Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI akibat perbuatan perbuatan yangdilakukan oleh PARA PENGGUGAT KONVENSI ATAU TERGUGATREKONVENSI secara Immateril sangat dirugikan karena sudah sangatmengganggu operasional PENGGUGAT REKONVENSI sebagai obyekvital nasional yang menghasilkan devisa untuk negara yang olehkarenanya meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum PARATERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti kerugian secaraImmateriill kepada PENGGUGAT REKONVENSI yaitu sebesar Rp.2.000.000.000.000, (Dua Trilyun Rupiah

tiga puluh dua ributujuh ratus lima puluh rupiah) dari hasil pemungutan jenis pajak mineralbukan logam dan batuan wilayah Kabupaten Sumedang, adalah jumlah yangcukup signifikan yang seharusnya menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah( PAD) untuk Kabupaten Sumedang; Bahwa perbuatan terdakwa secara nyata telah merugikan keuangan negara,juga sangat menghambat proses pembangunan dan kesejahteraan rakyatkhususnya untuk Kabupaten Sumedang, karena fungsi pajak memegangperanan penting yang merupakan sumber devisa

programhilirisasi dapat lebin mudah dilaksanakan oleh Holdingseiring dengan meningkatnya kemampuan pendanaan danmobilisasi sumber daya lainnya;e) Pengembangan Ekonomi Indonesia;Dengan pembentukan Holding BUMN Tambang, akan terjadimultiplier effect dalam pengembangan perekonomianIndonesia, antara lain seperti penurunan angkapengangguran seiring dengan lebih banyaknya pembukaanlapangan kerja baru dari proyekproyek hilirisasi,menggeliatnya sektor perekonomian khususnya disekitarproyek, dan peningkatan devisa

. 2.500, (dua ribu lima ratus)/1 USD pada saat perjanjian ditandatangani menjadi Rp. 9.590, (Sembilan ribu limaHalaman 14 dari 60 Hal Putusan Nomor 362/Pdt/2018/PT.DKIratus sembilan puluh)/L USD sehingga kewajiban PENGGUGAT semakin besarakibat perubahan kurs tersebut.Bahwa terkait melorotnya nilai tukar rupiah terhadap US Dollar, seharusnya tidakakan timbul jika TERGUGAT sebagai issuing bank dari Standby LC melakukanperlindungan (hedging) atas Standby LC yang dibukanya dengan melakukanpembelian devisa

Bank Pembangunan daerahJawa Tengah Nomor: 0312/HT.01.01/2013 Tentang Operasionalisasi ATM(Automatic Teller Machine) dan lampiranya.14) Fotocopy Job Manual Jabatan Teller pada kantor Cabang non devisa.15) Asli Nota Intern Teller selama kurun waktu bulan Mei Tahun 2017 s/dbulan Mei Tahun 2018.16) Asli Print Cash ATM selama kurun waktu Bulan Mei 2017 s/d Bulan MelTahun 2018.17) Asli Salinan Statement Buku Besar / G/L selama kurun waktu Bulan MeiTahun 2107 s/d Bulan Mei Tahun 2018.18) Asli Berita Acara

Kas Mobil Keliling bank Jateng Cab Pekalonganberdasarkan Job manual Jabatan Teller memiliki, tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut :1) Melakukan penerimaan setoran tunai dan pembayaran tarikan tunal2) Melaksanakan pengadministrasian pengadaan kas besar dank askecil serta pengelolaan penyediaan kas ATM.3) Mencatat transaksi jasa perbankan ke dalam system data keuangan(meliputi : transfer keluar dan masuk, estimsi kliring, arus kas harian,saldo ATM, transaksi ATM) yang berlaku di cabang non devisa

Pekalongan berdasarkan Job manual JabatanTeller memiliki, tugas dan tanggung jawab :v Melakukan penerimaan setoran tunai dan pembayaran tarikan tunai,v Melaksanakan pengadministrasian pengadaan kas besar dank as kecilserta pengelolaan penyediaan kas ATM,v Mencatat transaksi jasa perbankan ke dalam system data keuangan(meliputi : transfer keluar dan masuk, estimsi kliring, arus kas harian,saldo ATM, transaksi ATM) yang berlaku di cabang non devisa danPelaporan kegiatan pelayanan kas dan teller.Bahwa

Mencatat transaksi jasa perbankan ke dalam system data keuangan(meliputi : transfer Keluar dan masuk, estimsi kliring, arus kas harian, saldoATM, transaksi ATM) yang berlaku di cabang non devisa.4.

Mencatat transaksi jasa perbankan ke dalam system data keuangan(meliputi : transfer keluar dan masuk, estimsi kliring, arus kas harian, saldoATM, transaksi ATM) yang berlaku di cabang non devisa.4.

dalam memutus perkara ini dalam tingkatbanding, kecuali mengenai penjatuhan pidana penjara yang telah dijatunkan olehHakim tingkat pertama harus diperbaiki, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringandan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawahini ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum~ yang terungkapdipersidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang berulangulangkali demi tercapainya tujuan yang dikehendakinya ; Menimbang, bahwa pajak adalah merupakan Devisa

tertulis GarudaSakti, namun tulisannya kecil, sehingga unsur dominannya adalah huruf GS;Dengan demikian digunakannya merek GS dengan huruf ukuran kecil GarudaSakti untuk jenis/kelas barang yang sama termasuk perbuatan pemakaimerek yang bersifat membingungkan dan dapat mengelabui sertamengacaukan opini dan visual khalayak ramai dan dikwalifikasi sebagai badfaith dan unfair competion; Bahwa perusahaan GS milik Penggugat sudah terkenal dan memilikikaryawan puluhan ribu di Indonesia dan mendatangkan devisa

Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut danmengingat fungsi perkebunan sebagai penghasil devisa negara dansesuail dengan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi danHalaman 52PutusanPerkara No. 40/G/2018/PTUNMDN23.pembangunan pada saat itu, serta oleh karena dipandang telah cukupdipenuhinya syaratsyarat yang ditetapbkan maka akhirnya permohonanTergugat Il Intervensi dapat dikabulkan oleh Kepala Kantor BadanPertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Surat KeputusanKepala Kantor Badan

karena jenisjenis karang yang bagus atau menarikyang biasanya digunakan untuk kepentingan bisnis akuarium lautHalaman 25 dari 58 Putusan Nomor 1/Pid.SusPrk/2021/PN Mmedan sebagai bahan baku bioaktif dalam bidang kedokteran danfarmasi punah atau mengalami penurunan jumlah; Dampak atau akibat secara pariwisata adalah ekosistemterumbu karang yang merupakan daya tarik waisata tersebut akanhancur atau hilang sehingga tingkat kunjuangan wisatawan akanberkurang yang mempengaruhi pendapatan negara atau devisa

KaffaKonstruksi tidak mengembalikan ;Bahwa SKBDN yang diajukan tidak sesuai prosedur karena tidak ada dokumennya ;Bahwa setahu saksi berdasarkan penyidikan Terdakwa sudah menikmati atasperbuatannya tersebut ;Bahwa ketentuan (SOP) dalam pengajuan atau penerbitan Surat Kredit BerdokumenDalam Negeri (SKBD) di Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto tersebut adalahtertuang dalam Surat Edaran Devisa Bank Syariah Mandiri No. 1210021 DEV, tanggal 31Maret 2010 perihal Pembukaan UC, SKBDN atau BANK GARANSI

Pos Indonesia.Bahwa SKBDN adalah singkatan dari Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri yangartinya jaminan bayar dari Bank Penerbit SKBDN kepada penerima SKBDN dengansyarat penerima menyerahkan dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN.Bahwa ketentuan dalam pengajuan atau penerbitan Surat Kredit Berdokumen DalamNegeri (SKBDN) di Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto tersebut adalah tertuangdalam Surat Edaran Devisa Bank Syariah Mandiri No. 121002/DEV, tanggal 31 Maret2010.Bahwa benar pihak Bank Syariah

DILAGA sebagai Trade Finance Specialist Officer.Bahwa SKBDN adalah singkatan dari Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri yangartinya jaminan bayar dan Bank Penerbit SKBDN kepada penerima SKBDN dengansyarat penerima menyerahkan dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN.Bahwa ketentuan dalam pengajuan atau penerbitan Surat Kredit Berdokumen DalamNegeri (SKBDN) di Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto tersebut adalah tertuangdalam Surat Edaran Devisa Bank Syariah Mandiri No. 121002/DEV, tanggal 31 Maret2010

ikan lele didaerah Pasar KemisTangerangbahwa uang sebesar Rp. 500.000.000, tersebut sudah digunakan untuk usaha budidayaikan lele di Pasar Kemis Tangerangbahwa saksi tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp. 500.000.000, yang dipinjam dariYashikana Tulsi tersebut sudah dikembalikan.Saksi 35 ;: FEBY SUTHISNA DILAGA152Bahwa ketentuan (SOP) dalam pengajuan atau penerbitan Surat Kredit BerdokumenDalam Negeri (SKBDN) di Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto tersebut adalahtertuang dalam Surat Edaran Devisa

Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RepublikIndonesia Nomor 14/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kualitas AsetBank Umum Untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan danPeningkatan Devisa menentukan:Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukanBank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yangmengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban, yang dilakukanmelalui: a. penurunan suku bunga Kredit; b. perpanjangan jangkawaktu.

Negara yang kehilangan devisa ;c. Dan mempertaruhkan juga nama baik Indonesia sebagai negarapensuplai pelaut terbesar kedua di dunia yang otomatisberdam pak langsung terhadap reputasi Profesi Perwira PelayaranNiaga Indonesia di mata pasar kerja Internasional karenaseringnya terjadi pembatalan pemberangkatan dikarenakanproses birokrasi ;6.

dengan CV Rimba Sentosa tertanggal 30 April 2014.56. 1 (satu) bush buku Agenda Penomoran Keputusan.57. 1 (satu) lembar copy SK Direksi No. 0275/SK/Dir-SDM/2009 tanggal 04 Pebruari 2009 Tentang Mutasi Direksi Bank Jabar Banten (Memutuskan memindahkan dan mengangkat Sdr HADY MULYAWAN PYMT Pemimpin Cabang Suci menjadi Pemimpin Cabang Semarang).58. 1 (satu) bendel copy Surat Bank Indonesia Nomor : 11/14/DS/Bd tanggal 21 Januari 2009 perihal Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Devisa

satu) lembar nama nasabah yang kerja sama dengan CV RimbaSentosa tertanggal 30 April 2014.1 (satu) buah buku Agenda Penomoran Keputusan1 (satu) lembar copy SK Direksi No. 0275/SK/DirSDM/2009 tanggal04 Pebruari 2009 Tentang Mutasi Direksi Bank Jabar Banten(Memutuskan memindahkan dan mengangkat Sdr HADY MULYAWAN PYMT Pemimpin Cabang Suci menjadi Pemimpin CabangSemarang).1 (satu) bendel copy Surat Bank Indonesia Nomor : 11/14/DS/Bdtanggal 21 Januari 2009 perihal Permohonan Izin Pembukaan KantorCabang Devisa

ST, ::Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai legal officer Bank BJBKantor Pusat dengan jabatan;Bahwa Kantor Bank BJB Cabang Semarang mulai berdiri sejakAwal Februari 2009 adapun dasar berdirinya Kantor Bank BJBCabang Semarang adalah Surat Bank Indonesia Nomor11/14/DS/Bd tanggal 21 Januari 2009 perihal Permohonan izinPembukaan Kantor Cabang Devisa dan ATM Bank Saudara yangditujukan kepada Direksi PT BPD Jawa Barat dan Banten Jl.Naripan No. 1214 Bandung;Bahwa modal awal dan aset Bank Jabar Banten CabangSemarang

nasabah yang kerja sama dengan CV RimbaSentosa tertanggal 30 April 2014.36256. 1 (Satu) bush buku Agenda Penomoran Keputusan.57. 1 (satu) lembar copy SK Direksi No. 0275/SK/DirSDM/2009tanggal 04 Pebruari 2009 Tentang Mutasi Direksi Bank JabarBanten (Memutuskan memindahkan dan mengangkat Sdr HADYMULYAWAN PYMT Pemimpin Cabang Suci menjadiPemimpin Cabang Semarang).58.1 (satu) bendel copy Surat Bank Indonesia Nomor : 11/14/DS/Bdtanggal 21 Januari 2009 perihal Permohonan Izin Pembukaan KantorCabang Devisa

kegiatan usaha secara konvensional sebagaimanadimaksud dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankansebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan BankUmum Syariah (BUS) sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 21Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah";Lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) PBI 14/2012 menetapkan, sebagaiberikut:Untuk dapat melakukan kegiatan Trust, Bank harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut:a Berbadan hukum Indonesia;b Merupakan bank devisa

Perkebunan XXIII dalam hal ini pemohon.Bahwa Panitia B Propinsi Jawa Timur, dalam RisalahPemeriksaan Tanahnya tanggal 21081985 No.46/Agr/HGU/Jatim/1985, berkesimpulan bahwa permohonatersebut dapat diluluskan untuk diberikan Hak Guna Usaha seluas+ 1.863,86 Ha, selebinnya seluast+t 506,30 Ha yang adalahmerupakan pendudukan/garapan rakyat dikeluarkan daripermohonan Hak Guna Usaha.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dan mengingat fungsiperkebunan sebagai penghasil devisa Negara serta sesuai dengankebijaksanaan

UndangUndangPerbankan maupun UndangUndang Indonesia UU No. 7 tahun1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 itu tidakmemberi definisi apa itu prinsip kehatihatian, secara definisi tidakada dalam UndangUndang begitu juga di UndangUndang BankIndonesia;Bahwa kalau kita merujuk kepada perundangundangan lain, adaundangundang yang terkait dengan prinsip kehatihatian itudidalamnya memberikan definisi mengenai apa itu prinsip kehatihatian, ada di UndangUndang No. 24 tahun 1999 tentang LaluLintas Devisa

Pembukuan: Pencatatan dalam jurnal, subledger, dan ledger.Laporan adalah laporan keuangan maupun laporan non keuangan untukkeperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi,rekening administratif (off balancesheet), laporan direktur kepatuhan,laporan BMPK, laporan Posisi Devisa Neto (PDN).

Laporan: adalahmencakup laporan keuangan maupun laporan non keuangan untukkeperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi,rekening administratif (off balancesheet), laporan direktur kepatuhan,laporan BMPK, laporan Posisi Devisa Neto (PDN). Dokumen adalah buktipembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip); data pendukungpembukuan termasuk suratsurat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yangdapat dipersamakan dengan hal tersebut.

Apalagi kepercayaan Pengusaha baikLokal maupun Asing sebagai Pemasok Devisa yang dapat meningkatkankesejahteraan Masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan menjaditerpengaruh akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut.Sehingga kehilangan kepercayaan Para Pengusaha lain terhadapPenggugat.

Dengan penggunaan sertapermasalahan metode diatas, ekspor Indonesia yang menggunakan kemasankayu sudah barang tentu banyak mendapatkan hambatan di negara tujuan10.11.12.13.14.15.16.17.dikarenakan masih ditemukannya hama serangga hidup dan penyakit padakemasan kayunya ( temuan ketidaksesuaian ).Hal ini menimbulkan permasalahan dan kerugian yang tidak sedikit bagi paraeksportir / pelaku usaha / pahlawan devisa ( komoditasnya bisa dikembalikan kenegara asal atau diberi perlakuan kembali pada kemasan

kerusakan akibat bencana alam ;Dana bagi hasil dari propinsi kepada Kabupaten / Kota ;Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; danBantuan keuangan dari propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.Pasal 29 yang menyatakan bahwa:Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a adalah penerimaandaerah yang berasal dari Pemerintah Negara Asing, Badan / LembagaAsing, Badan / Lembaga Internasional, Pemerintah, Badan / Lembagadalam Negeri / Perorangan, baik dalam bentuk devisa