Putusan Nomor 3402/B/PK/Pjk/2018Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00043/207/10/646/15 tanggal 27 Februari 2015, dengan perincian menurut PemohonBanding menjadi Rp0,00; (nihil); dengan perhitungan sebagai berikut: Keterangan Pemohon BandingPenyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 0PPN yang harus dibayar 0Bunga pasal 13 (3) KUP 0PPN Yang harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan

Pengadilan Pajak NomorPut.88921/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 23 November 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00141/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 16 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Desember 2010 Nomor 00043/207/10/646/15 tanggal27 Februari 2015, atas nama PT Cahaya Sakti Chandra

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalNomor Pajak KEP00141/KEB/WPJ.24/2017 tanggal 16 Mei 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember2010 Nomor 00043/207/10/646/15 tanggal 27 Februari 2015, atasnama PT Cahaya Sakti Chandra Motor, NPWP02.305.155.0646.002, beralamat di Jalan Caruban Ngawi Nomor36, Karangjati, Ngawi, Jawa Timur, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan

Putusan Nomor 2229/B/PK/Pjk/2018Bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Agustus 2014 Nomor 00043/207/14/431/15 tanggal 19 Oktober2015 sebesar Rp18.633.500,00 tetap Pemohon Banding yakini dapatdikreditkan, dengan uraian sebagai berikut: WP Tidak Setuju atas Koreksi Pajak Masukan (dalam Rp)PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 9.316.750,00Bunga Pasal 13 (5) KUP 9.316.750,00Jumlah PPN yang diajukan Banding 18.633.500,00

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89707/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 4 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00265/KEB/WPJ.22/2016tanggal 30 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Agustus 2014 Nomor 00043

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00265/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 30 November2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2014 Nomor 00043

Putusan Nomor 930/B/PK/Pjk/2021sesuatu yang wajar yang termasuk dalam biaya yang secara langsungberkaitan dengan kegiatan usaha, dan sesuai dengan Pasal 6 dari Undangundang Pajak Penghasilan yang termasuk dalam biaya untuk mendapatkan,menagih dan memelihara penghasilan;Bahwa oleh karena halhal tersebut di atas, maka Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00043/206/08/055/10 TahunPajak 2008 tertanggal 28 Juli 2010, semestinya menjadi Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan

Pemohon Banding tambahkan, bahwa sesuai denganPasal 27 ayat (5a) dan Pasal 27 ayat (5c) Undangundang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun2007, yang antara lain menyatakan bahwa jumlah pajak yang belum dibayarpada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yangterutang sampai dengan Putusan banding diterbitkan, maka atas atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor:00043

Putusan Nomor 930/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put60277/PP/M.1IIB/15/2015, tanggal 19 Maret 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP2491/WPJ.07/2011tanggal 06 Oktober 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor:00043/206/08/055/10 tanggal 28 Juli 2010, atas

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP2491/WPJ.07/2011 tanggal 06 Oktober 2011, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor:00043/206/08/055/10 tanggal 28 Juli 2010, atas nama: PT FDKIndonesia, NPWP: 0 1.061.883.3055.000, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

K/Pdt/...Bahwa Pemohon Banding menyampaikan Banding atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00043/406/05/073/07 tanggal 28 Juni 2007yang menetapkan jumlah pajak lebih bayar sebesar Rp657.818.683,00 yang dapat diikhtisarkan sebagai berikut: No Uraian Menurut SPT MenurutPPh Badan Terbanding1 Peredaran Usaha 98.120.012.225,00 98.120.012.225,002 Beban Pokok 83.247.103.196,00 83.003.909.326,00Penjualan3 Laba (Rugi) Bruto 14.872.909.029,00 15.116.102.899,004 Pengurang 10.060.059.089,00

KreditPajakRp2.683.402.683,0013 Pajak Penghasilan yang kurang/(lebih)dibayarRp(753,446,383,00)Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan21901/PP/M.V/15/2010, Tanggal 3 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP947/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 20 Juni 2008mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan BadanNomor: 00043

Putusan Nomor 129/B/PK/PJK/201210Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP947/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 20 Juni2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Nomor : 00043/406/05/073/07 tanggal 28 Juni 2007 TahunPajak 2005 atas nama : PT.

khususnya dalam bidangperpajakan.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karenapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yangmengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP947/WPJ.06/BD.06/2008 tanggal 20 Juni 2008 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor:00043

Putusan Nomor 2189/B/PK/Pjk/2020Pajak karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PPNNomor 00043/107/12/054/17 tanggal 23 Februari 2017 Masa PajakMaret 2012;3) Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengabulkan permohonanPenggugat dalam Surat Nomor PMB/STP/2012/003/IX/2017 tanggal 11September 2017 yang meminta penghapusan sanksi administrasi dalamSurat Tagihan Pajak PPN Nomor 00043/107/12/054/17 tanggal 23Februari 2017 Masa Pajak Maret 2012 menjadi Rp0,00, denganperhitungan sebagai berikut

Tanggapan tanggal 11 April 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002392.99/2018/PP/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 27 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00410/NKEB/WPJ.07/2018tanggal 14 Februari 2018 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi AtasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00043

Putusan Nomor 2189/B/PK/Pjk/2020Kembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP00410/NKEB/WPJ.07/2018tanggal 14 Februari 2018 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa karenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00043/107/12/054/17 tanggal 23Februari 2017 Masa Pajak Maret 2012 oleh Majelis Hakim PengadilanPajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang

No. 118 K/Pid/2011Surat Ketetapan No.00659/107/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei2008 senilai Rp.18.060.196, (delapan belas juta enam puluh ribu seratussembilan puluh enam rupiah);Surat Ketetapan No. 0065/201/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei2008 senilai Rp.11.068.619, (Sebelas juta enam puluh delapan ribu enamratus sembilan belas rupiah);Surat Ketetapan No. 0065/203/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei2008 senilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);Surat Ketetapan No. 00043/

rupiah);Surat Ketetapan No.00041/240/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei2008 senilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);Surat Ketetapan No. 00077/207/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei2008 senilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);Surat Ketetapan No.00077/207/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08Oktober 2008 senilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);Surat Ketetapan No.00065/203/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08Oktober 2008 senilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);Surat Ketetapan No.00043

/206/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08Oktober 2008 senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);Surat Ketetapan No.00041/240/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08Oktober 2008 senilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);Surat Ketetapan No. 00041/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08 Oktober2008 senilai Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah);Surat Ketetapan No.00043/206/05/609/07 yang disetor pada tanggal 03Desember 2008 senilai Ro.10.000.000, (sepuluh juta rupiah);Surat Ketetapan No.00041/204/05/609/

/206/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08Oktober 2008 senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);Surat Ketetapan No.00041/240/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08Oktober 2008 senilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);Surat Ketetapan No.00041/05/609/07 yang disetor pada tanggal 08 Oktober2008 senilai Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah);Surat Ketetapan No. 00043/206/05/609/07 yang disetor pada tanggal 03Desember 2008 senilai Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah);Surat Ketetapan No.00041/204/05/609/

No. 118 K/Pid/2011Surat Ketetapan No. 0065/203/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei2008 senilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);Surat Ketetapan No. 00043/206/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei2008 senilai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);Surat Ketetapan No.00041/240/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei2008 senilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);Surat Ketetapan No. 00077/207/05/609/07 yang disetor pada tanggal 27 Mei2008 senilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);Surat Ketetapan

tanggal 8 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111795.16/2013/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya permohonan Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00002/KEB/WPJ.30/2017tanggal 5 Januari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00043

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00002/KEB/WPJ.30/2017 tanggal 5 Januari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00043/207/13/064/15tanggal 15 Oktober 2015, atas nama PT OTP Geothermal ServicesIndonesia, NPWP 03.088.631.1064.000, beralamat di RecapitalBuilding Lantai 5, Jalan Adityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru,Halaman 4 dari 11 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor 00043/207/13/064/15 tanggal 15 Oktober2015, atas nama PT OTP Geothermal Services Indonesia, NPWP03.088.631.1064.000, beralamat di Recapital Building Lantai 5,Jalan Adityawarman Kav. 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00002/KEB/WP4J.30/2017 tanggal 5Januari 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2013 Nomor 00043

mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Agustus 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, Nomor Put.47756/PP/M.1V/16/2013, tanggal 10 Oktober 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP391/WPJ.10/2012 tanggal 9 Maret 2012, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Nopember 2006 Nomor 00043

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP391/WPJ.10/2012, tanggal 9 Maret 2012, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2006 Nomor 00043/207/06/504/11, tanggal 25 Maret 2011, atas nama PT BambinoEka Pratama, NPWP 01.287.897.1504.000, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP391/WPJ.10/2012, tanggal 9 Maret2012, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2006 Nomor 00043

bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Oktober 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.66665/PP/M.XIIIA/16/2015, tanggal 3 Desember 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP715/WPUJ.02/2014 tanggal 6 Juni 2014,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00043

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP715/WPJ.02/2014 tanggal 6 Juni 2014, tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00043/207/11/213/13 tanggal 25 Juni2013 Masa Pajak Juni 2011 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Nomor KEP00008/WPUJ.02/KP.0603/2014 tanggal 17April 2014, atas nama PT Guntung Idamannusa, NPWP01.488.529.7213.000 adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku

peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP715/WPJ.02/2014 tanggal 6 Juni 2014, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00043

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0003/Mangkoso, tanggal28 Februari 2017, Surat Ukur Nomor 00043/Mangkoso/2016, tanggal17 Februari 2016, luas 4.590 m? atas nama Hj. St. Aysah;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa:a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0002/Mangkoso, tanggal28 Februari 2017, Surat Ukur Nomor 00042/Mangkoso/2016, tanggal17 Februari 2016, luas 4.333 m2 atas nama Faisal dan Amin:b.

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0003/Mangkoso, tanggal28 Februari 2017, Surat Ukur Nomor 00043/Mangkoso/2016, tanggal17 Februari 2016, luas 4.590 m? atas nama Hj. St. Aysah;4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:Dan jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohonputusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II intervensi mengajukan hal bersifat eksepsi sebagai berikut:eksepsi Tergugat:1.

Mangkoso SuratUkur Nomor 00043/Mangkoso/2016 tanggal 17 Februari 2016 luas4.590 m? atas nama Hj. ST. Aisyah;5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada ParaTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;Permohonan Para Pemohon Kasasi II:1. Menerima Permohonan/Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/ TergugatIl Intervensi /Pembanding;2.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") PPNMasa Pajak Juli 2008 Nomor 00043/407/08/092/09 tertanggal 20Mei 2009.1. Perhitungan PPN Lebih Bayar.Bahwa SKPLB PPN Masa Pajak Juli 2008 Nomor 00043/407/08/092/09tertanggal 20 Mei 2009 diterbitkan Terbanding dengan perhitungansebagai berikut : Uraian JUMLAH MENURUT KoreksiNo. Terbanding (Rp)(Rp)Pemohon Banding(Rp)Dasar Pengenaan Pajak1 a.

KeberatanBahwa atas SKPLB PPN Masa Pajak Juli 2008 Nomor 00043/407/08/092/09tertanggal 20 Mei 2009, melalui Surat Nomor 017/RAPP/VIII/2009 Tanggal10 Agustus 2009 Pemohon Banding telah mengajukan PermohonanKeberatan, dan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP447/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 20 November 2009, Permohonan Keberatantersebut telah ditolak, dengar perincian sebagai berikut : Uraian Semula Ditambah/ Menjadi(Rp) (Dikurangi) (Rp)(Rp)PPN lebih dibayar sanksi administrasi : 20,838,643,989

Pokok Sengketa BandingBahwa setelah Pemohon Banding mempelajari kembali baik alasandilakukannya koreksi fiskal yang menjadi dasar diterbitkannya SKPLBPPN Masa Pajak Juli 2008 Nomor 00043/407/08/092/09 tertanggal 20Mei 2009 maupun alasan tetap dipertahankannya koreksi fiskal tersebutoleh Terbanding melalui Surat Keputusan DJP Nomor KEP447/WPJ.19/BD.05/2009 Tanggal 20 November 2009, maka perkenankan PemohonBanding menyatakan tidak setuju, baik terhadap alasan dilakukannyakoreksi fiskalmaupun alasan

dibayar/seharusnya tidak terutang (2.e 3.c) 40.922.828.647 Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor Put27324/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 23 November 2010 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP447/WPJ.19/BD.05/2009tanggal 20 November 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2008 Nomor 00043

Nomor Put.27324/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 23 November 2010 tersebut harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.27324/PP/M.XIll/16/2010 tanggal 23 November 2010 yangmenyatakan :25e Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP447/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 20 November 2009 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarangdan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor 00043

banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 17 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111817.16/2011/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 14 Januari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00139/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 28Februari 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00043

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajaknomor KEP00139/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 28 Februari 2017tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011Nomor 00043/207/11/051/16 Tanggal 27 Januari 2016, atasnama: PT. Perkebunan Nusantara IV, NPWP01.061.129.1051.000, beralamat di JI. Letjend.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00139/KEB/ WPJ.19/2017 tanggal 28 Februari2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011Nomor: 00043

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Maret 2016;Menimbang, bahwa amar PutusanPut79385/PP/M.VA/16/2016,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak Nomortanggal 19 Desember 2016, yang telahMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur KEP2187/WPJ.06/2015 tanggal 28September 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakJenderal Pajak Nomor:Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2011 Nomor: 00043

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP2187/WPJ.06/2015 tanggal 22 September 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011Nomor: 00043/207/10/029/14 tanggal 17 Desember 2014 atasnama: PT Tambang Damai, NPWP: 01.614.652.4029.000,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Putusan Nomor 1276/B/PK/Pjk/2018Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor:00043/207/11/029/14 tanggal 17 Desember 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.614.652.4029.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak April 2011sebesar Rp496.406.670,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh MajelisHakim

Bahwa berawal pada sekitar bulan April 2015 Penggugat ke Kantor PNMULaMM yang beralamat di jalan Lakilaponto, Kelurahan Mangga Kuning,Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan tujuan mengajukan pinjamanmodal usaha dengan jaminan sebuah sertifikat tanan Nomor 00043 AtasNama La Ufa Langkuto;Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Rah3.

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menahan barang jaminan berupasertifikat hak milik Nomor 00043 Atas Nama La Ufa Langkuto, yang olehpihak Tergugat dengan berbagai alasan tidak jelas /yang dibuatbuat untukmenahan sertifikat Penggugat, sehingga Penggugat merasa telah dirugikanmaka Penggugat melaporkan hal ini ke Polsek Katobu Kabupaten Munayang kemudian oleh pihak Polsek telah mengupayakan mempertemukanantara penggugat dan pihak Tergugat namun tidak membuahkan hasil;9.

Memerintahkan pihak Tergugat mengembalikan sertifikat milik Penggugatyaitu sertifikat hak milik Nomor 00043 Atas Nama La Ufa Langkuto;4. Menghukum pihak Tergugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaranangsuran dari Penggugat sebesar Rp.20.000.000., (Dua Puluh JutaRupiah);5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Nama Baik Penggugat;6.

Inflight Production 7 5 20021 123 11,837,11 08/05/2013 Spafax Airline 5 5 47521 1,99 19,132,12 16/05/2013 Inflight Production 4 5 05021 1,96 19,355,13 10/07/2013 Inflight Production 8 5 25030 1,99 20,099,14 18/07/2013 Inflight Production 1 5 62502 12,504,15 01/08/2013 Spafax Airline 9 1,235 37502 12,823,16 19/08/2013 Inflight Production 4 1,245 50015,610,17 03/09/2013 Stellar Inflight 1,400 00004 22,144,18 19/09/2013 Inflight Production 1 1,995 50005 22,232,19 16/10/2013 Inflight Production 6 1,985 00043

33,600,20 16/10/2013 Stellar Inflight 2 3,000 00043 13,461,21 29/10/2013 Spafax Airline 2 1,235 50015,812,22 02/12/2013 Leo Consulting 1,340 00023,187,23 09/12/2013 Inflight Production 1,965 00007 23,968,24 19/12/2013 Inflight Production 1 1,985 87506 23,727,25 24/12/2013 Inflight Production 1 1,965 375Tahun 201446 1,23 14,931,26 03/02/2014 Spafax Airline 1 5 15002 2,18 24,537,27 13/03/2014 Inflight Production 1 5 55002 1,73 19,345,28 07/04/2014 Spafax Airline 3 5 25029 16/04/2014 Stellar Inflight

2013 Spafax Airline 5 5 47521 1,99 19,132,12 16/05/2013 Inflight Production 4 5 05021 1,96 19,355,13 10/07/2013 Inflight Production 8 5 25030 1,99 20,099,14 18/07/2013 Inflight Production 1 5 62502 12,504,15 01/08/2013 Spafax Airline 9 1,235 37502 12,823,16 19/08/2013 Inflight Production 4 1,245 50017 03/09/2013 Stellar Inflight 15,610, Halaman 8 Putusan Nomor : 242/PID/2019/PT.DKI 1,400 00004 22,144,18 19/09/2013 Inflight Production 1 1,995 50005 22,232,19 16/10/2013 Inflight Production 6 1,985 00043

33,600,20 16/10/2013 Stellar Inflight 2 3,000 00043 13,461,21 29/10/2013 Spafax Airline 2 1,235 50015,812,22 02/12/2013 Leo Consulting 1,340 00023,187,23 09/12/2013 Inflight Production 1,965 00007 23,968,24 19/12/2013 Inflight Production 1 1,985 87506 23,727,25 24/12/2013 Inflight Production 1 1,965 375Tahun 201446 123 14,931,26 03/02/2014 Spafax Airline 1 5 15002 2,18 24,537,2?

33,600,20 16/10/2013 Stellar Inflight 2 3,000 00043 13,461,21 29/10/2013 Spafax Airline 2 1,235 50015,812,22 02/12/2013 Leo Consulting 1,340 00023,187,23 09/12/2013 Inflight Production 1,965 00007 23,968,24 19/12/2013 Inflight Production 1 1,985 875 Halaman 13 Putusan Nomor : 242/PID/2019/PT.DKI 06 23,727,25 24/12/2013 Inflight Production 1 1,965 375Tahun 201446 1,23 14,931,26 03/02/2014 Spafax Airline 1 5 15002 2,18 ZA, 531,2?

atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 6 November 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115093.16/2014/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 17 Oktober2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00095/KEB/WPJ.14/2017 tanggal 30 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00043

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00043/207/14/725/16 tanggal 23 Maret 2016 Masa Pajak Januari 2014 adalahbatal:4. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00095/KEB/WP J. 14/2017 tanggal 30 Mei 2017 adalah batal;5. Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115093.16/2014/PP/M.XVB Tahun 2018 tanggal 17 Oktober 2018, yang dimohonkanpeninjauan kembali adalah batal:MENGADILI SENDIRI:1.

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00043/207/14/725/16 tanggal 23 Maret2016 Masa Pajak Januari 2014;2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00095/KEB/WPJ.14/2017 tanggal 30 Mei 2017:3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115093.16/2014/PP/M.XVB Tahun 2018 tanggal 17 Oktober 2018,sehingga perhitungan Pajak Yang Masih Harus Dibayar adalah menjadisebagai berikut:Halaman 3 dari 8 halaman.

uraian banding tanggal 02 September 2014:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT080131.16/2011/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 23 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP680/WPJ.07/2014 tanggal 03 April 2014tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor:00043

Putusan Nomor 773/B/PK/Pjk/2020Nomor: 00043/407/11/058/13 tanggal 25 April 2013 atas Nama: PTGuthrie Pecconina Indonesia, NPWP 01.071.238.8058.000,beralamat di The Plaza Office Tower Lt. 36, JI. MH. Thamrin Kav.2830 RT 009 RW 005, Jakarta Pusat 10350, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3. 3.

Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP680/WPJ.07/2014 tanggal 03 April 2014, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011 Nomor:00043

banding tanggal 9 September 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT092790.27/2008/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 31 Mei 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP573/WPJ.07/2015 tanggal23 Februari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2008 Nomor 00043

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP9/3/WPJ.07/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2008 Nomor 00043/241/08/053/13 tanggal 12Desember 2013, atas nama BUT OCI Corporation, NPWPHalaman 3 dari 7 halaman.

, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP5/73/WPJ.07/2015tanggal 23 Februari 2015 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00043

mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88878/PP/M.VB/16/2017, tanggal 15 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00187/KEB/WPJ.22/2016, tanggal 05 Agustus 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00043

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00187/KEB/WPJ.22/2016, tanggal 5 Agustus2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juli 2013 Nomor 00043/207/13/435/15, tanggal16 Juni 2015, atas nama PT Sinar Sosrodjojo Trans, NPWP01.207.039.7435.000, beralamat di Jalan Raya PangeranDiponegoro Km.40, Jatimulya, Tambun, Bekasi, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

Putusan Nomor 2036 /B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00187/KEB/WPJ.22/2016, tanggal 05 Agustus2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2013 Nomor 00043/207/13/435/15 tanggal 16 Juni 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.207.039.7435.000

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107867.15/2013/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 27 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Nomor KEP01025/KEB/WPJ.07/2016tanggal 20 Juli 2016 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2013 Nomor 00043

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01025/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00043/406/13/057/15 tanggal 29 April 2015, atas nama PT Cheil JedangSuperfeed, NPWP 01.071.778.3057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.38,Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12710, adalah telah sesuaiHalaman 3 dari 8 halaman.

peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP01025/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 20 Juli 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor : 00043