Ditemukan 808 data
111 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unsur dengan sengaja memilik dan melawan hak suatu barang atausebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.Bahwa terhadap unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan haksuatu barang atau sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.Bahwa pertimbanagn Judex Facti yang telah menyatakan unsur ini telahterpenuhi adalah keliru dan tidak tepat dengan alasan:1.
563 — 549 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga dasar pemikiran /latar belakang dibuatnyaUndangundang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman ModalAsing dan Undangundang No. 6 Tahun 1968 tentangPenanaman Modal Dalam Negeri dengan dasar/latar belakangdibuatnya nominee agreement sangatlah bertolak belakang;Bahwa adalah fakta yang juga tidak terbantahkan perjanjiannominee saham jelas bertentangan dengan UndangundangNomor 8 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeriyang menyatakan bahwa kepemilikan saham haruslah atasnama, sehingga pertimbanagn
Terbanding/Penggugat : TIO DJU TJENG Alias SETEFEN
Turut Terbanding/Tergugat II : BANK PANIN
Turut Terbanding/Tergugat III : Ahli Waris dari Alm Tio Khing Seng yaitu NG A MOE Als IMELDA.Dkk
Turut Terbanding/Tergugat IV : FRANKY TJOKROAHDYMULYA
57 — 35
Tergugat II yang tidakbersedia membuka safe deposit boxyang disewa Almarhum Tio Gie Keng alaisDjuandi dari Tergugat II, bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;Menimbang, bahwa oleh karena dalil maupun petitum gugatanPenggugat tidak menuntut agar Turut Tergugat dan II dinyatakan melakukanperbuatan melawan hukum, akan tetapi sematamata dimaksudkan agar TurutTergugat dan Il mengetahui dan memenuhi isi putusan, serta oleh karenaternyata Penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannyasebagaimana uraian pertimbanagn
Terbanding/Penggugat : H. HIRODIN, S.H.
Turut Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN REJANG LEBONG
110 — 60
Bahwa terhadap dalil Pembanding dalam memori bandingnya pada angka11 (sebelas) halaman 12 (dua belas) sampai dengan halaman 13 (tigabelas), kami tanggapi sebagai berikut,Bahwa terhadap Pertimbanagn Judex faktie tingkat pertama padahalaman 61 yang didalilkan oleh Pembanding semula Tergugat menurut hemat kami adalah sudah benar dan tepat.Bahwa dalil Pembanding semula Tergugat sangatsangat jelas telahmembuat fakta yang tidak benar, berdasarkan bukti Akta jual beli No.594.4/PUT/141/1989 tanggal 02 November
81 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 4 Maret2015 point (angka) 3,4 dan 5 dan pertimbanagn hukumnya tersebut diatas, ternyata tidak jelas, karena tidak menyebutkan nominal angkayang pasti yang pasti yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Termohoneksekusi kepada masingmasing Para Penggugat/Pemohon eksekusi(25 orang), sedangkan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang tidak bisa/tidak berwenang untukmenafsirkan (menaksir) sendiri besarnya nilai/angka nominaldimaksudBahwa Kamus Hukum belanda Indonesia mengertikan
128 — 28
sesuatu benda seolaholah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya yangmelanggar Hukum tertulis yang berlaku di negara Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dandihubungkan dengan barang bukti, ternyata terdakwa telah menguasai sebuah ruko yangmenjadi jaminan hutangnya dan antara terdakwa dan saksi Ricky telah ada AktaPengikatan jual beli, tetapi ternyata ruko tersebut masih dikuasai oleh terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagn
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ADITYO ISMUTOMO, SH.
60 — 55
Bahwa dasar pertimbangan hokum majelis hakim yangtermuat dalam poin 8 diatas adalah dasar pertimbanganhokum yang sesat sehingga menimbulkan peradilan hokumyang sesat kepada terdakwa ELYA GARMILAH sebagaimanapemaparan faktafakta hokum yang tak terbantahkan padapoin 8 diatas, sehingga menimbulkan konsekuensi dasarpertimbangan hokum dalam poin 9 ini yang tercantum dalamparagraph 1 halaman 51 putusan majelis hakim jugamerupakan dasar pertimbanagn hokum yang tidakmempunya dasar hokum, landasan hokum dan
Dra. Esti Wahyuningyas
Tergugat:
Suryawati binti Sulubi Siappo, SH
Turut Tergugat:
1.Hj. Hananiah Latif
2.Sulubi Siappo, SH
3.Notaris Wida Farida Nisa, SH, M.Kn
90 — 22
diserahkankepada Penggugat namun belum diserahkan , guna memenuhi isi Surat Perdamaiantanggal 20 Juni 2017 (bukti P2) oleh karenanya petitum gugatan angka 6 , 7 dan8 ,dapat dikabulkan ;Menimbang bahwa tentang petitum angka 10 putusan ini dapat dijalankanlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi,maupun verzet, oleh karena tidak cukup bukti untuk itu sebagaimana diatur didalamPasal 181 HIR, maka petitum angka 10 haruslah ditolak;Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbanagn
Terbanding/Tergugat I : AMAQ SALBIYAH
Terbanding/Tergugat II : JUMAHIR
Terbanding/Tergugat III : H. SULAIMAN
Terbanding/Tergugat IV : ABDUL MANAN
Terbanding/Tergugat V : BP. NURJANAH
Terbanding/Tergugat VI : MUHARIS
Terbanding/Tergugat VII : JAYADI
Terbanding/Tergugat VIII : MAMIQ EVA NURKHADIJAH Als RAJIP
Terbanding/Tergugat IX : MUH. ZAKI
Terbanding/Tergugat X : BAPAK SAMUDI
Terbanding/Tergugat XI : MAMIQ ABDUL HANAN
Terbanding/Tergugat XIV : LALU MUKSIN
Terbanding/Tergugat XV : BAPAK RUSNI
Terbanding/Tergugat XVI : H. LALU AHYAR Als L.MUSTIAREP
Terbanding/Tergugat XVII : MARDIANA
Terbanding/Tergugat XVIII : DRS. MASHUL ARIFIN SANUSI
Terbanding/Tergugat XIX : H. HAFIZD ALIAS AMAQ ATUN
Terbanding/Tergugat XX : BAPAK SAHID
Terbanding/Tergugat XXI : SUBUH Alias AMAQ BURHANUDDIN
Terbanding/Tergugat XXII : H. KAMARUDIN
Terbanding/Tergugat XXIII : LALU FAOZAN
Terbanding/Tergugat XXIV : H. LALU ARABIYAH
Terbandi
80 — 37
adalah milik Pembanding/Penggugat yang merupakan tanahpeninggalan dari Almarhum Bapak Husen/Temin sedangkan ParaTergugat/Para Terbanding bisa membuktikan tanah obyek sengketadiperoleh dari jual beli secara sah, Bahwa dari pertimbangan hukumtersebut sangat jelas bertentangan dengan hukum karenaPenggugat/Pembanding tidak perna menjual kepada siapapun dansemasa hidupnya Almarhum Bapak Temin/Husen tidak pernah menjualsehingga Ahliwaris sampai saat ini masih menguasai tanah obyeksengketa, Maka dari itu pertimbanagn
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa sebesar Rp4.814.875.000,00selaku PPK harian dan uang tersebut terdapat 18 kegiatan yang dilaksanakanfiktif, baik sebagian nama peserta, tiket pesawat atau transportasi, dimulaidengan rapat koordonasi paparan program tahun 2010 dan direncanakan 18program sehingga merugikan negara akibat praktek fiktif tersebut sebesarRp1.278.039.788,00 dan benar antara lain dipergunakan pribadi Terdakwasebesar Rp39.500.000,00 dan Kakanwil sebesar Rp106.000.000,00;Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, pertimbanagn
42 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa sebesar Rp4.814.875.000,00selaku PPK harian dan uang tersebut terdapat 18 kegiatan yang dilaksanakanfiktif, baik sebagian nama peserta, tiket pesawat atau transportasi, dimulaidengan rapat koordonasi paparan program tahun 2010 dan direncanakan 18program sehingga merugikan negara akibat praktek fiktif tersebut sebesarRp1.278.039.788,00 dan benar antara lain dipergunakan pribadi Terdakwasebesar Rp39.500.000,00 dan Kakanwil sebesar Rp106.000.000,00;Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, pertimbanagn
110 — 34
tidak memiliki kekuatan bukti;Halaman 59 dari 63, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Bjb Gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak terbantah; Gugatan tentang sewa menyewa dimana hubungan sewa menyewa sudahhabis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagaipenyewa yang beritikad baik; Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gonogini)setelah putusan mengenai gugatan cerai yang mempunyai kekuatanhukum tetap; Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbanagn
58 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Marisa yangmembebaskan Terdakwa Bambang Hermanto Djafar dari seluruhdakwaan Penuntut Umum harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akanmengadili sendiri dengan pertimbanagn sebagai berikut:5.
Terbanding/Terdakwa : SUGIMAN TINDJAU a.d. HAKIM TINDJAU
127 — 77
SKTM.Bahwa dalam pertimbanagn hukum Majelis Hakim pada halaman 107alinea kedua dalam perkara aquo, yang berbunyi :Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan,yaitu. terwujudnya tindak pidana tersebut, diawali sepakat antaraHalaman 58 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDGTerdakwa secara pribadi dengan saksi Trini Hasidi alias Pak Tri a.d.Karsorejo, yaitu Terdakwa menyuruh saksi Trini Hasidi alias Pak Tri a.dKarsorejountuk memproduksi tabung LPG ukuran 3 kg untuk PT.
136 — 125
Nomor: 1190/MENKES/ PER VII/ 2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan PerbekalanKesehatan Rumah Tangga disebutkan bahwa Alat kesehatan dan/ atauPKRT yang akan diimpor, digunakan dan/ atau diedarkan di wilayahRepublik Indonesia harus terlebih dahulu memiliki izin edar,Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbanagn hukum tersebutdiatas, unsur Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.Hal. 225 dari 233 hal.
Jumlah Pembayaran /Rp11.317.546.800,00= Nilai KerugianNegara Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbanagn hukum tersebutdiatas, unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negaratelah terpenuhi.5.Unsur dilakukan secara bersamasama sebagai orang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,yang dikualifikasikan sebagai pelaku (dader) : adalah mereka yang melakukansendiri tindak pidana (plegen), mereka
Setelahmenang lelang terdakwa menendatangani kontrak degan Sobri WijayaTerdakwajuga melakukan penagihan pencairan uang proyek kepada BKKBN sedangkanbarang yang diadakan tidak punya ijin edar.Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbanagn hukum tersebutdiatas, unsur dilakukan secara bersamasama sebagai orang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
49 — 38
Pertimbanagn Majelis hakim Tingkat Pertama tersenutadalah pertimbangan yang keliru karena sekalipun terjadi gagal bayar,dan Pembanding/Penggugat menerima Peringatan , Il, dan Ill namunbarang jaminan yakni tanah SHM No. 02488 belum jatuh pada proseslelang, sebaliknya upaya dan itikad baik Pembanding/Penggugat untukmenyelesaikan kewajibannya dengan berusaha untuk melunasitelah terwujud, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama dengan menggunakan macet bayar, restrukturisasi dan SuratPeringatan
99 — 20
Hal ini tergambar dari keinginan terdakwa dan saksi NURDIN AlsUDIN Bin WAS (Alm) hanya memukuli koroban TAUFIK RAHMAN, sertapermasalahan intinya berasal dari saksi NURDIN Als UDIN Bin UNAS (Alm),bukan antara Terdakwa dan korban TAUFIK RAHMAN, selain itu juga didapatifakta bahwa Terdakwa memukul TAUFIK RAHMAN dikarenakan melihat korbanTAUFIK RAHMAN ingin mencabut pisau yang ada di balik bajunya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagn tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur ketiga yaitu Dengan rencana
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Inisesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 03Tahun 1974 yang menyatakan :Dengan tidak/kurang memberikan pertimbanagn/alasan,bahkan apabila alasanalasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandangsebagai satu kelalaian dalam acara (vormverzium) yang dapatmengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan.Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, Hakim harusmengindahkan aturanaturan tentang pembuktian yang merupakanhukum
58 — 21
bahwa masa iddah belum dijalani oleh Penggugat Rekonvensi karenamemang talak belum dijatunkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka menurut akalsehat tidak mungkin menghukumi sesuatu yang belum terjadi, karena dalamperkara ini talak belum dijatuhkan, sehingga iddah belum dijalani, maka tidakmungkin menghukumi Penggugat Rekonvensi nusyuz selama masa iddah,sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana dinyatakan oleh AsSuyuthi dalam AlAsybah Wannazhaair, hal. 122 yang diambil alih menjadi pendapat Majelisdalam pertimbanagn
ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.,
Tergugat:
KEPALA DAERAH KABUPATEN GRESIK
582 — 607
mengacu pada Undang Undang ASN, jika kasusnya adalahKumdis maka berlaku PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 53 Tahun 2010 itulain prosedurnya bisa saja Kumdisnya ditetapbkan Komite bukan PPK inibisa diterapkan Pasal 75, tapi ini inkase ditetapkan PPK ;Bahwa tidak ada benturan norma, masalah kekosongan norma adalahpengertian kekosongan prosedur tapi kKewenangan juga diberika olehUndang Undang, Undang Undang sudah memberikan kewenanganatribusi kepada atas pejabat yang dihukum untuk menerima keberatandan Badan Pertimbanagn