Ditemukan 5521 data
92 — 36
Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI,Kapolri dan BPKP Nomor : Kep109/A/JA/09/2007, Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasamadalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yangBerindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. PeraturanMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan AngkaKreditnya jo.
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
DR. ANDI TATAT BIN M. AZHAR TOHA
512 — 239
apabila menurut hierarki peraturan perundangundangan,telegram tidak masuk didalam peraturan perundangundangan yang adamenurut UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukanperaturan Perundangundangan ada telegram, maklumat, surat edaranyang semuanya adalah kuasi peraturan tetapi hidup terus meneruskarena memang kebiasaan tersebut tidak diubah padahal UndangUndang sudah mengatakan bila kita mau membuat sebuah peraturanyang mengikat maka buatlah dia dalam Peraturan, Keputusan tetapidalam tradisi Kapolri
2634 — 3239
Berdasarkan Instruksi No. 11 Tahun 2015 tentang PeningkatanPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Presiden telahmemerintahkan kepada Menteri , Jaksa Agung, Panglima TNI,Kapolri, Kepala Badan, Gubernur dan Bupati/Walikota agarmelakukan tindakantindakan guna mengendalikan kebakaran hutandan lahan.b.
53 — 17
pengadaan panitia/pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan sesuaikewenangannya ;Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hakpenyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrakdengan pihak penyedia barang/jasa ;Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaanbarang/jasa kepada pimpinan Instansinya ;Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;Menyerahkan aset hasil pengadaan barang / jasa danaset lainnya kepadaMenteri, ........209Menteri/PanglimaTNI/Kapolri
276 — 78
Foto Copy Surat Ijin Kapolri Tahun 2014.103. 1 (satu) Foto Copy dokumen PT. Qarisa;104. Dokumen asli SKDU PT. Estika Gunaprima;105. Dokumen Kadin PT. Estika Gunaprima;106. Sertifikat Jasa Keamanan An. Kukuh M;107. 1 (satu) buah surat asli Surat Ijin Jasa keamanan;108. Company Profile CV. Gelora Putra Serpong (1 bundel);109. 1 (satu) buah Surat Asli Surat Ijin Jasa Keamanan;110. 1 (satu) Buah Akta Notaris PT. Estika Gunaprima (Akta Pendirian dan Perubahan);- SKDU PT.
403 — 174
Bahwa tanggapan terhadap fakta hukum halaman50, apa yang dikatakan oleh Tim Penasihat HukumTerdakwa kalau Saksi5 berpendidikan tinggi, tidak cacatfisik, menantu mantan Kapolri sehingga Saksi5 tidak maumenanda tangani blanko yang disodorkan oleh Saksi7 dandengan tidak ada tanda tangannya Saksi5 maka Saksi7menyuruh Saksi15 untuk meniru tanda tangan Saksi5walaupun akhirnya Saksi15 tidak jadi membuat/menirukantanda tangan Saksi5,namun hal ini sudah merupakanpetunjuk untuk membuat tanda tangan Saksi5.19
Bahwa tanggapan terhadap fakta hukum halaman50, apa yang dikatakan oleh Tim Penasihat HukumTerdakwa kalau Saksi5 berpendidikan tinggi, tidakcacat fisik, menantu mantan Kapolri sehingga Saksi5tidak mau menanda tangani blanko yang disodorkanoleh Saksi7 dan dengan tidak ada tanda tangannyaSaksi5 maka Saksi7 menyuruh Saksi15 untuk menirutanda tangan Saksi5 walaupun akhirnya Saksi15 tidakjadi membuat/menirukan tanda tangan Saksi5,namunhal ini sudah merupakan petunjuk untuk membuattanda tangan Saksi5.19
155 — 31
Pasal 64 ini berkaitan dengan pasal 52 ;Bahwa pemeriksaan administrasi adalah administrasi instansi di mana pejabat membuat suratsurat tersebut ;Bahwa dalam konteks tindak pidana lain, penyidik juga memerlukan rekomendasi dariinstansi lain untuk menentukan bahwa perbuatan dapat dikategorikan suatu tindak pidana,seperti delik pers ada perjanjian antara Kapolri dengan Dewan Pers. Diperlukan adanyalembaga lain sebelum adanya penyidikan.
67 — 78
Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Kepuluan Riau Nomor ST6852/PW28/5/2015 tanggal 14 Desember2015 perihal Pemberian Keterangan Ahli dan Surat Nomor S6851/PW28/5/2015 tanggal 11 Desember 2015.Menimbanng bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor31/PUUXV2012 terkait Pengujian Undangundang No.30 Tahun 2002 tentangKPK terhadap UUD 1945 dalam penjelasan Pasal 6 UU KPK dinyatakan bahwainstansi yang berwenang menghitung kerugian Negara termasuk BPKP, BPK danMemory of Understanding (MoU) Kepala BPK, Kapolri
154 — 30
./2016/PN Tpgdinyatakan bahwa instansi yang berwenang menghitung kerugian Negaratermasuk BPKP, BPK dan Memory of Understanding (MoU) Kepala BPK,Kapolri dan JAksa Agung.
391 — 389
Hal ini tercermin dalam SKB Kapolri, JaksaAgung, Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2004 yakni agarpenyidikan mengenai pidana lingkungan hidup tetap yang menentukanadalah instansi primair/pemberi izin ;Bahwa apabila ada perusahaan sudah memiliki standart penanggulangandan pencegahan dalam menangani kebakaran namun tetapkenyataannya terjadi kebakaran, maka tidak bisa langsung dikatakanlalai, tetap menggunakan prinsip kehatihatian, sehingga meskipun tidaksesuai prosedur tidak serta merta langsung disimpulkan
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Palangka Raya) yang tertuang di dalamPeraturan Daerah tentang APBD ;Bahwa penyidikan terhadap Biaya Pengembangan Sumber DayaManusia (SDM) pada Sekretariat DPRD Kota Palangka RayaTahun Anggaran 2006 yang merupakan kebijakan politik kolektifberupa produk legislatif tidak dapat diuji oleh yudikatif kecualimelalui instrumen judicial review, hal mana ditegaskan JaksaAgung RI, dengan Surat tertanggal 07 Agustus 2008 kepadaKepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dengan tembusanKetua Mahkamah Agung RI, Kapolri
240 — 238
,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa Ahli sekarang menjabat sebagai dosen tetap Fakultas HukumUniversitas Muhammadiyah Jakarta ;e Bahwa Ahli juga sebagai tim ahli Kapolri dan merupakan lulusan programdoktoral dari Universitas Indonesia ;e Bahwa Ahli mengikuti Pendidikan khusus penataran dosen hukum pidana dankriminologi di UNDIP Semarang ;e Bahwa Ahli memiliki kKeahlian khusus dibidang ilmu hukum pidana ;e Bahwa Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 UU 20 Tahun 2001 berasal
1161 — 976
Acara Pidana yangmana kewenangan untuk mengangkat penyidik PPNS tersebut tentu harussecara tegas diatur dan disebutkan dalam UndangUndang KPK.Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P 11 yaitu salinanKeputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia besertalampirannya tentang pemberhentian dengan hormat dari Dinas POLRIdiketahui ada 11 orang anggota Polri di KPK yang mengajukanpemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dari dinas POLRIyang mana permohonan berhenti tersebut disetujui Kapolri
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LILY Anak dari HANSEN Diwakili Oleh : Hottua Manalu, S.H.
111 — 0
Surat Pernyataan Fritz Eugene Timothy Meyer, diberi tanda bukti T-24;
25.Fotokopi Surat Pernyataan Levi Raphael Meyer, diberi tanda bukti T-25;
26.Fotokopi Surat pernyataan Sheileen Ivana, diberi tanda bukti T-26;
27.Fotokopi Print out fotocopy KTP Mangun Junaedi, NK 3203011108550006, diberi tanda bukti T-27;
28.Fotokopi Surat Permohonan Gelar Perkara atas Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor LP/B/1533/III/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA oleh Polres Jakarta Barat kepada Kapolri
207 — 230
penyidikKepolisian dan Kejaksaan yang bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),karena menurut ahli Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah124penyidik yang berasal dari institusi yang berbeda, tapi ketika penyidik itu bertugasdi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka berdasarkan UndangundangKPK, penyidik itu harus diberhentikan dari Institusi mereka berasal, sehinggapenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibawah perintah Ketua KomisiPemberantasan Korupsi (KPK), bukan lagi dibawah Perintah Kapolri
505 — 1552
PartaiGolongan Karya Tahun 2014;Fotokopi Surat Tugas Nomor: ST62/DPP/GOLKAR/XI/2014tanggal 20 November 2014;Fotokopi surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: B252/GOLKAR/XIV/2014 tanggal 22 November 2014 perihalPemberitahuan Penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar 2014yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian RI up Kaba IntelkamMabes Polri;Fotokopi surat Polda Bali Nomor: B/8601/XI/2014/Dit Intelkamtanggal 24 November 2014 perihal Rekomendasi KegiatanMunas IX Partai Golkar yang ditujukan kepada Kapolri
ANDAR PERDANA WIDIASTONO,SH,.MH
Terdakwa:
Dr. H. BUHARI MATTA, SE.,Msi
760 — 472
dan (2) KUHAP dan berdasarkan Kepres Nomor. 103 tahun 2001 sertajuga didasari kepada Nota Kesepakatan Antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia,Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Keuangan dan PembangunanNomor : KEPLO9/A/JA/09/2007 Tentang Kerja Sama Dalam Penanganan KasusPenyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara Yang Berindikasi Tindak Pidana KorupsiTermasuk Dana Non Butgeter Jakarta 28 September 2007 yang ditanda tanda tanganioleh : Jaksa Agung Republik Indonesia, HENDARMAN SUPANJI, Kapolri
1.FRENGKI M. RADJA, SH
2.YUSUF KURNIAWAN ABADI, SH
3.Rahmattullah
4.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, S.H
5.ISFARDI, S.H.,M.H
6.REYGA JELINDO, S.H
Terdakwa:
YUSTINUS SOLE IHING ALIAS SOLE
178 — 108
diperiksa di PolresLembata;Bahwa setahu Saksi motif perkara ini berkaitan dengan tulang ikan paus yangberada di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape dan masalah gading untuk maskawin;Bahwa Saksi tidak tahu keterlibatan MATEUS LENGARI dengan motif gadingtersebut;Bahwa Saksi lupa siapa yang terlibat tentang motif gading;Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan saudara HENDRIKUS KEJAWA danEMANUEL IHING adalah pelaku pembunuhan;Bahwa MATEUS LENGARI ditetapkan sebagai saksi mahkota sesuai denganproses dan peraturan Kapolri
69 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala BPKP dengan Kapolri tentang kerjasama penanganan kasusyang berindikasi tindak pidana Nomor Pol. : Kep/12/TV/2002 tanggal 29 April 2002 & Nomor:Kep04.02.0021 9/K/2002 tanggal 29 April 2002;5. Pasal 6 dan penjelasan pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa KPK berkoordinasi,di antaranya dengan BPKP, dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;6.
315 — 220
Tamin Sukardi dengan totalrekap sebesar Rp. 132.468.197.742,1 (satu) bundle Surat Laporan serta mohon perlindungan hokum no :201/FRAdvPH/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 kepada JaksaAgung RI, Kapolri dan Kapolda Sumut.1 (satu) bundle Surat Mohon perlindungan hukum no : 055/FRAdvPH/IV/2011 tanggal 20 Apri 2011 kepada Kapolda Sumut.1 (satu) bundle permohonan hak milik PT.