tertanggal 24 Juni 2014 adalah H.Ikmal (terdakwa dalam perkaraini).Hal. 46 dari 80 Pts. 555/PID/2018/PT.MKS.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada garis mendatarpertama, Majelis Hakim tidak membuktikan bagaimana bentukperbuatan terdakwa dengan sengaja menggunakan surat kuasa, suratketerangan waris dan surat pernyataan waris.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim ini, tidak ada fakta dankeadaan beserta alat pembuktian yang menyatakan terdakwa dengansengaja menggunakan surat palsu.Bahwa dalam pertimbanagn

Unsur dengan sengaja memilik dan melawan hak suatu barang atausebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.Bahwa terhadap unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan haksuatu barang atau sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.Bahwa pertimbanagn Judex Facti yang telah menyatakan unsur ini telahterpenuhi adalah keliru dan tidak tepat dengan alasan:1.

Tergugat II yang tidakbersedia membuka safe deposit boxyang disewa Almarhum Tio Gie Keng alaisDjuandi dari Tergugat II, bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;Menimbang, bahwa oleh karena dalil maupun petitum gugatanPenggugat tidak menuntut agar Turut Tergugat dan II dinyatakan melakukanperbuatan melawan hukum, akan tetapi sematamata dimaksudkan agar TurutTergugat dan Il mengetahui dan memenuhi isi putusan, serta oleh karenaternyata Penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannyasebagaimana uraian pertimbanagn

Dukuh Kupang tersebut telah dipertimbangkan dalam konpensi dandidalam pertimbanagn konpensi tersebut telah dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Pengelolahanno:1/Kel.

ALASAN KASASI KEDUABahwa dalam Putusannya Judex Facti yang menyatakan Pengadilan Tatausaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang secara absolutuntuk memeriksa mengadili Perkara tersebut maka Gugatan Penggugat danPenggugat Intervensi harus dinyatakan tidak diterima, dan oleh karena itupokok perkara yang menjadi subtansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkanlagi;Adalah pertimbanagn hukum yang sangat tidak menerapkan kaidahkaidahhukum yang berlaku dikarenakan untuk menguji kebenaran suatu KeputusanTata

tidak memiliki kekuatan bukti;Halaman 59 dari 63, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Bjb Gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak terbantah; Gugatan tentang sewa menyewa dimana hubungan sewa menyewa sudahhabis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagaipenyewa yang beritikad baik; Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gonogini)setelah putusan mengenai gugatan cerai yang mempunyai kekuatanhukum tetap; Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbanagn

Sehingga dasar pemikiran /latar belakang dibuatnyaUndangundang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman ModalAsing dan Undangundang No. 6 Tahun 1968 tentangPenanaman Modal Dalam Negeri dengan dasar/latar belakangdibuatnya nominee agreement sangatlah bertolak belakang;Bahwa adalah fakta yang juga tidak terbantahkan perjanjiannominee saham jelas bertentangan dengan UndangundangNomor 8 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeriyang menyatakan bahwa kepemilikan saham haruslah atasnama, sehingga pertimbanagn

diserahkankepada Penggugat namun belum diserahkan , guna memenuhi isi Surat Perdamaiantanggal 20 Juni 2017 (bukti P2) oleh karenanya petitum gugatan angka 6 , 7 dan8 ,dapat dikabulkan ;Menimbang bahwa tentang petitum angka 10 putusan ini dapat dijalankanlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi,maupun verzet, oleh karena tidak cukup bukti untuk itu sebagaimana diatur didalamPasal 181 HIR, maka petitum angka 10 haruslah ditolak;Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbanagn

Bahwa dasar pertimbangan hokum majelis hakim yangtermuat dalam poin 8 diatas adalah dasar pertimbanganhokum yang sesat sehingga menimbulkan peradilan hokumyang sesat kepada terdakwa ELYA GARMILAH sebagaimanapemaparan faktafakta hokum yang tak terbantahkan padapoin 8 diatas, sehingga menimbulkan konsekuensi dasarpertimbangan hokum dalam poin 9 ini yang tercantum dalamparagraph 1 halaman 51 putusan majelis hakim jugamerupakan dasar pertimbanagn hokum yang tidakmempunya dasar hokum, landasan hokum dan

., tanggal 4 Maret2015 point (angka) 3,4 dan 5 dan pertimbanagn hukumnya tersebut diatas, ternyata tidak jelas, karena tidak menyebutkan nominal angkayang pasti yang pasti yang harus dibayarkan oleh Tergugat/Termohoneksekusi kepada masingmasing Para Penggugat/Pemohon eksekusi(25 orang), sedangkan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang tidak bisa/tidak berwenang untukmenafsirkan (menaksir) sendiri besarnya nilai/angka nominaldimaksudBahwa Kamus Hukum belanda Indonesia mengertikan

sesuatu benda seolaholah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya yangmelanggar Hukum tertulis yang berlaku di negara Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dandihubungkan dengan barang bukti, ternyata terdakwa telah menguasai sebuah ruko yangmenjadi jaminan hutangnya dan antara terdakwa dan saksi Ricky telah ada AktaPengikatan jual beli, tetapi ternyata ruko tersebut masih dikuasai oleh terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagn

SKTM.Bahwa dalam pertimbanagn hukum Majelis Hakim pada halaman 107alinea kedua dalam perkara aquo, yang berbunyi :Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan,yaitu. terwujudnya tindak pidana tersebut, diawali sepakat antaraHalaman 58 dari 62 Putusan Nomor 271/PID.SUS/2021/PT BDGTerdakwa secara pribadi dengan saksi Trini Hasidi alias Pak Tri a.d.Karsorejo, yaitu Terdakwa menyuruh saksi Trini Hasidi alias Pak Tri a.dKarsorejountuk memproduksi tabung LPG ukuran 3 kg untuk PT.

Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Marisa yangmembebaskan Terdakwa Bambang Hermanto Djafar dari seluruhdakwaan Penuntut Umum harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akanmengadili sendiri dengan pertimbanagn sebagai berikut:5.

Inisesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 03Tahun 1974 yang menyatakan :Dengan tidak/kurang memberikan pertimbanagn/alasan,bahkan apabila alasanalasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandangsebagai satu kelalaian dalam acara (vormverzium) yang dapatmengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan.Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, Hakim harusmengindahkan aturanaturan tentang pembuktian yang merupakanhukum

Terdakwa sebesar Rp4.814.875.000,00selaku PPK harian dan uang tersebut terdapat 18 kegiatan yang dilaksanakanfiktif, baik sebagian nama peserta, tiket pesawat atau transportasi, dimulaidengan rapat koordonasi paparan program tahun 2010 dan direncanakan 18program sehingga merugikan negara akibat praktek fiktif tersebut sebesarRp1.278.039.788,00 dan benar antara lain dipergunakan pribadi Terdakwasebesar Rp39.500.000,00 dan Kakanwil sebesar Rp106.000.000,00;Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, pertimbanagn

Nomor: 1190/MENKES/ PER VII/ 2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan PerbekalanKesehatan Rumah Tangga disebutkan bahwa Alat kesehatan dan/ atauPKRT yang akan diimpor, digunakan dan/ atau diedarkan di wilayahRepublik Indonesia harus terlebih dahulu memiliki izin edar,Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbanagn hukum tersebutdiatas, unsur Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.Hal. 225 dari 233 hal.

Jumlah Pembayaran /Rp11.317.546.800,00= Nilai KerugianNegara Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbanagn hukum tersebutdiatas, unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negaratelah terpenuhi.5.Unsur dilakukan secara bersamasama sebagai orang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,yang dikualifikasikan sebagai pelaku (dader) : adalah mereka yang melakukansendiri tindak pidana (plegen), mereka

Setelahmenang lelang terdakwa menendatangani kontrak degan Sobri WijayaTerdakwajuga melakukan penagihan pencairan uang proyek kepada BKKBN sedangkanbarang yang diadakan tidak punya ijin edar.Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbanagn hukum tersebutdiatas, unsur dilakukan secara bersamasama sebagai orang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Bahwa apa yang diuraikan oleh Pembanding dalam MemorieBandingnya tentang keberatan keberatan atas pertimbangan PutusanPengadilan Negeri Slawi dan pula pihak Pembanding menyatakantidak sependapat atas pertimbanagn Putusan Majelis Hakim danmerasa keberatan, hal tidak sependapat , hal keberatan yangdiungkapkan Pembanding sah sah saja untuk mempertahankanargumennya namun argumen argumen tersebut tanpa di tunjangdengan alat bukti yang otentik dan sempurna tidak mendukung uraianargumen Jawaban, Duplik

Hal ini tergambar dari keinginan terdakwa dan saksi NURDIN AlsUDIN Bin WAS (Alm) hanya memukuli koroban TAUFIK RAHMAN, sertapermasalahan intinya berasal dari saksi NURDIN Als UDIN Bin UNAS (Alm),bukan antara Terdakwa dan korban TAUFIK RAHMAN, selain itu juga didapatifakta bahwa Terdakwa memukul TAUFIK RAHMAN dikarenakan melihat korbanTAUFIK RAHMAN ingin mencabut pisau yang ada di balik bajunya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagn tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur ketiga yaitu Dengan rencana

Pertimbanagn Majelis hakim Tingkat Pertama tersenutadalah pertimbangan yang keliru karena sekalipun terjadi gagal bayar,dan Pembanding/Penggugat menerima Peringatan , Il, dan Ill namunbarang jaminan yakni tanah SHM No. 02488 belum jatuh pada proseslelang, sebaliknya upaya dan itikad baik Pembanding/Penggugat untukmenyelesaikan kewajibannya dengan berusaha untuk melunasitelah terwujud, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim TingkatPertama dengan menggunakan macet bayar, restrukturisasi dan SuratPeringatan

mengacu pada Undang Undang ASN, jika kasusnya adalahKumdis maka berlaku PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 53 Tahun 2010 itulain prosedurnya bisa saja Kumdisnya ditetapbkan Komite bukan PPK inibisa diterapkan Pasal 75, tapi ini inkase ditetapkan PPK ;Bahwa tidak ada benturan norma, masalah kekosongan norma adalahpengertian kekosongan prosedur tapi kKewenangan juga diberika olehUndang Undang, Undang Undang sudah memberikan kewenanganatribusi kepada atas pejabat yang dihukum untuk menerima keberatandan Badan Pertimbanagn