Ditemukan 797 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-12-2022 — Putus : 22-02-2023 — Upload : 13-05-2024
Putusan PN RABA BIMA Nomor 351/Pid.B/2022/PN RBI
Tanggal 22 Februari 2023 — Penuntut Umum:
FANDI ILHAM, SH
Terdakwa:
1.Arifin
2.Arham
240
  • 1 (satu) Buah Kantong Plastik Barang Bukti Abu Bekas Ban Dan Kawat Bekas Ban;
    1 (satu) Lembar Baju Hem Warna Hijau;
    1 (satu) Lembar Celana Panjang Kain Warna Hitam;
    1 (satu) Lembar Baju Kaos Oblong Warna Hitam Bertuliskan Slander Mlstn;
    1 (satu) Lembar Celana Levis Warna Hitam;
    1 (satu) Lembar Baju Kaos Oblong Lengan Panjang Warna Merah Putih Bertuliskan Destroyer;
    1 (satu) Lembar Celana Panjang Levis Warna Biru;
    1 (satu) Lembar Switer Warna Hitam Dont Give
Putus : 13-02-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53/B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CAKRAWALA MEGA INDAH
9164 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Commentary on Article 11 Paragraph 9.. the State of source is not obliged to give up taxing rightsover interest income merely because that income wasimmediately received by a resident of a State with which theState of source had concluded a convention.
Putus : 30-11-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 852 B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
4420 Berkekuatan Hukum Tetap
  • It is therefore not possible to give furthermeaning to this term in a general manner.Recommendations in this area therefore completelylacking in the OECD model convention.e The Netherland takes the viewpoint that a personcannot be considered the beneficial owner if he is, forexample, contractually obliged to pay the largest part ofthe income to third parties.Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 852/B/PK/PJK/20158)Di dalam paragraph 9 Commentary dari Pasal 11 OECDModel Tax Convention on Income
Putus : 30-01-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 428/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 30 Januari 2020 — PT ALASINDO MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
27664 Berkekuatan Hukum Tetap
  • cementing baik yang menutupi mata kaki tetapi tidakmenutupi lutut maupun sandal open toe and open heel (jari kaki dan tumit terlihatmata) dapat dikategorikan sebagai alas kaki waterproof sebagaimana dimaksudpada Pos 64.01.Bahwa berdasarkan Canada Border Services Agency: Statement of Reason 421423September 10, 2009: Additional Information 24 yang diinformasikan oleh PT PujimaGoarna diketahui bahwa ciri khas dari alas kaki tahan air adalah bahwa keduabagian sol dan bagian atas alas kaki, sufficient to give
Register : 17-11-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 46/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Danu Prihantara Nurrachman, M.Bc
446485
  • This appointment doesnt give theAgent the right to sign any contractual or financial documents on behalf ofthe principal and does not impose any financial liabilities on the principal.Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa besertaorang lain yaitu PERDANA PUTRA MOHEDE sebesar USD 1,378,199.43(satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluhSembilan Dollar Amerika Serikat koma empat puluh tiga sen) atau suatukorporasi yaitu PT.
    This appointment doesnt give the Agent the right to sign anycontractual or financial documents on behalf of the principal anddoes not impose any financial liabilities on the principal.Bahwa pada Tanggal 26 Februari 2013 HUMAN MINTARAGA selakuPlt.Kabag Underwriting Asuransi Kredit PT. ASEI KCU Jakarta secaramelawan hukum telah memberikan Persetujuan Prinsip denganmemalsukan tanda tangan JONI JUNARTO selaku Plt. Kepala CabangUtama Jakarta PT.
    This appointment doesnt give the Agent theright to sign any contractual or financial documents on behalf of the principaland does not impose any financial liabilities on the principal.Terdakwa bersama PERDANA PUTRA MOHEDE menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana dengan mengajukan PT. MPPsebagai pemohon penjaminan L/C tanpa melengkapi dokumen pengajuanpermohonan dan tidak memenuhi persyaratan TC yang disetujulsebagaimana Ketentuan :a.
Putus : 20-05-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN BATAM Nomor 206/Pdt.G/2014/PN.BTM
Tanggal 20 Mei 2015 — BURTON IVAN KAGAN, dkk ; PT. SENIMBA BAY RESORT.
17373
  • B133 tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 4.3 PurchaseAgreement, Tergugat berhak untuk mengalihkan atau menjual kepadapihak ketiga atas Ruko BI33 tersebut, yang menyatakan bahwa:Tf any such unpaid instalments remains unpaid for any period inexcessof Fourteen days after the due date, the Vendor shall be entitled atits option to give the Purchaser or his solicitors not less than twenty one(21) days notice to treat this Agreement as having been repudiated by thePurchaser and (unless in the meanwhile
Register : 03-08-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 30-04-2016
Putusan PA SIDOARJO Nomor 2203/Pdt.G/2015/PA.Sda
Tanggal 2 Maret 2016 — Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi & Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi
115
  • perkawinanadalah kokohnya ikatan lahir batin sebagai suami isteri dalam membinakehidupan rumah tangga;Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi,karena hak dan kewajiban sudah tidak dapat terlaksana dengan baiksebagaimana dikehendaki sebagai kehidupan rumah tangga yang layakdalam kategori harmonis;Menimbang, bahwa essensi dari perkawinan adalah satunya jiwa danraga dalam ikatan lahir dan batin yang saling kasih, take and give
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1186 B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES;
4148 Berkekuatan Hukum Tetap
  • It istherefore not possible to give further meaning to this termin a general manner.
Register : 11-01-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 B/PK/PJK/2016
Tanggal 17 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES;
4121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • It is therefore notpossible to give further meaning to this term in a general manner.Recommendations in this area therefore completely lacking in theOECD model convention.Halaman 28 dari 35 halaman. Putusan Nomor 47/B/PK/PJK/2016rece7.10.
Register : 26-12-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 14-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 612/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 12 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat I : Muhammad Yusuf Wahid
Pembanding/Tergugat II : Dheasy Susanti, SH. Diwakili Oleh : Dheasy Susanti, SH.
Terbanding/Penggugat : Yahya Rauf
9961
  • sebagaimana di atur dalam Pasal 1740 KUHPer, yang berbunyi : "....pinjampakai adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikansuatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai dengan CumaCuma,dengan syarat bahwa yang menerima barang ini telah memakainya atausete/ah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembaliannya.Karena : Sertipikat bidang tanah (Vide Bukti T 19 s/d Bukti T 118)sudah bukan atas nama PENGGUGAT lagi; Di dalam Kerjasama ini bukan dengan cumacuma, tapidengan take and give
Register : 21-12-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 15-01-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 782/PDT/2017/PT DKI
Tanggal 22 Maret 2018 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PT. SUN NGAI INDUSTRY
Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT. INTI JAYA SENTOSA
14680
  • (lforders are below 40,000pcs, the First Party would not give any rebate untilthe accumulated orders reaches 40,000pcs.) The rebate period is within 18month. After the rebate period the ownership of the Mould belongs to theFirst Party.Terjemahan ResmiPasal 3.1Seluruh biaya cetakan adalah sebesar USD 10,000.
Putus : 23-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 954/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
4020 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Itis therefore not possible to give further meaning to this termin a general manner.
Putus : 10-06-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185/B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NUSA TOYOTETSU
11566 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Thus,a taxpayer ordinarily should give consideration to whether its transferpricing is appropriate for tax purposes before the pricing is established.For example, it would be reasonable for a taxpayer to have made adetermination regarding whether comparable data from uncontrolledtransactions are available.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 933/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
3221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • It istherefore not possible to give further meaning to this term ina general manner. Recommendations in this area thereforecompletely lacking in the OECD model convention;e The Netherland takes the viewpoint that a person cannot beconsidered the beneficial owner if he is, for example,Halaman 31 dari 39 halaman.
Register : 15-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 B/PK/PJK/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — PT. ALASINDO MAKMUR vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
15447 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 466/B/PK/Pjk/202010.dan tumit terlihat mata) dapat dikategorikan sebagai alas kakiwaterproof sebagaimana dimaksud pada Pos 64.01;Bahwa berdasarkan Canada Border Services Agency: Statement ofReason 421423 September 10, 2009: Additional Information 24yang diinformasikan oleh PT Pujima Goarna diketahui bahwa ciri knasdari alas kaki tahan air adalah bahwa kedua bagian sol dan bagianatas alas kaki, sufficient to give waterproof protection to the foot, yangterkait komponen bahan pembuat waterproof
Putus : 05-03-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 586 K/Pdt.Sus-Pailit/2013
Tanggal 5 Maret 2014 — PT OHANA MANDIRI SEJAHTERA VS 1. CV. SURYA PERDANA MOTOR, DK
164102 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., di dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata,halaman 72 menyatakan terdapat dua buah acuan terkait asas tersebut,yang salah satunya ialah persidangan harus mendengarkan kedua belahpihak secara proporsional, sebagaimana yang dapat dikutip sebagaiberikut:Pengadilan atau Majelis yang memimpin pemeriksaan persidangan wajibmemberi kesempatan yang sama (fo give the same opportunity to eachparty) untuk mengajukan pembelaan kepentingan masingmasing, sesuaidengan acuan berikut: Persidangan harus mendengarkan
Register : 29-01-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 124/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
14289
  • daysince the issuance of the verdict on this lawsuit is legally binding (inkrachtvan gewi/sde);Berdasarkan hal hal yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, dengan iniPENGGUGAT mohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasaryang memeriksa, menyidangkan dan memutuskan Perkara ini berkenanmemberikan Putusan sebagai berikut;Based on the matters that have been described above, the PLAINTIFF herebyasks the Denpasar District Court Panel of Judges to examine, hear and decidethis case is pleased to give
Putus : 30-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WIRAKARYA SAKTI
5946 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Commentary on Article 11 Paragraph 9the State of source is not obliged to give up taxing rights overinterest income merely because that income wasimmediatelyreceived by a resident of a State with which the Stateof source had concluded a convention.
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 991/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES,
25073 Berkekuatan Hukum Tetap
  • It istherefore not possible to give further meaning to this term ina general manner.
Putus : 28-03-2008 — Upload : 14-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112PK/PID/2006
Tanggal 28 Maret 2008 — SCHAPELLE LEIGH CORBY
152548 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hart, Punishment and Responsibility; Essay in Philosopy of Law,(oxford:Clarendon Press, 1986), 34 mengatakan :"If a legal system did not provide facilities allowing individual to give legaleffect to their choices in such areas of conduct, it would fail to make one ofthe law's most distinctive and valuable constributions to social life".3. Kekeliruan/ Kekhilafan hakim dalam hal pengenaan pidana.a.