Tapi hallain jika ada bisnis, sehingga pola demikian masuk kategori keuangan yangmencurigakan, dalam hal transaksi itu menjadi makelar harus ada bukti yangjelas, jika terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan adalah tidaksesuai pola transaksinya ;e Bahwa ahli menerangkan penilaian transaksi keuangan mencurigakan adalahkewenangan pihak pelapor (perbankan) sesuai pasal 17 UU TPPU, pasal 1angka 5 UU TPPU ada indikator transaksi mencurigakan, salah satuindikator, wajib dilapor ke PPATK apakah indikasi

selaku institusi,ahli mengeluarkan pendapat hasilnyaberupa pendapat ahli ;Hal 499 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2015/PN DpsBahwa ahli menerangkan, kewajiban pelaporan terdapat dalam Pasal 23 UUNomor 8 tahun 2010, yaitu penyedia jasa keuangan, tetapi apakah tindakpidana pencucian uang hanya dapat dilakukan perlu ada pelaporan itu tidakperlu, bisa saja hasil analisis PPATK atau PPATK bisa langsung ke penyidikBahwa Ahli menerangkan unsur tindak pidana pencucian uang sebagaiberikut setiap

jikauangnya adalah uang sah, itu bukan pencucian uang ;Bahwa jika ada transaksi ATM yang bisa dilakukan siapa saja, terkaitmenjadi petunjuk mengatakan ada TPPU, tidak serta merta menggunakanrekening orang lain, harus dilihat apakah ada nggak pihak lain yangmenyuruh, atau dalam pembukaan rekening dibuatkan oleh pihak lain,penguasaan ATM PINnya ada pada si peminjam, manakala transaksi untukkepentingan si peminjam dari hasil tindak pidana, itu dikatakan pencucianuang ;Bahwa benar ahli menerangkan PPATK

bisa melakukan kewenanganmengaudit untuk mendeteksi yang belum atau tidak dilaporkan oleh bank,tidak berdasarkan jumlah, PPATK bisa mengaudit data di suatu bank,kewenangan mengaudit bisa bermacam macam misalnya ada kasus yangsedang meledak,Kasus besar yang menyita perhatian khusus atau adapermintaan penyidik, aturannya ada pada pasal 39 UU TPPU ;Bahwa benar Ahli menerangkan dalam UU Nomor 8 tahun 2010, pasal 2ayat 1 huruf g, hasil Tindak pidana di bidang perbankan, ahli bisamenjelaskan, karena ada

Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hartakekayaan ;Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan adalah merupakan unsur kesengajaan ataumaksud yang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana, unsur haruslah nyatanyata munculyang dilihat dalam rangkaian perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli dari PPATK MUHAMMADNOVIAN, SH, MH ,bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah kegiatanyang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta

MHselaku Ketua Advokasi Hukum pada Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK) menerangkan terhadap mekanismepencucian uang, bahwa pencucian uang dilakukan dalam tiga pola.Adapun polapola pencucian uang tersebut sebagai berikut :a. Penempatan (placement), adalah upayamenempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yangterkait dengan keuangan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk dapat menetapkan ParaPemohon sebagai Tersangka harus dibuktikan terlebih dahulu tindakpidana asalnya/pokoknya (predicate crime) yang menjadi sumbertindak pidana pencucian uang dan harus melalui tahapan adanyabukti rekening dan aliran dana hasil analisis dari PPATK, adanyaketerangan ahli, dan bukti permulaan yang cukup (dua alatbukti);berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang tersebut;16.Bahwa penetapan tersangka yang dialamatkan kepada Para Pemohon

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pasif, yaitu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UU No.8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (UU PP TPPU) PPATK;Menimbang, bahwa unsurunsur Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU) adalah :a. Setiap orang, yaitu orang perseorangan (natural person) atau korporasi(legal person) ;b.

perbuatan para karyawan / Pimpinan dengan jabatan masingmasing pada kantor Tergugat BNI Ambon / Tergugat baik Bersama samaatau sendiri sendiri sesuai Putusan Pidana Korupsi a Quo, Tergugat wajibbertanggung jawab sebagai Intitusi / Lembaga BNI Ambon;13.Bahwa menurut Ahli Perbankan Nasional mantan Deputi DirekturHukum & Staf Pemeriksa Keuangan Bank Indonesia, Ketua Pusat KajianPencucian Uang Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PUKAUUI) danKepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan ( PPATK

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga tidak menemukan bukti/Surat apapun terkait peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK RI) untuk melakukan penyelidikan atas data keuangan tersangka/terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam undangundang;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penyajian serta pengajuan buktibukti berupa:> Printout (cetakan) rekening koran Bank Mandiri atas nama Terdakwa Syamsu Rizal;> Printout (cetakan) rekening

rekeningnomor : 1700000135735 atas nama Rachmat saldo terakhirRp.124.220.190,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus duapuluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) dan rekening nomor :1400011431625 atas nama Zakaria Al Djufri saldo terakhirRp.1.430.238,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratustiga puluh delapan rupiah) ;Bahwa tugas saksi di Bank Mandiri menjembatani komunikasi antara BankMadiri dengan penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim), BadanNarkotika Nasional otoritas pencucian uang (PPATK

rekening ;Bahwa profil dari terdakwa Sainal mengenai identitas yang ada pada BankMandiri nama Sainal, pendidikan SLTP, Alamat Kepung, pekerjaanswasta, penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan penghasilantambahan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;Bahwa Bank Mandiri memberikan kartu ATM pada nasabah selalu diberinomor pin ;Bahwa kartu ATM dimungkinkan bisa dipakai orang lain tapi tidakdibenarkan;Bahwa buka rekening harus disertai profil nasabah karena merupakanketentuan dari Bank Mandiri dan PPATK

Putusan Perkara Nomor 650/Pid.Sus/2014/PN Gpr.404dilinat dari pekerjaan terdakwa sebagai pengusaha kelapa sawit transaksiRp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) juga termasuk transaksi harian ;Bahwa transaksitransaksi besar pada rekening terdakwa pada tanggal 31mei 2012 pernah mendapat kiriman Rp.200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) untuk setoran pernah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;Bahwa apabila ada transaksi mencurigakan biasanya yang laporan unitlapor ke pusat baru pusat lapor ke PPATK

ratus juta rupiah) ;Bahwa pada waktu diblokir rekening terdakwa saldonya Rp.19.937.970,00(sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratustujuh puluh rupiah) ;Bahwa yang dianggap transaksi mencurigakan misalnya ada transaksimasuk langsung hari itu ada transaksi keluar, ada dana masuk daribeberapa orang kemudian buka tutup rekening ;Bahwa apabila ada transaksi yang demikian tindakan dari bankmenanyakan profilnya seperti apa lalu melaporkan ke pusat baru pusatmelaporkan ke PPATK

Masih terbatasnya pihak pelapor yang harus menyampaikan laporankepada PPATK termasuk jenis laporannya4. Perlunya pengukuhan penerapan prinsip mengenai pengguna jasaoleh seluruh pihak pelapor5. Terbatasnya instrument formal untuk melakukan deteksi danpenelurusan serta penyitaan asset hasil kejahatan6. Terbatasnya pihak yang berwenang melakukan penyidikan tindakpidana pencucian uang dan7.

,LLM., memberikan pendapat: Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa; Bahwa ahli membenarkan BAP yang dibuat didepan PenyidikBareskrim POLRI; Bahwa ahli bekerja di Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK); Bahwa PPATK bertugas untuk mencegah dan memberantas tindakpidana pencucian uang (pasal 39 UU No.8 tahun 2010) danberdasarkan pasal 40 UU No.8 tahun 2010, fungsi PPATK adalahsebagai berikut :1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang2.

Ahli: Muhammad Novian, SH.MH, memberikan pendapat :Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai PPATK bagian Analisis HukumTransaksi Keuangan Senior.Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa Johan Winata.Bahwa ahli tidak kenal dengan Johan Tancho.Bahwa ahli memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan SuratTugas Nomor : S100/02.3.3/PPATK/03/14, tanggal 14 Maret 2012 yangditandatangani Deputi Bidang Pencegahan.Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli adalah melakukan analisis hukum danmemberikan pendapat hukum.Bahwa

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindakpidana pencucian uang.Bahwa UndangUndang TPPU adalah berdiri sendiri.Bahwa ketentuan Pasal 69 UU Nomor : 8 Tahun 2010, menyebutkan : tidakwajib dibuktikan lebih dahulu tindak pidana asalnya, sudah dapat diprosespenegakkan hukumnya.Bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindakpidana.Bahwa surat dakwaan dibuat secara komulatif maksudnya adalahpembuktian TPPU adalah bersamasama dengan tindak pidana asalnya.Bahwa dalam

Ahli : Muhammad Novian, SH.MH, memberikan pendapat :Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai PPATK bagian Analisis HukumTransaksi Keuangan Senior.Bahwa ahli tidak kenal dengan Johan VVinata.Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa Johan Tancho.Bahwa ahli memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan SuratTugas Nomor : S100102.3.3/PPATK/03/14, tanggal 14 Maret 2012 yangditandatangani Deputi Bidang Pencegahan.Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli adalah melakukan analisis hukum danmemberikan pendapat

Bahwa PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindakpidana pencucian uang.Bahwa UndangUndang TPPU adalah berdiri sendiri. Bahwa ketentuan Pasal 69 UU Nomor : 8 Tahun 2010, menyebutkan : tidakwajid dibuktikan lebin dahulu tindak pidana asalnya, sudah dapat diprosespenegakkan hukumnya.Bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindakpidana.Bahwa surat dakwaan dibuat secara komulatif maksudnya adalahpembuktian TPPU adalah bersamasama dengan tindak pidana asalnya.

positif yang berlaku perbuatankaryawan / Pimpinan dengan jabatan masingmasing pada kantor TergugatBNI Ambon baik Bersama sama atau sendiri sendiri sesuai PutusanPidana Korupsi a Quo, Tergugat wajib bertanggung jawab sebagai Intitusi /Lembaga BNI Ambon;13.Bahwa menurut Ahli Perbankan Nasional mantan Deputi Direktur Hukum& Staf Pemeriksa Keuangan Bank Indonesia, Ketua Pusat Kajian PencucianUang Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PUKAUUI) dan Kepala PusatPelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan ( PPATK

DU 623559 Bank Mandiri No.006 0000345086 ;SPM No.183/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesarRp110.287.004,00 untuk pembayaran Pembayaran PPh Pasal 23Notaris & PPATK Kartono, SH dibayarkan kepada KAS NEGARAdengan cek.No. BG Cl 112699 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;SPM No.184/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesarRp49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uangpenghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. RUSLAN (PengemudiDepo A) dengan cek.No.

DU 623559 Bank MandiriNo.006 0000 345086 ;SPM No.183/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesarRp110.287.004,00 untuk pembayaran Pembayaran PPh Pasal 23Notaris & PPATK Kartono, SH dibayarkan kepada KAS NEGARAdengan cek.No. BG Cl 112699 Bank Mandiri No.006 0000 345086 ;SPM No.184/B/K/XII/06 tanggal 28 Desember 2006 sebesarRp49.797.547,00 untuk pembayaran uang pesangon, uangpenghargaan, uang pengganti hak kepada Alm. RUSLAN(Pengemudi Depo A) dengan cek.No.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk dapat menetapkanPemohon sebagai Tersangka harus dibuktikan terlebih dahulutindak pidana asalnya/pokoknya (predicate crime) yang menjadisumber tindak pidana pencucian uang dan harus melalui tahapanadanya bukti rekening dan aliran dana hasil analisis dari PPATK,adanya keterangan ahli, dan bukti permulaan yang cukup (duaalat bukti);berkaitan dengan tindak pidana pencucian uangtersebut;Bahwa oleh karena itu penetapan tersangka oleh Termohon kepadaPemohon

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli PPATK Muhammad Novian, SH. MHmenerangkan bahwa perbuatan terdakwa sebagai WNA berkebangsaanBulgaria yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilantetap di Indonesia selama berada di Bali dan terdakwa juga pernah terlibataktifitas pemalsuan pembayaran dan pernah dihukum.

Bahwa toko HP dahulu pernah punya pada waktu barubaru menikah.Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan saksi AHLI yangdiajukan oleh Penuntut Umum yakni ;11.MUHAMMAD NOVIAN, SH,MH sebagai ahli dari Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia sebagai berikut :e Bahwa ahli pernah diperiksa penyidik POLRI terkait tindak pidanapenyuapan dan pencucian uang.

ISNU YOWONO DARMAWAN, SH, LLM. e Bahwa AHLI mempunyai ilmu dan keahlian di bidang Hukum AntiPencucian Uang karena sejak tahun 2012Ahli bekerja sebagai analishukum senior di PPATK dan sudah beberapa kali diminta sebagai AhliHukum Pidana bidang Hukum Money Laundering pad instansiKepolisian dan Kejaksaan;Bahwa dari sudut pandang tindak pidana pencucian uang dimanaTerdakwa meminjam rekening istrinya untuk menampughartakekayaan hasil tindak pidana penipuan/penggelapan dan melakukantransaksi keuangan,

misalnya pemeriksaan fisik apakah sudahbenar, memonitor terus menerus pelaksanaannya;Bahwa dalam SKPD penanggungwab tertinggi pada anggaran adalah PenggunaAnggaran;Bahwa dasar hukum/pedoman dalam melakukan audit pada perkara korupsi yaituUndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK pasal 6 disebutkan KPKmempunyai tugas berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukanpemberantasan tindak pidana korupsi, dalam penjelasannya disebutkan salah satuinstansi yang berwenang adalah BPKP disamping BPK, PPATK

Barang (BSTB)dan setelah Bukti Serah Terima Barang tersebut diterbitkan makasecara sah barang yang dibeli oleh Custumer tersebut dapat di bawapulang oleh Customer setelah di lakukan pengecekan oleh bagiangudang terhadap barang yang di belli tersebut.Syarat terbitnya BSTB yaitu:= Pembelian secara Cash :e Pembayaran lunas dengan bukti pembayarane Mengisi fom kelayakan DO oleh bagian gundange Menandatangani fom pajak progresifPutusan No.304/Pid.B/2014/PN.Bjb, halaman 27 dari 89 halaman2828Mengisi fom PPATK

Pertimbangan Majelis Hakim bahwasanya berkas perkara yang diterimaPengadilan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak terdapat surat kepada PPATK sesuai maksud pasal 75 Undangundang Nomor 8 Tahun 2010, sehingga syarat formal tidak terpenuhiadalah tidak beralasan, karena merupakan hal yang bersifat formil sajabukan hal yang bersifat materiel, sedangkan proses peradilan pidanaadalah proses untuk mencari kebenaran materiel, bukan kebenaranyang bersifat formil;e.

; Bahwa terkait perkara ini ahli hanya menganalisa resume kronologis dari rekeningNana Juhariah, Hendra Kurniawan, So Kok Ping yang diberikan oleh Penyidik BNNjadi ahli bukan bertindak sebagai PPATK ;171Bahwa yang ahli analisis adalah resume rekening atas nama Nana Juhariahsedangkan untuk rekening atas nama Hendra Kurniawan dan So Kok Ping, ahlilupa apakah dilakukan analisa atau tidak ; Bahwa bila ada rekening yang tidak dianalisis dapat atau tidak dijadikan buktidipersidangan maka ahli berpendapat

atas nama Hendra Kurniawan dan So Kok Pingtidak ahli lakukan analisa resume terkait transaksi yang terjadi pada rekeningtersebut ; nn nono nnn n nnnnnnnnnnnn nn nnnnnnnnnn eneBahwa terkait dengan jika 2 rekening yang tidak dilakukan analisa namun dijadikanbukti dipersidangan maka sesuai pasal 37 UU No 8 Tahun 2010 maka transaksiyang dilakukan berdasarkan perintah dari seseorang untuk menggunakan rekeningorang lain maka hal tersebut sudah memenuhi unsure sebagai pelaku aktif ; Bahwa ahli selaku PPATK