selengkapnya sebagaiberikut:Dalam EksepsiMenimbang, Termohon mengajukan eksepsi, bahwa dengan telahditolaknya permohonan izin Pemohon untuk bercerai dengan Termohon olehatasan/Pejabat/Komandan Pemohon sebagai anggota TNI/POLRI dimana izinperceraian dari Komandan adalah merupakan keharusan sebagaimana yangdiatur dalam PP Nomor 10 tahun 1983 yang dirubah dan disempurnakandengan PP Nomor 45 tahun 1990 serta ketentuan khusus bagi anggotaTNI/POLRI yang kemudian Pemohon membuat pernyataan siap menerimaresiko, Sangsi

sebagai berikut :> Bahwa saksi ahli memebrikan keterangan ajli sesuai Surat Tugasdengan Nomor : ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2019 April 21089> Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 dan 2 UURI No.22 tahun2001 tentang migas yang dimaksud dengan kegiatan usaha hulu adalahkegiatan usaha yang berintikan atau bertumpuh pada kegiatan usahaeksplorasi dan eksploitasi sedangkan kegiatan usaha hilir adalah kegiatanusaha yang berintikan atau bertumpuh pada kegiatan usaha pengelolapengangkut penyimpanan atau niaga> Bahwa ada sangsi

Herlan termasuk tindak pidana pengangkutan BBM tanpa memilikiizizn dari pemerintah.> Bahwa sangsi hukumnya untuk pengangkutan tanpa izin usahapidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp. 40.000.000.000, (Empatpuluh milliar rupiah).> Bahwa izin usaha pengelolahan minyak tanah sulingan melaluiESDN.> Bahwa pengelolahan hasil olahan jenis bensin tidak termasukdalam ketagori pengelola lapangan karena memperoleh keuntungan danatau untuk tujuan komersial sehingga harus memiliki izin usahapengelolahan dari

Terbanding untuk melakukan perceraian wajibmemperoleh izin lebih dahulu dari pejabat, danberadasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yangmelanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dijatuhi hukumandisiplin berupa pemberhentian dengan hormat' tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas maka judex facti dianggap telah memberikanperingatan tentang kemungkinan adanya sangsi

YOHAN EFFENDY,perempuan, lahir di Pontianak tanggal 28 Oktober 1996 danYOCKY RIZKI EFFENDY bin YOHAN EFFENDY, laki laki, Jlahir diPontianak tanggal 14 Juni1999 ; 2 e e e e e e e eeeeBahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, kedua anaknyatersebut dipelihara olehPemohon; Bahwa.....Bahwa Pemohon memelihara anaknya dengan baik, penuhkasih sayang dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadapanaknya; ee ee eee eee eeeBahwa saksi Pemohon tidak pernah melakukan perbuatanmelanggar hukum yang mengakibatkan sangsi

BAHWA, pada perjanjian Nomor :2408290824512 atas nama RAJITSANTOSO yang Tertuang pada lembar ke 2 (dua) PERNYATAANPERSETUJUAN TERHADAP SYARAT DAN ~ KETENTUANPERJANJIAN yang teletak pada Bab SANGSI angka 1, juga tertulis :Seluruh hutang harus dibayar dengan sekaligus dan dapat ditagihseketika, atau kendaraan jaminan akan ditarik oleh kreditur, tanpamemerlukan pemberitahuan, teguran dan tagihan dari Kreditur ataujaru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk Kreditur, dalam halterjadi salah satu

BAHWA, pada perjanjian Nomor :2408290824512 atas nama RAJITSANTOSO yang Tertuang pada lembar ke 2 (dua) PERNYATAANPERSETUJUAN TERHADAP SYARAT DAN ~ KETENTUANPERJANUJIAN yang terletak pada Bab SANGSI angka 2, juga tertulis :Debitur memberi kuasa hak subsitusi kepada Kreditur untukmelakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambildimanapun dan ditempat siapapun kendaraan tersebut berada sertamenjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau denganperantara pihak lain siapapun untuk menjual

anak yang sekarang tinggal bersamaPeENnggugat 7 rnrnccnnnennnn nnn anna neone Bahwa rumah tangga yang saksi Jlihat harmonis, namunsejak bulan Juli 2014 tanpa alasan yang jelas Tergugatpergi meninggalkan Penggugat, kembali ke rumah orangtuanya di Kelurahan Purwokerto Kulon, KecamatanPurwokerto Timur sampai sekarang selama + 1 tahun 4bulan tidak pernah kembali lagi ; ~e Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datangmengunjungi Penggugat serta tidak pernah memberi nafkahkepada Penggugat ; 2.Nama SANGSI

No.1945 tahun 1990, namun karena Termohon tidak hadir, maka ketentuantersebut tidak dapat diterapkan, dan Termohon yang tidak hadir dianggap tidakkeberatan apabila ada sangsi dari atasannya;Menimbang, bahwa untuk memenuhi Petitum Pemohon angka 3, makasesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakimmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang

Bahwa agar Tergugat dan atau siapa saja yang menempati obyek sengketatanpa alas hak yang sah menurut hukum, tidak menundanunda untuksegera menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, maka perludiberikan sangsi uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratusrupiah) perhari terhitung sejak perkara ini diajukan sampai dengan Tergugatmelaksanakan isi putusan perkara ini;11.

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya padapokoknya menyatakan alasan sebagai berikut :e bahwa tujuan dari pemberian sangsi pidana adalah preventif,edukatif dan korektif ; e bahwa Terdakwa sebagai warga masyarakat yang baik dandiperlukan dalam kegiatan masyarakat dan telah menjalin hubunganselama 12 (dua belas) tahun lebih dalam rumah tangga rukunharmonis dengan saksi Hj.

dari rekomendasi itu adalah sangsi administrasiyang harus di tindak lanjuti oleh setiap pejabat yang mendapat saturekomendasi atas hasil temuan BPK, karena kita tahu sangsi administrasiitu. merupakan lanjutan dari pada pengawasan didalam menegakanhukum administrasi ujungnya adalah dari aturan itu sangsi, inkaudedalam hal ini adalah pengawas yang dilakukan dengan dilanjutkan denganmenjatuhkan penerapan sangsi , berbagai sangsi administratif bisaketahui ada penarikan putusan ada penjatuhan denda dan

untuk menyiapkan administrasi jika tidak maka kembalikan dan disetor ke kas Daerah rekomendasi ini bukan cuma terkait dengan danaAsuransi karena ada satu hal yang yang terjadi dana Asuransi yangditerima dia menyatu dalam pendapatan pengasilan Anggota DPRD dandia menyatu dengan tunjangan tunjangan lain seperti telepon olehkarena ini adalah kesalahan administrasi yang memang jika yangmenerima mengembalikan maka pengembalian itu yang mana telah ahlisampaikan bahwa jika dia telah menyelesaikan satu sangsi

terdapat kesalahanadministrasi yang dapat menimbulkan kerugian Negara maka dilanjutkandengan ayat (3) pada Undang Undang administrasi Pemerintahan , jikahasil pengawasan aparat seperti diatas terdapat kesalahan administrasiatau kerugian Negara maka terhitung hari yang ditentukan rasiolegisnyaUndang Undang baru yang diterbitkan jika ada kesalahan administrasi Hal 61 dari 111 Hal (Putusan No 37/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb)yang menimbulkan kerugian Negara harus dikembalikan itu masih dalamsatu kelompok sangsi

administrasi jika telah mengembalikannya makaterjadilah pemulihan atas kesalahan itu ;Bahwa didalam perkara aquo ahli berpendapat bahwa itu adalah masukdalam sangsi administrative sehingga pada saat dia menindaklanjutinyaatas penjelasan ahli terkait ketentuan dari Undang Undang administrasiPemerintahan bahkan secara tegas diatur tentang kKewenangan memutusapakah terjadinya perbuatan penyalagunaan kewenangan atau tidak olehkarena itu. bahwa jika yang bersangkutan mengetahui adanyarekomendasi untuk

dan perbuatan itudilakukan oleh Eksekutif bukan dari yang bersangkuta jadi bukanperbuatan penyalagunaan wewenang oleh Anggota DPRD ; Bahwa jika dibaca rumusan norma Undang Undang BPK laporan itu jikaada unsur pidana oleh karena itu unsur pidana jika memang dia tidakmelakukan ferifikasi, maka biasanya ada tindak lanjut denganpenyampaian Kami bersedia menyiapkan bukti dan jika kami tidakbersedia menyiapkan bukti maka kami bersedia untuk mengembalikandana itu ke kas Negara dan ini masih masuk dalam sangsi

./2556/BPMPD tertanggal 11 Oktober 2011 yang ditujukan kepada CamatKaliwedi, yang isi dan intinya untuk memberikan sangsi administrasiberupa teguran kepada TERGUGAT, disertai kewajibana. Memperbaiki surat keputusan Kuwu tentang pemberhentian 10 orangperangkat desa lama, dan pengangkatan 11 orang perangkat desabaruwargabinangun. 22222 222 nnn ene nee n nnn e eeb.

samasama beragama Islam, Pemohon berstatusjanda cerai hidup sedangkan calon suaminya masih jejaja, Pemohon pun tidaksedang dalam masa iddah, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Pemohondan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau susuan, pengadilan menilaibahwa di antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hal ataukondisi yang menghalangi mereka untuk menikah satu sama lain, keduanyapun dipandang sudah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga, olehkarena itu pengadilan tidak sangsi

Menetapkan sangsi apabila Termohon tidak melakukan kewajiban yangdi tetapkan majelis hakim, setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukumyang tetap.Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya.Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telahmenyampaikan repliknya secara tertulis, tertanggal 03 Agustus 2020 yangisinya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang ;Halaman 7 dari 25 HalamanPutusan Nomor

unsursyarat formil Gugatan dianggap bukan merupakan Rekonvensi yangtidak Sungguhsungguh dianggap tidak ada Gugatan Rekonvensi.2.Bahwa Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi dalam jawabannyahalaman terakhir (dalam Petitutm ) nomor 2 3dan4 yaitu:2) Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAKuntuk diasuh dan dirawat dan tinggal bersama Ibu Kandung nyasampai anak tersebut dewasa dan mandiri.(3) Menetapkan baya perkara dan kewajiban Termohon 9nafkahIddah,mutah dan nafkah Anak)(4) Menetapkan sangsi

adat dalam hukum adat bali ada pemidanaan jika melanggardiberikan sangsi kesepekang, pelanggaran yang dimaksud yaitu:1.

Penodaan orang ;3, Tidak pernah mengikuti aturan ;Bahwa apabila ada warga yang menuntut haknya ke Pengadilan wargatersebut belum sepatutnya dijatuhi sangsi kesepekang ;Bahwa mekanisme warga yang kena kesepekang yaitu :1. Harus diketahui kesalahannya2. Harus melalui paruman3.

baru saksi thu hanya ada DesaAdat Cemagi dan Belum ada Desa Adat Bale Agung ;Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat juga mengajukan ahli untukmemberikan pendapatnya dengan di bawah sumpah, adalah:Ahli: Made Widiada: Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa syarat terbentuknya Desa Adat adalah adanya Kahyangan Tiga (PuraDesa, Pura Puseh dan Pura Dalem, ada awigawig desa dan Anggota Warga ;Bahwa setiap Desa Adat harus memiliki awigawig dan apabila ada wargayang melanggar bisa dikenai sangsi

sesuai dengan yang tertulis didalam awigawig ;Bahwa kesepekang terhadap warga bisa dilakukan apabila warga tersebuttidak mentaati awigawig;Bahwa perbuatan yang bisa dikenakan sangsi kesepekang yaitu : menodaiAgama dan tidak mengikuti Perarem di Desa ;Hal 42 dari 56hal.

rapat desa Adat ;= Bahwa apabila ada warga yang masih bertahan dan tidak mau mengikuti atausembahyang di Pura yang baru itu sahsah saja Bahwa apabila ada warga tidak setuju maka diambil dari suara terbanyak Bahwa Desa adat itu adalah otonom artinya Desa yang menjalankan Hak dankewajiban , jika memang ada sekelompok yang tidak sependapat (SeluyungSebayantaka) artinya Majelis Madya berusaha mendamaikan kalau darikelompok minoritas tetap tidak mau maka dari Kelompok yang lebih besar bisamenjatuhkan sangsi

terdahuluHalaman 21 dari 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Bsk.Bahwa Didalam hukum administrasi Negara sejauh yang Benar Ahli ketahuihukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang dibawahnya dan hukumyang terakhir mengalahkan hukum yang terdahulu dengan syarat bahwasahnya ketentuan peraturan yang dibuat harus selaras atau seimbang,apabila tidak selaras dan seimbang contoh : peraturan perundangundangandengan peraturanperaturan menteri maka yang dipakai adalah peraturanperundangundangan ketika adanya sangsi

yang dinyatakan dengan tegasmengandung sangsi pidana maka yang digunakan adalah undangundangyang lebih tinggi, oleh karena itu peraturan KPU merupakan peraturanturunan secara organik dari undangundang, apabila terjadi kesalahoahamanatau perbedaan pandangan terhadap ketentuan sangsi maka yang digunakanadalah ketentuan perundangundangan, jadi bukan karena sifat spesialisnyatertapi karena sifat hukum administrasinyalah sehingga undangundang yanglebih tinggi dipakai karena menganut sangsi pidana., jadi

berpendapat bahwa hakim pengadilan hubunganindustrial telah diberikan kKewenangan kembali untuk memeriksa, mengadili danmemutus perkara pemutusan hubungan kerja dengan alasan karena kesalahanberat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), dan ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebelum ada putusanpidana berkekuatan hukum tetap (bht), akan tetapi pengadilan hubunganindustrial hanya untuk mengadili apakah benar telah terjadi kesalahan beratatau bukan, sedangkan untuk sangsi

dan dalam Pasal 116 ayat (4) menyatakan sertifikatkecakapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan olehpemerintah, badan hukum yang mendapat akreditasi dari pemerintah, ataulembaga yang mendapat akreditasi dari pemerintah, dalam Pasal 203 ayat (1)menyatakan awak sarana perkeretaapian yang mengoperasikan saranaperkeretaapian tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 116 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara peling lama 1 (satu)tahun, dan oleh karena ada sangsi

Pengurusdalam hal ini adalah orangorang yang mempunyai kedudukan fungsional dalamstruktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi ataudemi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarhubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendirisendiri ataubersamasama, dan oleh karena ada sangsi pidananya berarti ada larangan,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dinyatakan telah melakukankesalahan dalam menempatkan Angga Praja Pratama sebagai

Tjkmasuk semboyan 7 (tujuh), sehingga menyebabkan peristiwa luar biasa hebat(PLH) di Stasiun Gedung Ratu dari arah Stasiun Rejosari, dan dalam hal iniPenggugat dikenakan hukuman disiplin tingkat kesalahan berat berupapemutusan hubungan kerja, maka yang perlu dipertanyakan jika masinismelanggar sinyal apakah ada sangsi pidananya?

Dalam hal ditemukan' pelanggaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kotamenerbitkan keputusan tentang sangsi denda yangsalinannya disampaikan kepada Gubernur,Bupati/Walikota, Kepala Dinas Propinsi, KepalaBalai dan pemegang ijin yang bersangkutan;Bahwa oleh karena penyitaan terhadap kayu PT. BagusManunggal Iriando sebanyak 82.111 keping = 267,8327 m8sesuai Surat Perintah Penyitaan.

dan Batubara;Bahwa Badan Usaha 1 Perorangan yang akan melakukan UsahaPertambangan harus dilengkapi dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan)atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara clan apabila tidak dilengkapi dengan IUP (lzin UsahaPertambangan ) atau IPR (lzin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (lzinUsaha Pertambangan Khusus) akan dikenakan sangsi

Jepara maka pelakunya dapatdikenakan sangsi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Jpa.Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara yang berbunyi " setiap orang yangmelakukan usahapenambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh M. SUTRISNO, SURYANTO danPRIYANTOi Bin MUHAMMAD di kawasan hutan petak 157 RPH JlegongBKPH Gajah Biru KPH Pati di Ds.Tulakan Kec.

Permasalahan muncul ketika istri Saya secaratidak langsung menuduh admin kantor punya hubungan dengan saya tanpabisa menunjukkan bukti dan saksi, hingga akhirnya admin melapor ke kantorpusat yang berujung ke sangsi yang diberikan perusahaan kepada sayayang akhirnya pada april 2017 saya berhenti dari perusahaan dan itupunsetelah berunding dan menjelaskan ke istri tentang konsekwensi atastindakan dia dan kemungkinan terburuk apabila saya berhenti kerja karenasaya cuma lulusan diploma dan umur juga

Tetapi apabila terbukti istri saya berselingkun maka sayamohon kepada pengadilan untuk menolak semua gugatan istri sayadan memberi sangsi kepada istri saya sebagai ganti rugi karena telahmengkhianati saya.

kecelakaan sedang mengemudikan kendaraan daihatzu grandmax angkot No Pol A1958ZN bersama dengan 6 (enam) orangpenumpang, 2 (dua) orang penumpang duduk di kursi depan, 4 (empat)orang penumpang duduk di kursi belakang.Bahwa terdakwa selaku pengemudi kendaraan daihatzu grand, max angkotNQ Pol A1958ZN belum memiliki sim yang sesuai ketentuan, saatmengemudi membawa STNK yang sah dan mengenakan sabukpengaman, terdakwa sadari jika mengemudi tidak rnemiliki sim sesuaiketentuan melanggar peraturan dan ada sangsi

Bahwa terdakwa selaku pengemudi kendaraan daihatzu grand, max angkotNQ Pol A1958ZN belum memiliki sim yang sesuai ketentuan, saatmengemudi membawa STNK yang sah dan mengenakan sabukpengaman, terdakwa sadari jika mengemudi tidak rnemiliki sim sesuaiketentuan melanggar peraturan dan ada sangsi hukumnya.