Bahwa ternyata terdapat fakta hukum yang merupakan pembuktian hasilpersidangan yakni, keterangan saksi Endarto Putrajaya, SH. selakuPegawai Bank Central Asia (BCA) yang menyatakan "tidak ada indikasitindak pidana dalam perkara ini tetapi yang ada hanya karena transaksitersebut melibatkan orang asing yang wajib dilaporkan ke PusatPelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ;Bahwa keterangan saksi tersebut adalah berkaitan dan diatur dalamketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai peraturan rekening

dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baikjasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yangsebenarnya;Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :1) Pendidikan Formal :a) S1 di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Lulus Tahun1997; danb) S2 di Program Pasca Sarjana Magister Hukum, Fakultas HukumUniversitas Indonesia, Jakarta, Lulus Tahun 2007;Bahwa jabatan terakhir ahli adalah Ketua Kelompok Advokasi, DirektoratHukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK

MH :Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semendadengan terdakwa, dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa terdakwa ;Bahwa sebelumnya ahli pernah beberapa kali memberikan keterangan terkait perkarakorupsi ;Bahwa ahli bekerja di PPATK kurang lebih selama 4 (empat) tahun ;Bahwa lapendidikan terahir ahli adalah Magister Hukum pada Universitas Indonesialulusan tahun 2007 ;Bahwa ahli pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan ;Bahwa ahli dimintai keterangan

oleh Penyidik Polda Metro Jaya ;Bahwa di PPATK ahli sebagai Analisis Hukum Senior ;Bahwa di PPATK ahli bertugas melakukan analisis hukum dan memberikan pendapathukum berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang dan memberikan keteranganahli khususnya dibidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaanyang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan di Kepolisian,Kejaksaan, maupun ditingkat pemeriksaan di sidang Pengadilan ;Bahwa ahli hanya mengetahui sebatas kronologis

,dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Riwayat Ahli pertama jadi Calon Hakim Angkatan 16, penempatanhakim di Mempawah, lalu di perintah oleh Dirjen kami dahulu untukmendampingi menteri keuangan, setelah itu. dari Dirjen Kamimenawarkan pilihan apakah akan tetap di kementerian Kehakiman ataudi PPATK, dan pada saat PPATK sedang butuh banyak ahli, maka Ahlimenyampaikan akan tetap di PPATK ;Bahwa ahli sudah menerangkan lebih dari 500 kasus di persidangan ;Bahwa

di Dinas Perhubungan Proyek tahun2009 Pembangunan Pelabuhan Terpadu.Pembayaran pertama jumlah nilainya Rp.3.111.320.000, Pembayarankedua berjumlah Rp.548.130.000, untuk Pembayaran Feasibilty Study,Amdadan Detail Enginering Desain.Bahwa syarat pencairan adalah salah satunya adalah Berita AcaraPembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan atau BeritaPemeriksaan Barang, yang menandatangani berita acara pemeriksa barangyang memeriksa Panitia Pemeriksa barang, kalau berita acara pembayaranitu dari PPATK

KBU selaku debitur elah disidik oleh penyidikPolda Jabar dalam perkara korupsi dan telah mendapat hasil Auditdari BPKP, sedangkan terhadap Pihak Bank BJB Sukabumi dan BUBPusat disidik oleh termohon.Bahwa Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan olehTermohon sudah sesuai dengan Prosedur sebagaimana telahdiamanatkan oleh KUHAP dengan rangkaian tindakan sebagai berikut:Proses Pengumpulan Bahan KeteranganBahwa berdasarkan pengaduan masyarakat tanggal 10 Juli 2013(Laporan Hasil Analisa dari PPATK

AGUNG ROMILIAN yakni sebagaiPPK dan PPATK pada kegiatan pekerjaan pengadaantempat tidur pasien di RSUD Sukadana tahun anggaran2010Bahwa survey harga merupakan tugas dari penitia lelang.Bahwa dr. AGUNG ROMILIAN memberitahu saksi jikapengadaan tempat tidur di RSUD Sukadana TA. 2010telah ada pemenangnya (penganten);Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2010 sekira pukul10.00 WIB saksi diajak oleh dr. AGUNG ROMILIANuntuk ke Metro dimana dr.

Ahli ISNU YUWANA, SH, MH, dalam persidangan pendapatnya dibacakansebagai berikut :Bahwa ahli adalah Pegawai PPATK dengan tugas antara lainmelakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaandengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan KeteranganAhli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang gunakepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat Penyidikan, Kejaksaan maupun pemeriksaan di sidangPengadilan ;Bahwa dari sudut padang tindak pidana pencucian

), Jakarta, September 2007 s/d Sekarang.Ahli menerangkan bahwa jabatan dan Tugas serta tanggungjawab ahli diPPATK antara lain : melakukan analisis hukum dan memberikan pendapathukum berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang dan memberikanketerangan ahli khususnya di bidang Tindak Pidana Pemcucian Uangguna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan penegak Hukum baikditingkat penyidikan kepolisian, kejaksaan maupun pemeriksaan di sidangPengadilan.Ahli menerangkan bahwa tugas PPATK berdasarkan pasal

pencucian uangsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 25 tahun 2003(UU TPPU) sebagai berikut :Mengumpulkan, menyimpan, menganaiisis,mengevaluasi, informasi yang diperoleh PPTKsesuai dengan UndangUndang ini;Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yangdibuat oleh penyedia jasa keuangan;embuat pedoman mengenai tata carapelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;Memberikan nasihat danbantuan kepada Instansi dan bantuan kepada Instansi yang berwenangtentang informasi yang diperoleh PPATK

berindikasi tindak pidana pencucianuang kepada kepolisian dan kejakaksaan; Membuat dan Memberikanlaporan mengenai hasil analisis transaksi Keuangan dan kegaiatan lainnyasecara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, DewanPerwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang' melakukanpengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;Memberikan informasikepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberianinformasi tersebut tidak bertentangan dengan undangundang ini.Ahli menerangkan bahwa wewenang PPATK

transaksi keuangan;Memberikan pengecualiankewajiaon pelaporan mengenai transaksi Keuangan yang dilakukan secaratunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b; Namundemikian UndangUndang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidanapencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undangundangnomor 25 tahun 2003 (UU TPPPU) telah dicabut dengan UndangUndangnomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan tindakpidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), dimana berdasarkan pasal 39 UUPP TPPU, PPATK

mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindakpidana pencuaian uang.Ahli menerangkan bahwa fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 UU TPPUadalah sebagai berikut :Pencegahan dan pemberantasan tindak pidanapencucian uang;Pengelolaan data dan Informasi yang diperolehPPATK;Pengawasan tehadap keputusan pihak pelapor dan;Analisis ataupemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasiTindak Pidana Pencucian Uang dan atau tindak pidana lain sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

KerugianNegara/Daerah dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara telah ditentukan bahwa yang dimaksudkan denganKerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai;Menimbang, bahwa pada halaman 21 22 Buku Laporan Penelitianyang dilakukan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Balitbang diklatkumdilMakamah Agung RI Edisi 2010, telah mengutip pendapat Yunus Husein(Kepala PPATK

pemerintah bahkan daripihakpihak lain(termasuk) dari perusahaan yang dapat menunjukkankebenaran materil dalam perhitungan kerugian keuanga Negara dan/atau dapatmembuktikan perkara yang sedang ditanganinya dan demikian kewenanganyang diberikan oleh INPRES No. 5 Tahun 2004 tentang PercepatanPemberantasan Korupsi, dalam Diktum 11 butir 9 huruf c, menyebutkan bahwaJaksa Agung RI dapat meningkatkan kerjasama dengan Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan(BPKP), Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan(PPATK

penyidikan maupunpersidangan di pengadilan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang.Tugas Ahli sebagai Spesialis Hukum Senior di Direktorat Hukum PPATKyaitu. melaksanakan' tugastugas dibidang advokasi termasukmemberikan keterangan ahli di bidang tindak pidana pencucian uang diHalaman 116 dari259 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Cbihadapan penyidik dalam proses penyidikan dan penuntut umum dalamproses persidangan.Ahli menjelaskan tentang tugas dan fungsi Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK

) berdasarkan pasal 39 UU RI No.8 tahun2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucianuang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang.Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan pasal 40 UU RI No.8 tahun 2010tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uangadalah sebagai berikut :a.

., LL.M yang dibacakan di persidanganpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli bekerja di Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK) dari tahun 2012 sampai dengan sekarang denganjabatan sebagai Analis Hukum Senior di Deroktorat Hukum.

Utr> Bahwa Ahli menerangkan bekerja sebagai Analis Hukum Senior diDirektorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK) dengan jabatan dan tugas serta tanggungjawab saya adalah melaksanakan tugastugas yang diberikan olehpimpinan di bidang advokasi dan membantu penyidik dalampemberian keterangan ahli pada proses penyidikan dan memenuhipanggilan dari kejaksaan persidangan dalam perkaraperkaratindak pidana pencucian uang> Bahwa Ahli menerangkan telah beberapa kali memberikanketerangan

Lampung Utara denganTerdakwa di depan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK)an. Herry Aprizal, S.H., S.Pn. yang beralamat di Jl. JenderalSudirman Kotabumi Kab, Lampung Utara pada tanggal 1 September2014, Saksi juga ikut ke Batalyon 143/TWEJ untuk meiminta tandatangan Terdakwa dan saat itu menyaksikan sendiri Terdakwa menandatangani Akta Jual Beli tersebut.8.

maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukandalam Amar Putusan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalahdan selama persidangan tidak ditemukan alasan alasan yang dapat menghapuspertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya seperti alasan pemaaf maupunalasan pembenar maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana serta dihukum pulauntuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yangmenyatakan bahwa terdakwa selaku PPATK

Pasal 71 Ayat 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang, Penyidik, penuntut umum, atauhakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukanpemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut didugamerupakan hasil tindak pidana dari : Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;Halaman 21 dari halaman 87 Putusan Nomor 8/Pdt/2019/PT.BNA. tersangka; atau terdakwa.Ditentukan juga bahwa pihak pelapor diantaranya adalah meliputibank

,M.Kn menerangkan intisyarat hibah (kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah hukum waris,Kaifa/Mizan,2012,hlm7475) sebagai berikut: Dilakukan dengan akta notaris (pasal 1687BW) untuk barang bergerakdan akta PPATK (pasal 37 Ayat 1 PP No.24 Tahun 1997) unutk tanah danbangunan;Halaman 47 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2019/PN Cbi Merupakan pemberian secara cumacuma, gratis tanpa bayaran ...; Diberikan pada saat pemberi hibah masih hidup karena dia harusbertindak secara aktif meneyerahkan

., Keterangannyadipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan PenyidikBNN Provinsi Jawa Barat dalam perkara tindak pidana pencucian uang yangberasal dari tindak pidana Narkotika (predicate Crime) yang didugadilakukan oleh RAHMAN alias BURHAN dan keterangan saksi benar ;Bahwa Ahli bertugas di PPATK dan selaku Analis Hukum senior didirektorat Hukum pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan sejaktahun 2012 s/dsekarang ;Bahwa Ahli pernah memberikan

Saksi menerangkan bahwa pengajuan pencairan danaanggaran pengadaan 2 Dua Unit kendaraan bermotor rodaempat jenis Jeep / mini Bus keperluan Operasional Bupati danWakil Bupati Aceh Utara Berita Acara Penyerahan dan atauberita acara pemeriksaan barangnya di atas tanggal berakhirnyaKontrak (dalam hal ini di atas tanggal 24 Juli 2007) tetap dapatdilakukan pembayaran dengan ketentuan adanya suratpemberitahuan pemotongan denda dari PPATK (PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan) dalam hal ini Anmad Ridwan, SHdan

MUHAMMAD NOVIAN, SH.MH. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Jabatan ahli di PPATK adalah ketua kelompok advokasidan tugas saya menerima informasi dan menganalis danmenyerahkan hasil analisa;Bahwa pencucian uang adalah suatau upaya perbuatan untukmeneyembunyikan atau mewnyamarkan asal usul uang/danaatau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagaitransaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebuttampak seolaholah berasal dari kegiatan yang sah atau legal;Bahwa

Transaksi kKeuangan yang diminta oleh PPATK untukdilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkanharta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindakpidana;Bahwa pembuktian harta kekayaan sudah jelas diatur dalamPasal 77 Undangundang Nomor 8 tahun 2010 TentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang;Bahwa yang perlu dibuktikan dalam perkara TPPU adalah hartakekayaan yang patut diduga hasil tindak pidanaHalaman 116 dari 177 Putusan Nomor 834/Pid.