Ditemukan 1299 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-10-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 42/PID.TPK/2011/PT BDG
Tanggal 2 Nopember 2011 — Pembanding/Terdakwa : Yayat Syarip Hidayat Bin Hamid
Terbanding/Jaksa Penuntut : Rina Idawani,
6470
  • bantuan gempa sebesar Rp.206.560.000, (dua ratus enam jutalima ratus enam puluh ribu rupiah) yang diperuntukan kepada 18 (delapan belas) orangpenerima katagori Rusak Berat, Rusak Sedang disertai Jaminan Hidup (Jadup) dan FamilyKit, yang berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca BencanaGempa Bumi Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah Nomor : 10 Tahun 2009 yangdikeluarkan oleh BNPB point (IV) angka 4.1. huruf c : Pemerintah mengalokasikan danabantuan sosial berpola hibah (block grant
    bantuan gempa sebesar Rp.206.560.000, (dua ratus enam jutalima ratus enam puluh ribu rupiah) yang diperuntukan kepada 18 (delapan belas) orangpenerima katagori Rusak Berat, Rusak Sedang disertai Jaminan Hidup (Jadup) dan FamilyKit, yang berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca BencanaGempa Bumi Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah Nomor : 10 Tahun 2009 yangdikeluarkan oleh BNPB point (IV) angka 4.1. hurufc :Pemerintah mengalokasikan dana bantuan sosial berpola hibah (block grant
    bantuan gempa sebesar Rp.206.560.000, (dua ratus enam jutalima ratus enam puluh ribu rupiah) yang diperuntukan kepada 18 (delapan belas) orangpenerima katagori Rusak Berat, Rusak Sedang disertai Jaminan Hidup (Jadup) dan FamilyKit, yang berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca BencanaGempa Bumi Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah Nomor: 10 Tahun 2009 yangdikeluarkan oleh BNPB point (IV) angka 4.1. hurufc :Pemerintah mengalokasikan dana bantuan sosial berpola hibah (block grant
    pada tanggal 7 Januari 2010 Terdakwa mengambil danatersebut yang diperuntukan kepada 18 (delapan belas) orang penerima katagoriHal 24 dari 28 halaman perkara No. 42/Tipikor/2011/PT.BdgRusak Berat, Rusak Sedang, Jadup dan Familykit, yang berdasarkan PetunjukPelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa BumiPropinsi Jawa Bara dan Jawa Tengah Nomor : 10 Tahun 2009 yang dikeluarkanoleh BNPB point IV angka 4.1 huruf c : Pemerintah mengalokasikan danabantuan sosial berpola hibah (block grant
Putus : 18-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 833/B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Februari 2014 — BUT PRIDE FORAMER VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Grant Thornton Konsultama, Intiland Tower Lantai 5, JalanJenderal Sudirman Kav. 32, Jakarta 10220);Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal GatotSubroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonanpeninjauan
    2007 pada tanggal 2 Juni 2010 melalui surat tanpa nomor;b ~~ Bahwa surat keberatan Wajib Pajak ditandatangani oleh Saudara DwipaOktafoma, S.E., B.K.P., sebagai Kuasa Wajib Pajak;c Bahwa pada point Lampiran dalam surat keberatan Wajib Pajak tidakdicantumkan adanya surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasabeserta persyaratan formal lainnya sebagai Kuasa Wayjib Pajak;d Bahwa sesuai dengan receipt/Tanda Terima tertanggal 22 Juni 2010 (empat harisetelah diajukannya surat keberatan), PI Grant
Putus : 21-04-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BATAM Nomor 131/Pdt.G/2014/PN Btm
Tanggal 21 April 2015 — PT. SELOKO BATAM SHIPYARD; 1. PT. BUDI JASA,dkk
7462
  • .: 320 tersebut, yang dijadikan dasar/landasan hukum objeknya adalah Surat Grant yang dikeluarkan olehWedana Tanjung Pinang dan Surat Pernyataan yang dibuat di bawahtangan tertanggal 06 Juli 2005 yang ditandatangani oleh M. Don BinMonel;13.
    Bahwa tindakan Turut Tergugat yang membuatkan Akta PerjanjianPengoperan Dan Pemberian Ganti Rugi Atas Penguasaan Tanah yangdilandasi oleh Surat Grant yang dikeluarkan oleh Wedana TanjungPinang dan Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangan tertanggal06 Juli 2005 yang ditandatangani oleh M. Don Bin Monel adalah tidaksah menurut peraturan perundangundangan yang berlaku sehinggadikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;Halaman 9 Putusan No. 131/Pdt.G/2014/PN.BTM17.
    Bahwa dalam Pasal 1320 KUHPer pada point 3 dan 4, yaitu "suatuhal tertentu" dan "suatu sebab yang halal" merupakan syarat objektifsahnya suatu perjanjian.Adapun mengenai cacatnya syarat objektif dalam suatu perjanjianmaka perjanjian tersebut batal demi hukum (nut and void).Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320KUHPer di atas, maka Akta No.: 320 yang merupakan peijanjianpengoperan dan pemberian ganti rugi atas penguasaan tanahyang didasarkan pada surat surat tanah yaitu Surat Grant
    Menyatakan tindakan Turut Tergugat yang membuatkan AktaPerjanjian Pengoperan Dan Pemberian Ganti Rugi Atas PenguasaanTanah yang dilandasi oleh Surat Grant yang dikeluarkan oleh WedanaTanjung Pinang dan Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangantertanggal 06 Juli 2005 yang ditandatangani oleh M. DON Bin MONELadalah tidak sah menurut peraturan perundangundangan yangberlaku. adalah suatu perbuatan melawan hukum;6.
    Menurut keterangan pihak Pertama yaituTuan MADON Bin MONEL bahwa SOERAT GRANT tersebutsehingga saat pembuatan perjanjian pengoperan danpemberian ganti rugi atas penguasaan tanah belum pernahdiajukan permohonan haknya pada instansi yang berwenangdan persil itu merupakan warisan dari orang tua pihak pertama(Tuan MADON Bin MONEL);Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukanReplik pada tanggal 17 Desember 2014 demikian pula Para Tergugatdan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik masingmasing
Register : 20-09-2016 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 578/Pdt.G./2013/PN Mdn
Tanggal 10 September 2014 — - ARON SIPAYUNG (PENGGUGAT) - YAYASAN PESANTREN SOSIAL INDONESIA (YAPSI), (TERGUGAT I) - H. MUHAMMAD NURDIN (TERGUGAT II) - SUYANTO (TERGUGAT III) - PT. GUNUNG CIPTA MAKMUR (TERGUGAT IV)
12539
  • Perlindungan, SH (ahli hukum Agraria) pernah menyampaikanJudicial Statement atas hal tersebut yang pada pokoknya menyebutkan :"Dahwa terhadap adanya grant sultan atas tanah konsesi ada sesuatu yang takmungkin terjadi karena tak ada contoh diatas tanah konsesi masih ada grantsultan sebagai milik pribadi seseorang" (sumber: http:/Awww.dnaberita.com/berita 75826sultandelidiatastanahkonsesitidakadagrantsultan.html.).
    Terhadap tanahyang memiliki hak konsesi tidak diberikan grant sultan.
    Selain hal tersebut di atas,grant sultan sesuai dengan ketentuan konversi dalam Undang Undang Pokok AgrariaNomor 5 tahun 1960, dan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional, danuntuk mengakui hak tersebut masih ada sesuai dengan keterangan saksi ahli AswinTampubolon, dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), tanah tersebut harus dikuasaiterus menerus oleh pemegang hak.Menimbang bahwa pada saat dilakukan sidang lapangan dilokasi tanahterperkara, tanggal 22 Agustus 2014, pada prinsipnya para pihak
    berperkaraHal. 52 dari 59Put.No. 578/Padt.G/2013/PN.Madn.mengakui bahwa tanah itulah yang menjadi objek sengketa, dimana Tertugugat Ill,tetap membantah persoalan batas tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat.Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan grant sultan Nomor178 tersebut, sejalan dengan keberatan Tergugat Ill, jelas terlinat dalam batas batastanah yang dimaksudkan Penggugat pada grant sultas diatas adalahSebelah Selatan adalah Kampung 200 meter bersebelah sungai 600 meter;Sebelah
    Datug Seri Setia Diraja, tentang PenjelasanValiditas Grant Sultan Nomor 178 tahun 1906, pada poin dua dengan tegasdinyatakan Bahwa pada 1906 Lokasi tanah dimaksud masih dalam kontrak DeliMaatschappij, jadi tidak dapat diterbitkan hak dalam bentuk apapunHal. 53 dari 59Put.No. 578/Pdt.G/2013/PN.Mdn.Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, berdasarkan bukti P1, P2 danP3 telah timbul keraguan bagi Penggugat dimana sebenarnya tanah objek perkara,hal ini terlihat dengan batas tanah yang berubah ubah,
Putus : 29-09-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 29 September 2014 — Drs. H. A. MUNIR HD, M.M
7329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., selakuDirektur PT ESRA ARIYASA UTAMA telah melanggar aturan waktupelaksanaan yang telah ditentukan di dalam kontrak sebagaimana tercantumdalam pasal 1 Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 24/PKK/PV/IX/2007 tanggal20 September 2007 dan Surat Perintah Kerja (SPMk);Bahwa pencairan dana block grant dari Kemenpora RI kepada PanitiaPembangunan Velodrome tahun 2007 dilakukan melalui ditransfer dan diterimadi rekening Panitia Pembangunan Velodrome tahun 2007 yang berada di BankBN1 dengan nomor rekening
    ESRA ARIYASA UTAMA telah melanggar aturan waktu pelaksanaan yangtelah ditentukan di dalam kontrak sebagaimana tercantum dalam pasal 1Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 24/PKK/PV/IX/2007 tanggal 20 September2007 dan Surat Perintah Kerja (SPMk);Bahwa pencairan dana block grant dari Kemenpora RI kepada PanitiaPembangunan Velodrome tahun 2007 dilakukan melalui ditransfer dan diterimadi rekening Panitia Pembangunan Velodrome tahun 2007 yang berada di BankBNI dengan nomor rekening 0126844352 dengan specimen
    No. 136 PK/Pid.Sus/2014Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;Menyatakan barang bukti berupa :1.10.11.12.13.14.15.1 (satu) set Surat Perjanjian kerjasama antara Kementerian Pemudadan Olahraga dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat Nomor :SPK023/PPKD.IV.II/MENPORA/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007tentang Pemberian Dana Bantuan Block Grant untuk pembangunanvelodrome
    Menetapkan barang bukti berupa :a. 1 (satu) set Surat Perjanjian kerjasama antara KementerianPemuda dan Olahraga dengan Pemerintah Propinsi KalimantanBarat Nomor : SPK023/PPKD.IV.II/MENPORA/VII/2007 tanggal 2Juli 2007 tentang Pemberian Dana Bantuan Block Grant untukpembangunan velodrome di Pontianak Propinsi Kalimantan Baratb. 1 (satu) set Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor 24/PKK/PV/IX/2007tanggal 20 September 2007;c.
Register : 12-12-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 2533/Pdt.G/2018/PA.Lpk
Tanggal 25 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
114
  • PUTUSANNomor 2533/Pdt.G/2018/PALpk.ear Jl yor Jl all pawDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:M Abdu Siregar Drs bin M Muksin Siregar, umur 65 tahun, agama Islam,pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan guru PNS,warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan BantenPerumahan Grant
    Astu No. 11, Dusun IX, Desa BandarKlippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;MelawanMasmurni Harahap binti Burhanuddin Harahap, umur 48 tahun, agamaIslam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dahulu ibu rumahtangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal dahulu diJalan Banten Perumahan Grant Astu No. 11, Dusun IX, DesaBandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten DeliSerdang, sekarang Keberadaannya tidak diketahui baik didalam maupun di luar
Putus : 27-03-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 27 Maret 2014 — BAYU HANDOYONO, Amd. Bin MUHTARI
6017
  • Pendidikan Dasar Kompleks Kemendiknas Nomor :425.1/ 0757 tanggal 6 Maret 2012 perihal Laporan Pelaksanaan KegiatanSubsidi TIK SMP Tahun 2011 beserta lampiran daftar penerima Block Grant(BG) TIK (Peralatan LAB.
    PPKn13. 1 (satu) bendel asl Dokumen pengadaan SMP Negeri 2 Giritontro Nomor :027/01/ SMP2.GTO/ 2012 tanggal 3 Februari 2012 untuk pengadaan peralatanLaboratorium komputer SMP Tahun 2011; 1(satu) Lembar asl Kuitansi pembayaran seperangkat pembelajaran TIKBlock Grant Depdiknas Tahun 2012 dari SMP NEGERI 2 GIRITONTROkepada Sdr.
    PPKn 13.1 (satu) bendel asli Dokumen pengadaan SMP Negeri 2 Giritontto Nomor : 027/ 01/ SMP2.GTO/ 2012tanggal 3 Februari 2012 untuk pengadaan peralatan Laboratorium komputer SMP Tahun 2011;1(satu) Lembar asli Kuitansi pembayaran seperangkat pembelajaran TIK Block Grant Depdiknas Tahun2012 dari SMP NEGERI 2 GIRITONTRO kepada Sdr.
    PPKn 1 (satu) bendel asli Dokumen pengadaan SMP Negeri 2 Giritontto Nomor : 027/ 01/ SMP2.GTO/ 2012tanggal 3 Februari 2012 untuk pengadaan peralatan Laboratorium komputer SMP Tahun 2011: 109 1(satu) Lembar asli Kuitansi pembayaran seperangkat pembelajaran TIK Block Grant Depdiknas Tahun2012 dari SMP NEGERI 2 GIRITONTRO kepada Sdr.
    PPKn 13. 1 (satu) bendel asli Dokumen pengadaan SMP Negeri 2 Giritontto Nomor : 027/ 01/ SMP2.GTO/ 2012tanggal 3 Februari 2012 untuk pengadaan peralatan Laboratorium komputer SMP Tahun 2011:1(satu) Lembar asli Kuitansi pembayaran seperangkat pembelajaran TIK Block Grant Depdiknas Tahun2012 dari SMP NEGERI 2 GIRITONTRO kepada Sdr.
Register : 06-10-2016 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Tjb
Tanggal 18 Mei 2017 — - TERGUGAT :SOEHERI ALS ACIU,DKK - PENGGUGAT : PEMERINTAH RI CQ KEMENKEU RI CQ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK CQ KANTOR WIL DJP SUMUT II CQ KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KISARAN CQ.
13323
  • 49 (Kantor Penyuluhan Pajak) Tanjung Balai.Bahwa inti dari keseluruhan surat Tergugat tersebut adalah Tergugat mengaku mendapat kuasa Tergugat Il, Ill, IV, V, VI dan VII sebagai AhliWaris Almarhum Tengku Sahmenan meminta pengembalian tanah danbangunan rumah di No. 76 (dahulu bernomor 49) Tanjung Balai.Menurut Tergugat , tanah sebagai objek gugatan ini adalah merupakanpeninggalan dari orang tua Tergugat Il, Ill MV, V, Vl, dan VII yang telahdikonversi menjadi Hak Milik No. 59 berdasarkan Alas Hak Grant
    P.1598/1957 tertanggal 17 Desember 1957 atas nama AlmarhumTengku Sahmenan.Bahwa seharusnya Alas Hak Grant No.
    Kantor Pelayanan Penyuluhan dan KonsultasiPerpajakan Tanjung Balai.Menyatakan Tergugat , Il, Ill, VM, V, VI dan VII telah melakukan perbuatanmelawan hukum.Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan dokumendokumen kepemilikan tanah berupa Alas Hak Grant No. P.1598/1957Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Tjbtertanggal 17 Desember 1957 atas nama Almarhum Tengku Sahmenankepada Penggugat.5.
    , yang telah dinazegelen dan telahdiberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda .................. bukti P24;Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2016/PN Tjb25.26.27.Fotocopy sesuai aslinya Surat Pernyataan tanggal Januari 2013, yangditandatangani oleh Abdul Karim, yang telah dinazegelen dan telah diberimaterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda .................2++DUKt P25;Fotocopy dari fotocopy Surat dengan tulisan tangan Untuk memenuhi beamaterai didjarumkan pada grant
    AliSani dan Mushola Al Huda.Dimana Penggugat menuntut Tergugat yang memiliki dokumendokumenkepemilikan tanah berupa alas Hak Grant No. P.1598/1957 tertanggal 17Desember 1957 atas nama Almarhum Tengku Sahmenan agardikembalikan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Eksepsi yang pada pokoknya:1. Tentang Eksepsi Plurium Litis Consortium;2.
Putus : 19-07-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2401 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 19 Juli 2010 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo ; Drs. DJEMIKAN FARIANTO, M.Pd
4336 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ponorogo Jalan GondosuliPonorogo, Kantor Cabang Dinas Kecamatan Kota Jalan Sukarno Hatta Ponorogo, Kantor Diknas Kabupaten Ponorogo atausetidak tidaknya di tempat tempat tertentu lainnya yangmasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogodengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,yang dalam hal ini adalah Dana Program Peningkatan MutuSekolah (The School Improvement Grant
    Pembiayaan infrastruktur sekolah yang sangatdiperlukan seperti pengadaan air bersih dan sanitasisekolah;Dana program ini (The School Improvement Grant Program/SIGP) akan diberikan kepada sekolah penerima denganperincian sebagai berikut1. Katagori 1a. Untuk SD/ MI antara Rp. 2,5 Juta s/d Rp. 15 Juta persekolah;b. Untuk SLTP/ MTs antara Rp. 5 juta s/d Rp. 25 jutapersekolah;2. Katagori 2 dan Katagori 3:a. Untuk SD/ MI Rp. 70 Juta persekolah;b.
    GAPENSIPonorogo Jalan Gondosuli Ponorogo, Kantor Cabang DinasKecamatan Kota Jalan Sukarno Hatta Ponorogo, KantorDiknas Kabupaten Ponorogo atau setidak tidaknya di tempattempat tertentu lainnya yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo dengansecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yangdalam hal ini adalah Dana Program Peningkatan Mutu Sekolah(The School Improvement Grant
    Pembiayaan infrastruktur sekolah yang sangatdiperlukan seperti pengadaan air bersih dan sanitasisekolah;Dana program ini (The School Improvement Grant Program/SIGP) akan diberikan kepada sekolah penerima denganperincian sebagai berikut1. Katagori 1a. Untuk SD/ MI antara Rp. 2,5 Juta s/d Rp. 15 Juta persekolah;b. Untuk SLTP/ MTs antara Rp. 5 juta s/d Rp. 25 juta persekolah;2. Katagori 2 dan Katagori 3:a. Untuk SD/ MI Rp. 70 Juta per sekolah;Di.
Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — HADI SANTOSO, S.Pd bin JAYUS
3617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini,yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya din sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukandengan cara sebagai berikut : Bahwa pada Tahun 2011 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambimembuat surat Nomor : 46.11/127/03/PDD/2011 tanggal 27 Desember 2011perinal Usulan Block Grant
    Tanda buktipembayaran tersebut harus didokumentasikan dengan baik bersamasama dengan daftar pembelian bahan bangunan yang disetujul komite;Bahwa pada Tahun 2011 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambimembuat surat Nomor : 46.11/127/03/PDD/2011 tanggal 27 Desember 2011perinal Usulan Block Grant Pembangunan USB SMP Desa Suko Awin Jaya,Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi kepada KementerianPendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan DasarDirektorat Pembinaan Sekolah Menengah
    Negeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012.Keputusan KPUSB SMP Negeri 47 Muaro Jambi Nomor : 01/2012,tanggal 7 Juni 2012 tentang Penetapan Tim Teknis KPUSB SMPNegeri 47 Muaro Jambi Tahun 2012.Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor :575/C3/KU/2012, tanggal 14 Maret 2012 tentang Penetapan Lokasidan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah BaruSMP Tahun 2012 (ESSP).Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor46.11/1270/03/PDD/2011, tanggal 27 Desember 2011 perihal UsulanBlock Grant
    Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Nomor46.11/1270/03/PDD/2011, tanggal 27 Desember 2011 perihal UsulanBlock Grant Pembangunan USB SMP kepada Kepala DinasPendidikan Provinsi Jambi.Hal. 27 dari 50 hal. Put.
Putus : 09-01-2014 — Upload : 14-02-2014
Putusan PN BATAM Nomor 191/PDT.G/2013/PN.BTM
Tanggal 9 Januari 2014 — PT. PAJAR PERKASA MANDIRI; PT. ZINKPOWER BATAM INDO
11370
  • PAJAR PERKASA MANDIRI Account No:100010000064558 Bank: PT ICB BANK BUMI PUTERA Bank Address:BATAM KEPRIand at the same time on the receipt of the Settlement Compensation, the PLAINTIFFwill grant original Receipt and Release to the DEFENDANT in relation to such paymentof Settlement Compensation and in the event the Plaintiff fails to give a receipt for theSettlement Compensation, this Settlement Agreement will serve as a valid receipt for thereceipt of the Settlement Compensation;5.
Register : 30-04-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 20-03-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 18/PDT.G/2013/PN.BKN
Tanggal 22 Januari 2014 — HASIM lawan KHARMA AB MUCHTAR DKK
4714
  • Kharma AB Mukhtar, saksi menjabat sebagaiSekretaris desa dan saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 1998 1999;Bahwa pada tahun 1998 terdapat pembicaraan mengenai pembelian tanah milikPenggugat dan selanjutnya dibuatkan suratnya pada tahun 1998 lalu pada tahun2000 saksi selaku Pjs Kepala Desa memegang Surat tanah tersebut;Bahwa SKGR terhadap tanah desa dibuat oleh pihak kecamatan;Bahwa pada tahun 2006 Desa mendapatkan dana block grant untuk pengolahanlahan milik desa dan dibelikan bibit
    Saksi IRWANSYAHbahwa saksi merupakan ketua Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa DesaPancuran Gading dalam rangka penggunaan Dana Block Grant di desa PancuranGading;Bahwa anggota Tim Penggunaan dana Block Grant tersebut ada 3 orang;Bahwa saksi bersama anggota Tim menanam pohon sawit di lokasi obyeksengketa sebanyak 650 batang sawit yang dana pembelian bibitnya diambil daridana block grant;Bahwa yang menjadi sempadan di obyek sengketa adalah darsono danalamsyah;Bahwa alamsyah sebagai perwakilan desa
Putus : 27-08-2009 — Upload : 11-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 PK/PID/2009
Tanggal 27 Agustus 2009 — H. ADEK ERFIL MANURUNG, SH., Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Anti Korupsi Indonesia (DPP-GAKI)
160116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Malik Fadjarmengeluarkan Surat Edaran No. 66/PMN/DS/2004 perihalprogram pembangunan DIKDASMEN melalui dana bantuan (grant),ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruhIndonesia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proramprogram "Block Grant dan Matching Grant yang anggarannyabersumber dari pinjaman luar negeri dilarang dikontrakkankepada pihak~ ke MIll, melainkan dilaksanakan ~ melaluipendekatan partisipasi masyarakat i.c. sekolah sekolah,namun Proyek PPMSLTP Sulawesi Tenggara terlanjurdilaksanakan
    dan melalui pihak ke Ill dengan carapenunjukkan langsung;Artinya, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia No. 66/PMN/DS/2004 perihal ProgramPembangunan DIKDASMEN melalui dana bantuan (grant) tersebutdi atas, adalah merupakan penegasan bahwa telah terjadipenyimpangan yaitu perbuatan melawan hukum dalampelaksanaan Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTPSulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2002, yang dilakukansecara bersamasama oleh Pemimpin Proyek Drs.
    No. 43 PK/PID/200966/PMN/DS/204 tanggal 14 Mei 2004 perihal ProgramPembangunan DIKDASMEN melalui dana bantuan (grant)(vide: bukti P4);(5) Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Sulawesi Tenggara No.LHAI 2128/PW. 20/2/2003 tanggal 4 Juli 2003 terhadappelaksanaan Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTPSulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2002 (vide: bukti P5);(6) Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP SulawesiTenggara No.
Register : 15-02-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tbk
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
1.YUSNANI TANJUNG
2.SISKA CHRISNAYANTI
3.RADITYA RIENALDI
4.WINDA TRIANA PUTRI
5.TANTY PERMATA SARI
6.MUHAMMAD EMIR FAISAL
Tergugat:
1.ROCKY MARCIANO BAWOLE
2.Syafri Anwar
Turut Tergugat:
1.LURAH TELUK AIR
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. TJ BALAI KARIMUN
13058
  • USUF BIN MAHMUD (OESOEP Bin MAHMOED)berdasarkan Surat Grant Nomor Register tanggal 24 Oktober 1939 besertaSchets Kaart Nomor : 85 tanggal 05 Maret 1980 (selanjutnya disebutsebagai Surat Grant) tanpa pernah terjadi sengketa atau klaim dari pihakmanapun kecuali klaim sepihak yang dilakukan Para Penggugat sebelumGugatan aquo di daftarkan dan/atau setelah Tergugat melakukanpenguasaan dalam bentuk Pemagaran setelah melakukan pembelian tanahdari Tergugat Il;Halaman 31 dari 116 Putusan Perdata Gugatan Nomor
    Bahwa selain kepada Tergugat II, Surat Grant sebagai Alas Hak yangmendasari terbitnya Surat Sporadik milik Tergugat II juga telah menjadi dasarkepemilikan pada bagian tanah lainnya yang dimiliki Para Ahli Waris danPihak lainnya yang membeli tanah a quo dari Surat Grant, hal ini dapatdibuktikan dengan adanya surat surat kepemilikan tanah pihak pihakyang tidak di ikut sertakan dalam Perkara A quo (akan diperlihatkan padasaat pembuktikan);.
    Bahwa adapun silsilah Para Ahli Waris serta turunan kepemilikan TanahWarisan berdasarkan Surat Grant tersebut adalah sebagai berikut: Alm Usuf Bin Mahmud & Pon Bin Rajabfe, Sulung Bin Usut Sadiah Bin Usuf Abu Bakar Bin Usuf Muhammad Bin UsufS & & zDare H Ember Muntoyah Sawiyah MDv v Y 1. Samat 1. M.Saat 1. A.Azis (Alm)2. Hamidek 2. Zauyah 2. Syafri Anwar 1. Sjawinarnirwati3. Lewek 3. Radiah 3. Sukariantini 2. Muhhamd4. Bacok 4. Patimah 4. Agustina Ningsih Nazaruddin5.
    adalah orang yang memiliki jasa untuk kerajaan diberikantanah oleh sultan; Bahwa Negara mengakui hakhak zaman dulu, tidak boleh begitu sajadihapuskan, memang hapus tapi yang memiliki grant diprioritaskan untukmendapatkan hak atas tanah tersebut, hapus dan beralin ke negara,akan tetapi negara memberikan waktu untuk mendaftarkan tanahtersebut; Bahwa sesuai ketentuan konversi pasal 5 paling lama dua puluh tahundiberi waktu pemegang hal lama untuk daftarkan ke hak hak atas tanah,sebenarnya idealnya
    Yusuf, kakek Saudara Syafri Anwar; Bahwa sejak saksi kecil saksi mengetahui bahwa Saudara Syafri Anwarpunya tanah di objek sengketa dasarnya Surat grant; Bahwa Posisi tanah Saudara Syafri Anwar berbeda dengan tanahAlmarhum Saudara H. Amhar dan saksi mengetahui bahwa tanahSaudara Syafri Anwar sudah dijual dari cerita yang beredar;Terhadap keterangan saksi, Para Penggugat, Para Tergugat dan Para TurutTergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;2.
Register : 29-10-2014 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 508/Pdt.Plw/2014/PN Mdn
Tanggal 24 Agustus 2015 — 1.H. Abdul Jalil 2.Abdullah 3.Luthfiah 4.Abdul Halim 5.Siti Zubaidah, S.Ag 6.Ubaidillah 7.Azmi 8.Yahya 9.Sutopo 10.Amsaluddin, SH 11.Nurhayani, S.Sos 12.Nur Amalia Murni lawan 1.Syamsul Hilal Ginting / ahli waris Alm. M. Amin Ginting 2.Sada Arihta Ginting / ahli waris Alm. M. Amin Ginting 3.Rezeki Ginting, Amd / ahli waris Alm. M.Amin Ginting 4.Suriati Pinta Mehuli Ginting / ahli waris Alm. M.Amin Ginting 5.Ekakin Ginting / ahli waris Alm.M.Amin Ginting 6.Ahmad
16380
  • Bahwa keyakinan tersebut bersumber dari kebenaran berdasarkan SURATPENJELASAN No:18.9/IMSD/2014 Tentang Keberadaan Grant Sultan DeliNo.7 dan No. 10 Tahun 1898, tanggal 30 Juni 2014 yang diterbitkanPemangku Sultan Deli XN yang pada pokoknya menjelaskan Grant No.7tahun 1898 dibawah titel "Surat Menentukan Hak Kebun" tidak dapatdipertanggungjawabkan keabsahannya. dengan alasan sebelum tahun 1909Sultan Deli tidak pernah menerbitkan Grant ;r.
    Bahwa Grant yang pertama sekali diterbitkan Sultan Deli adalah pada tanggal1 Januari 1909 ditetapkan sebagai Grant No.I, dengan demikian disimpulkanbahwa Grant No.7 penerbitannyatidak berasal dari Institusi Kesultanan Deliyang sah dan karenanya Grant tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alashak(rechtstitel) yang memiliki legalitas hukum ;s.
Register : 02-11-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PN Penajam Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Pnj
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat:
A. Pangeran Hario Adiningrat
Tergugat:
1.Gubernur Kalimantan Timur
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara
3.Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
4.Camat Kecamatan Sepaku
5.Kepala Desa Tengin Baru
6.Kepala Desa Sukomulyo
7.Kepala Desa Argo Mulyo
289915
  • Bahwa kemudian tanah hibah Grant Sultan tersebut jatuh kepadaPenggugat sebagai ahli warisnya berdasarkan Surat keterangan ahli warisPenggugat, sehingga dengan demikian perwatasan tersebut menjadi hakpenggugat sepenuhnya yang diperoleh dari orang tuanya secara turuntemurun yang tidak perlu didaftar ulang berdasarkan keputusan BupatiKabupaten Kutai Nomor : HUK816/C4/AGR 080/1071 dan sudahterdaftar dalam lembaran Negara No.104/1960 tanggal 2491960 dantelah lunas pajak Upeti verpounding Indonesia tanggal
    Menetapkan bahwa tanah hibah Grant Sultan Kutai Karta Negara milikahli waris almarhum Adji Mahligai Gelar ADJI MOHAMAD PARIKESITatawa ADJI ENDJE (Alm) sesuai dengan surat wasiat segel dariBaginda Al Chalifatoel Moeminin Fibilade Koetai, Koetai AdjiMuhammad gelar Adji Pangeran Mohammad Alimuddin geladHalaman 10 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Padt.G/2020/PN PnjSripadoeka Sultan Muhammad Alimuddin Al Adiel ChalifatoelMoeminin Fibilade Koetai tanggal 9 Juli 1902 dengan NomorO08/KKKN/1902 serta
    Bahwa yang dimaksud tanah Grant Sultan adalah tanah milikSultan (Raja) di wilayah dimana ia berkuasa pada waktu ituyang diberikan/dihibahkan kepada rakyat atau kerabatnya untukpenghidupan atau diambil hasilnya. Tanah Grant Sultan/ GrantSultan kutai yang diklaim oleh Penggugat merupakanpeninggalan dari Alm.
    Penggugat tidak pernahmelakukan pengajuaan PENETAPAN WARIS dan tidak memiliki AKTAWARIS berdasarkan peraturan berlaku oleh karena itu Tergugat Illmensomir kepada Penggugat untuk membuktikan secara keperdataanwaris atas tanah Grant Sultan;4.
    Bahwa tanah Grant Sultan merupakan tanah milik sultan/raja diwilayahdimana ia berkuasa, yang mana pada waktu itu sultan/raja dapatmemberikan tanah tertentu kepada rakyat untuk penghidupan /mengambil hasilnya. Pemberian penguasaan tanah oleh sultankepada seseorang / rakyat dapat dipertimbangkan untuk diakuisebagai salah satu alas hak untuk dikonversi menjadi hak milikapabila:a. Tanah tersebut secara nyata dipergunakan secara terun menerusdengan baik dan tidak ditelantarkan;b.
Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2535 K/Pdt/2019
Tanggal 23 Oktober 2019 — SAID ABDULLAH VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENKOPOLHUKAM c.q. PANGLIMA DAERAH MILITER (PANGDAM) I BUKIT BARISAN, yang diwakili oleh Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayor Jenderal M.S. Fadilah
2915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pertimbangan sebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini didasarkan padapertimbangan yang cukup terhadap dalil serta buktibukti yang terungkap dalampersidangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acaraperdata, kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak satupun bukti darisejumlah alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, yang sah dan kuatmendukung dalil Pemohon Kasasi bahwa tanah objek sengketa adalah milikPemohon Kasasi warisan dari orang tuannya Jafar Sidik;Bahwa tanah Grant
Register : 17-10-2012 — Putus : 14-02-2013 — Upload : 27-04-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 81/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 14 Februari 2013 — NORMA TAMPUBOLON VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
7355
  • Usaha II No. 8, Lingkungan III,Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;Bahwa tanah pertapakan tersebut dahulu adalah kepunyaan dari Che Dahberdasarkan Grant Nomor : 141 tanggal 10 Pebruari 1944 (2604) yang kemudianmemberikan ijin kepada Matio Lumban Tobing untuk membangun sebuah rumahdiatasnya berdasarkan Izin No. 333/1950 tertanggal 22 #$Nopember1950; 22222 n anna nn nn nnn nnn nnn cnc nnn encesBahwa pada tanggal 22 April 1953 Matio Lumban Tobing menjual bangunanrumah tersebut kepada
Putus : 23-11-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1635 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 23 Nopember 2011 — SUDARJO
2213 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1635 K/Pid.Sus/20114. 1 (satu) buah buku Proposal Pengajuan Dana APBD Il PendidikanKesetaraan Program Kejar Paket B Baru Tahun 2009;5. 1 (satu) buah buku Laporan Penggunaan Dana Blocki Grant APBD IlPenyelenggaraan Program Kejar Paket B Setara SMP Kelas ;6. 18 (delapan belas) peralatan belajar yang masingmasing terdiri dari :1 (satu) map plastik;6 (enam) buku tulis;1 (satu) pensil;1 (satu) penggaris;1 (satu) penghapus;~ 9 295 1 (satu) bolpoint7.
    Sleman Tahun 2009;1 (satu) buah buku Proposal Pengajuan Dana APBD Ill PendidikanKesetaraan Program Kejar Paket B Baru Tahun 2008;1 (satu) buah buku Proposal Pengajuan Dana APBD Il PendidikanKesetaraan Program Kejar Paket B Baru Tahun 2009;1 (satu) buah buku Laporan Penggunaan Dana Blocki Grant APBD IlPenyelenggaraan Program Kejar Paket B Setara SMP Kelas ;18 (delapan belas) peralatan belajar yang masingmasing terdiri dari : 1 (satu) map plastik;enam) buku tulis;satu) pensil;satu) penghapus;6 (1 (
Putus : 19-08-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 615 PK/Pdt/2012
Tanggal 19 Agustus 2013 — AGUS ENDANG PURWANTO/ENG PIAN VS RAHMAH MUNZI, DK
173 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa tanah pertanian yang dikuasai Penggugat adalah bekas grant sultanNomor 941 B milik orang tua Rahmah Munzi selaku Tergugat ;3. Bahwa Penggugat menguasai, menempati dan mengerjakan tanah pertanianmilik orang tua Tergugat secara terusmenerus dan telah turuntemurunsejak nenek/atok Penggugat dan juga diperkirakan sampai sekarang inisudah lebih kurang 120 tahun;4.
    Jakarta 6Januari 1997 padahal dalam Surat Ukur tanggal 19 Maret 1997 danSertipikat Nomor 392 keluar pada tanggal 31 Maret 1997 sehingga antarasurat keputusan BPN dengan surat ukur dan terbitnya sertipikat tidak sesuaidengan prosedur yang sebenarnya;Bahwa akibat terbitnya Sertipikat Nomor 392 tidak wajar, sedangkanPenggugat dan nenek Penggugat sudah ratusan tahun di tanah Grant SultanNomor 941 B dan berdasarkan undangundang yang berlaku apabila telahmenguasai tanah 30 tahun secara terusmenerus dan
    Grant Sultan tersebut dan kemudian telah diterbitkanSertipikat Hak Milik Nomor 392 pada tanggal 31 Maret 1997 ke atasnama Pemohon Rahmah Munzi (bersamasama Rahmah Munzi,Sofyan Saufanil, Syaaiful, Irsanya Sulia Daulay, Husmayati, EvitaSarah, Saudi, dan Irsanti Olivia);Hal 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 615 PK/PDT/20123. Bahwa Tergugat II adalah pemilik objek tanah terperkara ex. GrantSultan yang telan dikonversi menjadi Hak Milik Nomor 392 seluas8.985 m?