dari Pengacara Terdakwa;Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah dilakukan audit keuanganPerusahaan, karena Terdakwa belum membuat laporan keuangan;Bahwa ketika mau dilakukan RUPSLB, Terdakwa diundang, namun tidakhadir; Bahwa setelah dilakukan RUPSLB dan Terdakwa diberhentikan, yangmengoperasikan Perusahaan PT.

Agro Enerpia Indonesia, sedangkan Terdakwa sudah diberhentikansebagai Direktur Keuangan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) tanggal 24 Desember 2008;Bahwa kegiatan PT. Agro Enerpia Indonesia adalah bergerak dibidangpertanian, khususnya tanaman Jagung di daerah Buol Sulawesi Tengah;Bahwa jumlah Pegawai/Karyawan PT.

Agro Enerpia Indonesia;Bahwa sebelum RUPSLB pada tanggal 24 Desember 2008, pernah adakanRUPS pada tanggal 22 Agustus 2008, hasil RUPS antara lain adalahpengalihan Saham milik Saksi sebesar 80% kepada Perusahaan di KoreaSelatan, yaitu EP ENERGY Co, LTD.

Agro Enerpia Indonesia, tetapi baru pengurusan jinPrinsip dan Tjin Lokasi;Bahwa Saksi tidak pernah hadir dalam RUPSLB PT.

Agro EnerpiaIndonesia; Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai adanya RUPS/RUPSLB para Pemegang SahamPT. Agro Enerpia Indonesia; Bahwa Saham milik Terdakwa di PT. Agro Enerpia Indonesia sebanyak 10%; Halaman 35 dari 61 Perkara No.1180/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut.Bahwa yang menjadi Direksi PT. Agro Enerpia Indonesia adalah: Presiden Direkturadalah Yoo Gi Nam, Direktur Keuangan: Terdakwa (Kim Ho Yeon), DirekturOperasional: Yan Supit;Bahwa Pemegang Saham di PT.

RAYMOND MONTERIE pada TURUT TERGUGAT;Bahwa TURUT TERGUGAT melalui organ perseroan, yakni Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Juni 2016sebagaimana ditegaskan dalam Akta Pernyataan Penegasan danPengukuhan Kembali Keputusan RUPSLB TURUT TERGUGAT Nomor 01tanggal 04 Agustus 2016, yang dibuat oleh Iwan Saleh lIrawan, S.H., Mkn.,Notaris di Surabaya menetapkan perubahan susunan pemegang sahammenjadi sebagai berikut: No Nama Pemegang Jmlh Nominal Persen1.

TRI HERNINIK SUKOWATI 4% JUMLAH TOTAL 100 % 52.Bahwa adapun susunan pengurus perseoan berdasarkan Akta PernyataanPenegasan dan Pengukuhan Kembali Keputusan RUPSLB TURUTTERGUGAT Nomor 01 tanggal 04 Agustus 2016 adalah:Hal 25 dari 43 halaman perkara nomor 739/Pdt/2018/PT.DKI53.54. Komisaris Utama : Tn. Bambang Irawan Judokusumo; Komisaris : Tn. TB Okkie A. Tirta Monterie; Direktur Utama : Ny.

Maka, GugatanPENGGUGAT menjadi kurang pihak;Bahwa sehubungan dengan tindakan perseroan TURUT TERGUGATdicatatkan ke hadapan Iwan Saleh Irawan, S.H., Mkn., Notaris di Surabayaberdasarkan Akta Pernyataan Penegasan dan Pengukuhan KembaliKeputusan RUPSLB TURUT TERGUGAT Nomor 01 tanggal 04 Agustus2016, kemudian perbuatan mana harus telah mendapatkan persetujuanpemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM.

Raymond Monterie meninggal dalam keadaan memelukagama Islam dan telah dimakamkan secara Islam di Kecamatan Lawang,Kabupaten Malang, Jawa Timur;Bahwa TURUT TERGUGAT melalui organ perseroan, yakni Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Juni 2016sebagaimana ditegaskan dalam Akta Pernyataan Penegasan danPengukuhan Kembali Keputusan RUPSLB TURUT TERGUGAT Nomor 01tanggal 04 Agustus 2016, yang dibuat oleh Iwan Saleh Irawan, S.H., Mkn.

Menyatakan Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2016 Tentang PernyataanPenegasan Pengukuhan Kembali Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ( RUPSLB ) PT. Randi Cones Indonesia tidak mempunyai kekuatanhukum;4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampaisaat ini berjumlah Rp. 2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh saturidu rupiah);5.

Sel.Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaSelatan pada tanggal 4 September 2018, dengan Register Perkara No.838/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel telah mengajukan Permohonan Penetapan IzinPemanggilan Sendiri RUPSLB dengan alasanalasan sebagai berikut :1.Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Termohon,Pemohon merupakanpemegang saham Termohon dengan kepemilikan saham sebanyak 400lembar saham atau 80% (delapan puluh persen

dalam Berita AcaraPersidangan, demi singkatnya uraian Penetapan ini menunjuk kepada BeritaAcara Persidangan tersebut sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan,karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkandalam penetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa dari Para Pemohon sebagaimana tersebutdiatas ;Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

untukuntuk melakukan sendiri pemanggilan dan penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.Gorby Energy didasarkan sesuai denganketentuan pasal 80 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang pada pokoknya Pemohon meminta dalam rangka hendak melakukanevaulasi atas kinerja Anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama masajabatannya demi efektifitas jalannya kegiatan usaha Perseroan, dan memohonkepada Ketua Pengadilan Negeri memberi ijin kepada Pemohon untuk dapatdiselenggarakannya RUPSLB

HITAKARA BELUM MAMPUMENGEMBALIKAN PINJAMAN KEPADA TERGUGAT 3, MAKADISELENGGARAKANLAH RUPSLB SEHUBUNGAN ~ PIUTANGTERGUGAT 3 UNTUK DIKONVERSI MENJADI SAHAM. HASILNYADALAM RUPSLB TANGGAL 2 OKTOBER 2017 DIPUTUSKAN AGARSEBAGIAN PIUTANG TERGUGAT 3 DIKONVERSI MENJADI SAHAM DITERGUGAT 1. ADAPUN HUTANG YANG DIKONVERSI ADALAHPOKOK PINJAMAN DAN BUKAN BUNGA PINJAMAN.. KEPUTUSAN RUPSLB PT. HITAKARA TANGGAL 2 OKTOBER 2017TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) JO.

KEPUTUSAN RUPSLB PT. HITAKARA TANGGAL 2 OKTOBER 2017TELAH SESUAI DENGANKETENTUAN PASAL 15 AYAT (2) JO. PASAL88 UUPT, DIMANA KUORUM DAN ATURAN RUPSDALAM ANGGARANDASAR TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UUPT.kami menolak dengan tegas dalildalil Penggugat dalam Gugatannyayang pada intinya menyatakan bahwa RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017adalah tidak sah.

Bahwa pada faktanya, RUPSLB tanggal 2 Oktober 2007adalah RUPS yang sah dan mengikat secara hukum dimana pelaksanaanRUPSLB tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum danperundangan yang berlaku.78.

HAL INISEBAGAIMANA DISEPAKATI DALAM RUPSLB TANGGAL 2 OKTOBER2017 YANG MEMUTUSKAN AGAR SEBAGIAN PIUTANG TERGUGAT 3DIKONVERSI MENJADI SAHAM DI TERGUGAT 1.

Oleh karenanya, menurut Tergugat VVIl dengankeadaan tersebut Penggugat tidak dapat dikatakan telah mengalamikerugian yang diakibatkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham luarBiasa (RUPSLB) PT.

KdiSikap Penggugat yang menolak menerima surat panggilanrapat tersebut merupakan kesengajaan Supaya Penggugatmemiliki alasan untuk tidak menghadiri RUPSLB yangagendanya meminta pertanggungjawabannya tentangaliran dana dari hasil bisnis BBM, harga sewa alat berat danharga sewa mobil dump truck;Selain itu dengan penolakan tersebut menunjukan bahwaPenggugat tidak memiliki kKehendak untuk menggunakanhaknya dalam membela diri karena itu tidak ada alasanPenggugat menyatakan bahwa RUPSLB tanggal 24 tidakSah

BAN, panggilan RUPSLB, dan tindakanoprasional perusahan, termasuk Keputusan Dewan KomisarisNo: 01/KOM/SK/2020, dilaksanakan/ditetapkan di kota Kendari;. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020, Komisaris PTBAN (Tergugat I) mengeluarkan Keputusan DewanKomisaris Nomor : 01/KOM/SK/2020 tentangPemberhentian Sementara Direktur. DenganKeputusan ini maka sejak tanggal 8 Oktober 2020Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 126/Padt.G/2020/PN.

Bahwa RUPSLB PT. BAN yang diselenggarakan tanggal 24Oktober 2020 surat panggilannya bertanggal 09 Oktober2020 dan sejak saat itu juga surat panggilan tersebutdisampaikan di kantor Penggugat namun Penggugat tidakberada di kantornya. Akhirnya surat panggilan tersebutakan dititip melalui salah seorang karyawannya namunditolak dengan alasan dipesan oleh Penggugat agar tidakmenerima surat dari PT. BAN.

Karena semua cara yang telahditempuh gagal, maka satusatunya cara yang dilakukanTergugat adalah menyampaikan surat panggilan rapat dikantor kuasanya yang juga sebagai kuasa hukumPenggugat dalam perkara ini, Surat disampaikan secaralangsung dikantor kuasanya pada tanggal 20 Oktober 2020,(Empat hari sebelum dilaksSanakannya RUPSLB);Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 126/Padt.G/2020/PN. Kdi6.

Bahwa penyelenggaraan RUPSLB PT.

Surat PT.De Petroleum International sebagaimana disebut didalam point 8 di atas, maka Penggugat pada tanggal 21 Februari 2012 (Surat I)menyampaikan Surat Permohonan Penjelasan di PT.DPI kepada Dirut PT.DePetroleum International, namun tidak mendapat tanggapan yang memadai,sehingga Penggugat pada tanggal 19 Maret 2012 (Surat II) dan 8 Mei 2012 (SuratII) kembali menyampaikan Surat kepada Dirut PT.De Petroleum International,namun tetap TIDAK mendapatkan tanggapan yang memadai;Bahwa terhadap Keputusan RUPSLB

PT DPI tertanggal 30Juni 2011 terkait pemberhentian Penggugat sebagai DirekturPerusahaan, keputusan RUPSLB tersebut tidak sah karenaPenggugat tidak pernah mendapat panggilan adanyapenyelenggaraan RUPS sebagaimana yang diatur di dalamketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) UUPT No.40 tahun 2007 ;Bahwa Penggugat juga tidak pernah diundang untuk RapatDireksi mengenai Perubahan Pengurus Perseroan, padahalDireksi merupakan satu kesatuan kolegial dalam menjalankanPerseroan sebagaimana yang diamanatkan dalam

) Perusahaan tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuangdalam Akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, SH,Notaris di Jakarta, maka secara hukum tidak diperlukan lagiuntuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untukmembela diri dalam RUPSLB yang dilakukan oleh Perseroantersebut, sehingga Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perusahaan tertanggal 30 Juni 2011 yang tertuangdalam Akta No.24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, SH,Notaris di Jakarta adalah sah dan mengikat secara hukum

), (2),Pasal 105 ayat (1) dan (2) serta Penjelasan Pasal 105 ayat (1)UUPT No.40 tahun 2007, tidak diperlukan lagi karenaPenggugat telah mengundurkan diri sebelum dilakukannya RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaantertanggal 30 Juni 2011 sebagaimana tertuang dalam Akta No.24yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, SH, Notaris di Jakarta;.

De Petrolium International, makadengan demikian Direktur diangkat berdasarkan Anggaran Dasar atau RUPS sedangkanberdasarkan bukti P10 yatu Surat No.065/DPIDIRUT/XII/2011 Penggugatmemberitahukan bahwa Tergugat sudah tidak aktif lagi di perusahaan berdasarkanKeputusan RUPSLB PT.

Perubahan anggaran dasar Penggugat (saat itu) berdasarkan AkteRisalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Penggugat(saat itu) Nomor 2, tanggal 1 Agustus 1984 (P3) tersebut telah disahkanoleh Departemen Kehakiman pada tanggal 30 April 1985 (P4);8.

Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo poin 6 telah menyatakandan mengakui adanya pemindahan hak atas kepemilikan saham darialmarhum Soetopo Jananto kepada almarhumah Indah Berlianiberdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Nomor 1 tanggal 1 Agustus 1984;3.2.

Bahwa setelah memperoleh Akta hibah bagian warisan Nomor 38, alm.Indah Berliani melakukan RUPSLB PT Berkat Indah Agung untuk melakukanpengalihan/pemindahan hak atas saham 80% milik alm.Soetopo Jananto di PTBerkat Indah Agung kepada alm.

Indah Berliani dibatalkan dan juga RUPSLB dan pembentukandireksi baru yang di lakukan oleh alm. Indah Berliani juga mengandungcacat hukum;16.

Soetopo Jananto yang dihibahkan kepada alm.Indah Berliani dibatalkan dan juga RUPSLB dan pembentukan direksi baruyang dilakukan oleh alm.Indah Berliani juga mengandung cacat hukum;8.

Bahwa berdasarkan alasan serta kepentingan mendesak sesuai materijawaban dalam provisi sebelumnya, maka TERGUGAT sesuaikewenangan yang diberikan Undangundang serta Anggaran Dasarperseroan telah mengagendakan serta melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. EMR Indonesia tanggal 10Desember 2015 dengan didahului :a.

Bahwa RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh TERGUGAT sebagaipemipimin RUPSLB serta pemilik dan pemegang dari 270 (dua ratustujuh puluh) saham yang berhak mengeluarkan 270 (dua ratus tujuhpuluh) suara atau 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham PT.EMR Indonesia, serta TERGUGAT II sebagai undangan rapat sehinggaRUPS tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1)Undangundang nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi :RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu perdua) bagian

Bahwa pelaksanaan RUPSLB tersebut telah menghasilkan keputusanmemberhentikan PENGGUGAT dari jabatannya sebagai direktur PT.EMR Indonesia sebagai direktur perseroan, dan mengangkatTERGUGAT Il menjadi direktur PT.

EMR Indonesia, yang atas hasil kepbutusan RUPSLB tersebut telahdibuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

;Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan ternyata pemanggilanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan Tergugat tertanggal 9 November 2015 melalui surat yang dikirimkan langsungmencantumkan bahwa pelaksanaan RUPSLB tanggal 16 November 2015, jam10.00 wib, bertempat di Kantor Notaris Nani Fitriyah, S.H. Komp.

Bahwa Tergugat Il pada tanggal 17 Juli 2017 telah menghadap kepadaTergugat IV berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Indah Jaya Wood untuk membahas mengenai Pembubaran PerseroanTerbatas(Tergugat I) dan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang dibuat oleh Tergugat IV seolah diputuskan dengan suarabulat peserta RUPS menyetujui dan mengesahkan pembubaran PerseroanTerbatas Indah Jaya Woodyang didalammnya tercantum nama Penggugat,padahal sejak 30 November 2016 Penggugat sudah mengundurkan

diri danbukan sebagai pemegang saham serta Para pemegang saham memberikankuasa khusus kepada Tergugat IV untuk melaporkan kepada MenteriHukum dan HAM, oleh karenanya Tergugat s/d Tergugat IV yangmencantumkan Penggugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;6.

Bahwa berdasarkan Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar BiasaHalaman 3 Putusan Nomor 674/PDT/2021/PT SBYpara Pemegang Saham tanggal 17 Juli 2017, nama Penggugat masihmasuk dalam Akta RUPS sedangkan kenyataannya Penggugat sudahmengundurkan diri 8 bulan sebelum RUPS dilakukan, sehingga Penggugatsudah tidak mungkin hadir dalam RUPSLB tersebut, oleh karena itu Sudahsepatutnya segala hak dan kewajiban Perseroan dengan terbitnya AktaBerita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham tanggal 17Juli

Bank Pembangunan Daerah Maluku ;1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Nomor 01/RUPSLB/PT.BPDM/2014tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan,Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan DewanKomisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku ;1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Nomor 02/RUPSLB/PT.BPDM/2014tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba BersihPT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013 ;1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Nomor 03/RUPSLB/PT.BPDM/2014tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian DividenKepada Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan DaerahMaluku Tahun 2013 ;1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Nomor 04/RUPSLB/PT.BPDM/2014tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem kepadaPengurus dan Bonus kepada Karyawan PT.

BankPembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara ;1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 02/RUPSLB/PT.BPDMMU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan PengangkatanDirektur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku danMaluku Utara ;1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 05/RUPSLB/PT.BPDMMU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan DirekturUmum PT.

Notaris di Jakarta, (Tergugat VIII);Akta Berita Acara Rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa) Nomor 2 tanggal 1 Desember 2010 yang dibuat olehNotaris Ny.

., Notaris di Jakarta, (Tergugat VIII);Akta Berita Acara Rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa) Nomor 2 tanggal 1 Desember 2010 yang dibuat olehNotaris Ny.

,Notaris di Jakarta; (Tergugat VIII);Akta Berita Acara Rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa) Nomor 14 tanggal 11 November 2010 yang dibuat olehNotaris Ny.

Vajaul Indonesia hal ini menimbulkan tanda tanya ada apa Tergugat II mengatakanbahwa para Penggugat telah dipecat dari kepengurusan PT.Vajaul Indonesia tanpa melaluiRUPS atau RUPSLB sebagaimana aturan umum yang berlaku bagi Perseroan Terbatas lebih lebih sebagaimana terdapat dalam anggaran dasar No. 14 dalam akta pendirian PT.

Vajaul Indonesia;Bahwa kemudian Penggugat telah pula melaporkan tindakan para Tergugat kepada Kepolisiannamun sampai saat ini tidak ada kejelasannya;Bahwa kemudian tanggal 30 September 2010 jam 07.00 pagi di Sumbawa tanpa sengajaPenggugat I membaca di Koran Lombok Post tentang pengumuman RUPSLB Koran terbitan17 September 2010, yang isinya pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa( RUPSLB ) yang akan dilaksanakan di PT.

VajaulIndonesia untuk melihat apakah ada RUPSLB atau tidak;Bahva waktu itu sekitar jam 09.00 pagi waktu setempat atau WITA ternyata di tambak hanyaada komisaris Tergugat I dan begitu melihat para Penggugat langsung dia memanggil TergugatII dengan menunjuknya selaku direktur utama secara sepihak dan memecat para Penggugat,20.tanpa notulen, tanpa rapat, tanpa mendengar laporan dari para Penggugat sebagai Direksi yangsah dan Tergugat HI walau tidak berada di tempat karena berada di Korea Selatan tapi

karena dalam Anggaran Dasardisebutkan syarat syarat RUPSLB yaitu salah satunya rapat dipimpin oleh Direktur, lebihanehnya lagi pada hari yang sama antara RUPSLB dan pembuatan akta di Mataram tidaklahmasuk akal sebab bagaimana mungkin Tergugat I waktu itu masih di PT.

Foto copy Pengumuman dalam Koran tentang Penyelenggaraan Rapat Umum pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT.Vajaul Indonesia hari Kamis, Tanggal 30 September 2010, yangdiberi tanda P ;2. Foto copy surat PT.Vajaul Indonesia tanggal 24 Januari 2011, Nomor. 64/VI/I/2011, perihalSurat keterangan perpanjangan IMTA LEE JONG MIN dan LEE SOON KEE, yang diberi tandaP2;3. Foto copy surat Tanda Bukti Lapor Nomor.

., Notaris di Jakarta Timur,bukti T.lll14 yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Tergugat IV, tanggal 18 April 2011, bukti T.lll15 yaitu Akta PernyataanKeputusan Rapat Tergugat IV No. 139, tanggal 18 Mei 2011, yang dibuatdihadapan Tergugat V, bukti T.IV13 yaitu Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) bawah tangan, tanggal 18 April 2011, bukti T.IV13Ayaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 139, tanggal 18 Mei 2011, yangdibuat dihadapan H.

Bandung Internasional Aviation, bukti T.1V42G yaitu Form Kartu Suara,bukti T.IV43 yaitu Berita Acara Risalah Rapat Umum Pemegang SahamTahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), tanggal 10 Juli 2017, bukti T.VIII8 yaitu Berita Acara RisalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat(1) dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB telahmemenuhi syarat dan ketentuan perundangundangan yang berlaku dankarenanya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

., Notaris diJakarta Timur, bukti T.1V48A yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0023473.AH.01.02 Tahun2017, tanggal 9 November 2017, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkanUndangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tanggal25 September 2017 kepada Para Pemegang Saham maka pada tanggal 10Oktober 2017 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Bandung Internasional Aviation, tanggal 10 Oktober 2017didasarkan atas ketentuan Pasal 78 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwapenyelenggaraan RUPSLB dapat dilaksanakan setiap waktu, sedangkanRUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untukkepentingan Perseroan dan penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

TentangPerpanjangan MasaJabatanDirekturKepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.1 (Satu) jepitan fotocopy Keputusan RapatUmumPemegang SahamLuarBiasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/RUPSLB/PTBPDM/2014.

Utama PT BankPembangunan Daerah Maluku DanPenunjukanManajemenSementaraPelaksanaTugasDirektur Utama PTBank Pembangunan Daerah Maluku.1 (Satu) jepitanfotocopy Keputusan RapatUmumPemegang SahamLuarBiasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 05/RUPSLB/PTBPDM/2011.

/PTBPDM/2014.TentangPerpanjangan Masa JabatanDirekturKepatuhan PT ~~ BankPembangunan Daerah Maluku.1 atu) jepitanfotocopy Keputusan RapatUmumPemegang Saham LuarBiasaPT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPSLB/PTBPDM/2014.TentangPerberhentian Dewan Komisaris Dan DirekturPemasaran SertaPenunjukanManajemenSementaraPelaksanaTugas Dewan Komisaris PT BankPembangunan Daerah Maluku.1 atu) jepitanfotocopy Keputusan RapatUmumPemegang Saham LuarBiasaPT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;02/RUPSLB/PTBPDM

AAA Sekuritas;Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTBank Pembangunan Daerah Maluku No.1/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 23Halaman 56 dari 79 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2021/PT AMBJanuari 2014 dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTBank Pembangunan Daerah Maluku No.2/RUPSLB/PT.BPDM/2014 tanggal 23Januari 2014, Direktur Pemasaran Ir Williem Pieter Patty,Msi dan Direktur UtamaDirk Soplanit diberhentikan, dan selanjutnya mengangkat Idris Rolobessysebagai

Tentang Perpanjangan Masa Jabatan DirekturKepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.1 (Satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor;01/RUPSLB/PTBPDM/2014.

Dalam hal demikian DewanKomisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorangatau lebih diantara anggota Deman Komisans atas tanggungan DewanKomisaris13, Bahwa Penggugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) tersebut telah diberhentikan dari posisinya sebagai Direkturperseroan, sehingga pada saat RUPSLB tersebut dilaksanakan perseroantidak memiliki Direktur.

Dengan demikian, Tergugat Il sebagaimana telahmenerima Surat Kuasa dan Tergugat III sebagai Komisaris Perseroan adalahpihak yang berhak untuk memimpin RUPSLB,Bagaimana mungkin Penggugat memimpin RUPSLB padahal Penggugatadalah pihak yang akan dibahas atau dimintakan pertanggungjawabannya didalam RUPSLB.14.

KAJUN KARKAMPERKASA yang berdasarkan Hasil RUPS telah memberhentikan sementaraPenggugat selaku Direktur Perusahaan sejak tanggal 21 Mei 2016, sehinggaberdasarkan Hasil RUPSLB Penggugat diberhentikan jabatan sebagai Direktur olehPara Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor : 05 Tanggal 15Juni 2016, mengenai Berita Acara Rapat/Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa tentang Perubahan Susunan Direksi Dan Komisaris Perseroan PT.KAJUN KARKAM PERKASA yang pemberitahuannya telah diterima

KAJUNKARKAM PERKASA berdasarkan buktibukti Surat yang diajukan oleh Para Pihaktersebut telah melalui mekanisme prosedur mengadakan RUPSLB (vide Bukti T.I2sampai dengan Bukti T.I10), sehingga menurut Majelis Hakim RUPSLB yangdiadakan oleh PT.

KAJUN KARKAM PERKASA telah mengundangRUPSLB tanggal 26 Mei 2016 (vide Bukti T.I2) dan telah dihadiri sebagaimanapeserta RUPSLB (vide Bukti T.I3), dan berdasarkan pula Bukti T.14 sampaidengan T.I10, sedangkan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa yangberhak memimpin RUPSLB berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan tersebutadalah Direktur yang dalam hal ini adalah Penggugat, menurut Majelis Hakimberdasarkan Pasal 9 ayat 4 ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimanatertuang dalam Akta Nomor 17

Sandipala Arthaputra sebagai akibat RUPSLB hasil rekayasa (yangdijadikan dasar penerbitan Surat Tergugatobjek sengketa). Di sampingitu. juga kehilangan Hak Suara untuk menolak atau mengangkatpengurus PT. Sandipala Arthaputra, terkait dengan agenda persetujuandan pengesahan perubahan susunan pengurus perseroan, dankehilangan hak menolak untuk tidak dilakukan pengalihan (menjual)saham PT. Megalestari Unggul yang ada dalam PT. SandipalaArthaputra kepada PT.

terbukti antara lain sebagaimana terurai secara singkat di bawahI geese heheneeeeneeneecemneeeneeeeeeemernenemenertnena) Bertentangan dengan Asas Kecermatan ;Tergugat telah tidak teliti dan tidak cermat dalam mengumpulkanbahanbahan atau datadata yang relevan untuk dijadikan dasarpengambilan keputusan, dan tidak memperhatikan faktafakta riilobyektif (kelengkapan persyaratan) dalam menentukan sikap untukmenerbitkan Surat Tergugat (objek sengketa), terutama keabsahanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

Sandipala Arthaputra dan memberikan keteranganpalsu didalam Notulen RUPSLB a quo, hal ini telahdilaporkan kepihak kepolisian berdasarkan Laporan PolisiNomor : LP/461/Il/2013/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 13 FebruariDONS. jorreeseeser reer ererorenreeeenrenraeeerena2. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoriumkriminilistik pusat laboratorium Mabes Polri secara ilmiahmenyatakan tanda tangan Penggugat yang terdapat padanotulen RUPSLB PT.

Kehakiman tertanggal 01Februari 2013, Nomor AHUAH.01.1002842 yang telah diterima olehPAGE Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Agenda Surat Masuk 686/UK/III/13, tanggal 06 Maret 2013, pukul 16.40 WIB, dimana permohonansaya dalam proses penetapan Pengadilan ;4) Bahwa telah dilakukan permohonan penetapan pengadilan untuk pemberianizin melakukan RUPSLB PT.

Nomor 810 K/Pdt.SusPHI/2015uang penghargaan/pesangon sebesar 30 (tiga puluh) kali sebagaimanatermuat dalam halaman 29 Risalah RUPSLB Nomor 11 Tahun 2011tanggal 11 April 2011;Bahwa dengan adanya masa bebas tugas maka Para Penggugatmendapat uang penghargaan/pesangon dengan perhitungan bervariatifberdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.

Bank PembangunanDaerah Lampung tertanggal 31 Mei 2012 terhadap adanya kekuranganpembayaran uang penghargaan/pesangon bagi Para Penggugat yang tidakdidasarkan pada RUPSLB tanggal 11 April 2011.

BankPembangunan Daerah Lampung Nomor 63/DIR/SDM/VI/2011 tertanggal 30Juni 2011 telah nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat,seharusnya Tergugat dalam memberikan pesangon wajib untuk didasarkanpada keputusan RUPSLB mengingat kedudukan RUPSLB merupakanOrgan Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroandan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksidan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat(1)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007;Bahwa setiap

PerseroanTerbatas, dengan kata lain bahwa Risalah RUPSLB tanggal 11 April 2011telah memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimanaHal. 31 dari 102 hal.

Bank Lampung;Bahwa Hakim Judex Facti juga mengabaikan Bukti T.2 yaitu Akta Risalah RUPSLB yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat karena dalam Risalah a quo tidak adakeputusan pemegang saham dalam rapat yang menyetujui tentang besarnya uangpenghargaan bagi pegawai PT.

dan memberikan laporan keuangan dan/atau laporan atas asetaset PTPWS kepada Termohon II sebelum proses pembubaran PT PWS tersebutdilakukan;Bahwa sejak didirikannya PT PWS hingga akan dilaksanakan prosespembubaran, pihak Direksi tidak pernah memberikan presentasi, laporantertulis atau pertanggung jawaban atas segala operasional dan keuangan PTPWS kepada Termohon II selaku Komisaris dan pemegang 8.250 (delapanribu dua ratus lima puluh) lembar saham PT PWS;Bahwa Termohon II telah dan menandatangani RUPSLB

Dengan demikian risalah RUPSLBtidak dapat dipergunakan lagi dalam pengajuan Permohonan Pembubaran PT PWSkarena RUPSLB tersebut adalah tidak sah dan seharusnya Termohon Kasasi menyelenggarakan RUPSLB tersendiri untuk pengajuan permohonan pembubaranaquo sebagaimana yang telah diputuskan oleh judex factie;Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum judex facti pada halaman 20alinea 7 Penetapan yang menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan prosedurpembubaran sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan

berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.Dengan demikian Anggaran Dasar PT PWS tidak mengenal prosedurpengunduran diri anggota Direksi berdasarkan penetapan Pengadilan, namunjudex factie mengabaikan Anggaran Dasar PT PWS dengan memberikanpenetapan atas pengunduran diri Termohon Kasasi selaku Direktur Utama PTPWS bahkan tanpa memberikan kewajiban kepada Termohon Kasasi untukmempertanggung jawabkan pengurusan yang dilakukannya selama menjabatmenjadi Direktur Utama PT PWS;Bahwa dalam risalah RUPSLB

Hal tersebut dengan sengaja dilakukan oleh TermohonKasasi untuk menghindari kewajibannya memberi pertanggungjawaban ataspengurusan PT PWS selama berada dalam wewenangnya selaku DirekturUtama pada saat diselenggarakannya RUPSLB;Bahwa dalam penetapan, judex factie mengabulkan permohonanTermohon Kasasi untuk mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT PWS,Hal. 16 dari 20 hal. Put.

Hayye pernah mengajukan suratpengunduran diri secara tertulis kepada Komisaris dan Direktur Utama, makadengan dikabulkannya pengunduran diri Termohon Kasasi selaku DirekturUtama maka seluruh Anggota Direksi telah mengundurkan diri dan dengankekosongan seluruh jabatan Direksi maka judex factie tidak dapat menunjukDireksi selaku tim likuidator;Bahwa pun seandainya judex facti mempertimbangkan Risalah RUPSLByang lama sebagai dasar permohonan, di dalam Risalah RUPSLB tersebut,Termohon Kasasi dan Pemohon

Perubahan anggaran dasar PENGGUGAT (saat itu) berdasarkan Akte RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PENGGUGAT (saat itu)nomor 2, tanggal 1 Agustus 1984 (P3) tersebut telah disahkan oleh DepartemenKehakiman pada tanggal 30 April 1985 (P4).8.

Bahwa berdasarkan Akte Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Berkat Indah Agung (Penggugat) Nomor 1 tanggal 1 Agustus 1984,PT. Berkat Indah Agung (Penggugat) di wakili oleh Boediono Jananto selaku DirekturUtama yang telah mendapat persetujuan dari Komisaris perseroan, telah menjualsebagian saham milik PT.

Bahwa Penggugat dalam gugatan aquo poin 6 telah menyatakan dan mengakuiadanya pemindahan hak atas kepemilikan saham dari almarhum Soetopo Janantokepada almarhumah Indah Berliani berdasarkan Akta Risalah Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) nomor 1 tanggal 1 Agustus 1984.2.

Bahwa Penggugat dalam gugatan aquo poin 7 telah mengakui bahwaperubahan anggaran dasar Penggugat berdasarkan Akta Risalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPSLB) Penggugat berdasarkan Akta nomor 1 tanggal 1Agustus 1984 telah disahkan oleh Departemen Kehakiman (saat itu) pada tanggal 30April 1985.2.

(Turut Tergugat II) sebesar 51% ;Bahwa berdasarkan Akte Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Berkat Indah Agung (Penggugat) Nomor 1 tanggal 1 Agustus 1984,PT. Berkat Indah Agung (Penggugat) di wakili oleh Boediono Jananto selaku DirekturUtama yang telah mendapat persetujuan dari Komisaris perseroan, telah menjualsebagian saham milik PT.

USI), yang beralamat di Jalan Yos SudarsoNomor 118, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang,Jawa Timur, telah diberhentikan secara tidak sah, sewenang wenang danmelawan hukum oleh Tergugat dan Tergugat ll, melalui Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB ), tertanggal 08 September 2011;Hal. 1 dari 31 hal. Put. Nomor 2096 K/Pdt/20132.

USI) telah melaksanakanRUPS Luar Biasa dengan agenda Mengganti Direktur Utama Perseroan";Dengan tetap dilaksanakannya RUPSLB tersebut dan tanpa adanyapembelaan dari Penggugat selaku Direktur Utama P.T. UniquenessSepatumas Indonesia (P.T.

Menyatakan, bahwa RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 08 September2011 dikantor P.T. Uniqueness Sepatumas Indonesia (P.T. USI), yangberlamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 118, Desa Tunggorono, KecamatanJombang Kabupaten Jombang, Jawa Timur adalah tidak sah dan batal demihukum;5.

USI) Nomor14, tanggal 28 April 2010; Menyatakan bahwa Tergugat dan Tergugat Il telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum; Menyatakan, bahwa RUPSLB yang dilaksanakan tanggal 08 September2011 dikantor P.T. Uniqueness Sepatumas Indonesia (P.T.

USI) oleh RUPSLB adalah tidakdapat dibenarkan, karena kepada Penggugat tidak diberi kesempatan untukmembela diri, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 105 UndangUndangNomor 40 Tahun 2007;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanJudex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. CHU PING HAN, 2.