Ditemukan 580 data
69 — 22
Pompa Banjir diDinas PSDA & SDM adalah :e Koordinasi dengan penduduk berkaitan pompa banjire Menyusun program kerjae Memonitor dan Evaluasi Operasional pompa banjire Membuat Zona Wilayah yang diampu atasiun pompae Membuat PEIL Banjire Memotivasi para Operator Pompa.Bahwa jumlah rumah pompa di Kota semarang yang tercatat di DinasPSDA & SDM sampai saat ini berjumlah 39 rumah pompa sedangkanjumlah pompanya sebanyak 94 Unit, dan lokasi rumah pompa tersebuttercatat di Dinas PSDA & SDM sampai saat ini
47 — 15
Pompa Banjir diDinas PSDA & SDM adalah :e Koordinasi dengan penduduk berkaitan pompa banijire Menyusun program kerjae Memonitor dan Evaluasi Operasional pompa banjire Membuat Zona Wilayah yang diampu atasiun pompae Membuat PEIL Banjire Memotivasi para Operator Pompa.Bahwa jumlah rumah pompa di Kota semarang yang tercatat di DinasPSDA & SDM sampai saat ini berjumlah 39 rumah pompa sedangkanjumlah pompanya sebanyak 94 Unit, dan lokasi rumah pompa tersebuttercatat di Dinas PSDA & SDM sampai saat ini
57 — 23
Pompa Banjirdi Dinas PSDA & SDM adalah :e Koordinasi dengan penduduk berkaitan pompa banjire Menyusun program kerjae Memonitor dan Evaluasi Operasional pompa banjire Membuat Zona Wilayah yang diampu atasiun pompa Membuat PEIL Banjire Memotivasi para Operator Pompa.Bahwa jumlah rumah pompa di Kota Semarang yang tercatat diDinas PSDA & SDM sampai saat ini berjumlah 39 rumah pompasedangkan jumlah pompanya sebanyak 94 Unit, dan lokasi rumahpompa tersebut tercatat di Dinas PSDA & SDM sampai saat inisesuai
62 — 27
Membuat Zona Wilayah yang diampu atasiun pompa ;5. Membuat PEIL Banjir ;6.
96 — 54
Pompa Banjir diDinas PSDA & SDM adalah :e Koordinasi dengan penduduk berkaitan pompa banjire Menyusun program kerjae Memonitor dan Evaluasi Operasional pompa banjire Membuat Zona Wilayah yang diampu atasiun pompae Membuat PEIL Banjire Memotivasi para Operator Pompa.Bahwa jumlah rumah pompa di Kota semarang yang tercatat di DinasPSDA & SDM sampai saat ini berjumlah 39 rumah pompa sedangkanjumlah pompanya sebanyak 94 Unit, dan lokasi rumah pompa tersebuttercatat di Dinas PSDA & SDM sampai saat ini
48 — 17
Membuat Zona Wilayah yang diampu atasiun pompa ;5. Membuat PEIL Banjir ;6.
82 — 58
Koordinasi dengan penduduk berkaitan pompa banjir ;Menyusun program kerja ;Memonitor dan Evaluasi Operasional pompa banjir ;Membuat Zona Wilayah yang diampu atasiun pompa ;Membuat PEIL Banjir ;NM FF YNMemotivasi para Operator Pompa ;Bahwa jumlah rumah pompa di Kota semarang yang tercatat di Dinas PSDA & SDMsampai saat ini berjumlah 39 rumah pompa sedangkan jumlah pompanya sebanyak 94Unit ;Bahwa Lokasi rumah pompa di Kota semarang yang tercatat di Dinas PSDA & SDMsampai saat ini (keterangan terlampir
TEGUH SUKEMI, SH., MH.
Terdakwa:
ALI SUBHAN Bin KAWI Alm
115 — 30
Untukpersyaratan serta pembayaran melalui Perangkat Desa Petekeyan sesuaiwilayah yang diampu Perangkat Desa masingmasing.Bahwa setiap Perangkat Desa agar melaksanakan tugas mulai dari prosespendataan warga yang akan ikut PRONA, penerimaan persyaratan,menyampaikan besaran biaya PRONA sebesar Rp 500.000,00 dan menerimapembayaran biaya PRONA yang telah ditetapkan, mengukur lahan, danmenyerahkan biaya prona kepada Bendahara PRONA Sdr.
90 — 34
:Bahwa Abii dalam disertasinya mengambil masalah tentangpertanggungjawaban pidana, yang dibukukan judulnya Dari tiada pidanatanpa kesalahan menuju tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan,dan salah satu mata kuliah yang diampu adalah pertanggungjawaban pidana;Bahwa perbedaan antara pidana dan pertanggungjawaban pidana, bahwapidana adalah sanksi, reaksi atas suatu tindak pidana yang diberikan berupanestapa yang sengaja diberikan oleh penguasa, sedangkanpertanggungjawaban pidana adalah persyaratan
184 — 36
Sakti, M.Si, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen DPK / Diperbantukan di STIE YPKPcq Univeritas Sangga Buana Bandung dan menjadi Sekertaris LPPM(Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat) UhiveritasSangga Buana YPKP Bandung;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Dosen DPK /Diperbantukan di STIE YPKP cq Univeritas Sangga Buana YPKPBandung adalah memberikan pendidikan dan pengajaran kepadamahasiswa sesuai bidang / Mata Kuliah yang diampu
130 — 31
Komara Sakti, M.Si, dibawah sumpahpada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen DPK/ Diperbantukan di STIE YPKPcq Univeritas Sangga Buana Bandung dan menjadi Sekertaris LPPM(Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat) UniveritasSangga Buana YPKP Bandung;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Dosen DPK /Diperbantukan di STIE YPKP cq Univeritas Sangga Buana YPKPBandung adalah memberikan pendidikan dan pengajaran kepadamahasiswa sesuai bidang / Mata Kuliah yang diampu
93 — 56
Yang didalamnya termasukBantuan Kemasyarakatan (yang diampu oleh Biro Bina Sosial) sebesarRp 26.891.450.000, dari anggaran Rp 26.918.600.000, sebagaimanatercantum dalam Lampiran Il Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor32 Tahun 2012 tentang Penjabaran Laporan Realisasi APBD PropinsiJawa Tengah Tahun Anggaran 2011 tanggal 18 Juli 2012; Bahwa sumber dananya dari APBD Propinsi Jawa Tengah yangdituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranTahun Anggaran 2011 Nomor : 1308/DPPA/2011 tanggal 29September
86 — 35
Dalam surattersebut disebutkan dan dilampirkan halhal berikut :(1) nama Madrasah Diniyah Takmiliyah dan alamat lengkap;(2) nama Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah;(3) jenis atau jenjang Madrasah Diniyah Takmiliyah yangdiselenggarakan (Awaliyah, Wustha, atau Ulya);(4) daftar nama siswa/santri, minimal 15 (lima belas) orang;(5) daftar nama guru minimal 2 (dua) orang dan masingmasing matapelajaran yang diampu, yaitu: AlQuran, Hadits, Agidah, Tarikh Islam,Bahasa Arab;(6) daftar nama tenaga administrasi
92 — 54
BendungPenggung diampu langsung oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) yang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),yaitu Sdr. Sunardi, ST.. Teguran Il tangggal 22 Oktober 2011 dan Teguran Ill tanggal 29Oktober 2011 dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu saatPembantu PPTK sakit.
107 — 29
Bendung Penggung diampu langsung olehPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang sekaligussebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPk), yaitu Sdr. Sunardi,ST.. Teguran Il tangggal 22 Oktober 2011 dan Teguran Ill tanggal29 Oktober 2011 dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), yaitu saat Pembantu PPTK sakit..
91 — 20
Desember 2011, Saksi non aktif, selanjutnya tugaspemantauan pelaksanaan paket pekerjaan RehabilitasiJaringan Irigasi D.l Bendung Penggung diampu langsungoleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yangsekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitusaksi Sunardi, ST. ;. Teguran Il tangggal 22 Oktober 2011 dan Teguran Ill tanggal29 Oktober 2011 dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), yaitu saat Pembantu PPTK sakit ;.
170 — 45
Optimalisasi Penggunaan dan Pemanfaat Aset Daerah; Bahwa sebagai bendahara pengeluaran pembantu tugas saksi adalah :o Membukukan penerimaan dan pengeluaran kaitannyadengan kegiatan yang diampu;o Meminta panjar dan membuat surat pertanggungjawabanatas panjar yang diminta dengan membuat tandabuktipembayaran;o Membuat Surat Pertanggungjawaban PengeluaranKeuangan.
384 — 79
CahayaAbadi Global karena sudah ada petugas teknis dari Seksi Teknik Budidayasemusim dari Bagian Produksi khusus menangani masalah tebu.Bahwa saksi tidak pernah kontrol pekerjaan tersebut karena di Disbun sudahada petugas teknis yang mengurusi masalah tebu dan kegiatan yang sesuaitupoksi langsung diampu oleh masingmasing Bidang yang menangani (SeksiTeknik Budidaya).Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen saksi tidak pernah mengecek kelokasi yang akan diadakan pengadaan benih tebu.Bahwa terkait hal
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
Ir. H. HUSNUL FAUZI, M.Si
389 — 1034
jasa, untuk PA / KPA tidak diatur secara detildalam Perpres , karena PA / KPA termasuk dalam skup organisasikeuangan negara / daerah sehingga terkait PA/ KPA aturannya mengikutiketentuan keuangan Negara / daerah;Bahwa syarat PPK berserifikat PBJ, punya kemampuan managerial,mengetahui tentang kontrak / punya kemampuan teknis dengan apa yangdikerjakan, PPK syarat pendidikan minimal S1 , jika tidak ada yang S1maka minimal golongan 3 A yang ada di OPD tersebut , jika tidak adagolongan 3 A maka PPK diampu
161 — 66
Bantul, yang dalam hal ini, diampu oleh KantorPORA sebagai SKPD teknis, lalu diserahkan kepada Team TAPDyang diketuai oleh Sekda Kab. Bantul, kKemudian diserahkan keDPRD untuk dibahas bersamsama dengan DPR, untukditetapbkan menjadi RAPBD, kemudian dikirim ke Gubernur DIY,untuk diverifikasi, setelan selesai dikembalikan ke PemerintahDaerah Kab.