TRIKARYA DHARMA tidak sesual denganSpesifikasi Teknis(Gagal Konstruksi)sesuai hasilpemeriksaan oleh TimAhli dari UniversitasGorontalo2 Jumlah Kerugian 339.029.308,Keuangan Negara (12) Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2019/PT GTOPerbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik

Menyatakan terdakwa Surjadi Pulukadang,ST,MT terbukti Secara sahmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Undangundang No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP,sebagaimana pada Dakwaan Primair;2.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, dan Jaksa Penuntut Umum juga tidak sependapatputusan Majelis Hakim tingkat pertama terutama dalam penjatuhanpidananya, dengan alasan bahwa terjadi adanya disparitas pemidanaanterhadap perkara atas nama ABDUL HALIM NAUE alias ANJAS dalamberkas perkara terpisah (splitsing) putusan Perkara Pengadilan TindakPidana Korupsi Nomor 8/Pid SusTPK/2019/PN Gto tanggal 23 Oktober2019;Bahwa semua unsur sebagaimana dakwaan Primair Jaksa PenuntutUmum yaitu Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP menurut Jaksa PenuntutUmum telah terpenuhi seluruhnya;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap mempertahankantuntutan pidananya yang pada pokoknya berpendapat perbuatan terdakwaterbukti melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 UndangUndang

Aceh Jayayang dilakukan oleh pihak Ahli dari Universitas Unsyiah Banda Aceh, dan sesuaidengan perhitungan / Audit yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pengawasandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor : SR2776/PW01/05/2014tanggal 22 Desember 2014.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55

Thaher Amin terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)huruf a dan b UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Roni Zuliandi saputraBin Alm Zulfa selama 4 (empat) tahun penjara, dengan perintah Terdakwa Roni Zuliandi saputra Bin

Thaher Amin segera ditahan setelahselesai menjalani masa hukumannya dalam perkara lain tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP, yanguntuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;Hal. 29 dari 31 Putusan Nomor : 04/PIDTIPIKOR/PTBNAMemperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b

Bebes mengalamikerugian sebesar Rp.155.000 000, (seratus lima puluh lima juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ;Subsidair:Bahwa ia Terdakwa KARNO ROSO, S.SosI Bin SUBROTO, sebagai KetuaUmum Organisasi Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) Pusat

dan diancam pidana dalam Pasal 8 joPasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebestanggal 28 Maret 2012 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa KARNO ROSO, S.SoslIBin EDI SUBROTO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (2) dan (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARNOROSO, S.Sos.I Bin EDI SUBROTO berupa pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangiselama Terdakwa dalam tahanan dengan perintahterdakwa tetap ditahan ;Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp

Brebes.Yang jelasjelas ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UUNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan dakwaanPrimair dan Surat Tuntutan Penuntut Umum.1 Bahwa kami ttidak sependapat denganpertimbanganpertimbangan Pengadilan Tipikorpada pengadilan Tinggi Semarang yang hanyamenambah hukuman pidana pokok denganpertimbangan bahwa putusan Pengadilan NegeriTipikor Semarang terlalu ringan

Toha Solahuddin selaku KetuaTim, Yuyin Mualimah selaku Anggota, Fathur Rahman selakuPengendali Tehnis dan Ari Susanto selaku Pengendali Mutu ;Perbuatan Terdakwa Mulyadi S.Pd.I Bin Wasik tersebut sebagaimana di atur dandiancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 Jo.

Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi.SUBSIDIAIR :wn Bahwa terdakwa HASRUDIN Als YAS Bin BAHRUN.L, selakuBendahara PNPMMP Kec.

L bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa HASRUDIN Als.YAS Bin BAHRUN. L berupa pidana penjara Pidana penjara selama 5(lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanandengan perintah agar terdakwa ditahan di RUTAN.3.

Nomor14/PID.SUSTPK/2016/PT KDIterbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur tersebutharus dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian denganpertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang menjadi unsur perbuatan dalam dakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah : Secara melawan hukum; Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi; Yang dapat merugikan Keuangan Negara

dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan,maka perlu tetap memerintahkan Terdakwa ditahan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasmenurut pendapat Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kendari cukupalasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pemohon bandingJaksa Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 31/Pid.Sus/TPK/2016/PNKdi tanggal 27 September 2016 dan mengadili sendiri;Mengingat pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

MOODOETO, MH sebagaimana telahdiuraikan diatas telah memperkaya terdakwa dan/atau oranglain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam halini Pemerintah Kota Gorontalo sebesar Rp. 5.319.010.000,00(lima miyard tiga ratus sembilan belas juta sepuluh ribu rupiah)atau setidaknya sekitar jumlah itu ; Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah

TOMAYAHU, SHtelah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakanbahwa Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Majelis HakimTingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggardakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.

para saksi dan barangbukti yang diajukan oleh penuntut Umum, Majelis Hakim TingkatPertama telah mengkonstatir faktafakta yang bersesuaian satusama lain sehingga menjadi faktapersidangan ;Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut, MajelisPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalotelah mempertimbangkan dalam putusannya yang menyatakanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanyadalam dakwaan primair Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo PasalMenimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut PengadilanTinggi telah sependapat dengan pertimbangan Hakim Tindak PidanaKorupsi Tingkat pertama tersebut.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangHalaman 73 dari 52 Hal.

SUPARMAN SUBARD,A tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Drs.

SUPARMAN SUBARDJA terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP sebagaimana dakwaan PrimairJaksa Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs.

Fallah Jaya dan FadelMuhammad belum diajukan sebagai Terdakwa adalah keliru atau salahmenerapkan hukum karena hemat kami Terdakwa dalam perkara ini didakwadengan Pasal 55 kitab Undangundang hukum pidana (KUHP) dan apabila dihubungkan dengan unsur dari ketentuan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU No.31Tahun 1999 tentang unsur yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara dimana kata "dapat" sebelum kata merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, mengandung makna bahwa tindak pidanakorupsi

No. 1041 K/Pid.Sus/2014Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

., sebagaimanadalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam siding padahari Rabu tanggal 24 April 2019; Setelah mendengar Tanggapan / duplik Penasehat Hukum Terdakwa,terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :Berkaitan dengan hal tersebut,kami Penasehat Hukum tetap pada kesimpulanbahwa dakwaan berdasarkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf bundang undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah

PemerintahKabupaten Ende sebesar Rp. 3.541.001.855,00 (tiga milyarlima ratus empat puluh satu juta seribu delapan ratus limapuluh lima rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah ituPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndang Undang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Mberu terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1)huruf 6b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

No. 289K/Pid.Sus/2011Maka dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, makasuSunan surat dakwaan antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal3 UU No. 31 Tahun 1999 disusun secara subsidiaritasadalah sudah tepat sehingga karena dakwaan disusunharuslah disusun secara subsidiaritas maka mengandungkonsekuensi pembuktian terhadap surat dakwaan harusdimulai dari dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana

2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat1 ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan alasansebagai berikutHal. 39 dari 56 hal.

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) hurufb UndangUndang Nomor : 31 4Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 TahunHal. 62 dari 56 hal.

2 ayat(1) jo pasal 18 UndangUndang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasantindak pidana korupsi Jo.

Hukuasa Ndruru, M.AP. terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang91Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPdalam Surat Dakwaan Primair ;.

2 ayat (1) Jo.

Hukuasa Ndruru, M.AP. teroukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPdalam Surat Dakwaan Primair ;2.

Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum,tertanggal O8 Februari 2019, Nomor: PDS08/Seluma/10/2018, Terdakwadituntut sebagai berikut: Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalamketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan

Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepakat dengan adanya upayaMemperkaya Diri sendiri Terhadap Terdakwa, seperti yang tercantumdalam Tuntutan JPU, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahsangat berbeda;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi unsurunsurnya adalah :1.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat pertamadalam putusan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi karenanya

Jadi yang terbukti adalah unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud dalampasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan unsur Memperkaya Diri SsendiriTerhadap Terdakwa dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor

DESRY NINGSIH Binti SYUKURHASANY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangundangHukum Pidana.Subsidiair:Bahwa terdakwa Dra.

DESRY NINGSIH Binti SYUKUR HASANYtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanprimair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.2. Menyatakan Terdakwa Dra.

bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama telahmempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, makapertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Bandingdan selanjutnya dijadikan dasar dan alasan untuk memutus perkara ini,;Menimbang, bahwa hingga perkara ini diperiksa dan diputus baikterdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding,;Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah didakwa olehPenuntut Umum dengan dakwaan dalam bentuk subsideritas yaitu :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana.Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

Tipikor/2013/PT.Malut.wn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharuidengan Undangundang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Subsidair :wn Bahwa ia terdakwa Drs.

Menyatakan terdakwa Drs SYAHRIL FADLY, ME terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKANSECARA BERSAMASMA DAN BERLANJUT sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.2.

Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) KUHAP tidak adaalasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, dan oleh karenanya Terdakwaharustetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadaTerdakwa layak dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkatperadilan;Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UndangUndang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang R.INomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriStabat tanggal 10 Oktober 2013 sebagai berikut: Menyatakan terdakwa MARLI telah terbukti terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Secara bersamasamaMelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan keduaHal. 31 dari 32 hal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawabdengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untukmasyarakat ; o Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 64 ayat (1) KUHP ; SUBSIDAIR :wocnenane Bahwa Terdakwa ANANG NURHIDAYAT Bin MUSLIH pada hari dantanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulanJanuari 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaktidaknyapada waktuwaktu tertentu

Menyatakan terdakwa ANANG NURHIDAYAT Bin MUSLIH telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUTsebagaimana dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64ayat (1) KUHP ;2.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2)dan (8) UndangUndang Nomor. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor.31 Tahun 1999 sebagai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal64 ayat (1) KUHP ; Dakwaan Subsidair : Pasal 3 Jo.

Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Keuangan desa pasal 8 ayat (1), pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)serta pasal 14 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayate Bahwa perbuatan Terdakwa ARYYOTO, SE, MM tersebut diatas telah merugikanKeuangan Pemerintahan Desa Semambung Kecamatan Gedangan KabupatenSidoarjo sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dan telah memperkayadiri sendiri Terdakwa ARY YOTO, SE, MM sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluhPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal

2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasundangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undangundang RI. No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana korups1.;Subsidair melanggar Pasal 3 Jo.

.; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis terlebih dahulu akanmempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU.

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Atau memohon putusan yang seadiladilnya kepada terdakwa;Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secaratertulis dalam persidangan tanggal 29 Januari 2014 pada pokoknya menyatakantetap pada tuntutannya.Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke mukapersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR :son eenneeennennne= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang

JAENAB Binti MUSA, Terdakwaserahkan kepada RAHMAWATI AZIKIN setelah memotongpembayaran bulanannya atas nama JUMRIA, LISNAWATI,HARYANTO, SYAMSIAH, HASIATI ; Bahwa permohonan kredit KUR fiktif berjumlah 37 orang, namunterdapat 3 orang yang bukan fiktif karena orangnya sendiri yangmengajukan permohonan langsung ke BRI Unit Mananti, yaituANSAR, SINAR dan ERNI namun setelah cair uangnya dibagi denganTerdakwa ;PRIMAIR :sence nnecennennne= Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang Undang RINo. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang undang RI No. 20 tahun 2001 tetang pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;SUBSIDIAIR :sence nnn cennennnen Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang Undang RI No. 31tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang undang RINo. 20 tahun 2001

untuk mempersingkaturaian putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan denganputusan ini, maka sampailah Majelis pada pertimbangan yuridis apakah denganfaktafakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurutdakwaan penuntut umum.Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengandakwaan yang disusun secara Kombinasi Kumulatif Subsidairitas (primairsubdiair), yaitu :PRIMAIR :3132won nnn nnn nn n= == Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang Undang RINo. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang undang RI No. 20 tahun 2001 tetang pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;SUBSIDIAIR :won nnn nnn nnn n Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang Undang RI No. 31tahun 1999 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang undang RINo. 20 tahun 2001

(seratus lima puluh delapan juta duaratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan perincian : Perbedaan Spesifikasi Kekurangan Volume Total Kerugian Rp38.845.374,00 Rp119.412.197,00 = Rp158.257.571,00 Perbuatan TerdakwaTerdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP. Jo. Pasal 64Ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR;Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 2163 K/Pid.Sus/2012Bahwa mereka Terdakwa I. H.JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. selaku DirekturCV.Darmawan sesuai dengan akta Notaris Nomor: 03,00 tanggal 5 Oktober 1998 danTerdakwa II.

JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. dan Terdakwa II.IRFAN NURDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut sertamelakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UndangUndangHal. 13 dari 30 hal. Put.

JAMALUDDIN YAHYA, B.Sc. dan Terdakwa II.IRFAN NURDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaanPrimair;2 Membebaskan Terdakwa I.

I Bin Abdul Kadir bersalah melakukantindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalamdakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Wardiyanto, S.Pd.I Bin Abd.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR Bahwa ia Terdakwa Wardiyanto, S.Pd.I Bin Abdul Kadir selaku Ketua Kelompok PersatuanGuru Langgar (KPGL) Desa Juluk Kec. Saronggi Kab.

Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut di atas merupakan dakwaansubsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair;Menimbang, bahwa unsurunsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :1 Setiap orang;2 Secara melawan hukum;3 Melakukan

Megatamako Mitra Membangun Tahun 2006; Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangHal 14 dari 49 Hal. Put. No.3/Pid.SusTPK/2015/PT.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaHal 40 dari 49 Hal.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (I) KUHP;Hal 42 dari 49 Hal.

PALdalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sudahtepat dan benar serta tidak bertentangan dengan Peraturan

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (Il) KUHP, UU No. 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuanketentuan lain yang berkaitandengan perkara ini ;MENGADILI1 Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;2 Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu