Subs Pasal 3jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Subs Pasal 5ayat (2) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak

(permohonan Pra Peradilan, hal 9)d. bahwa hal lainnya, dalam penetapan status tersangka oleh Termohonterhadap diri para pemohon, dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Subs Pasal 3jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 tahun 2001jo Pasal

No. 2156 K/Pid.Sus/200910Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 2 ayat (1)Jo. Pasal 18 ayat (1) sub a, b UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMamuju tanggal 25 Agustus 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa ABD.

2009 No.05/110 / Akta.Pid / 2008 / PN.Mu., oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan(4) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 Tahun1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengandemikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakantidak dapat diterima, dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara padatingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001, UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa : ABD. MAKMUR, M.

Menyatakan terdakwa SAMADIN BIN ATANG, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangHalaman 13 dari 21 , Putusan No.4/Pid.SusTPK/2019/PT.PLGUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalamdakwaan Primair Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMADIN BIN ATANG denganpidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurang!

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dalam Dakwaan Primair, sama dengan kesimpulan PenuntutUmum dalam Tuntutan Pidananya, oleh karena itu pertimbangan tersebutakan diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Bandinguntuk memutuskan perkara iniMenimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Banding kurangsependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenalpenjatuhan pidananya yang dipandang belum tepat

Nobertus Dus tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi SecaraBersamaSama sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Nobertus Dus dari dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP;Menyatakan Terdakwa Drs.

Putusan Nomor 1213 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Jalan Andi Isa Nomor 18 KabupatenPinrang;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS (Kepala Seksi Statistik Sosial BPSKabupaten Pinrang dan mantan Kasi NeracaWilayah dan Analisis Statistik BPSKabupaten Luwu Utara;Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaansubsideritas sebagai berikut:Primair: melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 809 K/Pid.Sus/2018Subsidair: melanggar Pasal 3 jo.

Menyatakan Terdakwa Abdullah Igo, S.E., tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan perbuatan Turut serta melakukan tindak pidanaKorupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP dan membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primairtersebut;2.

., S.Kp. selakuKepala Distrik Bondifuar, Kabupaten Biak Numfor sekaligus penanggung jawabpelaksana distribusi Raskin Distrik Bondifuar tahun 2016 dan tahun 2017 telahmelanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor: 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIR: Perbuatan Terdakwa ISAK SEMUEL AKOBIAREK, SE., S.Kp. selakuKepala Distrik Bondifuar Kabupaten Biak Numfor sekaligus PenanggungjawabPelaksana Distribusi Raskin Distrik Bondifuar Tahun 2016 dan Tahun 2017, telahmelanggar Pasal 3 Jo.

juta seratusenampuluh delapan ribu ~ rupiah) padahal seharusnya hanyamenerima sesuai fakta pekerjaan yang dilaksanakan senilaiRp.197.352.905,44 (seratus sembilan puluh tujuh juta tigaratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah empatpuluh empat sen), sehingga dengan demikian negara dirugikansebesar Rp 33.815.094,56 (tiga puluh tiga juta delapan ratuslima belas ribu sembilan puluh empat rupiah lima puluh enamwe crete ee Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undanghalaman 29 dari 92 halamanPutusan Nomor : 02/PID.SUS/2011/PT BJM30Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UUNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Umumuang tersebut diserahkan/dititipkan di rekening Kepaniteraanhalaman 67 dari 92 halamanPutusan Nomor : 02/PID.SUS/2011/PT BJM68 yPengadilan Negeri Marabahan, sehingga jumlah uang yang sudahdiserahkan oleh SELAMAT.A.Ma.Pd. seluruhnya sejumlahRp.35.468.750, (tiga puluh lima juta empat ratusenam puluhdelapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) ; oe cee ree Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh PenuntutUmum dimuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secarasubsidaritas, yaitu : Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999, sebagaimana dirubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP ; Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999, sebagaimana dirubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP ; ($=Menimbang, bahwa terhadap dakwaan a Umum yangdisusun dalam bentuk Subsidairitas terse engadilan Negeriberpendapat oleh karena unsur pokok P ~.

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagaiberikut : 22 eee eee ee ee eeeSetiapSecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atauKOPPOPASI fn wn mn men ww i ne i ni wi i ie inOYang dapat merugikan keuangan negara atau CpafPtonomianegara ; oYang melakukan, menyuruh lakukan = atau way serta melakukanperbuatan ; OyAd.