Bahwa diperlihatkan kepada saksi oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum1 (satu) buah ikat pinggan warna hitam merk Aigner. 1(satu) pasangsepatu warna biru merah merk Wakai terdapat bercak darah. 1 (Satu) helaicelana Levis warna biru merk Hig Denim terdapat bercak darah. 1(satu)unit Sp.Motor Merk Honda Scoopy warna merah Nopol BM 6054 TANoka : MH1JFW112FK015426, Nosin : JFW1E012750.

Bahwa diperlinatkan kepada saksi oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum1 (satu) buah ikat pinggan warna hitam merk Aigner. 1(Ssatu) pasangsepatu warna biru merah merk Wakai terdapat bercak darah. 1 (Satu) helaicelana Levis warna biru merk Hig Denim terdapat bercak darah. 1(satu)unit Sp.Motor Merk Honda Scoopy warna merah Nopol BM 6054 TANoka : MH1JFW112FK015426, Nosin : JFW1E012750.

Ex Aequo Et Bono.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 03 Desember2012, yang isinyamengemukakan hal hal sebagai berikut :Tergugat dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagaiberikut:Jawaban Tergugat PAPARAN SECARA UMUM1.Bahwa obyek perkara dalam Gugatan a quo yang dimaksud olehPenggugat adalah sebidang tanah yang terletak di KelurahanPinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, dimana atas bidangtanah tersebut

puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu delapanratus tiga puluh dua Rupiah) per 8 kali sidang yang tersisa setelah sidangagenda penyampaian Jawaban.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruhbiaya perkara yang timbul berkaitan dengan perkara ini.Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohonperkara ini diputus dengan seadiladilnya berdasarkan rasa keadilan dankepatutan (ex aequo et bono).Jawaban Tergugat IIPAPARAN SECARA UMUM1

Reklasifikasi Jasa Maklon Internasional dari koreksi negatif atas PenyerahanEkspor sebesar Rp.2.330.983.323,00 menjadi koreksi positif atas Penyerahanyang PPNnya harus dipungut dengan tarif umum1.Bahwa pokok sengketa dalam banding yang diajukan Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sengketa yuridis ataspenyerahan Jasa Maklon di dalam Daerah Pabean yang barangnya diekspor keluar Daerah Pabean sehingga dilakukan reklasifikasi koreksi negatif DasarPengenaan Pajak

Reklasifikasi Jasa Maklon Internasional dari koreksi negatif atas PenyerahanEkspor sebesar Rp.2.975.064.534,00 menjadi koreksi positif atas Penyerahanyang PPNnya harus dipungut dengan tarif umum1.

Pediatric and Infant Laparoscopy Set 4 8.067.796.0002 Transfusion pump 8 480.000.0003 Pulse CoOximeter 8 1.452.000.000 4 Infant Laparotomy Set 4 570.936.000XVITJ/KOLEGIUM ORTHOPEDI1 AO Advance Course set 3 11.361.468.000XVIJKOLEGIUM ANAKI1 Sim New B complete (1 set) 7 6.930.000.0002 Sim Baby complete (1 set) 7 12.397.000.0003 Pediatric Skenario Base Simulator 1 7 18.410.000.000Tahun dan 5 tahun4 Spirometri Pediatric 7 592.900.0005 Megacode Kid Advanced (1 set) 7 1.386.000.000XIX KOLEGIUM BEDAH UMUM1

KOLEGIUM BEDAH ANAK1 Pediatric and Infant Laparoscopy 4 8.067.796.000Set2 Transfusion pump 480.000.0003 Pulse CoOximeter 1.452.000.0004 Infant Laparotomy Set 570.936.000XVII KOLEGIUM ORTHOPEDI 1 AO Advance Course set 8 300.297.248.000XVII KOLEGIUM ANAKI1 Sim New B complete (1 set) 6.930.000.0002 Sim Baby complete (1 set) 12.397.000.0003 Pediatric Skenario Base Simulator 17 18.410.000.000Tahun dan 5 tahun4 Spirometri Pediatric 592.900.0005 Megacode Kid Advanced (1 set) 1.386.000.000XIX KOLEGIUM BEDAH UMUM1

KOLEGIUM BEDAH ANAK1 Pediatric and Infant Laparoscopy Set 4 8.067.796.0002 Transfusion pump 480.000.0003 Pulse CoOximeter 1.452.000.0004 Infant Laparotomy Set 570.936.000XVIIKOLEGIUM ORTHOPEDI1 AO Advance Course set 11.361.468.000XVIIKOLEGIUM ANAKI1 Sim New B complete (1 set) 6.930.000.0002 Sim Baby complete (1 set) 12.397.000.0003 Pediatric Skenario Base Simulator 1 7 18.410.000.000Tahun dan 5 tahun4 Spirometri Pediatric 592.900.0005 Megacode Kid Advanced (1 set) 7 1.386.000.000XIX KOLEGIUM BEDAH UMUM1

ANAK1 Pediatric and Infant Laparoscopy Set 4 8.067.796.0002 Transfusion pump 8 480.000.0003 Pulse CoOximeter 8 1.452.000.0004 Infant Laparotomy Set 4 570.936.000XVIIKOLEGIUM ORTHOPEDI 1 AO Advance Course set 8 300.297.248.000XVIIKOLEGIUM ANAK1 Sim New B complete (1 set) 7 6.930.000.0002 Sim Baby complete (1 set) 7 12.397.000.0003 Pediatric Skenario Base Simulator 1 7 18.410.000.000Tahun dan 5 tahun4 Spirometri Pediatric 7 592.900.0005 Megacode Kid Advanced (1 set) 7 1.386.000.000 XIX KOLEGIUM BEDAH UMUM1

Terumo/TE 172 CW33 Pulse CoOximeter Masimo Co/Radical 74 Infant Laparotomy Set Aesculap/VariuosXI KOLEGIUM ORTHOPEDI1 ;AO Advance Course set Synthes/VariousXII KOLEGIUM ANAK1 Sim New B complete (1 set) Laerdal/22500033 + 220099332 Sim Baby complete (1 set) Laerdal/24505050 + 21009033 +21001050 + 8014973 Pediatric Skenario Base Gaumard/S3005 + S3004Simulator 1 Tahun dan 5 tahun4 Spirometri Pediatric Schiller/Spirovit SP15 Megacode Kid Advanced (1 set) Laerdal/23105050 + 20010033XIII) KOLEGIUM BEDAH UMUM1

BPR BankSalatiga Tahun 2013.1 (satu) bendel Surat Bank Indonesia No.14/198/DKBU/IDAd/Sm/Rahasia tanggal 4 Mei 2012 kepadaDireksi PD BPR Bank Salatiga perihal Laporan HasilPemeriksaan Umum1 (satu) bendel Surat Bank Indonesia No.11/424/DKBU/IDAd/Sm/Rahasia tanggal 29 Juli 2009 kepadaDireksi PD BPR Bank Salatiga perihal Laporan HasilPemeriksaan Umum1 (satu) lembar Surat Bank Indonesia No. 13/188/DKBU/IDAd/Sm/Rahasia tanggal 29 April 2011 kepada M.

BPR BankSalatiga Tahun 2013.1 (satu) bendel Surat Bank Indonesia No.14/198/DKBU/IDAd/Sm/Rahasia tanggal 4 Mei 2012 kepadaDireksi PD BPR Bank Salatiga perihal Laporan HasilPemeriksaan UmumHalaman 142 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2019/PT SMG126.127.128.129.130.131.132.133.1 (satu) bendel Surat Bank Indonesia No.11/424/DKBU/IDAd/Sm/Rahasia tanggal 29 Juli 2009 kepadaDireksi PD BPR Bank Salatiga perihal Laporan HasilPemeriksaan Umum1 (satu) lembar Surat Bank Indonesia No. 13/188/DKBU/IDAd/Sm/Rahasia tanggal

Tanggal 18 September 2015 diRuang Rapat Lt.I DPPAKD Kota Pematangsiantar.1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar nomor:974829/UPTPP/IX/2015 tanggal 23 September 2015 perihal: PembayaranAngsuran.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kota Pematangsiantar nomor: 9741243/PerhubKI/X/2015tanggal 02 Oktober 2015 perihal: Itikad baik Pembayaran AngsuranPungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum1

Tanggal 18September 2015 di Ruang Rapat Lt.ll DPPAKD KotaPematangsiantar1 (satu) lembar Surat Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantarnomor: 974829/UPTPP/IX/2015 tanggal 23 September 2015 perihal:Pembayaran Angsuran.1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kota Pematangsiantar nomor: 9741243/PerhubKI/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 perihal: Itikad baik PembayaranAngsuran Pungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum1

Pihak kedua berkewajiban membangun;89 Petak Toko tidak bertingkat 4X6 M30 Petak Toko bertingkat 4X8 M36 Petak Loket Bus serta Halte halte3 Petak Kantin1 mushalla dan W.C Umum1 Terminal dengan Hotmix seluas 4.000 M?1 Tower dan Kantor Terminalc.

PN.Wt. tanggal 26 Mei 2009 yang = amarlengkapnya sebagai berikutMenyatakan Terdakwa YANTONO, SE. bin SUKARJO tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalamdakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua ;Membebaskan Terdakwa YANTONO, SE. bin SUHARJO oleh karena30itu. dari semua dakwaan Kesatu) maupun dakwaan Keduatersebut ;Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan~ danharkat serta martabatnya ;Menetapkan barang bukti berupa :PENUNTUT UMUM1

permohonan kasasi pada tanggal7 Juli 2008 serta memori kasasinya telah diterima. dikepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 15 Juli2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasan alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara menurut undang undang, oleh karena itupermohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan olehPemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa padapokoknya sebagai berikutAlasan alasan Jaksa/Penuntut Umum1

UMUM1. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasanwajib memeriksa lebih dahulu PNS yang didugamelakukan pelanggaran disiplin.Be Untuk ancaman hukuman disiplin sedang danberat maka PPK atau pejabat lain yang ditunjuk dapatmembentuk Tim Pemeriksa.3.

USK/2.1/2015 tanggal 06 September 2010 dengan persyaratansebagai berikut :Persyaratan Umum1)2)3)4)Kriteria dibitur yang dapat dibiayai KUR adalah usaha mikro kecilmenengah dan Koprasi (UMKMK) yang tidak sedang menerima kreditKMK dan atau KI dari perbangkan dan atau tidak sedang menerimaKredit Program dari pemerintah, yang wajib dibuktikan dengan SistemIformasi Debitur (SID) Bank Indonesi (BI) pada saat permohonan kreditdiajukan;Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit pemilikan rumah),kredit

USK/2.1/2015 tanggal 06 September 2010 dengan persyaratansebagai berikut :Persyaratan Umum1) Kriteria dibitur yang dapat dibiayai KUR adalah usaha mikro kecilmenengah dan Koprasi (UMKMK) yang tidak sedang menerima kreditKMK dan atau KI dari perbangkan dan atau tidak sedang menerima202)3)4)5)6)7)Kredit Program dari pemerintah, yang wajib dibuktikan dengan SistemIformasi Debitur (SID) Bank Indonesi (BI) pada saat permohonan kreditdiajukan;Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit pemilikan rumah

Persyaratan Umum1)2)3)4)Kriteria dibitur yang dapat dibiayai KUR adalah usaha mikro kecilmenengah dan Koprasi (UMKMk) yang tidak sedang menerimakredit KMK dan atau KI dari perbangkan dan atau tidak sedangmenerima Kredit Program dari pemerintah, yang wajib dibuktikandengan Sistem Iformasi Debitur (SID) Bank Indonesi (BI) padasaat permohonan kredit diajukan;Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit pemilikanrumah), kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dan kreditkonsumtif lainnya) dengan total

Persyaratan Umum1) Kriteria dibitur yang dapat dibiayai KUR adalah usaha mikro kecilmenengah dan Koprasi (UMKMk) yang tidak sedang menerimakredit KMK dan atau KI dari perbangkan dan atau tidak sedangmenerima Kredit Program dari pemerintah, yang wajib dibuktikandengan Sistem Iformasi Debitur (SID) Bank Indonesi (BI) padasaat permohonan kredit diajukan;2) Dapat sedang menerima kredit konsumtif (kredit pemilikanrumah), kredit kendaraan bermotor, kartu kredit dankreditkonsumtif lainnya) dengan total

Yang diajukan Penuntut Umum1. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994 / 017 /KEU / 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan KeuanganDaerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan PemerintahKabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 20082. 1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan RuahKeluarga Miskin dan Pasilitasnya (An.

Yang diajukan Penuntut Umum1. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994/017/KEU/2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah PadaSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah KabupatenPenajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008;2. 1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Ruah KeluargaMiskin dan Pasilitasnya (An.

Bobot terpasang hasil pemeriksaan Tim Ahli padaPolitektik Negeri Kupang adalah 14.50 % (empat belas koma lima nol persen)sedangkan bobot laporan progres per tanggal 31 Maret 2019 yang dibuat olehkontraktor pelaksana adalah 21,08 % (dua puluh satu koma nol delapan persen),dengan perincian sebagai berikut :: HasilRealisasi PengukuraNo Uraian Pekerjaan Stn ntTimBobotVolume : Bobot (%) : Volume(%) PEKERJAAN UMUM1 Mobilisasi Ls 0.5 0.28 0.5. 0.28 Jumlah 0.28 0.28iH PEKERJAAN TANAH Galian struktur1 M3

Bobot terpasang hasil pemeriksaan Tim Ahli padaPolitektik Negeri Kupang adalah 14.50 % (empat belas koma lima nol persen)sedangkan bobot laporan progres per tanggal 31 Maret 2019 yang dibuat olehkontraktor pelaksana adalah 21,08 % (dua puluh satu koma nol delapan persen),dengan perincian sebagai berikut: HasilRealisasi PengukuranNo Uraian Pekerjaan Stn TimBobotVolume : Bobot (%) Volume(%) PEKERJAAN UMUM1 Mobilisasi ls 0.5 0.28 0.5. 0.28Jumlah 0.28 0.28Il PEKERJAAN TANAHGalian struktur1 M3 204.36

Penjelasan PP.19 /1987 :Umum1. Dasar pertimbangan dst.1. Perluasan wilayaha. Berdasarkan dsta. Dengan perluasan Kota Madya Daerah Tingkat Il Pekanbarutersebut maka semua peraturan peundangundangan yangmengatur batasbatas wilayah Administratif Kota Madya DaerahTingkat Il Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Kamparsepanjang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah inidinyatakn tidak berlaku lagi.4.

PenetapanPerolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilin dalamPemilinan Umum secara nyata telah memenuhi aspekhukum formil dan aspek hukum materiil pembentukansuatu peraturan perundangundangan sebagaimana yangdisyaratkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentangPenetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan PerolehanKursi, dan Penetapan Calon Terpilin dalam Pemilinan UmumTidak Bertentangan dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun2017 tentang Pemilihan Umum1

Menangguhkan biaya yang timbul Sampai putusan akhir perkara ini;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat IIIntervensi telah mengajukan Jawaban yang diupload tanggal 21 Oktober 2021secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknyasebagai berikut:1.UMUM1.

Umum1. Bahwa Tergugat Il Intervensi membantah dan menolak seluruh dalildalilPenggugat dalam Surat Gugatan, kecuali yang secara tegas dan nyatadiakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;B. Tentang Kewenangan Kompetensi Absolut;2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara absolut (mutlak)tidak memiliki kKewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutussengketa a quo mengingat gugatan Penggugat senyatanya merupakansengketa kepemilikan atas Persil 30.S.II Kohir C.

ALASANALASAN KEBERATAN PARA PEMOHON DALAMMENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL (JUDICIAL REVIEW)TERHADAP PERMENKUMHAM NOMOR 62 TAHUN 2016 danPERMENKUMHAM NOMOR 25 TAHUN 2017ALASAN UMUM1.Sesuai dengan ketentuan Undangundang Nomor 2 Tahun 2014 tentangJabatan Notaris Pengangkatan Notaris di Indonesia diatur dalam Pasal 2yang berbunyi Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri dansyaratsyarat untuk diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 yang berbunyi tersebut adalah:a.