semua keluarga berkumpul di rumah kami saya antar istrisaya sampai bandara dan semua baikbaik saja dan tidak ada masalah jadigugatan sangat tidak sesuai dengan kenyataannya dan berkesan terlalumengada ada;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalil dalilnyadibantah oleh Tergugat, maka barang siapa yang mendalilkan gugatannya wajibmembuktikan dalil daliinya dan siapa yang membantah maka wajibmembuktikan bantahan bantahannya sebagaimana ketentuan pasal 163 HIRdengan bukti bukti sebagaimana ketenuan

Bahwa oleh karena itu ketika di dalam situasi demikian TermohonKeberatan/Penggugat dan kuasa hukumnya meminta kepada PemohonKeberatan/Tergugat untuk menyerahkan BPKB atas objek /ease dariPerjanjian Lease , yaitu BPKB atas Pajero Sport, Pemohon Keberatan/Tergugat menolak untuk memberikan dan menangguhkanpenyerahannya dengan meminta agar Termohon Keberatan/Penggugatmemenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian LeaseIl, sambil Pemohon Keberatan/Tergugat merujuk kepada ketenuan di dalamklausul

menghormati dan salingpercaya seperti termaktub dalam mukadimah Perjanjian Kerja Bersama(PKB), namun ternyata belum sungguhsungguh melaksanakan PerjanjianKerja Bersama secara transparan dan konsekwen karena nyatanya diluarperjanjian kerja bersama yang sudah disepakati dan yang merupakankomitmen bersama Perusahaan dengan Pekerja melalui Serikat PekerjaNasional Chevron (SPNC) khususnya dalam hal pemindahan tugas pekerjamasih ada aturan lain yang dipakai pemindahannya ternyata jauh lebihkecil/rendah dari ketenuan

orientasi dari perlindungan anak adalah terjamin dan terlindunginyahakhak anak dengan mengedepankan kepentingan anak itu sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang dipertimbangkan di atas,Majelis menilai bahwa tuntutan Penguggat agar ditetapkan hak pemeliharaan anakyang bernama Elfrin Daevon Prasetyo, lakilaki lahir tanggal 26 April 2009, dan EdlynnDqueen Prasetyo, perempuan lahir pada tanggal 17 September 2012, pada Penggugat,tidaklah lebih baik bagi anak tersebut, dan oleh karena itu Sesuai ketenuan

Eksepsi Tentang Ketentuan Perhitungan Pesangon:Bahwa sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor: 13Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, untuk selanjutnya disebut sebagai UndangUndang Tenaga Kerja yang berbunyi Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur), tetapi perusahaan melakukan efisiensidengan ketenuan pekerja/buruh berhak

Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah),dengan ketenuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan ;4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnyadari Pidana yang dijatuhkan ;5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;6.

terpenuhiberdasarkan Akta Perjanjian Peralihan dan Penyerahan Penguasaan Hakatas Tanah Nomor tertanggal 1 Mei 2010, akan tetapi Penggugatmenyatakan jumlah sebesar 50% yang diberikan kepada Tergugat IV danV tidak wajar dan tidak pantas, jumlah yang wajar dan pantas adalahsebesar 15%, pernyataan tersebut tidak mencerminkan keadilan danperasaan hati nurani, dan tidak mempunyai dasar hukum, lagipula jumlahtersebut tidak melanggar ketentuan perundangundnagan yang berlaku,dan perjanjian yang dibuat telah memenuhi ketenuan

memperlancar jalannya pemeriksaanperkaranya ; Para Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji untuk tidak melakukanlagi perbuatannya yang salah ; paraTerdakwa dari golongan masyarakat bawah/ pekerja kasar,yangberpenghasilan rendah yang masingmasing mempunyai tanggungan bebanhidup keluarganya ; Para Terdakwa bukan penjudi provesional dan dalam permainan itu hanyaiseng iseng belaka dan dilakukan baru kali itu ;Menimbang, bahwa Karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutansecara sah , maka sesuai ketenuan

Bahwa perjanjian ( in casu perjanjian jual beli ), tunduk padaketentuan KUHPerdata, yaitu ketentuan umum Pasal 13131319,dilanjutkan dengan syaratsyarat keabsahan dan= syaratsyaratkebatalan sebagaimana diatur dalam ketenuan Pasal 13201381 KUHPerdata;4. Bahwa menurut hukum perdata, jual beli adalah perjanjian nyata,dimana jual beli dipandang telah terjadi jika sudah ada kesepakatan keduabelah pihak, dan kemudian diikuti dengan penyerahan obyek jual beli;5.

angka yang dipasangmaka ia dinyatakan kalah dan permainan togel tersebut bersifat untunguntungansaja ;Bahwa pekerjaan terdakwa seharihari adalah pegawai Honor pada DinasPerhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai sedangkan ikut serta bermain judijenis Togel tersebut terdakwa lakukan hanya sekedar isengiseng saja ;Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan ini ;Menimbang, bahwa setelah pengadilan memeriksa semua alat bukti yang diajukanoleh penuntut umum, maka sesuai dengan ketenuan

Putusan Nomor 2888/Pdt.G/2019/PA.Ckrsebagai alat bukti keenam dan ketujuh sebagaimana penjelasannya:"Tampaknya ketenuan dalam Pasal 164 itu bersifat limtiatif, akan tetapi di luarPasal 164 HIR tersebut terdapat alatalat bukti yang dapat dipergunakan untukmemperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadisengketa.

Bahwa, dengan merujuk pada ketenuan Pasal 1 angka (9) UU No.51/2009 juncto Pasal 87 UU No. 30/2014 sebagaimana tersebut diatas, maka Objek Sengketa merupakan Penetapan Tertulis, yaitubukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGATa quo dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karenasudah jelas isi (materinya), sebagai berikut:a. bahwa, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan Objek Sengketa tercantum secara Jelas yaitu namaTERGUGAT selaku Bupati Mamberamo Raya

Bawha, berdasarkan ketenuan Pasal 55 UU No. 5/1986 besertaPenjelasannya tersebut, dihubungkan dengan fakta di manaPENGGUGAT tidak pernah diberikan Salinan KeputusanPemberhentikan Dalam Jabatan Struktural oleh TERGUGAT danPENGGUGAT baru mengetahul adanya Keputusan TERGUGATNo. SK. 821.2235 Tanggal 30 Oktober 2019 tersebut pada saatPemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Agustus 2020;Halaman 16 dari 73 halaman Putusan Nomor : 37/G/2020/PTUN JPR.5.

Bahwa, dengan merujuk pada ketenuan Pasal 1 angka (9) UU No.51/2009 juncto Pasal 87 UU No. 30/2014 sebagaimana tersebut diatas, maka Objek Sengketa merupakan Penetapan Tertulis, yaitubukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGATa quo dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karenasudah jelas isi (materinya), sebagai berikut:Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2020/PTUN JPR.a. bahwa, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan Objek Sengketa

digugat.Bahwa, sesuai Angka V butir (1) Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan BeberapaKetentuan Dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut SEMA No.2/1991) mengenal tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hariditegaskan bahwaPenghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal55 terhenti/ditunda (gschorst) pada waktu gugatan didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yangberwenangBawha, berdasarkan ketenuan

Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayarkan hak upah para Penggugat secara tepat waktu untuk bulan Desember sampai dengan Bulan Maret 2020;

Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uangpesangon, 2 (dua) kali ketenuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 165 ayat (4) Undang UndangNomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perinciansebagai berikut :2 x 5 bulan upah x Rp 2.814.734,90,1x 2x Rp 2.814. 734,90,Penghargaan Masa Kerja x15%(Rp 28.147.349,+ Rp 5.629.469,8) x 15% = Rp5.066.522,82 +Rp 28.147.349

yang bekerja di Kantor Desa, serta mengerjakan pekerjaanpenggilingan padi milik orang tua Penggugat Rekonpensi yang hasilnyakedua pekerjaan tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh TergugatRekonpensi telah diberikan pada Penggugat Rekonpensi dansepengetahuan Penggugat Rekonpensi maka setidak tidaknya dari Sumberinilah yang menjadi pokok kejadian sengketa masalah penghasilan Terguatrekonensi, namun begitu karena mutah itu juga sebagai kewajiban suamijika hendak menceraikan istrinya sebagaimana ketenuan

Unsur Barang siapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja dalamhal ini manusia sebagai subjek hukum yang oleh karena perbuatannya dianggap melanggarundang undang yang diancam dengan suatu pidana yang ditentukan dalam undang undangtersebut dan orang tersebut dihadapkan kepersidangan dengan suatu dakwaan melanggarsuatu ketenuan undang yang mengancam dengan saksi pidana kepada orang yangmelanggarnya..Menimbang, bahwa terdakwa Muhamad Rivan Bin Wahyudin dihadapkankepersidangan

Mamnun;Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 65 Ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana pada pokoknya tidak berkaitan denganunsur delik, melainkan hanya berkaitan dengan pemidanaan, maka MajelisHakim berpendapat bahwa ketenuan Pasal 65 Ayat (1) Kitab UndangUndangHukum Pidana, akan Majelis pertimbangkan dalam penjatuhan hukuman;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke1juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan

mampu menurut kemampuannya dan orangyang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurutyang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orangorangyang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon, sesuai dengan ketenuan

untuk posita gugatan nomor. 10 ditolak karena tidak benarmengenai pengakuan Penggugat yang telah mengklarifikasi parapeserta arisan kendaraan bermotor telah membayar semua uangarisan wajib tiap bulannya telah disetorkan kepada Tergugat I.Bahwa untuk posita nomor. 11; 12; 13 ditolak adalah tidak benaradanya penyelewengan sebagaimana diutarakan dalam posita no,8; 9 dan 10 karena telah ternyata tedadi setoran banyak diserahkankepada orang lain yang bukan pribadi Tergugat dan selain itu jugaberdasarkan ketenuan

gagalnya penyelsesaian secara bipartit makaPenggugatpun melimpahkan perkara aquo ke Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota Medan dengan surat tertanggal 14 Januari 2016; Bahwa oleh karena gagalnya sidang mediasi dalam perkara aquo makaMediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Medan mengeluarkananjurantertulis dengan surat nomor:567/1355/DSTKM/2016 tanggal 16Maret 2016 yang intinya agar Pengusaha UD.Budi Agung membayar hakPensiun kepada Sdr.Cut Nurdeliani karena telah memenuhi syarat usiapensiun sesuai ketenuan