Hardlent Medika Husada yang bergerak dalambidang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat(PUKM) telah mendapatkan ijin operasional dari Menteri Kesehatan RIberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1744/BM/DJ/BPSM/XI1/1997tanggal 20 November 1997.Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Malang telahdilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Hardlent Medika Husada. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.

Hardlent Medika Husada yang bertindak sebagaipimpinan rapat adalah Tergugat Il dan Penggugat telah menyampaikankepada peserta rapat agar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Hardlent Medika Husada tanggal 13 Maret 2012dengan terpaksa Penggugat meninggalkan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada, sehingga Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada dilaksanakantanpa kehadiran Penggugat sebagai Pemegang Saham dan Direktur UtamaPT.

(mengenai RUPSLB). (Novum ; PK.12)13) Surat KeteranganPaulus Oliver Yoesuf, S.H., tanggal 13 Desember2013. (Novum ; PK.13) ;14) Salinan Putusan No. : 142 / Pid.B / 2013 / PN.MLG tertanggal 23Desember 2013 dengan Terdakwa dr. Hardi Sutanto M.M(Pemohon Peninjauan Kembali) yang amar / diktum putusannyamenyatakan Terdakwa bernama : dr.

Hardlent MedikaHusada, namun Termohon Peninjauan Kembali selalu menghindardengan alasan modal perusahaan masih diputar dan perusahaanmasih menunggu pembayaran dari rekanan, sehingga padaakhirnya dilaksanakan pemanggilan dan undangan untuk RUPSLB PT.

., Para Advokat danPengacara yang beralamat dan berkantor di Jalan RayaMargorejo 12D Surabaya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 16 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;Yang mengajukan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) terhadap :WU JIAN HUA, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.

Khusus tanggal 23Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,Telah membaca SuratSurat dalam berkas perkara;Telah mendengar Pemohon;Telah mendengar Termohon;Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9Januari 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas APenetapan Pencabutan Perkara Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.SDA.Khusus dengan register Nomor 7/Pdt.P/2020/PN.Sda telah mengajukanPermohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

meminta RUPSLB dengan caramengajukan gugatan ini, secara jelas dan nyata bertentangandengan mekanisme RUPSLB yang telah ditentukan oleh UU PTNomor 40/2007.

Tergugat.Apabila Direksi tidak melaksanakan RUPSLB atas permintaansalah satu pemegenag saham, pemegang saham dalam hal iniPenggugat dapat mengajukan permohonan RUPSLB kepadaDewan Komisaris, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6ayat (6) huruf a UU 40/2007 yang menyatakan bahwa:(6) Dalam hal Direksi tidak melakukanpemanggilan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (5).a.

Jkt.Pst.42.juga secara jelas dan nyata diajukan kepada Tergugat bukankepada Dewan Direksi Tergugat.Selanjutnya apabila benar (walaupun pada kenyataannya tidakbenar) Penggugat beranggapan bahwa didalam surat peringatan(somasi) tersebut telah mengajukan permintaaan RUPSLB, sesuaidengan ketentuan UU 40/2007 Penggugat selaku Dewan Direksidari Tergugat dapat melaksanakan RUPSLB tersebut sesuaidengan kewenangannya yang telah diberikan oleh UU 40/2007.Namun demikian, sSampai dengan saat ini Penggugat selaku

salahsatu Direksi dari Tergugat tidak pernah melaksanakan permintaanatau permohonan RUPSLB dari Penggugat selaku PemegangSaham Tergugat.Selain itu, permintaan atau permohonan Penggugat untukdiadakan RUSPLB wajib untuk ditolak karena tidak sesuai dengantata cara dan tata urutan yang telah ditentukan didalam UU40/2007 karena:a.

Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan izinkepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan RUPSLB.Permohonan untuk dilaksanakan RUPSLB tersebut diatas, wajibdilakukan secara satu kesatuan dan berurutan, salah satu tahaptidak dilaksanakan maka RUPSLB tersebut tidak dapatdilaksanakan karena bertentangan dengan UU 40/2007.Hal. 38 dari 89 Put.No. 572/Pdt.G/2018/PN.

PT.Bangun Megah Semesta;

Bangun Megah Semesta, tanggal 06 Maret 2012;

15 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, S.H;

;

;

tentang Berita Acara RUPSLB PT.

Bangun Megah Semesta dan Akta No. 99 tanggal 30 Nopember2011 tentang RUPSLB PT.

Foto copy leglisir 1 (Satu) bundel Akta RUPSLB No. 98tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLYENGGANA, S.H.;120. Foto copy leglisir 1 (Satu) bundel Akta RUPSLB PerseroanTerbatas PT. BANGUN MEGAH SEMESTA, yang dikeluarkan olehNotaris ANGLY ENGGANA, S.H.;121. Foto copy leglisir 1 (Satu) bundel Akta RUPSLB No. 35tanggal 19 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLYENGGANA, S.H.;122.

Foto copy leglisir 1 (Satu) bundel Akta RUPSLB No. 98tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLYENGGANA, S.H.;120. Foto copy leglisir 1 (Satu) bundel Akta RUPSLB PerseroanTerbatas PT. BANGUN MEGAH SEMESTA, yang dikeluarkan olehNotaris ANGLY ENGGANA, S.H.;Halaman 231 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm121. Foto copy leglisir 1 (Satu) bundel Akta RUPSLB No. 35tanggal 19 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLYENGGANA, S.H.;122.

Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 98tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris AnlyCenggana, S.H.;Halaman 247 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm120. Foto copy leglisir 1 (Satu) bundel Akta RUPSLB PerseroanTerbatas PT. BANGUN MEGAH SEMESTA, yang dikeluarkan olehNotaris Anly Cenggana, S.H.;121. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 35tanggal 19 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris AnlyCenggana, S.H.;122.

(d.h.i OJK) jelas bukan merupakan pihak yang memilikihak suara dan mempengaruhi kuorum jumlah pemegang sahamdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)baik pada tanggal 24 Oktober 2019 maupun RUPSLB padatanggal 25 Agustus 2020 karena hal tersebut merupakanmekanisme internal PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensisebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No40/2007), faktanya keputusan RUPSLB a quo dilakukan oleh danuntuk

RUPSLB padatanggal 25 Agustus 2020;Tanggal 3 Agustus 2020, Tergugat II Intervensi mengumumkanPemanggilan RUPSLB di Surat Kabar Nasional dengan mataacara: (i) persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran DasarTergugat II Intervensi; (ii) persetujuan atas perubahan Pasal 4ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Tergugat II Intervensi; (ili)persetujuan atas pelaksanaan Penambahan Modal TanpaMemberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu(PMTHMETD) yang menyebabkan Kookmin akan menjadiPemegang Saham Pengendali

Lebih lanjut, biladicermati perintah tertulis pemberian surat kuasa khusus kepada BRI untukmenggunakan hak Penggugat pada RUPSLB, jika dinilai dari segi substansidan dari segi waktu memang terdapat pertentangan, sehigga untuk mengejarkebenaran materil akhirnya OJK dengan cara apapun wajib melarang/tidakmemberi hak kepada Penggugat untuk menghadiri RUPSLB.

Memang patutdipahami RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2020adalah masa transisi perubahan struktur pada BBKP bahkan sangatmenentukan arah pengambilan kebijakan selanjutnya. Dalam masa transisitersebut terjadi dilema antara keikutsertaan Penggugat pada RUPSLB yangpada saat itu secara defacto masih memiliki saham 11% namun secaradejure hanya 23,4%.

Artinya meskipun objek sengketa ditunda secarakeseluruhan, namun terhadap situasi yang telah berubah dan melibatkanpihak lain melalui mekanisme PUT V/HMETD dan RUPSLB BBPKP sertahasil PMTHMETD telah selesai dilaksanakan dan tidak termasuk bagian daripenilaian keabsahan objek sengketa karena diluar cakupan hukumadministrasi. Dengan demikian hasil PUT V/HMETD, hasil RUPSLB danPMHTHMETD merupakan pengecualian untuk ditunda.

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Dalena Pratama Indah tanggal 19 April 2004 di Kantor EkuatorPekanbaru adalah sah;1213. Menyatakan pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT. Dalena Pratama Indah tertanggal 19 April2004 yang telah dibuatkan Aktanya dengan Akta Nomor: 27 tertanggal 17Mei 2004 oleh M. Dahad Umar, Notaris di Pekanbaru adalah sah;.

Dalena Pratama Indahsedangkan Penggugat II sendiri tidak pernah membuat dan atau ikutserta dalam membuat/melaksanakan RUPSLB karena bukanpemegang saham, sehingga tidak jelas apa hubungan hukumnyaPenggugat Il memerintah untuk dinyatakan sah RUPSLB pada tanggal19 April 2004 yang telah dituangkan dalam Akta No. 27 tertanggal 17Mei 2004 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT M. Dahad Umar, SH., diPekanbaru;.

Dalena Pratama Indahtelah melakukan RUPSLB pada tanggal 19 April 2004 yang telahdituangkan dalam Akta No. 27 tertanggal 17 Mei 2004 yang diterbitkanoleh Notaris/PPAT M. Dahad Umar, SH., di Pekanbaru, yang intinyamenetapkan memberhentikan Tergugat IV (Ir. Tengku Zulkufli Hesda)selaku Direktur PT.

Bahwa pada Petitum No. 4 gugatan para Penggugat meminta untukdiputuskan menyatakan RUPSLB tertanggal 19 April 2004 adalah sahdan pada Petitum No. 5 meminta untuk diputuskan menyatakan Akta No.27 tertanggal 17 Mei 2004 oleh M. Dahad Umar adalah sah dalamperkara a quo;3. Bahwa berdasarkan fakta hukumnya sebagaimana putusan kasasiMahkamah Agung RI No. 2450 K/Pdt/2005, tanggal 6 September 2006dinyatakan RUPSLB PT.

DahadUmar, SH., sedangkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 2450 K/Pdt/2005, tanggal 06 September 2006 telah dinyatakan RUPSLB PT.19Dalena Pratama Indah yang dilakukan oleh Penggugat selaku KomisarisUtama tertanggal 19 April 2004 adalah tidak sah dan batal menurut hukumberikut segala akibat hukumnya dan menyatakan Akta No. 27 tertanggal 17Mei 2004 yang diterbitkan oleh M.

Kemudianhasil RUPSLB tersebut dibuatkan akta berita acara dihadapan Notaris Putu Candra, S.H., sehingga berdasarkan berita acara tersebut susunanpemegang saham PT Balilysta Karyauthama sebagai berikut:1) Ir.

Nomor 595 K/Padt/2017Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang padaprinsipnya membahas dan memutuskan pengesahan jual beli sahamantara Ir.

Sulistiyo Hadi Susanto sebagai Direktur Utama;2) Tergugat 1 sebagai Komisaris Utama;3) Moedji Lestari sebagai Komisaris;4) Raden Novian Hadi sebagai Komisaris;Berita acara RUPSLB tersebut dicatatkan dan dibuatkan dalam bentukAkta Pernyataan Perseroan Terbatas PT Balilysta Karyauthama Nomor73 pada tanggal 17 Februari 1997 dihadapan Notaris Putu Candra, S.H.,Notaris di Kota Denpasar.

Berdasarkanketentuan Pasal 22 AD/ART PT Balilysta Karyauthama menyatakanpahwa Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah jika dihadiri olehminimum lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah saham yangdikeluarkan oleh Perseroan, sehingga RUPSLB yang dihadiri olen 60%(enam puluh persen) saham PT Balilysta Karyauthama telah berdasarhukum dan sah secara hukum;Bahwa telah jelas dan terang berdasarkan RUPSLB tertanggal 28Oktober 2000 dengan Berita Acara Rapat tertanggal 30 Oktober 2000tersebut yang menjadi Direktur

Nomor 595 K/Padt/2017Bahwa penyelenggaraan RUPSLB yang hanya dihadiri 40% (empatpuluh persen) jumlah saham tersebut melanggar ketentuan Pasal 22ayat (1) AD/ART PT Balilysta Karyauthama bahwa RUPS sah apabiladihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) saham yang dikeluarkanoleh perseroan.

Perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT Nurmuda Cahaya.Yang ternyata RUPSLB tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 10Januari 2013, dimana pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasayang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2013, Tergugat Dewi Savitritelah memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)tersebut seolaholah dalam kapasitasnya sebagai Direktur UtamaHal 11 dari 92 Putusan Perdata No.149/Pdt.G/2013/PN.Jkt.TimPerseroan, hal rnana sesuai dengan Akta Rapat Umum PemegangSaham Luar

Biasa (RUPSLB) PT.

Oleh karenanya selaku Direktur Utamamasih berwenang memimpin RUPSLB yang mengasilkan Akta No. 3dan Akta No. 4 tanggal 10012013 yang dibuat dihadapan NotarisHaji Djoko Oetoro, SH, MM. Bahwa tata cara dan prosedur RUPSLBdilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 10 Januari 2013 adalahdilaksanakan dengan penuh tindakan itikad baik dan dalam rangkamenyelamatkan maksud dan tujuan perseroan dari perbuatan tidakbaik dari Penggugat dan Penggugat Ill.

Bahwa tata caradan prosedur RUPSLB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku.Bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 10 Januari 2013 adalahdilaksanakan dengan penuh tindakan itikad baik dan dalam rangkamenyelamatkan maksud dan tujuan perseroan dari perbuatan tidak baikdari Penggugat dan Penggugat III. Fakta hukum dalam pelaksanaanpengelolaan perseroan oleh Penggugat Ill selama 3 (tiga) tahun telahditemukan manajemen kurang baik PT. Nurmuda cahaya.

Bahwa tata caradan prosedur RUPSLB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku.Bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 10 Januari 2013 adalahdilaksanakan dengan penuh tindakan itikad baik dan dalam rangkamenyelamatkan maksud dan tujuan perseroan dari perbuatan tidak baikdari Penggugat dan Penggugat Ill. Fakta hukum dalam pelaksanaanpengelolaan perseroan oleh Penggugat Ill selama 3 (tiga) tahun telahditemukan manajemen kurang baik PT. Nurmuda cahaya.

Gebe IndustryNickel), bukan ditanggung dan dibayar oleh Tergugat, sebagaimana yangdiakuinya; Bahwa oleh karena pengiriman sudah selesai dilakukan, Tergugatmengusulkan kepada Penggugat agar supaya melakukan RUPSLB (RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa) atas PT.

Perkasa Tiga Bintang, danminta agar Ssupaya Tergugat ditempatkan sebagai Komisaris Utama danTurut Tergugat yang nota bene adalah karyawan kepercayaannya,ditempatkan juga sebagai Direktur, akan tetapi RUPSLB dan penempatanTergugat tersebut sebagai direksi, sematamata hanya sebagai formalitas(purapura), yang dibuat dihadapan Notaris INDRA GUNAWAN, S.H.,M.Kn., di Rukan Sunter Permai JI. Danau Sunter Utara Blok.

A No. 6,Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Sela Nomor 282/Pdt.G/2018/PN.Jkt.PstJakarta Utara 14350, sesuai Berita Acara RUPSLB No. 23, tgl 22 April2015, berikut seluruh aktaakta turutannya, sehingga susunan direksi sbb :Direktur Utama : Rudi Candra (pemilik 6.000 saham = Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah);Direktur : Tubagus Riko Riswanda (pemilik 7.500 saham =Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); Komisaris Utama: Erans Salim Kalalo; Komisaris : Ny.

Penggugat, sebesar 595.348 USD (lima ratus sembilanpuluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan dolar Amerika), ditambahbunga 6% per tahun, terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai dibayarlunas seluruhnya, ditambah kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000.000, (dua triliyun rupiah);Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Biji Nikel (Ore) tertanggal 24 Oktober2014, dan surat Perjanjian Kontrak Bersama, tertanggal 5 Januari 2015,adalah sah menurut hukum dan mengikat; Menyatakan Akta Berita Acara RUPSLB

yang memeriksa dan mengadili perkara a guo untuk"menyatakanlaporan polisi Tergugat di Polres Konawe, Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkanalasan sewa menyewa, bukan merupakan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan";Selain itu, dalam petitum pada poin 6 halaman 9 sampai dengan halaman 10Gugatannya, Penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa danHalaman 12 dari 52 halaman Putusan Sela Nomor 282/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pstmengadili perkara a quo untuk "menyatakan Akta Berita Acara RUPSLB

Aktebernomor 12 tersebut menerangkan perihal tentang telah dilakukan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Kantor Notaris IKHSANLUBIS SH yang mana RUPSLB tersebut untuk pengalihan seluruh saham PTRIZKINA MANDIRI PERDANA kepada saksi H IVAN ISKANDAR BATUBARAdan PT Sumatera Borneo Palm Oil dan perubahan Manajemen PT RIZKINAMANDIRI PERDANA yang sebelumnya terdakwa SAFWAN LUBIS dan parapemegang saham lainnya sebagai pengurus PT RIZKINA MANDIRIPERDANA berubah menjadi IVAN ISKANDAR BATUBARA sebagai

HenriPardede, saksi Ingrita Pulungan tidak pernah datang menghadap NotarisIKHSAN LUBIS SH untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) sebagaimana yang dituangkan dalam Akte Notaris Nomor12.

Akte bernomor 12 tersebutmenerangkan perihal tentang telah dilakukan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) di Kantor Notaris IKHSAN LUBIS SH yangmana RUPSLB tersebut untuk pengalihan seluruh saham PT RIZKINAMANDIRI PERDANA kepada saksi H IVAN ISKANDAR BATUBARA dan PTSumatera Borneo Palm Oil dan perubahan Manajemen PT RIZKINAMANDIRI PERDANA yang sebelumnya terdakwa SAFWAN LUBIS dan parapemegang saham lainnya sebagai pengurus PT RIZKINA MANDIRIPERDANA berubah menjadi IVAN ISKANDAR BATUBARA sebagai

Henri Pardede :aoa WNBahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkaradugaan pemalsuan akte No. 12 tahun 2007 ;Bahwa akte itu tentang pemalsuan RUPSLB (Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa) PT. Rizkina Mandiri Perdanamasalah pengalihan saham dari PT. Rizkina Mandiri Perdanakepada PT. Sumatera borneo Palm Oil ;Bahwa pengurus di dalam PT. Rizkina Mandiri Perdanaawalnya ada ada 7 (tujuh) orang yaitu :.

., dimana merupakan tindak lanjut dari RUPSLB PT. Perusahaan Dagang Johny Surya Sakti (selanjutnya disingkat PT.Johny Surya Sakti) yang diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus 2014;.

Surya Saktiberdasarkan Akta Notaris No. 58 tanggal 21 Agustus 2014 tentang BeritaAcara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Perusahaan Dagang Johny Surya Sakti disingkat PT. J.

Bukti P6Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Perusahaan Dagang Jhonny Surya Saktitertanggal 10 November 2014 yang ditujukanj kepada Ny.Marry Pardede (fotokopi dari fotokopi);Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Perusahaan Dagang Jhonny Surya Saktitertanggal 10 November 2014 yang ditujukanj kepada Ny.Drs. Rudolf M. Pardede (fotokopi dari fotokopi);Tambahan Berita Negara RI No. 93 tanggal 20 Nopember1964 Maret 1982 Nomor 24 tentang PIT.

PerusahaanDagang Pardede Trading Coy (fotokopi dari fotokopi);Berita Acara Nomor 5 tanggal 8 Mei 1991 tentang BeritaAcara RUPSLB PT. Perusahaan Dagang Jhonny SuryaSakti dibuat dihadapan Leo Hutabarat, SH , Notaris di Medan(fotokopi dari fotokopi);Salinan Akta Berita Acara RUPSLB PT. J. Surya Sakti dibuatNomor 18 tanggal 11 Agustus 2009 dibuat dihadapanErickson Napitupulu, SH , Notaris di Medan (fotokopi darifotokopi);Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT.

SuryaSakti (fotokopi dari fotokopi);Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB). PT. J. Surya Sakti, tanggal 4 Agustus2014 melalui Koran Harian sinar Indonesia Baru.(fotokopi sesuai dengan print out);Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB). PT. Perusahaan Dagang JhonnySurya Sakti Nomor 58. (Sesuai dengan cetakan);Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 2024.b / XIl / 2014 /Reskrim tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 24Desember 2014.

Pertanggungjawaban Direksi periode 1 Januari 201531Desember 2015.12.Bahwa, dikarenakan dalam undangan RUPSLB tersebut tidakdisertakan bahanbahan untuk RUPSLB dan juga tidak disebutkansecara jelas tentang perubahan susunan Pengurus PT.

keuangan PT.SPN (Sumber pangan Nusantara), ternyatasebelum pelaksanaan RUPSLB PT.

Namun kenyataannya, sebelum semuanya itu dilakukan olehjajaran Direksi, tahutahu RUPSLB PT.

SUMBER PANGANNUSANTARA menyatakan Dengan suara bulat menyatakanmenyetujul, menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun2015 periode 01012015 sampai dengan 31122015;Bahwa, RUPSLB yang demikian jelasjelas telah melanggar ketentuanperundangundangan yang berlaku khususnya pasal pasal 68 butir (1)huruf e dan butir 3 dari UU No.40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan menurut pasal 68 butir 2nya, seharusnya /aporankeuangan tidak disahkan oleh RUPS.Bahwa, dengan demikian tindakan RUPSLB PT.

Bahwa~ demikian pula mengenai alasan ketidak hadiranPenggugat/Pembanding dalam RUPS Luar Biasa karena belummenerima bahanbahan untuk RUPSLB adalah merupakan hal yangtidak berdasar dan mengadaada, sebab sebagaimana terungkap dariemail yang ditulis oleh Penggugat dapat terlinat bahwa pada saat yangbersangkutan menolak untuk hadir dalam RUPSLB berada dalamkeadaan sadar dan tahu akan segala konsekuensi ketidak hadirannya;Halaman 91 dari 93 Perkara Nomor 53/PDT/2018/PT SBYMenimbang, bahwa berdasarkan

Bahwa RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh TERGUGAT sebagaipemipimin RUPSLB serta pemilik dan pemegang dari 552 (lima ratuslima puluh dua) saham yang berhak mengeluarkan 552 (lima ratus limapuluh dua) suara atau 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham PT.EMRINDO, serta TERGUGAT II sebagai undangan rapat sehinggaRUPS tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1)Undangundang nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi : RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu perdua) bagian

Bahwa pelaksanaan RUPSLB tersebut telah menghasilkan keputusanmemberhentikan PENGGUGAT dari jabatannya sebagai direktur PT.EMRINDO sebagai direktur perseroan, dan mengangkat TERGUGAT Ilmenjadi direktur PT.

Bahwa atas keputusan RUPSLB tersebut telah dibuat Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

EMRINDO, yangatas hasil keputusan RUPSLB tersebut telah dibuat Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.

Pondok Asri Indah E/12 Sei PanasBatam dengan acara:Perubahan Direksi perseroan mengingat tuan Koh Hock Liang selaku DirekturPerseroan sudah tidak dapat aktif lagi menjalankan perseroan, dengan demikianpemanggilan RUPSLB yang dilakukan oleh Tergugat! selaku Dewan Komisarismelanggar Anggaran Dasar PT.

tetap;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari apabila ParaTergugat lalai melaksanakan putusan a quo;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangtelah dilakukan;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Membatalkan dan Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukumKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

) ParaTergugat tanggal 25 Mei 2015 berikut segala aktaakta Notaris yangdibuat dan mencatatkan Keputusan RUPSLB tanggal 25 Mei 2015 yangmemberhentikan Penggugat sebagai Direktur perseroan Tergugat III;Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan keadaan Penggugatseperti semula sebelum diadakannya Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Para Tergugat tanggal 25 Mei 2015 yakni sebagaianggota Direksi perseroan Tergugat III;Halaman 2 dari 9 hal.

Pandanaran No. 8Semarang di hadiri Para Pemegang Saham.Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)tersebut di wakili 37 saham dari jumlah saham 60, yang dikeluarkanoleh perseroan terbatas yang sedang berapat dan sesuai denganketentuan dalam anggaran dasar perseroan telah memenuhi kuorumdan telah dilakukan pemanggilan atau undangan untuk mengikutiRUPSLB yang di umumkan dalam surat kabar Suara Merdeka tanggal26 Nopember 2015.Bahwa RUPSLB tersebut berdasarkan anggaran dasar perseroanrapat adalah

391/PDT/2017/PT SMG20.21.22.23.24.sah dan mengikat mengenai halhal yang dibicarakan dalam rapat dandalam rapat menunjuk Bapak Yacobus Djunawan Widjaja selaku ketuadan di buka pada jam 10.00 WIB selesai pukul 11.15 WIB dan Alm.Henky Soetedjo selaku pemegang saham diwakili ahli waris yangdikuasakan kepada kuasa hukumnya yaitu Bapak Agung Setyawan,SH akan tetapi karena surat kuasanya kadaluarsa maka Bapak AgungSetyawan, SH tidak dapat di terima sebagai wakil dari ahli waris HenkySoetedio.Bahwa dalam RUPSLB

Bahwa segala assetasset perseroan baik yang berupa bendabergerak maupun benda tak bergerak untuk segera ditindaklanjutipenyelesaian kepada para pemegang saham dan untuk itu parapemegang saham akan menunjuk atau menguasakan padaseorang kuasa hukum (advokat) untuk menyelesaikan segalapermasalahan mengenai assetasset perseroan.Bahwa atas keputusan RUPSLB tersebut, Para Penggugat padatanggal 11 Desember 2015 telah memberitahukan dan menindaklanjutihasil RUPSLB tersebut kepada Para Tergugat selaku ahli

milik almarhumHengky Soetedjo yang menjadi asset Persekutuan Komanditermaupun Perseroan, sehingga adalah hal yang sangat wajar jika PARATERGUGAT selaku ahli waris Hengky Soetedja mengusai hartapeninggalan orang tuanya ;Bahwa sebagaimana dalil PARA TERGUGAT pada angka 3 danangka 10 diatas, sepanjang mengenai anggaran dasar perseroan yangbelum memperoleh pengesahan dari Menteri dan dihubungkan dengandalil PARA PENGGUGAT pada angka 16, angka 17, angka 18, angka19 dan angka 20, maka penyelenggaraan RUPSLB

No. 391/PDT/2017/PT SMG13.14.15.16.17.tidak mempunyai kekuaatan hukum mengikat apalagi RUPSLB inihanya digunakan sebagai alat untuk merampok harta benda milikorang yang sudah meninggal ;Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada angka 21 adalah tidak benarsebab sebagai ahli waris dari almarhum Hengky Soetedjo, PARATERGUGAT berhak mewaris seluruh harta almarhum baik hartabergerak maupun tidak bergerak sehingga peralihan hak atas tanahsebagai dimaksud dalam dalil PARA PENGGUGAT pada angka 7.1sama sekali bukan

) Nomor 01/RUPSLB/PTBPDM/2014 tanggalHal. 88 dari 306 hal.

SahamLuar Biasa (RUPSLB) Nomor 04/RUPSLB/PTBPDM/2014 tanggal 6Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurusdan Bonus Kepada Karyawan PT Bank Pemb.

Daerah Maluku Tahun2013;1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Nomor 06/RUPSLB/PTBPDM/2014 tanggal 6Hal. 89 dari 306 hal. Put.

Daerah Maluku;1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPSLB)Nomor 01/RUPSLB/PTBPDM/2014 tanggal 29 April 2014tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi MalukuHal. 126 dari 306 hal. Put.

Biasa (RUPSLB) Nomor 02/RUPSLB/PTBPDM/2014 tanggal 17April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT Bank Pembang.

Surya Sakti yang dibuat dihadapan Notaris Mauliddin Shati, SH (Bukti P6);Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 pemegang saham mengadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menyetujui danmenetapkan pemberhentian Tergugat secara permanen dalam jabatanyaselaku Direktur Perseroan PT. J.

Perusahaan Dagang Jhony Surya sakti Periode2009 s/d 2014 atas kesepakatan jual beli yang dibuat oleh Tergugat denganTergugat II (Bukti P8);Bahwa demikian juga berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Para PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Perusahaan Dagang Johny Surya Saktidisingkat PT. J.

Surya Sakti yang dibuat dihadapanNotaris/PPAT Mauliddin Shati, SH di Medan (copy dari copy)Akta No. 98, tertanggal 26 Juli 2014 tentang Berita Acara RapatUmum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Perusahaan Dagang Johny Sakti disingkat PT. J. Surya Saktiyang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Mauliddin Shati, SH.(copy dari copy)Akta Nomor 58, tanggal 21 Agustus 2014 tentang Berita AcaraRapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB)PT. Perusahaan Dagang Johny Surya Sakti disingkat PT.

(copy dari copy)Akta Nomor : 111, tertanggal 28 Januari 2016 tentang BeritaAcara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Perusahaan Dagang Johny Surya Saktidisingkat PT. J. Surya Sakti yang dibuat dihadapanMauliddin Shati, SH, Notaris/PPAT di Medan, (sesuai dengansalinan aslinya)Hal 33 dari 63 Putusan No. 144/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.9. Bukti P9Akta Nomor : 36 , tertanggal 16 Feberuari 2016 tentang BeritaAcara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

) tanggal 26 Juli 2014sebagaimana dalam Akta No. 98 , tertanggal 26 Juli 2014 tentang Berita AcaraHal 47 dari 63 Putusan No. 144/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Rasico Industry, termasuk pada RUPSLB pada bulan Oktober 2007;Bahwa hasil RUPSLB tersebut telah dibuatkan akta notaris, yaitu AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Rasico Industry Nomor 3 tanggal 25Oktober 2007 dan akta pernyataan tersebut digunakan oleh RoedyPanggabean untuk mengajukan permohonan kredit atas nama PT.Rasico Industry kepada PT.

Rasico Industry telah memperoleh persetujuanpemegang saham mayoritas dalam RUPSLB;Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapatdibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan.

YantoWijaya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SETYABERSATU (RUPSLB PT SETYA BERSATU). Bahwa RUPSLB PT SETYA BERSATU diadakan pada tanggal 30Oktober 2006 bertempat di rumah Alm. Yanto Wijaya JI. Perdana BlokHH No. 19 Jakarta Barat, Kelurahan Wijaya Kusuma, KecamatanGrogol, Jakarta Barat, dengan agenda peralihnan seluruh sahamsebanyak 1960 milik Alm. Ratna Intan Wijaya (istri Alm. Yanto Wijaya)kepada Alm. Yanto Wijaya dan merubah susunan Direksi dan KomisariPT SETYA BERSATU.

Yanto Wijaya karena pada saat tgl. 30Oktober 2006 pelaksanaan RUPSLB PT SETYA BERSATUTERGUGAT III bertemu secara langsung dengan PENGGUGAT. Bahwa penandatanganan risalah dilakukan dengan cara satupersatu bertemu dengan Alm. Yanto Wijaya dikarenakan pada saat itukondisi Alm.

Yanto Wijaya kurang sehat dan jadwal kedatangan masingmasing anak/peserta RUPSLB tidak bersamaan, ditandatangani olehsemua pihak dengan sadar dan tanpa ada paksaan sama sekali,karena saat itu Semua sadar bahwa ini adalah perusahaan orang tuasendiri.

Bahwa hasil dari pelaksanaan RUPSLB PT SETYA BERSATUdimuat dalam Risalahn RUPSLB PT SETYA BERSATU tgl. 30 Oktober2006 yang telah dihadiri, disetujui dan ditandatangani oleh seluruhpeserta RUPSLB. Bahwa Risalah RUPSLB PT SETYA BERSATU tersebut yangmenjadi dasar TERGUGAT IIl menghadap ke TERGUGAT untukdibuatkan menjadi Akta No. 134 melalui TERGUGAT I.

Ratna IntanWijaya sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) lembarsaham kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill, ternyata terbuktiberdasarkan Risalah RUPSLB PT SETYA BERSATUvbahwa sahamsaham milik Alm. Ratna Intan dialihkan atau diserahkan kepadasuaminya sendiri (ayah dari Penggugat) yaitu Alm.

Lagipula, terhitung sejak perubahan Anggaran Dasar Perseroanyang telah disahkan melalui Surat kKeputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI Nomor : AHU30960.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 18 Juni2010 tersebut, di atas, tidak pernah ada lagi Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB)POPSOLO AN; naan nnn nnn nnn nnn nce cece nce canna ann nn ncaa nanan naa17.Bahwa tibatiba PARA PENGGUGAT memperoleh informasi bahwa sahammiliknya masingmasing, seolaholah telah dijual

pemegang saham baik sendiri maupun diwakiliberdasarkan Surat Kuasa, berhak menghadiri RUPSdan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlahsaham yang dimilikinya,Pasal 86 ayat (1) : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dariYe (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undangundang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlahkuorum yang lebih besar;23.Bahwa oleh karena Para PENGGUGAT sebagai pemegang sahamPerseroan tidak pernah mengadakan RUPS/RUPSLB

, atau tidak pernahdiundang untuk menghadiri RUPS/RUPSLB, tidak pernah menghadiriRUPS/RUPSLB atau mengirim kuasa untuk mewakili guna menghadiriRUPS/RUPSLB, maka jika RUPS/RUPSLB yang mengatasnamakanRUPS/RUPSLB PT.

JOHN ERNEST RISINGER untukmengatasnamakan RUPS/RUPSLB atau pemegang saham, maka RUPS/RUPSLB tersebut adalah RUPS/RUPSLB yang tidak sah, sehinggakeputusannya yang diaktakan dihadapan Notaris ETTY ROSWITHA MULIA,SH dan dimohonkan pengesahannya, seharusnya sesuai dengan ketentuanPasal 27 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, TERGUGAT wajib menolak untuk mengesahkannya karenaperubahan Anggaran Dasar tersebut bertentangan dengan ketentuanmengenai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana

Menjalankan hak lainnya berdasarkan UndangUndang ini;2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah sahamdicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya;Bahwa dengan demikian sejak RUPSLB ditutup dan setelah adanyapencatatan para pemegang saham dalam daftar pemegang saham yaituAdavale Resources Limited dan Adavale Indonesia PTY LTD, maka sejak saatitu Para Penggugat tidak lagi mempunyai hak dan kepentingan di dalam PT.PRIMA PERKASA ABADI melainkan ADAVALE RESOUCES LIMITED