• tetap;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari apabila ParaTergugat lalai melaksanakan putusan a quo;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangtelah dilakukan;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Membatalkan dan Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukumKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

  ) ParaTergugat tanggal 25 Mei 2015 berikut segala aktaakta Notaris yangdibuat dan mencatatkan Keputusan RUPSLB tanggal 25 Mei 2015 yangmemberhentikan Penggugat sebagai Direktur perseroan Tergugat III;Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan keadaan Penggugatseperti semula sebelum diadakannya Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Para Tergugat tanggal 25 Mei 2015 yakni sebagaianggota Direksi perseroan Tergugat III;Halaman 2 dari 9 hal.

• Nomor 810 K/Pdt.SusPHI/2015uang penghargaan/pesangon sebesar 30 (tiga puluh) kali sebagaimanatermuat dalam halaman 29 Risalah RUPSLB Nomor 11 Tahun 2011tanggal 11 April 2011;Bahwa dengan adanya masa bebas tugas maka Para Penggugatmendapat uang penghargaan/pesangon dengan perhitungan bervariatifberdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.

  Bank PembangunanDaerah Lampung tertanggal 31 Mei 2012 terhadap adanya kekuranganpembayaran uang penghargaan/pesangon bagi Para Penggugat yang tidakdidasarkan pada RUPSLB tanggal 11 April 2011.

  BankPembangunan Daerah Lampung Nomor 63/DIR/SDM/VI/2011 tertanggal 30Juni 2011 telah nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat,seharusnya Tergugat dalam memberikan pesangon wajib untuk didasarkanpada keputusan RUPSLB mengingat kedudukan RUPSLB merupakanOrgan Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroandan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksidan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat(1)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007;Bahwa setiap

  PerseroanTerbatas, dengan kata lain bahwa Risalah RUPSLB tanggal 11 April 2011telah memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimanaHal. 31 dari 102 hal.

  Bank Lampung;Bahwa Hakim Judex Facti juga mengabaikan Bukti T.2 yaitu Akta Risalah RUPSLB yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat karena dalam Risalah a quo tidak adakeputusan pemegang saham dalam rapat yang menyetujui tentang besarnya uangpenghargaan bagi pegawai PT.

• TentangPerpanjangan MasaJabatanDirekturKepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.1 (Satu) jepitan fotocopy Keputusan RapatUmumPemegang SahamLuarBiasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/RUPSLB/PTBPDM/2014.

  Utama PT BankPembangunan Daerah Maluku DanPenunjukanManajemenSementaraPelaksanaTugasDirektur Utama PTBank Pembangunan Daerah Maluku.1 (Satu) jepitanfotocopy Keputusan RapatUmumPemegang SahamLuarBiasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 05/RUPSLB/PTBPDM/2011.

  /PTBPDM/2014.TentangPerpanjangan Masa JabatanDirekturKepatuhan PT ~~ BankPembangunan Daerah Maluku.1 atu) jepitanfotocopy Keputusan RapatUmumPemegang Saham LuarBiasaPT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPSLB/PTBPDM/2014.TentangPerberhentian Dewan Komisaris Dan DirekturPemasaran SertaPenunjukanManajemenSementaraPelaksanaTugas Dewan Komisaris PT BankPembangunan Daerah Maluku.1 atu) jepitanfotocopy Keputusan RapatUmumPemegang Saham LuarBiasaPT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;02/RUPSLB/PTBPDM

  AAA Sekuritas;Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTBank Pembangunan Daerah Maluku No.1/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 23Halaman 56 dari 79 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2021/PT AMBJanuari 2014 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTBank Pembangunan Daerah Maluku No.2/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 23Januari 2014, Direktur Pemasaran Ir Williem Pieter Patty,Msi dan Direktur UtamaDirk Soplanit diberhentikan, dan selanjutnya mengangkat Idris Rolobessysebagai

  Tentang Perpanjangan Masa Jabatan DirekturKepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.1 (Satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPSLB/PTBPDM/2014.

• Dalam hal demikian DewanKomisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorangatau lebih diantara anggota Deman Komisans atas tanggungan DewanKomisaris13, Bahwa Penggugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) tersebut telah diberhentikan dari posisinya sebagai Direkturperseroan, sehingga pada saat RUPSLB tersebut dilaksanakan perseroantidak memiliki Direktur.

  Dengan demikian, Tergugat Il sebagaimana telahmenerima Surat Kuasa dan Tergugat III sebagai Komisaris Perseroan adalahpihak yang berhak untuk memimpin RUPSLB,Bagaimana mungkin Penggugat memimpin RUPSLB padahal Penggugatadalah pihak yang akan dibahas atau dimintakan pertanggungjawabannya didalam RUPSLB.14.

  KAJUN KARKAMPERKASA yang berdasarkan Hasil RUPS telah memberhentikan sementaraPenggugat selaku Direktur Perusahaan sejak tanggal 21 Mei 2016, sehinggaberdasarkan Hasil RUPSLB Penggugat diberhentikan jabatan sebagai Direktur olehPara Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor : 05 Tanggal 15Juni 2016, mengenai Berita Acara Rapat/Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa tentang Perubahan Susunan Direksi Dan Komisaris Perseroan PT.KAJUN KARKAM PERKASA yang pemberitahuannya telah diterima

  KAJUNKARKAM PERKASA berdasarkan buktibukti Surat yang diajukan oleh Para Pihaktersebut telah melalui mekanisme prosedur mengadakan RUPSLB (vide Bukti T.I2sampai dengan Bukti T.I10), sehingga menurut Majelis Hakim RUPSLB yangdiadakan oleh PT.

  KAJUN KARKAM PERKASA telah mengundangRUPSLB tanggal 26 Mei 2016 (vide Bukti T.I2) dan telah dihadiri sebagaimanapeserta RUPSLB (vide Bukti T.I3), dan berdasarkan pula Bukti T.14 sampaidengan T.I10, sedangkan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa yangberhak memimpin RUPSLB berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan tersebutadalah Direktur yang dalam hal ini adalah Penggugat, menurut Majelis Hakimberdasarkan Pasal 9 ayat 4 ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimanatertuang dalam Akta Nomor 17

• semuaasetnya.Bahwa pada tanggal 9 April 2010, PENGGUGAT telah menerimaundangan dari TERGUGAT untuk menghadiri Rapat Pengurus AnagotaDireksi dan Komisaris PTABM yang diadakan pada tanggal 26 April 2010di SingapuraBahwa pada saat Rapat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tanqgal 26April 2010 tersebut Jonathan Henry pimpinan rapat saat itu juga menjabatsebagai Chief Executive Officer (CEO) dari Avocet Mining PLCmengusulkan kepada PENGGUGAT untuk sekaligus mengadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

  Serikat) kepada PenggugatBahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan RUPSLB tanggal 26 April2010, TERGUGAT juga telah mengajukan Perjanjian Jual Beli ( SalesPurchase Agreement ) untuk selanjutnya disebut SPA melalui suratTERGUGAT pada tanggal 7 Juni 2010 juga kepada Penggugat, yangdiserahkan kepada PENGGUGAT di Ritz Cariton hotel di Jakarta padatanggal yang sama.

  Hal mana berarti TERGUGAT telah bermaksudmelaksanakan keputusan RUPSLB 26 April 2010 di Singapore.Bahwa TERGUGAT telah melanjutkan hasil keputusan RUPSLB tanggal26 April 2010 tersebut dan telah mengirimkan Perjanjian Jual Beli ( Saleand Purchase Agreement) untuk selanjutnya disebut SPA ke PenggugatHal ini membuktikan bahwa UGAT bersedia untuk menjual 80 % sahamAvocet Mining Plc beserta semua asetnya di Indonesia kepadaPENGGUGAT., hal mana juga membuktikan bahwa Pihak TERGUGATberitikad baik untuk

  melaksanakan sepenuhnya Keputusan RUPSLB PTABM tangaal 26 April 2010.DASAR HUKUM hak PENGGUGAT atas 80 % saham TERGUGAT diPTABM dan semua aset TERGUGATdi Asia Tenggara yaitu :a.

  Adanya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(untuk selanjutnya disebut RUPSLB) PTABM tanggal 26 April 2010 diSingapura.b. Bahwa terhadap hasil RUPSLB tersebut, Tergugat telahmelaksanakan kewajibannya , dengan:Hal 5 dari 37 Hal Putusan No. 180/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel Diberikannya Sale and Purchase Agreement padatanggal 7 Juni 2010 beserta daftar 29 aset yangmenunjukkan aset milik AMPLC di South East Asiasebagai lampirannya.

• Rasico Industry, termasuk pada RUPSLB pada bulan Oktober 2007;Bahwa hasil RUPSLB tersebut telah dibuatkan akta notaris, yaitu AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Rasico Industry Nomor 3 tanggal 25Oktober 2007 dan akta pernyataan tersebut digunakan oleh RoedyPanggabean untuk mengajukan permohonan kredit atas nama PT.Rasico Industry kepada PT.

  Rasico Industry telah memperoleh persetujuanpemegang saham mayoritas dalam RUPSLB;Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapatdibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan.

• :epihak pertama akan menerima pinjaman dana sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dari pihak kedua sebagaibiaya pengurusan Regulated Agent dan biaya operasional:;e pihak pertama akan menjual sahamsaham perseroan milik pihakpertama sebanyak 3.060 (tiga ribu enam puluh) lembar sahamkepada pihak kedua dengan cara akuisisi, dengan harga sebesarRp. 2.000.000.000, dua milyar rupiah);e penjualan sahan dan akuisisi ini dilaksanakan secara bersamaandengan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB

  Bahwa didalam pasal 3 perjanjian kerjsama nomor 03 disebutkanperjanjian kerjasama Nomor 03 harus segera dilaksanakan perubahankepengurusannya paling lambat pada tanggal 13 Maret 2017 dan setelahseluruh tahapan proses dan administrasi RUPSLB/RUPS dilaksanakan,maka pinjaman dana dalam bentuk Pinjaman Modal, biaya praOperasional sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), sertaakuisisi dan jualbeli saham sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar) akandisediakan dan diserahkan oleh pihak kedua kepada

  pihak pertama (dalamini akan diserahkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT) paling lambatHalaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 711/Pdt.G/2017/PN JKT.SELdalam waktu 7 (tujuh) hari setelah RUPSLB/RUPS dan jual beli sahamdilaksanakan;9.

• Kemudian hasil RUPSLB tersebut dibuatkan aktaberita acara dihadapan Notaris I Putu Candra, SH., sehingga berdasarkan beritaacara tersebut susunan pemegang saham PT. Balilysta Karyauthama sebagaiberikut:1 Ir.

  Sulistiyo Hadi Susanto sebagai Direktur;2 Moedji Lestari sebagai Komisaris3 Raden Novian Hadi sebagai Komisaris.Berita acara RUPSLB tersebut dicatatkan dan dibuatkan dalam bentuk AktaPernyataan Perseroan Terbatas PT.

  ., Notaris di KotaDenpasar ; 2222 n nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn4 Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 1997 telah diselenggarakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang pada prinsipnyamembahas dan memutuskan pengesahan jual beli saham antara Ir.

  Balilysta Karyauthama menyatakan bahwa Rapat UmumPemegang Saham hanya sah jika dihadiri oleh minimum lebih dari 50% jumlahsaham yang dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga RUPSLB yang dihadiri oleh60% (enam puluh persen) saham PT.

  Balilysta Karyauthama telah berdasar hukumdan SAH secaraBahwa telah jelas dan terang berdasarkan RUPSLB tertanggal 28 Oktober 2000dengan Berita Acara Rapattertanggal 30 Oktober 2000 tersebut yang menjadiDirektur Utama adalah Haji Teuku Hardy Syah, sehingga yang berhakmenjalankan kepengurusan dan mewakili perseroan terbatas PT.

• Karena Tergugat baru resmi menjadi pemilik PT.PNP sejak tanggal 27 September 2019,sesuai Akta RUPSLB No. 37, yang dibuat dan ditandatangani oleh/dihadapan Notaris Arlini Rahmi Damayanti, S.H. di Semarang.

  Realitasnya adalah : Tergugat hanyameneruskan/ menyampaikan kembali (memforward ulang) catatankeuangan pekerjaan proyek milik Penggugat tersebut, yang sejatinyainformasi tersebut diperoleh dari laporan/catatan keuangan milikTergugat Il pada sekira awal bulan Oktober 2019, yang justrudilaporkankan oleh Tergugat II setelah akuisisi PT.PNP yakni setelahpenandatanganan Akta RUPSLB No.37 secara notariil tanggal 27September 2019 tersebut.

  Tergugat sama sekali tidak memenuhiketentuan Pasal KUHPerdata tentang perbuatan wanprestasi,sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1238, yang sekiranya dapatTergugat uraikan sebagai berikut : Unsur Si berutang adalah lalaiTergugat tidak dapat dikualifikasikan lalai, karena samasekali tidakada kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat olehTergugat baik kewajiban dalam Notulensi Rapat RUPSLB tanggal25 September 2019, maupun dalam Akta RUPSLB Notariil No.37,tanggal 27 September 2019; Unsur Apabila ia

  Karena Tergugat tidak menerima pendelegasiankewajiban pembayaran piutang Penggugat dalam SPMK tersebutmaupun dalam Akta RUPSLB No.37 tanggal 27 September 2019,maupun Notulensi Rapat RUPSLB tanggal 25 September 2019,yang disertal pengurangan harga akuisisi PT.

  Bahwa pada tanggal 25 September 2019 antara TergugatRekonpensi dengan Penggugat Konpensi telah menandatanganiNotulensi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Nomor 24 dari 40 halaman, Putusan Nomor 169/Pdt/2021/PT SMGbermaterai cukup secara di bawah tangan, yang pada pokoknyaisi/materi RUPSLB tersebut adalah : pengalihan saham dalamperseroan, perubahan susunan pemegang saham dalam perseroan,perubahan susunan direksi dan komisaris dalam perseroan, dan halhallain yang timbul dalam rapat;3, Bahwa

• Bahwa Penggugat (PT.Dwima Turangga Gunung) pada tanggal 19 April2002 mengadakan RUPSLB dengan Keputusan Rapat yaitu: 5. Memberikan persetujuan kepada Direksi Penggugat untuk menjaminkanHarta Kekayaan Penggugat kepada Turut Tergugat (PT. Bank CIMB Niaga.Tbk d/h PT. Bank Niaga.

  , serta pihakpihak lainnya (jikadiperlukan);20.Bahwa berdasarkan dan setelah Penetapan Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 135/Pdt/P/2006/PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2006 telahdilaksanakan 2 (dua) kali RUPSLB di Penggugat (PT.Dwima TuranggaGunung) yang merubah Susunan Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris)yaitu :20.1.

  Dwima Turangga Gunung), maka akibathukumnya adalah Keputusan RUPSLB Penggugat sesuai AktaKeputusan Rapat No.06 tanggal 17 Nopember 2006 yang dibuatdihadapan Notaris VARINIA,SH yang mengangkat Susunan PengurusPenggugat (PT.

  Keputusan RUPSLB sesuai Akta Keputusan Rapat Penggugat(PT.Dwima Turangga Gunung) No.06 tanggal 17 Nopember 2006 yangdibuat dihadapan Notaris VARINIA,SH, Notaris di Jakarta;25.1.2. Keputusan RUPSLB sesuai Akta Keputusan Rapat No.8 tanggal30 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Nixon Rudi Dewa Hasibuan, S.H.Notaris di Bogor yang mengangkat Tergugat VI, Tergugat VII, TergugatVill dan Tergugat IX selaku Pengurus Peseroan:25.2.

  Bahwa Tergugat IX (Budi Kurniawati Nauli) selaku Pemegang SahamPenggugat telah mengajukan Gugatan terhadap PT.Bank Niaga.Tbk (Incasu Turut Tergugat I) dan PT.Tiga Satu Tiga Dwima (Incasu TurutTergugat Il) yang pada pokoknya Gugatan Tergugat IX adalah untukmembatalkan Keputusan RUPSLB Penggugat yang menyetujuipenjaminan assatasset Penggugat kepada Turut Tergugat (PT. BankCIMB Niaga.

• Bahwa berdasarkan alasan serta kepentingan mendesak sesuai materijawaban dalam provisi sebelumnya, maka TERGUGAT sesuaikewenangan yang diberikan Undangundang serta Anggaran Dasarperseroan telah mengagendakan serta melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. EMR Indonesia tanggal 10Desember 2015 dengan didahului :a.

  Bahwa RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh TERGUGAT sebagaipemipimin RUPSLB serta pemilik dan pemegang dari 270 (dua ratustujuh puluh) saham yang berhak mengeluarkan 270 (dua ratus tujuhpuluh) suara atau 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham PT.EMR Indonesia, serta TERGUGAT II sebagai undangan rapat sehinggaRUPS tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1)Undangundang nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi :RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu perdua) bagian

  Bahwa pelaksanaan RUPSLB tersebut telah menghasilkan keputusanmemberhentikan PENGGUGAT dari jabatannya sebagai direktur PT.EMR Indonesia sebagai direktur perseroan, dan mengangkatTERGUGAT Il menjadi direktur PT.

  EMR Indonesia, yang atas hasil kepbutusan RUPSLB tersebut telahdibuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

  ;Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan ternyata pemanggilanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan Tergugat tertanggal 9 November 2015 melalui surat yang dikirimkan langsungmencantumkan bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 16 November 2015, jam10.00 wib, bertempat di Kantor Notaris Nani Fitriyah, S.H. Komp.

• Artinya, yang harus diduga oleh TERMOHONlaporan tahunan", dan bukanKASASI telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasarPasal 66 ayat (1), adalah Direksi dan bukan perseroan;Bahwa TERMOHON KASASI/PEMOHON telah mendalilkanbahwa PEMOHON' KASASI/TERMOHON telah melakukanperbuatan yang diduga melawan hukum karena tidak melakukanaudit ulang, sebagaimana keputusan hasil RUPSLB tanggal 22Oktober 2010.

  Namun bunyi keputusan RUPSLB 22 Oktober 2011ternyata menyebutkan "melakukan audit ulang dengan memintamanajemen perseroanmenunjuk auditor baru" dan bukan menyebutkan "melakukan auditulang dengan meminta perseroan menunjuk auditor baru".

  Namun bunyikeputusan RUPSLB 22 Oktober 2011 ternyata menyebutkanmemintamanajemen perseroan melakukan tindakan hukum ...terhadap kantor RSM AAJ" dan bukan berbunyi "memintaperseroan melakukan tindakan hukum ... terhadap kantor RSMAAJ".

  Namun ternyata hasilaudit untuk 2 tahun buku tersebut di dalam bukti surat T8.2 justru lebih cepat;Bahwa mengenai permohonan a quo yang diajukan pada tanggal 2 Februari2011, ternyata hari dimana permohonan diajukan adalah hari ke103 (seratustiga) terhitung sejak hasil RUPSLB 22 Oktober 2010 dilaksanakan.

  audit ulangsesuai hasil RUPSLB 22 Oktober 2010 atau belum.

• dari Pengacara Terdakwa;Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah dilakukan audit keuanganPerusahaan, karena Terdakwa belum membuat laporan keuangan;Bahwa ketika mau dilakukan RUPSLB, Terdakwa diundang, namun tidakhadir; Bahwa setelah dilakukan RUPSLB dan Terdakwa diberhentikan, yangmengoperasikan Perusahaan PT.

  Agro Enerpia Indonesia, sedangkan Terdakwa sudah diberhentikansebagai Direktur Keuangan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) tanggal 24 Desember 2008;Bahwa kegiatan PT. Agro Enerpia Indonesia adalah bergerak dibidangpertanian, khususnya tanaman Jagung di daerah Buol Sulawesi Tengah;Bahwa jumlah Pegawai/Karyawan PT.

  Agro Enerpia Indonesia;Bahwa sebelum RUPSLB pada tanggal 24 Desember 2008, pernah adakanRUPS pada tanggal 22 Agustus 2008, hasil RUPS antara lain adalahpengalihan Saham milik Saksi sebesar 80% kepada Perusahaan di KoreaSelatan, yaitu EP ENERGY Co, LTD.

  Agro Enerpia Indonesia, tetapi baru pengurusan jinPrinsip dan Tjin Lokasi;Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam RUPSLB PT.

  Agro EnerpiaIndonesia; Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai adanya RUPS/RUPSLB para Pemegang SahamPT. Agro Enerpia Indonesia; Bahwa Saham milik Terdakwa di PT. Agro Enerpia Indonesia sebanyak 10%; Halaman 35 dari 61 Perkara No.1180/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut.Bahwa yang menjadi Direksi PT. Agro Enerpia Indonesia adalah: Presiden Direkturadalah Yoo Gi Nam, Direktur Keuangan: Terdakwa (Kim Ho Yeon), DirekturOperasional: Yan Supit;Bahwa Pemegang Saham di PT.

• ., yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan tuntutan Provisi para Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada para Tergugat atau kepada siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini, agar tidak melakukan dan tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menolak tuntutan provisi

   Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untukmelaksanakan RUPSLB PT Metro Mini dengan agenda : Penyesuai anggaran Dasar PT. Metro Mini; Perubahan atau pemilihan Ssusunan Pengurus Perseroaansesuai/ berdasarkan Undang Undang No. 40 Tahun 20073). Membebankan biaya permohonan ini kepada Permohon yanghingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.361.000 (Satu juta tiga ratus enampuluh satu ribu rupiah)halaman 3 dari 46 lembar Putusan Nomor 223/PDT/2020/PT.DKIb.

   Oleh karena pelaksanaan RUPSLB tersebut tidakdapat didaftarkan atas kepengurusan tersebut karena dinilai RUPSLB keduadan ketiga sudah kedaluarsa dimana RUPS Kedua dan yang Ketigadilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari, menurut pasal 86 ayat 9UUPT No. 40 tahun 20075.

   Bahwa masa kepengurusan Para Penggugat berdasarkan RUPSLB akanberakhir pada 24 Februari 2018, Namun faktanya Para Penggugat dalamkepengurusannya baru efektif dan mendapat persetujuan penyesuaiananggaran dasar Persero Terbatas PT Metro Mini setelah keluarnya SuratKeputusan Menkumham Nomor AHU0107372.AH.01.10 tahun 2015 tanggal22 Desember 2015, dengan demikian secara hukum masa kepengurusan baruakan berakhir pada Tanggal 23 Desember 2020.

   Pada halaman 19 (Sembilan belas) penambahan pada PETITUM 1 (satu)poin diantara poin 2 dengan poin 3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut :Menyatakan tidak mengizinkan Para Tergugat dan/ atau Para PemegangSaham lainnya untuk mengadakan RUPS/RUPSLB (Rapat Umum PemegangSaham/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT Metro Mini sampaigugatan ini mendapatkan Keputusan yang mengikat atau mempunyaikekuatan hukum tetap.

   Memerintahkan kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yangberhubungan dengan perkara ini, agar dapat melakukan dan mengadakanRapat Umum Pemagang Saham (RUPS) atau Raoat Umum PemagangSaham Luar Biasa (RUPSLB) ;3. Menghukum parta Penggugat untuk membayar biaya perkara ;PUTUSAN SELA:1. Menerima eksepsi Kompetensi absolut dari Tergugat dan TergugatIl;2.

• Aktebernomor 12 tersebut menerangkan perihal tentang telah dilakukan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Kantor Notaris IKHSANLUBIS SH yang mana RUPSLB tersebut untuk pengalihan seluruh saham PTRIZKINA MANDIRI PERDANA kepada saksi H IVAN ISKANDAR BATUBARAdan PT Sumatera Borneo Palm Oil dan perubahan Manajemen PT RIZKINAMANDIRI PERDANA yang sebelumnya terdakwa SAFWAN LUBIS dan parapemegang saham lainnya sebagai pengurus PT RIZKINA MANDIRIPERDANA berubah menjadi IVAN ISKANDAR BATUBARA sebagai

  HenriPardede, saksi Ingrita Pulungan tidak pernah datang menghadap NotarisIKHSAN LUBIS SH untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) sebagaimana yang dituangkan dalam Akte Notaris Nomor12.

  Akte bernomor 12 tersebutmenerangkan perihal tentang telah dilakukan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) di Kantor Notaris IKHSAN LUBIS SH yangmana RUPSLB tersebut untuk pengalihan seluruh saham PT RIZKINAMANDIRI PERDANA kepada saksi H IVAN ISKANDAR BATUBARA dan PTSumatera Borneo Palm Oil dan perubahan Manajemen PT RIZKINAMANDIRI PERDANA yang sebelumnya terdakwa SAFWAN LUBIS dan parapemegang saham lainnya sebagai pengurus PT RIZKINA MANDIRIPERDANA berubah menjadi IVAN ISKANDAR BATUBARA sebagai

  Henri Pardede :aoa WNBahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkaradugaan pemalsuan akte No. 12 tahun 2007 ;Bahwa akte itu tentang pemalsuan RUPSLB (Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa) PT. Rizkina Mandiri Perdanamasalah pengalihan saham dari PT. Rizkina Mandiri Perdanakepada PT. Sumatera borneo Palm Oil ;Bahwa pengurus di dalam PT. Rizkina Mandiri Perdanaawalnya ada ada 7 (tujuh) orang yaitu :.

• HITAKARA BELUM MAMPUMENGEMBALIKAN PINJAMAN KEPADA TERGUGAT 3, MAKADISELENGGARAKANLAH RUPSLB SEHUBUNGAN ~ PIUTANGTERGUGAT 3 UNTUK DIKONVERSI MENJADI SAHAM. HASILNYADALAM RUPSLB TANGGAL 2 OKTOBER 2017 DIPUTUSKAN AGARSEBAGIAN PIUTANG TERGUGAT 3 DIKONVERSI MENJADI SAHAM DITERGUGAT 1. ADAPUN HUTANG YANG DIKONVERSI ADALAHPOKOK PINJAMAN DAN BUKAN BUNGA PINJAMAN.. KEPUTUSAN RUPSLB PT. HITAKARA TANGGAL 2 OKTOBER 2017TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) JO.

  KEPUTUSAN RUPSLB PT. HITAKARA TANGGAL 2 OKTOBER 2017TELAH SESUAI DENGANKETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) JO. PASAL88 UUPT, DIMANA KUORUM DAN ATURAN RUPSDALAM ANGGARANDASAR TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UUPT.kami menolak dengan tegas dalildalil Penggugat dalam Gugatannyayang pada intinya menyatakan bahwa RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017adalah tidak sah.

  Bahwa pada faktanya, RUPSLB tanggal 2 Oktober 2007adalah RUPS yang sah dan mengikat secara hukum dimana pelaksanaanRUPSLB tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum danperundangan yang berlaku.78.

  HAL INISEBAGAIMANA DISEPAKATI DALAM RUPSLB TANGGAL 2 OKTOBER2017 YANG MEMUTUSKAN AGAR SEBAGIAN PIUTANG TERGUGAT 3DIKONVERSI MENJADI SAHAM DI TERGUGAT 1.

  Oleh karenanya, menurut Tergugat VVIl dengankeadaan tersebut Penggugat tidak dapat dikatakan telah mengalamikerugian yang diakibatkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham luarBiasa (RUPSLB) PT.

• Sandipala Arthaputra sebagai akibat RUPSLB hasil rekayasa (yangdijadikan dasar penerbitan Surat Tergugatobjek sengketa). Di sampingitu. juga kehilangan Hak Suara untuk menolak atau mengangkatpengurus PT. Sandipala Arthaputra, terkait dengan agenda persetujuandan pengesahan perubahan susunan pengurus perseroan, dankehilangan hak menolak untuk tidak dilakukan pengalihan (menjual)saham PT. Megalestari Unggul yang ada dalam PT. SandipalaArthaputra kepada PT.

  terbukti antara lain sebagaimana terurai secara singkat di bawahI geese heheneeeeneeneecemneeeneeeeeeemernenemenertnena) Bertentangan dengan Asas Kecermatan ;Tergugat telah tidak teliti dan tidak cermat dalam mengumpulkanbahanbahan atau datadata yang relevan untuk dijadikan dasarpengambilan keputusan, dan tidak memperhatikan faktafakta riilobyektif (kelengkapan persyaratan) dalam menentukan sikap untukmenerbitkan Surat Tergugat (objek sengketa), terutama keabsahanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

  Sandipala Arthaputra dan memberikan keteranganpalsu didalam Notulen RUPSLB a quo, hal ini telahdilaporkan kepihak kepolisian berdasarkan Laporan PolisiNomor : LP/461/Il/2013/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 13 FebruariDONS. jorreeseeser reer ererorenreeeenrenraeeerena2. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoriumkriminilistik pusat laboratorium Mabes Polri secara ilmiahmenyatakan tanda tangan Penggugat yang terdapat padanotulen RUPSLB PT.

  Kehakiman tertanggal 01Februari 2013, Nomor AHUAH.01.1002842 yang telah diterima olehPAGE Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Agenda Surat Masuk 686/UK/III/13, tanggal 06 Maret 2013, pukul 16.40 WIB, dimana permohonansaya dalam proses penetapan Pengadilan ;4) Bahwa telah dilakukan permohonan penetapan pengadilan untuk pemberianizin melakukan RUPSLB PT.

• Kemudianhasil RUPSLB tersebut dibuatkan akta berita acara dihadapan Notaris Putu Candra, S.H., sehingga berdasarkan berita acara tersebut susunanpemegang saham PT Balilysta Karyauthama sebagai berikut:1) Ir.

  Nomor 595 K/Padt/2017Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang padaprinsipnya membahas dan memutuskan pengesahan jual beli sahamantara Ir.

  Sulistiyo Hadi Susanto sebagai Direktur Utama;2) Tergugat 1 sebagai Komisaris Utama;3) Moedji Lestari sebagai Komisaris;4) Raden Novian Hadi sebagai Komisaris;Berita acara RUPSLB tersebut dicatatkan dan dibuatkan dalam bentukAkta Pernyataan Perseroan Terbatas PT Balilysta Karyauthama Nomor73 pada tanggal 17 Februari 1997 dihadapan Notaris Putu Candra, S.H.,Notaris di Kota Denpasar.

  Berdasarkanketentuan Pasal 22 AD/ART PT Balilysta Karyauthama menyatakanpahwa Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah jika dihadiri olehminimum lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah saham yangdikeluarkan oleh Perseroan, sehingga RUPSLB yang dihadiri olen 60%(enam puluh persen) saham PT Balilysta Karyauthama telah berdasarhukum dan sah secara hukum;Bahwa telah jelas dan terang berdasarkan RUPSLB tertanggal 28Oktober 2000 dengan Berita Acara Rapat tertanggal 30 Oktober 2000tersebut yang menjadi Direktur

  Nomor 595 K/Padt/2017Bahwa penyelenggaraan RUPSLB yang hanya dihadiri 40% (empatpuluh persen) jumlah saham tersebut melanggar ketentuan Pasal 22ayat (1) AD/ART PT Balilysta Karyauthama bahwa RUPS sah apabiladihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) saham yang dikeluarkanoleh perseroan.

• KdiSikap Penggugat yang menolak menerima surat panggilanrapat tersebut merupakan kesengajaan Supaya Penggugatmemiliki alasan untuk tidak menghadiri RUPSLB yangagendanya meminta pertanggungjawabannya tentangaliran dana dari hasil bisnis BBM, harga sewa alat berat danharga sewa mobil dump truck;Selain itu dengan penolakan tersebut menunjukan bahwaPenggugat tidak memiliki kKehendak untuk menggunakanhaknya dalam membela diri karena itu tidak ada alasanPenggugat menyatakan bahwa RUPSLB tanggal 24 tidakSah

  BAN, panggilan RUPSLB, dan tindakanoprasional perusahan, termasuk Keputusan Dewan KomisarisNo: 01/KOM/SK/2020, dilaksanakan/ditetapkan di kota Kendari;. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020, Komisaris PTBAN (Tergugat I) mengeluarkan Keputusan DewanKomisaris Nomor : 01/KOM/SK/2020 tentangPemberhentian Sementara Direktur. DenganKeputusan ini maka sejak tanggal 8 Oktober 2020Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 126/Padt.G/2020/PN.

  Bahwa RUPSLB PT. BAN yang diselenggarakan tanggal 24Oktober 2020 surat panggilannya bertanggal 09 Oktober2020 dan sejak saat itu juga surat panggilan tersebutdisampaikan di kantor Penggugat namun Penggugat tidakberada di kantornya. Akhirnya surat panggilan tersebutakan dititip melalui salah seorang karyawannya namunditolak dengan alasan dipesan oleh Penggugat agar tidakmenerima surat dari PT. BAN.

  Karena semua cara yang telahditempuh gagal, maka satusatunya cara yang dilakukanTergugat adalah menyampaikan surat panggilan rapat dikantor kuasanya yang juga sebagai kuasa hukumPenggugat dalam perkara ini, Surat disampaikan secaralangsung dikantor kuasanya pada tanggal 20 Oktober 2020,(Empat hari sebelum dilaksSanakannya RUPSLB);Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 126/Padt.G/2020/PN. Kdi6.

  Bahwa penyelenggaraan RUPSLB PT.

• Nomor 566 K/Padt.SusPHI/2016bulannya sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) sampaidiberhentikan (pemutusan hubungan kerja) pada tanggal 15 Juni 2015;Bahwa selama Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat, Penggugatsebagai seorang Direktur Administrasi telah menjalankan tugastugasnyadengan sangat baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi;Tentang pemberhentian (pemutusan hubungan kerja);1.Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015, Tergugat melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

  Dengan demikian penyerahan uang sebesarRp155.802.467,00 oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut hanyamerupakan uang penghargaan pada level karyawan;Bahwa sebelum adanya RUPSLB, Penggugat pernah/telahmemberitahukan kepada Tergugat (Pimpinan Tertinggi) bahwa Penggugattelah memasuki usia pensiun berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)PT Nitori Furniture Indonesia yang tertuang pada BAB X Pasal 38 ayat (9)yaitu pekerja yang telah mencapai usia 55 tahun bagi lakilaki dan 45 tahunHalaman 2 dari 16 hal

  Akan tetapi Tergugattidak mengindahkan hal tersebut, dan lebih memilih memberhentikanPenggugat melalui RUPSLB dengan memberikan uang penghargaansebesar 1 (satu) bulan upah.

  Put Nomor 566 K/Pdt.SusPHI/2016Kasasi telah diPHK sebagai pekerja dan telah menerima hakhaknya berupauang pesangon sebesar Rp155.802.467,00 (seratus lima puluh lima jutadelapan ratus dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) pada tanggal 19Januari 2011;Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 Termohon Kasasi melaksanakan rapatumum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) dimana agendanya melakukanpemberhentian terhadap Pemohon Kasasi sebagai Direktur Administrasi;Pemohon Kasasi diberikan uang penghargaan sebesar

  1 (satu) bulanupah akan tetapi ditolak, namun karena Pemohon Kasasi diPHK sebagaiDirektur Administrasi atas putusan RUPSLB maka tidak ada kewajibanTermohon Kasasi untuk memberikan pesangon kepada Pemohon Kasasi sesuaiketentuan Pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun;Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidakdapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat