Ditemukan 569 data
143 — 86
Hakim Ad HocTIPIKOR Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai hakimhakim anggotaberdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 17April 2017 Nomor 5/PID/TPK/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkanHalaman 49 dari 51 Putusan Nomor 4/PID/TPK/2017/PT.BBLdalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan dihadiri hakimhakim anggota, serta SAMSUAR, S.H., M.H.PaniteraPengganti
27 — 4
Hakim Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Maret 2016 No. 95/Pen.5.Pid/2016/PN. Smn. Sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal30 Maret 2016 ;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 22Maret 2016 No. 95/Pen.Pid/2016/PN. Smn. sejak tanggal 31 Maret 2016sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 ;Terdakwa VIIl ditangkap tanggal 26 Desember 2016 berdasarkan SuratPerintah Penagkapan No. Pol.: SPKap/22/X1/2015/Sek.Pkm.
59 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamdua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo kepada Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Pohuwato Nomor 03/Akta.Pid/2017/PN.Gto tanggal 05Januari 2017;Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pid/2017/PN Gto yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriGorontalo
Terbanding/Terdakwa : MARZUKI BIN ZAHMAN Alm ALIAS JUKI
34 — 13
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 17 Juni 020 Nomor 25 Pid.Sus/2 20/PN Idi
yang dimintakan banding tersebut;
- ?
ILHAM NAHYUDI HASAN
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Cq Kapolres Cq Kapolsek Sukun Kota Malang
38 — 7
PUTUSANNomor 5/Pid. Pra/2020/PN.
ARIFIN EDI GINTING
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA
2.KEPALA KEPOLISIAN RESORT BINJAI
132 — 57
Pelapor Arifin Edi Gintingadalah berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor : 5/ Pid. Pra / 2017 /PN.Stb yang menyatakan Penangkapan dan Penahanan tidak sah.Bahwa saya pemohon Praperadilan memohon Praperadilan bukanberdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI.D.
Terbanding/Terdakwa : ISPAN JUNAIDI, S.Pd.M.Ed
149 — 84
PUTUSANNomor : 5/Pid. TPK./2020/PT.MTR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telan menjatuhkan putusanseperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : ISPAN JUNAIDI, SPd. M.EdTempat lahir : Lombok Tengah MantangUmur/ tgl.
Dr. REINHARD SILALAHI
Termohon:
1.EPALA KEPOLISIAN RESOR BINJAI Cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR BINJAI selaku PENYIDIK
2.AIPTU SURIYONO, S.H., PENYIDIK PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR BINJAI
113 — 86
Pelapor Arifin Edi Gintingadalah berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor : 5/ Pid. Pra / 2017 /PN.Stb yang menyatakan Penangkapan dan Penahanan tidak sah.Bahwa saya pemohon Praperadilan memohon Praperadilan bukanberdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI.D.
64 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bin SUHAIMI, yang mana berdasarkan Judex Facti Pengadilan TinggiBangka Belitung melalui Putusan Nomor : 5/PID/TPK/2017/PT.BBL. tanggal30 Mei 2017 diterima permintaan bandingnya, yang membatalkan PutusanNomor : 33/Pid.SusTPK/2016/PN.Pgp. tanggal 8 Maret 2017, untukkemudian mengadili sendiri yang amarnya : 1. Menyatakan TerdakwaSUFREE ULTAVIA SUDESSY, A.Md.
148 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
BinSUHAIMI, yang mana berdasarkan Judex Facti Pengadilan Tinggi BangkaBelitung melalui Putusan Nomor 5/PID/TPK/2017/PT.BBL. tanggal 17 April2017 diterima permintaan bandingnya, yang membatalkan Putusan Nomor33/Pid.SusTPK/2016/PN.Pgp. tanggal 8 Maret 2017, untuk kemudianmengadili sendiri yang amarnya : 1. Menyatakan Terdakwa SUFREE ULTAVIAHal. 41 dari 63 hal. Put. No. 1867 K/PID.SUS/2017SUDESSY, A.Md.
123 — 73
., MuaroGambok Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, berdasarkan Surat KuasaKhusus, tanggal 23 April 2018, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Sawahlunto dengan Register Nomor 5/Pid/SK/2018/PN Swl,tanggal 24 April 2018;Anak didampingi oleh orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dariBalai Pemasyarakatan Klas Padang;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto, Nomor 2/Pid.SusAnak/2018/PN Swil, tanggalTunggal:18 April 2018 tentang
AGUS ROBANI, SH
Terdakwa:
HERI DWI WIDIANTO BIN SUMANTO
144 — 51
ParaAdvokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum KOALISI LSM DANHal 1 dari 68 halaman, Putusan Tipikor No. 40/ Pid.SusTPK/2018/PN.Smqg.PENGACARA PENEGAK HUKUM DANKEBENARAN, yang beralamat di Jl.Wonodri Kopen Timur III No. 04 Semarang, yang bertindak berdasarkanPenetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 5/Pid/BH/2018/PN Smg tanggal 24 April2018;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 40/Pen.Pid.SuSTPK
82 — 25
,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 5/Pid/IV/2012/Advokasitertanggal 4 April 2012,;Pengadilan Negeri Tersebut;Setelah membaca surat yang termuat dalam berkas perkara;Setelah mendengar keterangan saksisaksi;Setelah mendengarketerangan Ahli;Setelah meneliti barang bukti;Setelah memeriksa tempat kejadian perkara;Setelah mendengar pembacaan Nota Tuntutan Pidana dari PenuntutUmum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohonkan kepada MajelisHakim untuk memutuskan sebagai berikut:1.Menyatakan bahwa terdakwa
Terbanding/Terdakwa : dr. PASOMBA PALEMBANGAN
100 — 47
keadilan karena61telah sesual dengan fakta persidangan, menolak dalil Penuntut Umum dalampembuktian unsur melawan hukum yang dianggap keliru/tidak tepat, menolakdalil Penuntut Umum pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lainatau Suatu korporasi;Menimbang, bahwa setelah Majelis Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermat turunanresmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor : 5/
Pid.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MELLY SURANTA GINTING, S.H
468 — 303
Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.SusTPK/2017/PN.Mnd serta Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan bandingpada tanggal 12 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan BandingNomor 10/Akta Pid.SusTPK/2017/PN.Mnd dan permintaan banding putusan seladan putusan pokok dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan denganseksama dan patut masingmasing kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding PutusanSela Nomor 5/
Pid SusTPK/2017/PN.Mnd dan Akta Pemberitahuan PernyataanBanding Nomor 5/Pid.SusTPK/2017/PN.Mnd tanggal 17 Juli 2017 demikian pulasebaliknya pernyataan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan denganseksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2017sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor5/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN.Mnd oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Penngadilan Negeri Manado ;Menimbang, bahwa sehubungan permintaan
131 — 117
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 31 Januari2019, Nomor. 5/PID SUSTPK/2019/PT GTO, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tin gkatbanding;2. Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diajukan ke hadapansidang Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Gorontalo, berdasarkanSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2018, NO.REG.
Terbanding/Jaksa Penuntut : Andhi Subangun, SH
89 — 37
tingkat banding, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada PenuntutUmum pada tanggal 06 September2012;Membaca, Memori Banding dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diterimadikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda padaTanggal 24 September 2012 dan telah pula diserahkan kepada Jaksa/ Penuntut Umum padaTanggal 27 September 2012 secara patut dan seksama;Membaca, Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 20September 2012 Nomor : W 18Ui/i 3 5/
Pid.0 1.6/11012, bahwa kepada Penuntut Umumdan Penasihat Hukum Terdakwa telah telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkarasebelum dikirim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samaninda;Menimbang bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa telah sesuai tata cara yang ditetapkan oleb Undangundang (KUHAP),makapermohonan banding dalam perkara ini formal dapat diterima.Menimbang, bahwa terlebib dahulu Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Kerupsiakan mempertimbangkan apakah
86 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memet, sedangkan barang bukti Nomor 56 sampaidengan Nomor 64 tersebut masingmasing dirampas untuk Negara dandiperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratusrupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/PID. SUS.PK/2016/PN.
163 — 70
PUTUSANNOMOR 5/Pid SusTPK/2021/PT MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yangmengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : SALATIELI LAOLITempat lahir : Hiligodu UluUmur/tgl lahir : 41 tahun/ 3 Mei 1978Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dusun Banten Desa Pekan Tolan Kec. KampungRakyat Kab.
1.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
2.ARSITO DJOHAR,SH
3.SECRETCHIL E. PENTURY, SH
Terdakwa:
JOSEFA JENELIA KELBULAN Alias MAMA JEAN Alias MAMA JO
113 — 61
,ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat danKosultan Hukum YEHESKEL HAURISSA, SH & REKAN yang beralamat di JinWoltermongensidi Lorong Optik Maluku RT 01/RW 01 Desa Halong (HalongBaru) Kecamatan Baguala Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 5/Pid/YH & R/VI/2021 tanggal 17 September 2021 yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 804/2021 tanggal 20September 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan