Setoran tunai itu juga tidak disertai fisikuang, hanya secara administrasi rekening tabungan Wa Ode Nurhayatibertambah;Bahwa kalau ada transaksi yang jumlahnya besar dan merupakan transaksi yangmencurigakan maka Bank Mandiri harus lapor ke PPATK secara tertulis;e Kas bank Mandiri cabang DPR RI buka dari ja, 08.00 Wib s/d 15.00 Wib ;e Di persidangan telah diperlinatkan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi, yaitubarang bukti bukti nomor :BB 116, BB 117, BB 118Bahwa atas keterangan saksi tersebut

daerah tersebutselanjutnya diterima oleh saksi sebesar 6 milyar rupiah kemudiandiserahkan kepada Wa Ode Nurhayati melalui Terdakwa;Bahwa dana pengurusan proyek DPID tersebut diserahkan kepadaterdakwa melalui tarik tunai setor tunai ke Rekening Terdakwa PT.Alga Prima dan Rekening Mandiri Cabang DPR RI yang baru dibuatdengan dibantu pembuatannya oleh pegawai Bank Mandiri bernamaGunawan;Bahwa dana tersebut tidak ditransfer tetapi diserahkan dengan tariktunai setor tunai untuk menghindari pengawasan PPATK

. : Bahwa jabatan, tugas dan tanggungjawab AHLI di PPATK antara lain :melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaandengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahlikhususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentinganpemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkatPenyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidangPengadilan Bahwa pengertian Pencucian Uang secara umum dapat didefinisikansebagai suatu. perbuatan yang dilakukan

Bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo tersebut dalam memutus perkara Aquotidak mempertimbangkan perbuatan dan peran aktif Terdakwanyaselaku pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan (PPATK) pada tahapperencanaan berperan aktif dalam perpindahan lokasi dengan caraHalaman 58 dari62 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPkK/2019/PT GTOmenelpon Ariyanto Gobel, ST (Konsultan Perencana) agar AriyantoGobel datang dan ikutdalam MCO tersebut;2.

sebagai Kepala DepartemenKepatuhan tahun 2013 s.d 2015 dan sebagai Head of Compliance (KepalaKepatuhan) periode tahun 2016 s.d sekarangBahwa Tugas dan tangung jawab saksi sebagai Officer Compliance/kepatuhan bulan Juli 2011 s.d 2012 adalah membantu tugas KepalaKepatuhan dalam menjalankan Fungsi kepatuhan di Bank Panin DubaiSyariah seperti :=" menyusun cek list ketentuan regulator;=" menyampaikan remainder/pengingat terkait dengan kewajibanpenyampaian laporan bank kepada regulator (Bank Indonesia /PPATK

=" Menyusun laporanlaporan kepada pihak Internal BankTugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Departemen Kepatuhanperiode tahun 2013 s.d 2015 adalah :=" menyusun cek list ketentuan regulator;=" menyampaikan remainder/pengingat terkait dengan kewajibanpenyampaian laporan bank kepada regulator (Bank Indonesia /PPATK= Menyusun laporanlaporan kepada pihak Internal Bank" Menyusun Opini terhadap usulan pembiayaan;=" Menyusun Opini terhadap produk dan aktifitas baru.Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai

Nomor NK 114/1.02/PPATK/12/2017 tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakan dan Pengelolaan Investasi, pada hari Jumat, tanggal 29 bulan Desember tahun 2017;
11 (sebelas) Lembar Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/KDK.01/2022 tanggal 11 Januari 2022 Tentang Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Dibidang Penghimpunan Dana Masyarakat Dan Pengelolaan Investasi;
1 (satu) lembar

Ada satu lembaga lagi yang adhoc yang dibentuk oleh PPK juga,33khusus memeriksa hasil pekerjaan, yang dibentuk setelah pekerjaan selesaidilakukan;Bahwa pada prinsipnya laporan seperti ini di mana saja ada penyedia jasa, direksi,kebetulan apakah nantinya direksi itu terdiri dari PPATK dan sebagainya, adapemeriksa sebagai wakil PPTK, PPK itu orangnya PPTK juga, itu yang prinsipil.Aturan internasionalnya juga sama;Bahwa PPTK apakah wakil dari PPK , dia merupakan pelaksana teknis yangbertugas melakukan

Commerce membuat laporankeuangan mingguan, laporan bulanan dan laporan Tahunan yang saksiserahkan ke Terdakwa dan Ibu Vivi Chandra ;Bahwa sampai saat ini saksi bekerja dan digajih oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan ahli yang padapokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :1 Ahli Rihando, SH. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa tugas ahli di PPATK adalah memberikan analisis danmemberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan tindak

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehpihak pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang berasal darihasil tindak pidana.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa menanggapi denganmengatakan jika rekening yang Terdakwa miliki di Bank Riau tersebutdipergunakan untuk kebutuhan seharihari dan transaksi yang Terdakwalakukan adalah transaksi keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehatihariTerdakwa Ariko Sanofel:;4.

ARIKO SANOFEL;Bahwa berdasarkan transaksi transaksi tersebut di atas dapatdikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan, dimanaterkait dengan hal tersebut Bank melaporkan transaksi yang dikategorikansebagai Suspicious Transaction Report (STR) dan Cash TransactionReport (CTR) kepada PPATK sesuai dengan ketentuan.

FENIHANIFA1981 transfer melalui ATM;Bahwa berdasarkan Mutasi Rekening BRI Nomor : 107901000597560 an.ARIKO SANOFEL, benar terdapat transaksi uang masuk (K) dari SURYASUBUR JAYA PT dan transaksi tersebut dilakukan dengan cara RTGS;Bahwa berdasarkan transaksi transaksi tersebut di atas dapatdikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan, dimanaterkait dengan hal tersebut Bank melaporkan transaksi yang dikategorikanHalaman 116 dari 227 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Pbr Report (CTR) kepada PPATK

,LL.M, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK antara lain:memberikan bantuan hukum, termasuk memberikan keterangan abhlikhususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidanapencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan olehpenegak hukum baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidangpengadilan;Bahwa terhadap mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucianuang secara sempurna dilakukan dalam

. : Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK antara lain:melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaandengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan abhlikhususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentinganpemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat Penyidikan diKepolisian, Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidang Pengadilan ; Bahwa Pengertian Pencucian Uang adalah sebagai suatu perobuatan yangdilakukan dalam upaya untuk

Bahwa yang dimaksud dengan pihak Pelapor berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUPP TPPU adalah setiap orang yang menurut UndangUndang ini wajibmenyampaikan laporan kepada PPATK yaitu yang meliputi : 1. Penyedia jasakeuangan : antara lain bank, perusahaan pembiayan,perusahaan asuransi danperusahaan pialang asuransi,perusahaan efek,pegadaian, dll, dan 2.

Bahwa berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidanapencucian uang.

Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UndangUndang Nomor 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangadalah sebagai berikut: pencegahan dan pemberantasan tindak pidanapencucian uang; pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK ;pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan analisis atau pemeriksaanlaporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidanapencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1

Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan denganmenggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindakpidana; atau ;Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehPihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasaldari hasil tindak pidana.Bahwa tindakan menyembunyikan atau memberikan keterangan yang tidakbenar tentang profil atau identitas pekerjaan dari seorang nasabah saatmenanamkan investasi kepihak penyedia jasa keuangan adalah termasukHalaman

MEGA ZANUR untuk mengikutitender terhadap pengadaan pupuk tahun 2009, saya ikut Anjwising tahun2009 di Kantor Dinas Kehutanan Mamuju.Bahwa Saya lupa Siapa yang memimpin/PPATK nya pada saat Anjwising.Bahwa saya hadir pada waktu anjwising karena CV saya juga ikut dalamtender, sepengetahuan saya intinya bahwa CV.

., yang menurutPenuntut Umum telah dipanggil secara sah tidak hadir, sehingga Berita AcaraPemeriksaan (BAP) Penyidik dibawah sumpah/janji dibacakan di persidangan,yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa benar Ahli bertugas sebagai Pegawai PPATK (Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan) dengan jabatan Spesialis Hukum Senior;Bahwa benar untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucianuang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang No.8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan dengan carayaitu: Pada bulan Maret tahun 2009 Bareskrim Mabes Polri melakukan penyelidikanterhadap transaksi kKeuangan yang mencurigakan dalam rekening milikTerdakwa berdasarkan Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK

turut sertamelakukan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingatkekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atauoleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukantersebut, dilakukan dengan cara yaitu : Pada bulan Maret tahun 2009 Bareskrim Mabes Polri melakukan penyelidikanterhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dalam rekening milikTerdakwa berdasarkan Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK

diisi kembalitidak dipotong.Bahwa Nasabah yang dinilai berisiko tinggi adalah Pegawai Negeri Sipil menurutgolongannya, Pegawai Bank, Hakim, Pengacara, Notaris.Bahwa Pengawasan berisiko tinggi bila ada transaksi diluar kebiasaan misal untukPegawai Negeri Sipil per bulan berpenghasilan dan dalam sistem terbaca.Bahwa kalau profilnya cocok tidak dianggap sebagai berisiko tinggi kecuali tidakcocok baru di lapor ke PPATK.Bahwa semenjak diminta BNN, BCA memasukkan namanama tapi kalau BCAmelaporkan ke PPATK

lain merupakankelalaian dan tanggung jawab nasabah.Bahwa kalau di BCA menggunakan rekening orang lain tidak dipersalahkan karenanasabah yang harus bertanggung jawab dan akan dipertanggungjawabkan secarahukum pidana kalau ada penyalah gunaan.Bahwa Terdakwa buka Rekening di BCA Cilacap tanggal 28 Juni 2010 atas namaIwan Saefudin.Bahwa Transaksi Terdakwa sudah bisa digolongkan berisiko tinggi.Bahwa Saksi tidak tahu saldo awal yang dibayar terdakwa waktu buka rekening.Bahwa BCA melaporkan rekening ke PPATK

berkenaandengan pembangunan jalan Teluk Kaderetersebut;Demikian juga terhadap pengertian memperkaya orang lain atau korporasi dalampasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 tersebut menurut Pengadilan tingkatbanding haruslah diartikan sebagai perbuatan memperkaya orang lain atau suatukorporasi yang disengaja oleh Terdakwa agar orang lain atau korporasi tersebutmenjadi kaya (bertambah kekayaannya) ; dari faktafakta yang terungkapdipersidangan ternyata tidak ada terungkap adanya fakta bahwa Terdakwaselaku PPATK

bersamasama, sebagaimana yang diatur dalampasal 10 ada permufukatan melakukan tindak pidana pencucian uang tersebut ;Bahwa apabila seseorang mendapat transfer uang yang tidak sesuai dengan profilnya,misalnya seorang penjual jamu dia punya tabungan 1 juta tanpa diketahuinya adatransfer sebesar 2 Milyar, tanpa diketahui peruntukkannya buat apa, menurut Pasal 5transfer uang tersebut patut diduga merupakan tindak pidana pencucian uang ;Bahwa apabila terjadi pengiriman/transfer uang dalam jumlah besar PPATK

belumdapat mengkategorikan transaksi tersebut perbuatan tindak pidana pencucian uang,PPTAK dapat mengawasi transaksi tersebut, jadi apabila menurut penyidik transaksitersebut ada indikasi pencucian uang maka PPTAK akan memberikan data tersebutkepada Penyidik, jadi sifatnya PPTAK memberikan data terhadap transaksi yangmencurigakan itu ;Bahwa terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profilnya Biasanya penyidik akanberkoordinasi dengan PPATK untuk menyelidiki dan menganalisa apakah transaksitersebut

sesuai dengan profil darimana asalusul uang tersebut, dan penyelidikanyang dilakukan oleh Penyidik dengan PPTAK kemudian dapat ditentukan apakahtransaksi tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang ;Bahwa dalam praktek dan mekanisme untuk menentukan apakah satu transaksimerupakan tindak pidana pencucian uang Penyidik meminta informasi ke PPATK113kemudian PPATK akan akan memberikan analisis terkait dengan transaksi itu, darianalisis itu kKemudian penyidik akan melakukan Penyidikan terkait

diisi kembalitidak dipotong.Bahwa Nasabah yang dinilai berisiko tinggi adalah Pegawai Negeri Sipil menurutgolongannya, Pegawai Bank, Hakim, Pengacara, Notaris.Bahwa Pengawasan berisiko tinggi bila ada transaksi diluar kebiasaan misal untukPegawai Negeri Sipil per bulan berpenghasilan dan dalam sistem terbaca.Bahwa kalau profilnya cocok tidak dianggap sebagai berisiko tinggi kecuali tidakcocok baru di lapor ke PPATK.Bahwa semenjak diminta BNN, BCA memasukkan namanama tapi kalau BCAmelaporkan ke PPATK

lain merupakankelalaian dan tanggung jawab nasabah.Bahwa kalau di BCA menggunakan rekening orang lain tidak dipersalahkan karenanasabah yang harus bertanggung jawab dan akan dipertanggungjawabkan secarahukum pidana kalau ada penyalah gunaan.Bahwa Terdakwa buka Rekening di BCA Cilacap tanggal 28 Juni 2010 atas namaIwan Saefudin.Bahwa Transaksi Terdakwa sudah bisa digolongkan berisiko tinggi.Bahwa Saksi tidak tahu saldo awal yang dibayar terdakwa waktu buka rekening.Bahwa BCA melaporkan rekening ke PPATK

AJIS FANDILA kepada saksisebagai orang yang menyerahkan atau pemilik uang yangsebelumnya diterima ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli ASZUSILUBIS, SE, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa, ahli adalah bekerja di PPATK sebagai Ketua Kelompok Advokasiantara lain: memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindakpidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukanoleh Penegak Hukum baik

Kedua transaksi mencurigakan kalau transaksi itudilakukan untuk menghindari pelaporan, misalnya pelaporan Transaksi tunaikalau uang itu secara fisik Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dia pecah491pecah transaksi untuk menghindari pelaporan itu juga dianggap mencurigakan,KetigaTransaksi mencurigakan kalau ada kaitan dengan hasil tindak pidana,misalnya hasil tindak pidana korupsi tersangka yang melakukan, Keempatkalau diminta oleh PPATK.

Keberadaan tindak pidana asal dapat diketahuiantara lain dari bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti), hubungankausalitas antara tindak pidana asal dan perkara TPPU, adanya perbuatanperbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, adanya aliran dana hasiltindak pidana kepada terdakwa atau dari terdakwa; Ketiga, menurut PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai dengan Januari2014, sudah ada 116 putusan pengadilan tentang TPPU yang berkekuatanhukum tetap yang menunjukkan, bahwa

, kalau diumpamakanpermainan bola PPATK itu) hanya seperti gelandang saja, playmakermemberikan umpan saja, dia bukan penyidik sama sekali, yang menentukanadanya bukti permulaan atau adanya pidana atau tidak adalah penyidik,PPATK tidak berwenang karena PPATK ini hanya kewenangan administratifsaja jadi dia tidak pernah bisa bilang ini korupsi, ini narkotik, siapa yangberwenang Penyidik, Penyidik bekerja berdasarakan umpan dari PPATKberupa hasil analisis atau hasil pemeriksaan.Bahwa kalau tidak ada

laporan dari PPATK, boleh saja karena ini bukan delikaduan yang digantungkan ada laporan dari PPATK kalau orang lain adamenemukan pencucian uang bolehboleh saja ini bukan delik aduan samasekali.Bahwa kewajiban penyidik lapor PPATK sesuai ketentuan pasal 75 UU TPPUmenurut Ahli itu ketentuan seperti itu tetapi dalam praktek tidak sepenuhnyadilaporkan oleh Penyidik, Ahli tidak mengetahui dalam kasus ini, tetapi tidaksepenuhnya dilaksanakan.Bahwa tidak ada konsekuensinya, cuma merekatakut direcokin,

atau takut katakanlah kita minta progres reportnya atau gelarperkara,ada yang seperti itu, setahu Ahli mereka tidak banyak lapor.507Bahwa peran PPATK untuk menentukan bukti permulaan atau mensupprotbukti permulaan menurut Ahli kita bukan penyelidik dan bukan penyidik, hanyamemberikan hasil analisis atau melakukan pemeriksaan bukan projustitia samasekali, penyidiklah yang menentukan apakah sudah ada bukti permulaan yangcukup, apakah ada pidana dan siapa pelakunya, PPATK tidak berwenangsama sekali,

Nomor NK 114/1.02/PPATK/12/2017 tentang Koordinasi Pencegahan Dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakan dan Pengelolaan Investasi, pada hari Jumat, tanggal 29 bulan Desember tahun 2017;

Put No. 163/Pdt/2020/PT.DKImelakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut didugamerupakan hasil tindak pidana dari:a) Setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidikb) Tersangka; atauc) Terdakwa59.Bahwa selain dari pada ketentuan hukum yang telah kami sampikandiatas bahwasanya dalam Pasai 71 Ayat 3 UndangUndang No. 8 Tahun2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang, yang berbunyi: "Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan paling